Memahami Contoh Perhitungan PPh Pasal 25 Masa

Memahami Contoh Perhitungan PPh Pasal 25 Masa

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

Berdasarkan PPh Pasal 25 ayat (1) besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak, yang lalu dikurangi dengan:

  1. PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
  2. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

1. Perhitungan PPh Pasal 25 Ayat (1)

Contoh 1

PPh yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2019 adalah Rp50.000.000,00, maka:

Tahun 2019 Rp50.000.000,00

Dikurangi:

  1. PPh yang dipotong pemberi Kerja (Pasal 21) Rp15.000.000,00
  2. PPh yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) Rp10.000.000,00
  3. PPh yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) Rp2.500.000,00
  4. Kredit PPh luar negeri (Pasal 24) Rp7.500.000,00 (+)

Jumlah kredit pajak Rp35.000.000,00 (-)

Selisih Rp15.000.000,00

Dengan demikian, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.250.000,00 (Rp 15.000.000,00 dibagi 12).

Contoh 2

Apabila PPh sebagaimana dimaksud pada contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh meliputi masa 6 bulan dalam tahun 2019, besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar di tahun 2020 adalah sebesar Rp2.500.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 6).

2. Perhitungan PPh Pasal 25 Ayat (2)

Berdasarkan PPh Pasal 25 Ayat (2), mengingat batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan perhitungan di atas.

Berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Contoh

Apabila SPT Tahunan PPh disampaikan oleh Wajib Pajak pada bulan Februari 2020, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan Januari 2020 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2019, misalnya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Apabila dalam bulan September 2019 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 juga menjadi nihil, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari 2020 tetap sama dengan angsuran bulan Desember 2019, yaitu nihil.

3. Perhitungan PPh Pasal 25 Ayat (4)

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

Contoh

Berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 20019 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Februari 2020, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah Rp 1.250.000,00. Lalu pada bulan Juni 2020 telah diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 2019 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 25 ayat (4) ini, besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2020 adalah sebesar Rp2.000.000,00. Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa sama, lebih besar, atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT Tahunan.

Perlu diketahui bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
  2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
  3. SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
  4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh;
  5. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
  6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.


PUBLISHED07 Dec 2018
Anthony Kosasih
Anthony Kosasih

SHARE THIS ARTICLE: