Perbedaan PPh 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada Bidang Jasa Konstruksi

PPh 23 atau PPh Pasal 4 Ayat 2? Berikut Perbedaannya dalam Konteks Jasa Konstruksi

Beberapa sebutan dalam regulasi baku yang ditetapkan pemerintah seringkali membingungkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Dalam artikel ini, akan dibahas sedikit mengenai sebutan pada dua regulasi yang berlaku, yakni PPh 23 dan PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Kedua regulasi ini memiliki satu pembahasan yang disebutkan pada keduanya, yakni mengenai jasa konstruksi.

Sebutan ini tertera dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh terbaru yakni UU Nomor 36 Tahun 2008. Secara jelas sebenarnya perbedaannya nampak jelas, yakni pengenaan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dilaksanakan dengan PP Nomor 51 tahun 2008 bersifat final. Sementara untuk penggunaan pemotongan pada PPh 23, bersifat tidak final. Berikut beberapa perbedaan lain, yang dapat Anda cermati untuk menjawab pertanyaan Anda.

Perbedaan Subjek Pajak

Subjek pajak yang dimaksud adalah penggunaan frasa ‘jasa konstruksi’ pada kedua regulasi tersebut. Pada pasal 4 Ayat 2 huruf d, disebutkan dengan jelas bahwa yang digunakan adalah frasa ‘usaha jasa konstruksi’. Sedangkan pada Pasal 23 Ayat 1 huruf c angka 2 UU PPh, penggunaannya adalah dengan menuliskan ‘jasa konstruksi’ tanpa ada kata ‘usaha’.

Penulisan yang berbeda pada kedua regulasi tersebut tentu jadi pembeda yang mendasar pada subjek pajaknya, meski memang yang dimaksud nyaris sama, yakni jasa konstruksi.

Sertifikasi dan Klasifikasi Usaha

Merujuk pada penggunaan frasa ‘usaha jasa konstruksi’ pada Pasal 4 Ayat 2 UU PPh, dapat diartikan bahwa yang dimaksud frasa ini adalah subjek yang bidang usahanya secara formal, merupakan jasa konstruksi. Artinya hanya pengusaha yang telah memperoleh sertifikasi terkait bidang jasa konstruksi dan mendapatkan kualifikasi tertentu saja yang masuk dalam pasal ini.

Pengusaha yang dimaksud kemudian adalah pengusaha yang telah mengantongi izin usaha di bidang konstruksi, atau biasa disebut Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi atau SIUJK. Sertifikat atau berkas lain yang berlaku sebagai sertifikasi bisa berupa Sertifikat Badan Usaha atau SBU yang diterbitkan secara langsung oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

SBU hanya berlaku selama tiga tahun sejak tanggal diterbitkannya. Untuk perpanjangan, harus dilakukan registrasi ulang pada tahun kedua dan ketiga. Jika tidak diperpanjang, maka SBU yang dimiliki tidak berlaku dan dikenai sanksi berupa pengenaan PPh Final lebih besar (4% untuk jasa pelaksanaan konstruksi, 6% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan konstruksi) daripada jika SBU yang dimiliki masih berlaku (2% atau 3% untuk jasa pelaksana konstruksi tergantung kualifikasi kecil/menengah/besar dan 4% untuk jasa perencanaan dan pengawasan).

Bukan PPh Final Jasa Konstruksi

Untuk pengusaha, atau badan usaha yang tidak teregistrasi dalam Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan tidak memiliki SBU, maka pengenaan Pajak Penghasilan atas imbalan yang diterima tidak menjadi objek PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Jasa Konstruksi. Imbalan tersebut akan masuk dalam objek PPh 23. Hal ini terjadi jika, perusahaan tersebut merupakan wajib pajak badan dalam negeri. Jika merupakan wajib pajak orang pribadi, maka akan masuk pada PPh 21.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan pemberlakuan PPh 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 berada pada kepemilikan sertifikat dari LPJK. Jika pengusaha jasa konstruksi memiliki SBU dan masih berlaku, maka akan masuk ke dalam PPh Pasal 4 Ayat 2 (dengan tarif 2% untuk pelaksana jasa konstruksi kecil, 3% untuk pelaksana jasa konstruksi menengah atau besar dan 4% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan).

Untuk pengusaha yang memiliki SBU, namun tidak berlaku, tetap masuk dalam pengenaan PPh Pasal 4 Ayat 2, namun dikenai PPh Final yang lebih besar tarifnya, yakni 4% untuk pelaksana konstruksi dan sebesar 6% untuk jasa perencana dan pengawas konstruksi.

Jika kemudian pengusaha jasa konstruksi tidak memiliki izin atau sertifikasi, dalam artian tidak terdaftar di dalam LPJK, maka akan dikenai PPh 23 jika berupa wajib pajak badan dalam negeri dan PPh 21 jika berstatus sebagai wajib pajak individu.

Dari bahasan di atas, tentu Anda mendapatkan gambaran bagaimana PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh 23 bersinggungan. Terdapat perbedaan yang jelas jika diteliti lebih jauh pada bagian isinya. Penghitungan dan pengenaan pajak tersebut harus dilakukan dengan cermat, mengingat itu adalah kewajiban Anda sebagai wajib pajak. Gunakan aplikasi klikpajak untuk membantu penghitungan pajak yang Anda miliki. Selain itu, klikpajak juga bisa digunakan untuk membantu pembayaran serta pelaporan pajak Anda dan perusahaan. Registrasi secara gratis sekarang juga!

 


PUBLISHED08 Feb 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: