Daftar Isi
5 min read

Tarif Penyusutan Fiskal dan Cara Menghitungnya

Tayang 20 May 2024
penyusutan fiskal
Tarif Penyusutan Fiskal dan Cara Menghitungnya

Wajib Pajak Badan harus menghitung penyusutan fiskal dalam laporan keuangan tahunannya sebelum lapor pajak online, sesuai tarif yang berlaku.

Pahami bagaimana ketentuan dan perhitungan penyusutan fiskal dalam pembukuan pajak. Mekari Klikpajak akan mengulasnya untuk Anda.


Penjelasan Tentang Penyusutan Fiskal

Dalam laporan keuangan perusahaan ada yang namanya penyusutan fiskal yang nantinya akan diisikan pada kolom pengisian Penyusutan atau Amortisasi pada saat melaporkan lapor SPT Badan Tahunan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) di Indonesia mengatur bahwa biaya pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, bisa dikurangkan dari penghasilan bruto lewat mekanisme penyusutan.

Lebih lanjut mengenai mekanisme penyusutan harta berwujud ini diatur dalam pasal 11 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Metode penyusutan harta berwujud yang termaktub dalam UU PPh ada dua, yakni:

  • Metode garis lurus (straight-line method) sesuai pasal 11 ayat (1)
  • Metode saldo menurun (declining balance method) sesuai pasal 11 ayat (2)

Untuk harta berwujud berupa bangunan, cuma bisa disusutkan dengan metode garis lurus.

Harta berwujud selain bangunan, juga bisa disusutkan melalui metode garis lurus atau saldo menurun.

Baca Juga: Koreksi Fiskal: Pengertian dan Jenis Koreksi Fiskal

Ketentuan Penyusutan Fiskal

Penyusutan fiskal dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau perolehan harta berwujud, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UU PPh.

Sedangkan harta berwujud yang masih dalam proses pengerjaan, maka penyusutannya baru dimulai setelah selesainya pengerjaan harta berwujud tersebut.

Kendati begitu, dalam pasal 11 ayat (4) UU PPh dijelaskan Wajib Pajak (WP) diberikan kebebasan melakukan penyusutan saat harta berwujud digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Bisa juga saat bulan, di mana harta tersebut mulai menghasilkan, yaitu bulan mulai berproduksi, sepanjang melalui persetujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Umumnya setiap perusahaan mempunyai keputusan kebijakan versinya sendiri untuk menentukan masa manfaat atas harta berwujud yang didapatkannya.

Masa manfaat yang ditentukan bisa saja tidak sama dengan masa manfaat yang tertuang dalam pasal 11 ayat (6) UU PPh.

Berdasarkan hal itulah, perhitungan penyusutan harta berwujud tersebut perlu direkonsiliasi secara fiskal lebih dahulu.

Dengan begitu, bisa didapatkan penyusutan harta berwujud.

Kelompok Harta dalam Penyusutan Fiskal

Dalam Pasal 11 ayat (11) UU PPh disebutkan, pengelompokan harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaatnya.

Peraturan itu lalu didelegasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.

Macam-macam harta berwujud bukan bangunan pada Kelompok 1 sampai Kelompok 4, diatur dalam Lampiran I – Lampiran IV PMK tersebut atau Anda dapat membaca inilah Jenis-Jenis Harta Tidak Berwujud dalam Penyusutan Fiskal.

B. Tarif Penyusutan Fiskal

Penghitungan penyusutan harta berwujud harus mengacu pada masa manfaat dan tarif penyusutan yang diatur dalam pasal 11 ayat (6) UU PPh sebagai berikut:

Tarif Penyusutan Fiskal

Baca Juga: Perbedaan Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif

Contoh Perhitungan Penyusutan Fiskal

PT AAA adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang.

Dalam laporan keuangan 2024, diketahui nilai perolehan, masa manfaat, nilai buku dan penyusutan harta berwujud yang dimiliki.

Contoh penyusutan fiskal dengan metode garis lurus:

Contoh Perhitungan Penyusutan Fiskal

Biaya Penyusutan

Biaya penyusutan yang dapat dibebankan oleh PT AAA dalam Tahun Pajak 2024:

1. Lemari dokumen

Lemari dokumen merupakan harta berwujud bukan bangunan (Kelompok I).

Mempunyai masa manfaat selama 4 tahun, dengan tarif penyusutan 25%.

2. Komputer

Komputer masuk kategori harta berwujud bukan bangunan (Kelompok I).

Masa manfaatnya 4 tahun, dengan tarif penyusutan 25%.

3. Kendaraan operasional

Kendaraan operasional merupakan harta berwujud bukan bangunan (Kelompok II)

Mempunyai masa manfaat selama 8 tahun, dengan tarif penyusutan 12,5%.

4. Pendingin ruangan kantor

Pendingin ruangan kantor merupakan harta berwujud bukan bangunan (Kelompok II).

Masa manfaatnya berlaku selama 4 tahun, dengan tarif penyusutan 12,5%.

5. Gedung tempat usaha

Gedung tempat menjalankan usaha merupakan harta berwujud bangunan permanen.

Sehingga mempunyai masa manfaat 20 tahun, dengan tarif penyusutan 5%.

Baca Juga: Perpajakan bagi Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan Selama Spin-off

Perhitungan

Penghitungan penyusutan harta berwujud PT AAA dalam tahun pajak 2024 secara fiskal sebagai berikut:

Penyusutan tahun pajak 2021 diketahui masa manfaatnya habis di tahun pajak 2024.

A. Lemari dokumen
Penyusutan tahun pajak 2021 diketahui masa manfaatnya habis di tahun pajak 2024.
= 2/12 x 25% x Rp120.000.000
= Rp5.000.000
B. Komputer kantor
Penyusutan tahun pajak 2021 adalah:
= 25% x Rp240.000.000
= Rp60.000.000
C. Kendaraan operasional
Penyusutan tahun pajak 2020 adalah:
= 12,5% x Rp640.000.000
= Rp80.000.000
D. Pendingin ruangan kantor
Penyusutan tahun pajak 2021 adalah:
= 12,5% x Rp60.000.000
= Rp7.500.000
E. Gedung tempat usaha
Penyusutan tahun pajak 2021 adalah:
= 5% x Rp2.000.000.000
= Rp100.000.000

Berdasarkan data di atas, maka rekonsiliasi fiskal atas biaya penyusutan harta berwujud PT AAA seperti berikut:

Koreksi dalam Penyusutan Fiskal

Baca Juga: Mengapa Rekonsiliasi Fiskal Penting untuk Pelaporan Pajak?

Kesimpulan

Penyusutan fiskal adalah penyusutan yang didasarkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dijelaskan dalam Kemenkeu Learning Center.

Penyusutan fiskal ini diatur dalam Pasal 11 UU PPh melalui mekanisme metode garis lurus (straight-line method) dan metode saldo menurun (declining balance).

Itulah penjelasan tentang tarif penyusutan fiskal dan contoh perhitungannya, semoga dapat membantu Anda memahaminya.

Hitung sesuai tarif penyusutan fiskal dan kelola pajaknya dengan benar

Agar lebih mudah menyusun laporan keuangan bisnis dan mengelola perpajakan, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak yang terintegrasi dengan akuntansi online Mekari Jurnal.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Setelah menghitung penyusutan fiskal dan menyusun laporan keuangan, selanjutnya mulai lakukan cara menghitung pajak badan dan melaporkan SPT-nya secara online.

Selengkapnya ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mengetahui Cara Laporan SPT Tahunan Badan Online.

Referensi

Database Peraturan JDIH BPK. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023

Database Peraturan JDIH BPK. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Database Peraturan JDIH BPK. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.03/2009

KLC Kemenkeu. Penyusutan UU PPh Pasal 11

 

Kategori : Edukasi

Mekari Klikpajak_Promo

Ikuti akun media sosial resmi dari Mekari Klikpajak

Mekari Klikpajak_Promo

Ikuti akun media sosial resmi dari Mekari Klikpajak