PPh Pasal 25, Regulasi Terbaru yang Berlaku di Indonesia - Klikpajak

PPh Pasal 25, Penjelasan dan Regulasi Terbaru yang Diberlakukan

Pembayaran pajak penghasilan jadi salah satu kewajiban perpajakan paling umum yang ada di Indonesia. Kewajiban ini harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik cara perhitungannya atau cara pembayaran dan pelaporannya. Jika pada satu saat pajak dirasa terlalu berat, wajib pajak dapat menggunakan metode PPh Pasal 25, dimana pajak dalam setahun bisa diangsur sehingga terasa lebih ringan.

Ketentuan umum untuk PPh Pasal 25 sendiri dapat dijelaskan secara singkat. Pertama, wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha akan membayar angsuran pajak penghasilan setiap bulannya dengan batas waktu pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya. Jika terjadi keterlambatan maka denda yang dikenakan adalah 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo yang sudah diberikan.

 

Tarif PPh Pasal 25

Lalu setelah mengetahui ketentuan umum yang ada pada peraturan tersebut selanjutnya akan sedikit dibahas mengenai tarif atau perhitungan dari pajak penghasilan ini. Pertama untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak kategori Orang Pribadi Pengusaha Tertentu memiliki ketentuan tarif PPh Pasal 25 sebesar 0,75% x omzet bulanan untuk masing-masing tempat usaha yang dimilikinya.

Untuk wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, perhitungan angsurannya adalah besaran Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh Pasal 17 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (kemudian dibagi ke dalam 12 kali pembayaran untuk masa 12 bulan pajak).

Secara umum, kategori selanjutnya adalah wajib pajak badan. Ketentuan tarif PPh Pasal 25 yang diberikan adalah Penghasilan Kena Pajak x 25% Tarif PPh Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

 

Pengurangan sebelum Pengangsuran

Dalam regulasi yang berlaku, PPh Pasal 25 dituliskan dalam bentuk SPT Tahunan dengan penghitungannya selama setahun sekali setelah data penghasilan sudah lengkap, ini untuk subjek pajak secara umum. Dalam ketentuannya, besaran angsuran yang dihitung berdasarkan angsuran tahun sebelumnya dengan terlebih dahulu dikurangi beberapa pajak penghasilan tertentu.

Pengurang dari angsuran tersebut di antaranya:

  • PPh Pasal 21 (sesuai Pasal 17 Ayat 1, dan untuk yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tambahan sebesar 20%).
  • PPh Pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti dan 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain).
  • PPh Pasal 22 (pungutan sebesar 100% untuk wajib pajak tanpa NPWP).
  • PPh Pasal 24 (pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan).

Meski demikian, regulasi dan ketentuan perhitungan tahunan ini berlaku secara umum. Ada beberapa subjek pajak yang tidak mengikuti norma penghitungan ini karena pemerintah secara langsung telah menerbitkan peraturan terbaru terkait wajib pajak yang dikecualikan tersebut. Nantinya wajib pajak ini memiliki metode sendiri dalam pengangsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.

Baca Juga : Ketentuan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

 

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2019

Wajib pajak yang tidak masuk dan menggunakan prosedur umum tersebut adalah wajib pajak berbentuk bank atau usaha perbankan. Jika secara umum pengangsuran yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara tahunan, maka tadinya usaha perbankan melakukan angsuran dengan perhitungan triwulanan. Sehingga dalam setahun melakukan angsuran sebanyak 4 kali.

Tentu ini berbeda dengan wajib pajak pada umumnya yang menggunakan metode angsuran yang membayarkan sebanyak 12 kali. Regulasi ini kemudian diberlakukan untuk mengubah pola angsuran yang dilakukan usaha perbankan, yang tadinya triwulanan kini menjadi setiap bulan. Nantinya besaran angsuran tidak berdasarkan laporan SPT tahun pajak sebelumnya, namun berdasarkan laporan bulanan yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan berlakunya Perdirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2019 ini, proses angsuran dan besaran angsuran dirasa akan menjadi lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Regulasi ini membantu industri perbankan untuk mendapatkan proses perhitungan yang lebih dinamis dan sesuai dengan keadaan nyata. Pada akhir tahun, perhitungannya dinilai lebih akurat daripada menggunakan metode yang sebelumnya.

Peraturan ini juga menjelaskan bahwa untuk wajib pajak baru selain BUMN, BUMD dan emiten, tidak perlu membayarkan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 atau memiliki kewajiban pembayaran angsuran nihil. Dengan demikian diharapkan perkembangannya akan semakin pesat dan segera bisa berpartisipasi dalam proses perpajakan selanjutnya.

 

Pemberlakuan peraturan baru dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah tentu telah melewati serangkaian tahap studi dan tinjauan yang panjang. Karena menyangkut kepentingan banyak orang, penerbitan atau revisi regulasi tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Pertimbangan yang cermat selalu dilakukan agar dapat memfasilitasi setiap kepentingan masyarakat di Indonesia terkait perpajakan.

PPh Pasal 25 sendiri merupakan metode pembayaran pajak yang ditujukan untuk membantu wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Dengan diangsur, tentu besaran pajak yang dibayarkan akan terasa lebih ringan. Untuk membantu proses pembayaran pajak, wajib pajak bisa menggunakan kanal Klikpajak yang merupakan mitra resmi dari DJP. Layanan Klikpajak memiliki banyak fitur dan dapat membantu urusan pajak hampir menyeluruh, dari menghitung, membayar hingga melaporkan SPT pajak.

 


PUBLISHED16 Oct 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: