Pajak Capital Gain Saham dan Penjelasan Pajak Atas Capital Gain

Pajak Capital Gain Saham & Kaitannya dengan PPh Perusahaan

Bagi yang baru terjun mengurus perpajakan perusahaan, mungkin masih ada yang cukup awam dengan pajak capital gain dan perbedaannya dengan pajak capital gain saham. Klikpajak by Mekari akan mengulas seputar pajak atas capital gain untuk Sobat Klikpajak mengurus pajak perusahaan.

Tapi sebelum itu, seperti biasanya Klikpajak.id tidak akan bosan mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif & efisien guna membantu meningkatkan kinerja perusahaan.

Untuk mengetahui cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah, cepat & praktis, ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, tim supoort Klikpajak dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja dibutuhkan.

Pajak Capital Gain Saham dan Penjelasan Pajak Atas Capital Gain

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id di sini.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  •  Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis yang lebih baik lagi.”

Temukan cara kelola e-Faktur lebih mudah, cepat & praktis dengan menarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

Tentang Capital Gain adalah & Pajak Capital Gain Saham

Ketika suatu perusahaan atau individu melakukan investasi, harapan yang dimiliki tentunya keuntungan modal atau capital gain.

Capital gain adalah istilah untuk menyebut keuntungan yang didapatkan oleh suatu pelaku usaha dalam penjualan aset modal (investasi), di mana aset modal tersebut memiliki harga jual yang lebih tinggi daripada harga belinya.

Aset modal sebagaimana tersebut di atas dapat berupa investasi tertentu, seperti saham, reksa dana, properti, bisnis, atau investasi lainnya.

Jadi, capital gain saham artinya keuntungan yang diperoleh atas selirih harga saham.

Capital gain sendiri juga memiliki dua jenis yaitu long term capital gain dan short term capital gain.

Bisa dikatakan long term capital gain apabila jangka investasi lebih dari satu tahun.

Sedangkan short term capital gain jangka investasi kurang dari satu tahun.

Namun, suatu keuntungan usaha hanya dapat dikatakan sebagai keuntungan modal apabila telah direalisasikan atau saat telah terjadi penjualan.

Jika Sobat Klikpajak memiliki suatu aset, di mana harga pasarnya terus naik dibandingkan modal awal yang diinvestasikan, tapi belum menjualnya, maka Sobat Klikpajak belum dapat menyebut kenaikan harga tersebut sebagai capital gain.

Baca juga tentang Jangan Terlewat, Ini Jenis Insentif Pajak untuk Perusahaan Tbk

Contoh Kasus Capital Gain & Pajak Capital Gain Saham

Berikut adalah beberapa contoh gambaran yang bisa disebut capital gain:

Contoh 1

PT AAA membeli properti di 2015 dengan harga perolehan Rp500.000.000 dan mempertahankan aset tersebut hingga 2021.

Saat menjualnya, harga properti tersebut mencapai Rp800.000.000 dalam jangka waktu enam tahun.

Terkait dengan penjualan properti tersebut, PT AAA harus mengeluarkan biaya agen, biaya notaris, dan lain-lain sebesar Rp50.000.000.

Maka, capital gain (keuntungan modal) di tahun 2015 atas penjualan properti yang dimiliki PT AAA tersebut di atas dapat dihitung sebagai berikut:

Keuntungan Modal = Harga Penjualan – Harga Perolehan – Biaya Penjualan 

= Rp800.000.000 – Rp500.000.000 – Rp50.000.000

= Rp250.000.000

Contoh 2

PT AAA  membeli 100.000 lembar saham PT. XYZ  pada 2020 dengan harga perolehan Rp5.000 per lembar saham, total harga saham yang dimilikinya tersebut adalah Rp500.000.000.

Pada tahun 2021, harga per lembar saham PT. XYZ menjadi Rp5.500 per lembar saham. Atau dengan kata lain nilai saham PT AAA menjadi Rp550.000.000.

Namun di tahun tersebut PT AAA tidak melakukan penjualan atas sahamnya tersebut.

Maka kenaikan harga saham sebesar Rp500 per lembar saham tadi belum menjadi keuntungana modal bagi PT AAA.

Capital gain = Rp0

Contoh Kasus 3

PT AAA membeli 500.000 lembar saham PT BBB pada 2015 dengan harga per lembar saham Rp10.000, total harga saham yang dimmilikinya adalah Rp5.000.000.000.

Pada 2021, harga per lembar saham PT BBB menjadi Rp15.000, atau harga per embar sahan yang dimiliki PT AAA mengalami kenaikan Rp5000.

Sehingga nilai saham yang dimiliki PT AAA menjadi Rp7.500.000.000.

Kemudian PT AAA menjual seluruh saham tersebut pada 2021 dengan biaya notaris dan lainnya sebesar Rp100.000.000, maka PT AAA memperoleh capital gain adalah:

Keuntungan Modal = Harga Penjualan – Harga Perolehan – Biaya Penjualan 

= Rp7.500.000.000 – Rp5.000.000.000 – Rp100.000.000

= Rp2.490.000.000

Baca Juga: Jenis Pajak dalam Penjualan Saham Perusahaan Tertutup

Jadi, waktu perolehan capital gain adalah didapat sewaktu-waktu pada saat investor menjual sahamnya dan mengalami kenaikan.

Ilustrasi pajak capital gain saham dan ketentuan pajak atas capital gain

Pajak Capital Gain Saham

Dari contoh kasus capital gain di 3 atas, capital gain saham atas penjualan saham PT AAA sebesar Rp7.500.000.000 harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Masa Pajak 2021 sebagai tambahan penghasilan.

Sementara kenaikan harga saham yang dimiliki PT AAA di PT BBB, karena belum menjadi keuntungan modal, tidak perlu dilaporkan sebagai tambahan penghasilan.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang mengatur sebagai berikut:

  1. Yang dikategorikan menjadi Objek Pajak adalah penghasilan. Di mana definisi penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk antara lain keuntungan atas penjualan atau karena pengalihan harta. (Pasal 4 ayat (1) huruf d)
  2. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima oleh wajib pajak, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa (antara penjual dan pembeli) maka harga perolehan dan harga penjualan yang dilaporkan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima oleh wajib pajak. (Pasal 10 ayat (1))

Pajak Capital Gain Saham dan Penjelasan Pajak Atas Capital GainIlustrasi bayar pajak capital gain saham perusahaan

Mudah Bayar dan Lapor Pajak Capital Gain Saham di Klikpajak by Mekari

Itulah penjelasan tentang capital gain dan pajak capital gain saham yang memperngaruhi Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan.

Untuk mengetahui cara bayar dan lapor pajak perusahaan yang lebih mudah juga cepat, gunakan software perpajakan online mitra resmi DJP, yakni Klikpajak by Mekari.

Apa keuntungan bayar dan lapor pajak di Klikpajak.id?

a. Lapor Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak tidak hanya dapat melakukan bayar pajak saja, tapi juga bisa melaporkan pajak yang dibayarkan.

Sobat Klikpajak dapat melaporkan pajak melalui e-Filing Klikpajak.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

Pajak Capital Gain Saham dan Penjelasan Pajak Atas Capital Gain

b. Buat Kode Billing, Langsung Bayar Pajak dalam Satu Platform

Ingat, sebelum bayar atau setor pajak ke kas negara, Sobat Klikpajak harus membuat yang namanya Kode Billing dari DJP terlebih dahulu sebagai syarat bayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Pengetahuan membayar pajak online bagi perusahaan mutlak diperlukan.

Karena dengan sistem bayar pajak online ini, proses pembayaran pajak Sobat Klikpajak akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

“Tahukah? Kini Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing sekaligus bayar billing-nya melalui virtual account bank hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak.”

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Perhitungan Bea Masuk dan Kalkulator Bea Masuk Bagi Importir

Urus Pajak Lainnya Lebih Mudah dengan Fitur Lengkap Klikpajak

Mengurus pajak perusahaan tentunya bukan hanya bayar dan lapor pajak saja, melainkan aktivitas perpajakan lainnya seperti membuat Faktur Pajak elektronik dan mengelolanya hingga memungut dan menerbitkan Bukti Potong PPh 23/28 serta melaporkan pajaknya.

Sobat Klikpajak juga dapat melakukan berbagai aktivitas pajak lainnya lebih mudah dan cepat melalui aplikasi pajak online mitra resmi DJP, yakni Klikpajak by Mekari.

Karena kelancaran dalam urusan perpajakan perusahaan juga memengaruhi kinerja dan kemajuan bisnis.

Hal ini bisa didapatkan dengan support system perpajakan yang mendukung perusahaan dalam melakukan berbagai aktivitasnya.

Kami memahami bagaimana kompleksitas mengurus administrasi perpajakan perusahaan.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak perusahaan dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan melalui Klikpajak yang memiliki fitur lengkap.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

A. Mudah Membuat Bukti Potong & Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Pajak Capital Gain Saham dan Penjelasan Pajak Atas Capital Gain

B. Buat e-Faktur Tanpa Install Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Perhatikan, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT untuk melaporkan SPT Masa PPN.

DJP memindahkan platform pelaporan SPT Masa PPN ke aplikasi e-Faktur.

Jadi, ingat ya… lapor SPT Masa PPN tidak bisa lagi di e-Filing. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  4. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak

Pajak Capital Gain Saham dan Penjelasan Pajak Atas Capital Gain

C. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Pajak Capital Gain Saham dan Penjelasan Pajak Atas Capital Gain

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Klikpajak Dirancang untuk Memenuhi Kebutuhan Perpajakan Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Sudah tahu tentang pajak capital gain saham, ya? 

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED12 Jul 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: