Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh Badan

Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh Badan yang Mudah

Baru menjadi Wajib Pajak Badan dan kesulitan menghitung Pajak Penghasilan? Ketahui dan pahami cara menghitung PPh Badan yang mudah dan mengurus perpajakan di Klikpajak.id.

“Mungkin bagi sebagian orang beranggapan, menghitung pajak itu jadi hal yang membosankan, rumit dan jelimet.”

Tapi, sejatinya jika tahu caranya, tentu saja urusan hitung-menghitung pajak itu menjadi sesuatu yang menyenangkan.

Syaratnya, harus paham mengenai seluk beluk perpajakan, mulai dari objek pajak, subjek pajak, kategori wajib pajak dan lainnya.

Sebab masing-masing kategori WP, apakah itu WP Pribadi maupun Wajib Pajak Badan memiliki perlakuan pajak yang berbeda.

Artinya, kewajiban perpajakan dari sisi tarif pajak hingga perhitungannya pun tidak sama.

Ingat, menghitung pajak itu merupakan hal yang sangat krusial dan harus diperhatikan oleh Wajib Pajak (WP) terlebih lagi bagi Wajib Pajak Badan yang nilai perhitungannya tidaklah kecil.

Kenapa?

Keliru sedikit saja, hasil perhitungan pajaknya pasti salah.

Jangan sampai hanya karena salah hitung, Anda harus membayar lebih besar dari yang seharusnya.

Atau sebaliknya, membayar PPh Badan lebih kecil dari yang seharusnya. Bisa-bisa harus bayar denda atau sanksi akibat kekeliruan penghitungan pajaknya setelah bayar dan lapor pajak.

Agar terhindar dari kesalahan penghitungan kewajiban perpajakan, Anda dapat menggunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Melalui Klikpajak, Anda akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah dan penghitungan pajak secara akurat sesuai peraturan pajak terbaru.

Mengingat sebagai Wajib Pajak Badan, Anda memiliki kewajiban perpajakan yang lebih kompleks dibanding WP Pribadi.

Lalu, bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang benar?

Sebagai Wajib Pajak Badan, Anda harus memahaminya dari awal.

Klikpajak by Mekari akan mengulasnya bagaimana cara menghitung PPh Badan dengan mudah bagi Anda Wajib Pajak Badan.

Tapi sebelum itu, akan dibahas secara berurutan mengenai apa saja kewajiban sebagai Wajib Pajak Badan, ketentuan perpajakan sebagai Wajib Pajak Badan dan lainnya.

Siapa dan Apa Wajib Pajak Badan itu?

Sesuai UU PPh, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

Sebelum menghitung PPh Badan ketahui terlebih dahulu bentuk usaha dari Wajib Pajak Badan terlebih dahulu.

Bentuk dari Badan ini sendiri dapat berupa:

  • Perseroan Terbatas (PT)
  • Persekutuan Komanditer (CV/Commanditaire vennootschap)
  • Perseroan lainnya
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  • BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun
  • Firma
  • Kongsi
  • Koperasi
  • Dana Pensiun
  • Persekutuan
  • Perkumpulan (dapat berbentuk asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan)
  • Yayasan
  • Organisasi Massa
  • Organisasi Sosial Politik
  • Atau organisasi yang sejenis
  • Lembaga
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT)
  • Bentuk Badan lainnya

Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh BadanIlustrasi Wajib Pajak Badan

Apa Saja Kewajiban Wajib Pajak Badan?

Seperti yang disinggung di atas, sebagai Wajib Pajak Badan memiliki banyak kewajiban perpajakan.

Namun secara umum kewajiban Wajib Pajak Badan adalah sama dengan WP Pribadi, yakni:

Bedanya, ada kewajiban lain yang diemban oleh Wajib Pajak Badan, yaitu:

  • Memungut dan menyetor pajak penghasilan
  • Memungut atau memotong dan menyetor PPN ke kas negara
  • Melaporkan SPT Masa PPN
  • Menyampaikan SPT Masa/Tahunan PPh

Note: Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan: Jenis-Jenis PPh, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

Jenis-Jenis Pajak Badan bagi Wajib Pajak Badan

Setelah mengetahui apa saja kewajiban sebagai Wajib Pajak Badan, berikutnya adalah jenis-jenis pajak Badan apa yang menjadi kewajibannya.

Berikut jenis-jenis pajak Badan atau pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak Badan adalah:

Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh BadanIlustrasi menghitung PPh Badan

Ketentuan Menghitung PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan

Penghasilan sendiri merupakan objek pajak, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Sebagai Wajib Pajak Badan, harus mengikuti ketentuan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangkan.

Dalam penghitungan Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak Badan biasanya tak luput dari yang namanya pembukuan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 28 ayat (1), bahwa Wajib Pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Sebab untuk menghitung PPh Badan, terlebih dahulu harus mengetahui berapa besar Penghasilan Kena Pajak tersebut dan hal ini Wajib Pajak Badan perlu menyelenggarakan pembukuan.

Ingat, di Indonesia diberlakukan untuk berbagai dokumen dan buku catatan maupun data elektronik yang menjadi dasar pembukuan harus disimpan selama 10 tahun.

Hal ini sesuai dengan batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Baca Juga: Cara Menghitung DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPh dan PPN

Berikut langkah-langkah untuk mengetahui Penghasilan kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam menghitung PPh Badan:

a. Menghitung penghasilan setahun

Hitung seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu Tahun Pajak.

Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak perlu dimasukkan dalam penghitungan penghasilan setahun.

Jika penghasilan yang tidak dapat dikurangkan itu terlanjur masuk dalam pembukuan, maka perlu mengeluarkan terlebih dahulu dari laporan rugi/laba terlebih dahulu melalui koreksi fiskal.

Note: Daftar Subjek dan Objek Pajak yang Dikecualikan dari PPh

b. Mengurangi dengan biaya-biaya

Berikutnya, untuk mengetahui Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak Badan harus mengurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan kegiatan usaha, baik itu pengeluaran langsung maupun tidak langsung.

Biaya-biaya tersebut diantaranya; biaya sewa, pembelian bahan, biaya perjalanan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa (gaji, tunjangan, honorarium, dan lainnya), biaya bunga, royalti, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, biaya pengolahan limbah, biaya administrasi dan lainnya.

Tak ketinggalan juga adalah harus mengurangkan biaya penyusutan atau amortisasi.

Baca Juga: Peredaran Bruto Wajib Pajak Badan, Perhitungan dan Biaya Pengurang Penghasilan Bruto

c. Biaya yang tidak dapat dikurangkan

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak Badan juga harus mengeluarkan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan itu adalah pembagian laba/dividen, sisah hasil usaha koperasi atau biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota maupun biaya lainnya yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Jika biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan tersebut terlanjur dimasukkan dalam pembukuan, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu melalui koreksi fiskal.

Catatan:

Jika penghasilan bruto setelah dilakukan pengurangan biaya-biaya ternyata hasilnya mengalami kerugian, sehingga tidak terdapat Penghasilan Kena Pajak, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai Tahun Pajak berikutnya.

Kompensasi dengan penghasilan di Tahun Pajak berikutnya tersebut berlaku secara berturut-turut hingga 5 tahun.

Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh BadanIlustrasi tarif PPh Badan

Berapa Tarif PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan?

Tarif Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17.

Tarif PPh Badan yang berlaku secara umum diatur dalam Pasal 17 ayat (2a), yakni Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT dikenakan PPh Badan sebesar 25%.

Tarif PPh Badan ini berlaku mulai 2010.

a. Penurunan tarif PPh Badan untuk Perusahaan Tbk

Diketahui, dari tarif umum PPh Badan sebesar 25% tersebut terdapat kebijakan penurunan tarif PPh Wajib Pajak Badan dengan ketentuan khusus.

Ketentuan khusus ini diatur dalam PPh Pasal 17 ayat (2b), yakni bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk) dan memenuhi persyaratan tertentu, akan mendapatkan penurunan tarif PPh sebesar 5% lebih rendah.

Tarif umum bagi WP Badan dalam negeri adalah sebesar 25%. Maka bagi wajib pajak dalam negeri perseroan terbuka tertentu ini akan menggunakan tarif lebih rendah atau 5%.

Syarat Penggunaan Tarif PPh Badan Perusahaan Tbk

Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham (IPO/Initial Public Offering), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sesuai PP 77 tahun 2013 s.d. PP 56 tahun 2015, adalah:

  1. Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
  2. Saham sebagaimana dimaksud huruf a harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak
  3. Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh
  4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak

WP Badan yang memenuhi persyaratan akan dimasukkan daftar yang dibuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lalu disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Fasilitas ini diharapkan dapat mendorong jumlah Perusahaan Tbk dan meningkatkan investasi masyarakat melalui pasar modal.

Note: Seperti diketahui, pemerintah telah menurunkan PPh Badan. Ketahui tarif PPh Badan terbaru di SINI.

b. Penurunan Tarif PPh Badan untuk Peredaran Bruto Tertentu

Selain Pasal 17 ayat (b), fasilitas penurunan tarif PPh WP Badan dalam negeri diatur dalam Pasal 31E UU PPh.

Fasilitas pengurangan tarif ini digunakan oleh WP Badan dalam negeri yang memiliki pendapatan bruto tidak melebihi Rp50 miliar setahun.

Penurunan tarif 50% dari tarif PPh Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

Jadi, apabila suatu badan dalam negeri memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp50 miliar, perhitungan PPh Badan dilakukan dalam 2 bagian, yang pertama:

  1. Untuk penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar akan dikenakan tarif 50% x 25%.
  2. Sedangkan bagian kena pajak sisanya akan dikenakan 25%.

Baca Juga: Panduan Penghitungan PPh 21 Karyawan, Contoh, Cara Bayar dan Lapor SPT

Lalu, bagaimana cara menentukan penghasilan bruto?

Ketentuan mengenai peredaran bruto diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2015.

Bahwa peredaran bruto dihitung dari penghasilan yang diterima/diperoleh setelah dikurangi dengan retur/potongan penjualan/potongan tunai yang berasal dari semua usaha dari Indonesia maupun luar Indonesia, yakni:

  1. Dari kegiatan utama
  2. Dari luar kegiatan usaha

Penghasilan ini meliputi penghasilan yang merupakan objek pajak, baik dikenakan PPh Final maupun PPh Tidak Final serta penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, atau singkatnya adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh WP Badan dalam negeri.

Dalam SPT Tahunan PPh Badan, peredaran bruto adalah penjumlahan dari nomor 1a, 1e, dan nomor 2, yang terdapat pada Formulir 1771 angka I.

Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh BadanIlustrasi laporan keuangan Wajib Pajak Badan

Cara Menentukan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan

Dengan demikian, untuk menentukan tarif PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan ini harus memperhatikan hal berikut ini:

1. Bentuk Badan

Apakah WP Badan tersebut memenuhi syarat perseroan terbuka tertentu atau bukan?

2. Besarnya peredaran bruto apakah melebihi Rp50 miliar atau tidak

Untuk WP Badan yang tidak melebihi Rp50 miliar, terdapat bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas dan bagian yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif PPh Badan.

Note: Pajak Restoran: Pengertian, Tarif, Hitung, Bayar dan Lapor PB1

Berikut alur penghitungan PPh Badan untuk Wajib Pajak Badan Perseroan Terbuka:

Jenis Usaha Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4
Perusahaan Tarif Pasal 17 ayat (2b) Selesai
Perusahaan Hitung Peredaran bruto > Rp50 miliar Tarif Pasal 17 ayat (2a) Selesai
Perusahaan Hitung Peredaran bruto < Rp50 miliar Tarif Pasal 31E Selesai
         

 

Contoh Menghitung PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan Sesuai Tarif

Berikut contoh-contoh penghitungan PPh Badan dengan tarif yang berlaku dan sesuai pada kondisi masing-masing Wajib Pajak Badan.

Baca Juga: Cara Menghitung PPh Pengusaha

Contoh 1,

PT AAA merupakan Perusahaan Tbk dengan penghasilan bruto sebesar Rp80.000.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak dari hasil pembukuannya sebesar Rp5.000.000.000.

Karena Peredaran Bruto PT AAA telah melebihi Rp50 miliar, maka ketentuan penghitungan PPh sesuai Pasal 17 ayat (2a) yaitu menggunakan tarif sebesar 25%.

Maka, PPh Badan Terutang PT AAA adalah:

Peredaran Bruto = Rp80.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak = Rp5.000.000.000
PPh Badan = (25% x Penghasilan Kena Pajak)
= 25% x Rp5.000.000.000
= Rp1.250.000.000

 

Contoh 2,

PT BBB memiliki peredaran bruto sebesar Rp4.500.000.000. Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar Rp800.000.000. PT BBB tidak termasuk WP yang dikenakan PPh Final atas peredaran Bruto Tertentu.

Karena Peredaran Bruto PT BBB tidak melebihi Rp50 miliar, maka penghitungan PPh Badan PT BBB dilakukan sesuai Pasal 31E.

Untuk ketentuan tarif menggunakan Pasal 31E, perlu diperhatikan bahwa peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar, memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar Rp50%.

Karena Peredaran Bruto PT BBB tidak melebihi Rp4,8 miliar, maka seluruh bagian peredaran bruto memperoleh fasilitas pengurangan tarif.

Berikut perhitungan PPh Badan Terutang PT BBB:

Peredaran Bruto = Rp4.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak = Rp800.000.000
PPh Badan = (Pengurang Tarif x Tarif PPh x Penghasilan Kena Pajak)
= 50% x 25% x Rp800.000.000
= Rp100.000.000

 

Contoh 3,

PT CCC memiliki peredaran bruto sebesar Rp45.000.000.000 dan Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar Rp4.500.000.000.

Karena peredaran bruto PT CCC tidak melebihi Rp50 miliar, maka penghitungan PPh Badan PT CCC dilakukan sesuai ketentuan Pasal 31E.

PPh Badan Terutang PT CCC adalah:

1. Langkah pertama

Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif dan menghitung besar PPh untuk bagian tersebut.

Peredaran Bruto = Rp45.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak = Rp4.500.000.000
Bagian Penghasilan Kena Pajak dengan Fasilitas:
= ([Batas Penghasilan Bruto yang mendapat fasilitas tarif : Peredaran Bruto] x Penghasilan Kena Pajak)
= (Rp4.800.000.000/Rp45.000.000.000) x Rp4.500.000.000
= Rp480.000.000
PPh Terutang untuk Bagian dengan Fasilitas:
= (Pengurang Tarif x Tarif PPh x Penghasilan Kena Pajak dengan Fasilitas)
= 50% x 25% x Rp480.000.000
= Rp60.000.000
 

 

2. Langkah kedua

Langkah kedua adalah menentukan bagian Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan tarif dan menghitung PPh atas bagian tersebut.

Bagian Penghasilan Kena Pajak tidak memperoleh fasilitas diperoleh dari pengurangan seluruh penghasilan kena pajak dengan bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas.

Peredaran Bruto = Rp45.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak = Rp4.500.000.000
Bagian Penghasilan Kena Pajak Tanpa Fasilitas:
= (Penghasilan Kena Pajak – Penghasilan Kena Pajak dengan Fasilitas)
= Rp4.500.000.000 – Rp480.000.000
= Rp4.020.000.000
PPh Terutang untuk Bagian Tanpa Fasilitas:
= (Tarif PPh x Penghasilan Kena Pajak Tanpa Fasilitas)
= 25% x Rp2.020.000.000
= Rp505.000.000
 

 

3. Langkah ketiga

Dengan demikian, besarnya PPh Badan Terutang PT CC adalah:

= (PPh Bagian dengan Fasilitas) + (PPh Bagian Tanpa Fasilitas)
= Rp60.000.000 + Rp505.000.000
= Rp565.000.000

 

Setelah mengetahui cara menghitung PPh Badan sesuai kategori Wajib Pajak Badan tersebut, kewajiban WP Badan berikutnya adalah membayarkan dan melaporkan PPh serta menyampaikan SPT Tahunan/Masa.

Agar lebih mudah melakukan pembayaran dan pelaporan SPT PPh Badan, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh Badan

Mengapa Mudah Urus Perpajakan di Klikpajak.id?

Karena Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi, mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan pajak hanya dalam satu platform yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana pun Anda berada.

Sistem Klikpajak akan membantu Anda menghitung kewajiban perpajakan Anda dengan akurat, sehingga menghindari adanya kesalahan penghitungan yang dapat merugikan.

Bukan hanya itu, Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur lain yang semakin membuat urusan perpajakan Anda efektif dan efisien. Fitur apa sajakah itu?

a. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, sejak berlakunya e-Faktur 3.0 pada 1 Oktober 2020, pembuatan Faktur Pajak elektronik harus melalui sistem terbaru dan pelaporan SPT Masa PPN wajib melalui e-Faktur web based.

Seiring pembaruan sistem ini, Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi ini.

Tutorial langkah-langkah cara update e-Faktur 3.0

Namun, bagi pengguna e-Faktur Client Desktop DJP tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur 3.0 Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id ketika ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Update e-Faktur 3.0 ini juga diharuskan bagi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi DJP seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan aplikasi e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 DJP untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar platform.

“Langsung gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk memudahkan pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 ini, artinya DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian WP PKP tinggal mencocokkan saja dan bisa langsung dibuat Faktur Pajaknya atau pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya, daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa Lebih Mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak, Anda dapat membuat Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Pengganti, Faktur Pajak Retur, dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu platform.

  1. Cara Impor Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  2. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  3. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur pajak di e-Faktur

Bahkan pembuatan Faktur Pajak semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id, sehingga dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya.

Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh Badan

b. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Melalui fitur e-Bupot Klikpajak, Anda juga dapat langsung menarik data laporan keuangan elektronik yang akan dibuatkan bukti pemotongan pajaknya maupun penyampaian SPT PPh Pasal 23/26.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26, wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk Masa Pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly)
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan

Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh Badan

c. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing Klikpajak

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya Anda harus membayar atau menyetorkan pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank persepsi maupun kantor pos.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh Badan

d. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak Gratis!

Melalui e-Filing Klikpajak, Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT pajak di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak.id, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Untuk mengetahui cara lapor SPT PPh Badan, dapat melihat tutorialnya pada video berikut ini:

Mudah Lihat Batas Waktu Bayar dan Lapor Pajak

Tidak perlu bingung kapan waktunya harus membayar dan melaporkan pajak Anda tepat waktu.

Hindari sanksi atau denda terlambat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan SPT pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

e. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh Badan

f. Terintegrasi Jurnal.id: Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ingin mengetahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI

Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh Badan

Bagaimana dengan Keamanan Data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sistem keamanan yang berlapis dan menjaga data Anda dengan aman adalah menjadi komitmen utama.

Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan maupun kehilangan komputer atau laptop.

Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Pahami ketentuan perpajakan Wajib Pajak Badan dan ketahui cara menghitung PPh Badan yang mudah. Bayar dan laporkan SPT pajak Anda dengan cara yang simpel hanya di Klikpajak.id.

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED16 Dec 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: