Inilah 14 Dokumen yang Dipersamakan sebagai Faktur Pajak - Klikpajak

Inilah 14 Dokumen yang Dipersamakan sebagai Faktur Pajak

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang wajib dibuat dan diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, pada saat Pengusaha Kena Pajak menjual suatu barang atau jasa kena pajak ke pembeli, maka penjual diwajibkan untuk menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti telah memungut atau memotong pajak dari sang pembeli tersebut.

Di sisi lain, sebagai wajib pajak sekaligus Pengusaha Kena Pajak, Anda juga harus mengetahui dan memahami dokumen-dokumen apa saja yang kedudukannya dipersamakan sebagai Faktur Pajak. Untuk semakin mempermudah transaksi jual beli BKP dan/atau JKP, berikut ini adalah ulasan dokumen-dokumen lain yang dipersamakan sebagai faktur untuk Anda.

Dasar Hukum

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2014 dan mulai berlaku pada 30 Desember 2014.

Di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2014 ini, Direktorat Jenderal Pajak telah menambahkan satu jenis dokumen lainnya sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya setelah dipersamakan sebagai Faktur Pajak yaitu dokumen bukti tagihan atas penyerahan jasa kena pajak oleh perbankan.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Saat ini terdapat 14 dokumen yang dipersamakan kedudukannya sebagai faktur pajak, yaitu:

  1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat atau diterbitkan oleh BULOG atau DOLOG untuk urusan penyaluran tepung terigu.
  2. Bukti Tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi.
  3. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.
  4. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill atau Delivery Bill) yang dibuat atau diterbitkan dalam rangka penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.
  5. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat atau diterbitkan oleh Pertamina untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak.
  6. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik.
  7. Nota Penjualan Jasa yang dibuat atau diterbitkan dalam rangka penyerahan jasa kepelabuhanan.
  8. Bukti tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Perusahaan Air Minum.
  9. Bukti Tagihan (trading confirmation) atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perantara efek.
  10. Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan.
  11. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
  12. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang disertai dengan Risalah Lelang.
  13. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor jasa kena pajak atau barang kena Pajak Tidak Berwujud untuk ekspor Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
  14. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang, berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan/atau Bukti Pemungutan Pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang, berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak.

Data Wajib Ada dalam Dokumen Tertentu

Data yang wajib tercantum di dalam dokumen tertentu di atas agar dapat dipersamakan dengan faktur pajak minimal harus memuat data:

  1. Nama, alamat, dan NPWP bagi wajib pajak yang melakukan ekspor atau penyerahan.
  2. Nama pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak (sejak dikeluarkan PER-67/PJ/2010 per 1 Januari 2011, syarat ini tidak lagi diwajibkan).
  3. Jumlah satuan barang, jika ada.
  4. Dasar Pengenaan Pajak.
  5. Jumlah Pajak terutang kecuali dalam hal ekspor.

3 Alasan DJP Menetapkan Dokumen Tertentu Dipersamakan dengan Faktur Pajak

  1. Faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas seperti kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara.
  2. Terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
  3. Untuk adanya bukti pemungutan pajak harus ada faktur pajak sedangkan pihak yang seharusnya membuat faktur pajak (pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak), berada di luar Daerah Pabean.

Demikian ulasan singkat mengenai dokumen-dokumen yang kedudukannya dipersamakan sebagai Faktur Pajak sekaligus menjadi pelengkap lampiran dokumen dalam pelaporan SPT Tahunan Anda. Dapatkan layanan gratis Lapor SPT Tahunan melalui aplikasi resmi DJP Klikpajak. Data Anda pun akan terjamin keamanannya, dan Anda tidak perlu repot mengunjungi KPP untuk lapor SPT Tahunan. Jadilah wajib pajak yang cerdas! Ikuti dan perbarui informasi perpajakan Anda bersama Klikpajak.


PUBLISHED12 Feb 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: