Tugas & Fungsi Dispenda dalam Menerima dan Mengelola Pendapatan Daerah - Klikpajak

Tugas & Fungsi Dispenda dalam Menerima dan Mengelola Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda merupakan organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan  pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Dispenda dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melaluisekretaris daerah. Singkatnya, Dispenda adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.

Tugas pokok Dispenda adalah menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Dispenda juga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah berdasar ketentuan pemerintah pusat maupun daerah sesuai peraturan undang-undang.

Fungsi Dispenda

Berikut ini akan diuraikan fungsi Dispenda secara umum:

  1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
  2. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah dalam jangka pendek, menengah, panjang, seperti pemungutan PBB Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), dan pajak daerah lainnya.
  3. Pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
  4. Penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya serta PBB.
  5. Penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalian dan pengembangan pendapatan daerah.
  6. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan pendapatan daerah.
  7. Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pendapatan daerah.
  8. Pengoordinasian pelayanan pemungutan dana perimbangan.
  9. Pemberian izin tertentu di bidang pendapatan daerah.
  10. Evaluasi, pemantauan, dan pengendalian pungutan pendapatan daerah dengan mengelola pengaduan masyarakat.
  11. Pengelolaan dukungan teknis dan administrasi meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan kearsipan.
  12. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
  13. Pembinaan teknis pelayanan kegiatan suku dinas dan unit pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bisa balik nama kendaraan bermotor. Sejumlah Dispenda di beberapa daerah juga rutin melakukan razia kendaraan ‘bodong’ bekerja sama dengan kepolisian setempat. Program pemutihan ini dilakukan berkaitan dengan penertiban para pengguna kendaraan yang belum menyelesaikan pajak kendaraannya. Setiap kendaraan, yang dicek kelengkapannya, khususnya kendaraan beroda dua, apabila pajak mati maka oleh pihak terkait akan diberi surat imbauan agar tunggakan pajak diselesaikan.

Dispenda terus berupaya memaksimalkan pelayanan dan penagihan pajak kepada masyarakat. Dispenda juga menggalakan area bebas suap dalam pengurusan dan pembayaran pajak. Salah satunya dengan mewanti-wanti semua staf Dispenda untuk tidak menerima imbalan apapun dari masyarakat yang mengurus perpajakan.

 


PUBLISHED19 Jul 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: