PPh 21 Disetahunkan, Begini Cara Menghitungnya

Bagaimana Cara Menghitung PPh 21 yang Disetahunkan?

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ada istilah penghasilan neto setahun dan disetahunkan. Klikpajak by Mekari akan mengulas cara menghitung PPh 21 disetahunkan untuk Sobat Klikpajak.

Dalam perpajakan di Indonesia, penentuan setahun atau disetahunkan tersebut akan tergantung pada kewajiban pajak subjektif si karyawan tersebut.

Aturan mengenai hal ini dan apa saja yang masuk dalam kewajiban pajak subjektif termaktub dalam Pasal 2A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam aturan tersebut dijelaskan kewajiban pajak subjektif itu dimulai sejak seseorang dilahirkan atau saat pertama kali seseorang tinggal di Indonesia.

Pajak subjektif baru berakhir ketika orang tersebut meninggal atau tidak lagi menetap di Indonesia untuk selamanya.

Agar lebih memahami penghitungan PPh 21 disetahunkan, terlebih dahulu ketahui perbedaan dari penghasilan neto ‘setahun’ dan ‘disetahunkan’.

Apa perbedaan ‘setahun’ dan ‘disetahunkan’, bagaimana penerapannya, berikut pembahasan dari Klikpajak.id hingga contoh perhitungannya.

Perbedaan Perhitungan PPh 21 Setahun dan Disetahunkan

Perlu diketahui, perhitungan PPh 21 bagi karyawan atau pegawai sebuah perusahaan sangat bergantung pada: 

  • Persyaratan subjektif dan objektif yang dipenuhi karyawan tersebut.
  • Persyaratan subjektifnya, seperti: punya atau tidaknya karyawan itu NPWP, status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), jumlah tanggungan anak dan istri, masa kerja, dan lainnya. 
  • Persyaratan objektif, seperti: jumlah penghasilan dan jenis penghasilan.

Nah, terkait dengan PPh 21 setahun dan PPh 21 disetahunkan ini memiliki pengertian yang berbeda. Begitu juga penghitungan dan penggunaannya.

Untuk memahami seperti apa perbedaan antara PPh 21 setahun dan PPh 21 disetahunkan, Klikpajak by Mekari akan menggambarkannya melalui contoh perhitungan PPh 21 ini.

a. Pengertian PPh 21 Setahun

Namun secara sederhana pengertian dari PPh 21 setahun adalah perhitungan PPh 21 yang dikenakan atas karyawan yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun kalender, tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun.

Note: Panduan Penghitungan PPh 21 Karyawan, Contoh, Cara Bayar dan Lapor SPT

b. Pengertian PPh 21 Disetahunkan

Sedangkan PPh 21 disetahunkan adalah perhitungan pajak yang diterapkan untuk wajib pajak yang kewajiban pajak subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri, dimulai setelah permulaan tahun pajak, dan mulai bekerja pada tahun berjalan.

Berikut adalah contoh perhitungan PPh 21 setahun dan PPh 21 disetahunkan yang bisa menjadi panduan Sobat Klikpajak untuk memahaminya.

Ilustrasi menghitung PPh 21 disetahunkan

Contoh Perhitungan PPh 21 Setahun

Pak Kelik mulai bekerja di PT AAA pada bulan Februari 2021 dengan status masih lajang dan tidak punya tanggungan dengan gaji Rp8.000.000 sebulan dan memiliki NPWP.

PT AAA memberikan tunjangan NPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang dibayarkan perusahaan sebesar 3% dari gaji dan iuran pensiun yang dipotong dari Pak Kelik sebesar dari gaji setiap bulan.

Berapa PPh 21 Pak Kelik pada Februari? Maka, berikut perhitungan PPh 21 Februari yang di dalamnya ada komponen penghitungan PPh 21 setahun atau penghasilan neto setahun.

No. Keterangan Perhitungan Jumlah
  Penghasilan:    
1. Gaji sebulan   = Rp8.000.000
2. Premi Jaminan Pensiun = 3% x Rp8.000.000 = Rp240.000 (+)
3. Penghasilan Bruto   = Rp8.240.000
  Pengurang:    
4. Iuran Pensiun = 2% x Rp8.000.000 = Rp160.000 (-)
5. Penghasilan Neto sebulan   = Rp8.080.000
6. Penghasilan Neto setahun:    
  = Februari – Desember = 11 bulan x Rp8.080.000 = Rp88.880.000
7. PTKP (TK/0)   = Rp54.000.000 (-)
8. Penghasilan Kena Pajak   = Rp34.880.000
9. PPh Terutang = 5% x Rp34.880.000 = Rp1.744.000
10. PPh Terutang Februari = 12 bulan : Rp1.744.000 = Rp145.333
       

 

Contoh Perhitungan PPh 21 Disetahunkan

Dari pengertian PPh 21 disetahunkan di atas, mungkin yang jadi pertanyaan adalah apa yang menyebabkan kewajiban subjektif penghitungan PPh Pasal 21 terutang pegawai tetap menggunakan penghasilan neto yang disetahunkan.

Untuk lebih jelasnya, Sobat Klikpajak dapat memahami contoh perhitungan PPh 21 disetahunkan berikut ini.

Pak Kelik seorang pegawai di PT. AAA yang mulai bekerja di perusahaan ini terhitung pada April 2021 dengan gaji per bulan sebesar Rp50.000.000. Pak Kelik menikah dan memiliki 1 anak dan tidak punya NPWP.

Maka, contoh dari perhitungan PPh 21 disetahunkan atas gaji Pak Kelik ini adalah sebagai berikut:

No. Keterangan Perhitungan Jumlah
  Penghasilan:    
1. Gaji sebulan   = Rp50.000.000
  Pengurang:    
2. Biaya Jabatan = 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000 (-)
3. Penghasilan Neto sebulan   = Rp47.500.000
4. Penghasilan Neto 9 bulam:    
  = April – Desember = 9 bulan x Rp47.500.000 = Rp427.500.000
5. Penghasilan Neto Disetahunkan = 12/9 x Rp427.500.000 = Rp855.000.000
6. PTKP (K/1):    
  = WP sendiri = Rp54.000.000  
  = Istri = Rp4.500.000  
  = Tanggungan anak = Rp4.500.000 (+)  
  Jumlah PTKP   = Rp63.000.000 (-)
7. Penghasilan Kena Pajak Disetahunkan   = Rp792.000.000
8. PPh Pasal 21 Terutang Disetahunkan:    
  = 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000  
  = 15% x Rp250.000.000 = Rp37.500.000  
  = 25% x Rp492.000.000 = Rp123.000.000 (+)  
  Jumlah PPh Terutang Disetahunkan   = Rp163.000.000
9. PPh 21 Terutang untuk Tahun 2021 = 9/12 x Rp163.000.000 = Rp81.500.000
10 PPh 21 Teerutang Sebulan = 1/9 x RpRp81.500.000 = Rp9.055.555
       

 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka PT AAA memotong pajak penghasilan (PPh 21) Pak Kelik sebesar Rp9.055.555 per bulan untuk periode April – Desember 2021.

Ilustrasi karyawan sebagai penerima gaji kena PPh 21 Disetahunkan

Pemahaman Pegawai Baru dan Pegawai Tetap dalam PPh 12 Disetahunkan

Berdasarkan PER 16/PJ 2016 dan lampirannya, dijelaskan mengenai kewajiban pajak subjektif bagi pegawai baru dan pegawai tetap.

Detail penjelasannya sebagai berikut:

a. Pertama, untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja sebelum bulan Desember, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan.

kewajiban pajak subjektif yang diterima ini bisa bersifat teratur maupun tidak teratur, selama pegawai tetap tersebut bekerja pada perusahaan yang memotong pajak itu.

b. Kedua, untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya baru dimulai setelah Januari atau berakhir sebelum Desember, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, yang disetahunkan.

Note: Ketahui ini Sebelum Memanfaatkan PPh Pasal 21 DTP Tahun 2021

Untuk lebih memahami hal ini, Sobat Klikpajak dapat masuk ke dalam contoh kasus berikut:

Pak Kelik adalah seorang pegawai baru, yang masuk ke PT AAA sebuah perusahaan bidang garmen pada Mei 2020. Dia mendapatkan penghasilan neto Rp.6.000.000 per bulan.

Bagaimana perhitungan PPh 21-nya yang betul?

Untuk memecahkan persoalan tersebut, silakan mengacu pada Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Berhenti Bekerja atau Mulai Bekerja Dalam Tahun Berjalan.

Jika Pak Kelik sudah punya NPWP dan pernah bekerja di perusahaan lain, maka perhitungan PPh Neto disetahunkan : 12/8* x Rp6.000.000

*(masa kerja pegawai Pak Kelik di perusahaan baru).

Akan tetapi, jika Pak Kelik belum punya NPWP dan ini adalah pengalamannya bekerja pertama kali, maka perhitungan PPh Neto disetahunkan: Rp6.000.000 x 8*/12

Lebih detail ketika seorang pegawai baru belum memiliki NPWP, maka perhitungan di formulir 1721-A1 mengenai penghasilan Neto setahun atau disetahunkannya seperti berikut : 12/8 x Rp6.000.000

Perhitungan itu berdasarkan PER 16/PJ 2016 dalam lampiran I.6.1.2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak, dan mulai bekerja pada tahun berjalan.

Simak juga contoh kasus lainnya agar lebih mudah memahami menghitung PPh 21 yang disetahunkan dengan Subjek Pajak luar negeri yang pada saat pertengahan tahun menjadi Subjek Pajak dalam negeri:

Mrs. Elik berstatus (K/3) atau menikah dan punya 3 anak, mulai bekerja di PT AAA yang berlokasi di Jakarta pada 1 September 2020 sampai Agustus 2021. Selama 2020, dia menerima gaji per bulan Rp20.000.000.

Maka penghitungan PPh Pasal 21 untuk September 2020 saat Mrs Elik resmi menerima penghasilan bulanannya sebagai berikut:

No. Keterangan Perhitungan Jumlah
  Penghasilan:    
1. Gaji   = Rp20.000.000
  Penguran:    
2. Biaya Jabatan = 5% x 20.000.000 = Rp1.000.000  
  Biaya jabatan maksimal per bulan yang diperbolehkan = Rp500.000 = Rp500.000 (-)
3. Penghasilan Neto sebulan   = Rp19.500.000
4. Penghasilan Neto setahun = 4 bulan x Rp19.500.000 = Rp78.000.000
5. Penghasilan Neto disetahunkan = (12 bulan : 4 bulan) x Rp78.000.000 = Rp234.000.000
6. PTKP (K/3)   = Rp72.000.000 (-)
7. Penghasilan Kena Pajak setahun Penghasilan Neto disetahunkan – PTKP = Rp162.000.000
8. PPh 21 Terutang:    
  = 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000  
  = Rp15% x Rp112.000.000 = Rp16.800.000 (+)  
  Jumlah PPh Terutang   = Rp19.300.000
9. PPh 21 Terutang setahun untuk 2021 = 4/12 x Rp19.300.000 = Rp6.433.333
10. PPh 21 Terutang sebulan = 1/4 x Rp6.433.333 = Rp1.608.333
       

 

Itulah contoh perhitungan PPh 21 Setahun dan PPh 21 Disetahunkan untuk dapat lebih memahami perbedaan keduanya.

Agar lebih mudah menghitung, membayar pajak dan lapor SPT lebih mudah, Sobat Klikpajak dapat melakukan berbagai aktivitas perpajakan itu melalui aplikasi pajak online berbasis web Klikpajak by Mekari yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja dibutuhkan.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Ilustrasi bayar pajak online setelah menghitung PPh 21 disetahunkan

 

Klikpajak by Mekari untuk Kemudahan Hitung, Bayar, dan Lapor Pajak Online

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Bahkan, Sobat Klikpajak juga dapat kelola pajak lebih mudah dan cepat karena Klikpajak.id terhubung dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga, dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Note: Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id di SINI.

Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan dan Penyelesaiannya

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif dan efisien?

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan dan Penyelesaiannya

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Sebab Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan dan Penyelesaiannya

C. Setor Pajak dengan Cara Praktis di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Sobat Klikpajak dapat dengan mudah membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak.

“e-Billing Klikpajak akan menerbitkan ID Billing resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Sobat Klikpajak bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Hanya dalam satu platform, membuat Kode Billing dan bayar billing selesai dalam sekejap lewat e-Billing Klikpajak.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

D. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak.

Sobat Klikpajak bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan baca di bawah ini:

Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan dan Penyelesaiannya

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan dan Penyelesaiannya

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan dan PenyelesaiannyaKeamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan dan Penyelesaiannya

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Ingin tahu bagaimana cara mengelola pajak dan laporan keuangan bisnis?

Ikuti demo online cara kelola pajak dan keuangan usaha di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED17 Feb 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: