Apakah THR Kena Pajak? Ketentuan dan Contoh Perhitungannya. - Klikpajak

Apakah THR Kena Pajak? Ketentuan dan Contoh Perhitungannya.

Berkaitan dengan insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah, banyak pengusaha dan pekerja yang kemudian bertanya apakah THR kena pajak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Anda harus mengacu pada PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Virus Corona. 

Syarat Pendapatan Mendapatkan Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah

Berdasarkan PMK Nomor 23/PMK.03/2020, salah satu insentif pajak untuk wajib pajak terdampak virus corona adalah PPh 21 Ditanggung Pemerintah. Namun tidak semua penghasilan atau pendapatan objek PPh 21 mendapatkan insentif ini. Insentif PPh 21 DTP hanya diberikan untuk pendapatan bruto yang bersifat tetap dan teratur. Oleh karena itu, karena sifatnya yang tidak tetap dan tidak teratur, THR termasuk yang tidak ditanggung pemerintah sehingga THR tetap kena pajak. 

Baca Juga: Jenis Perusahaan yang Mendapatkan Insentif Pajak (PPN)

Konsekuensi THR Kena Pajak

Konsekuensinya bagi pengusaha adalah tetap memotong dan menyetorkan PPh 21 atas THR kepada negara. Berbeda halnya dengan pendapatan tetap dan teratur pegawai yang mendapatkan Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah, dimana pemberi kerja membayarkan insentif tersebut secara tunai kepada pegawai saat pembayaran penghasilan, kemudian melaporkannya kepada pemerintah.

Berikut adalah contoh cara menghitung PPh 21 atas pendapatan pegawai Anda. 

Contoh Perhitungan PPh 21 Ditanggung Pemerintah

Contoh Kasus:

Pak Hamid (pemilik NPWP dengan status K/1) adalah pegawai tetap di PT Nutrisi Bangsa (industri makanan bayi dengan KLU 10791) di bulan Mei 2020 menerima gaji serta tunjangan bulanan dengan nilai Rp 13.000.000 serta membayar iuran pensiun sebesar Rp 300.000,00. Selain itu, di bulan yang sama, Pak Hamid menerima THR senilai Rp 10.000.000,00.

Dari kasus di atas disimpulkan beberapa hal sbb:

  • Pendapatan bruto Pak Ardiansyah yang mendapatkan insentif PPh 21 adalah sebesar Rp 15.000.000,00 sebulan, disetahunkan sebesar Rp 156.000.000,00 (Rp 13.000.000,00 x 12 bulan). Nilai tersebut masih di bawah Rp 200.000.000,00. 
  • THR sebesar Rp 10.000.000,00 tidak disertakan dalam perhitungan insentif.

1 . Cara Menghitung PPh Pasal 21 DTP Mei 2020:

Pendapatan rutinRp. 13.000.000
Pengurangan biaya jabatan/bulanRp. 500.000
iuran Pensiun/bulanRp. 300.000
Total pengurangan(-) Rp.800.000
Pendapatan Netto sebulanRp. 12.200.000
Pendapatan Netto setahun12 x 12.200.000 = Rp 146.400.000
PTKP (K/1)(-) Rp 63.000.000
PKP setahunRp.83.400.000

 

PPh Pasal 21 Terutang Setahun Untuk Pendapatan Tetap dan Teratur

5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp 33.400.000,00 = Rp 5.010.000,00

TOTAL PPh Pasal 21 Terutang Setahun Rp 7.510.000,00 (Untuk Pendapatan Tetap dan Teratur)

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan Untuk Pendapatan Tetap dan Teratur tanpa THR

Rp 7.510.000,00 / 12 Rp 625.833,00

Atas PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp 625.833,00 diserahkan oleh PT Nutrisi Bangsa kepada Pak Hamid.

 

2 . Cara Menghitung PPh Pasal 21 terutang atas THR Mei 2020:

Gaji dan Tunjangan SetahunRp 156.000.000
THRRp 10.000.000
Pendapatan BrutoRp 166.000.000
Biaya Jabatan setahunRp 6.000.000,00
Iuran pensiunan setahunRp 3.600.000,00
TOTAL Pengurangan(-) Rp 9.600.000,00
Pendapatan NettoRp 156.400.000,00
PTKP (K/1)(-) Rp 63.000.000,00
Pendapatan Kena Pajak SetahunRp 93.400.000,00

 

PPh Pasal 21 Terutang Setahun Untuk Seluruh Pendapatan (Termasuk THR)

5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp 43.400.000,00 = Rp 6.510.000,00

TOTAL PPh Pasal 21 Terutang Setahun Rp 9.010.000,00 Untuk Seluruh Pendapatan (Termasuk THR)

PPh Pasal 21 setahun atas seluruh pendapatan

(Gaji, tunjangan dan THR) Rp 9.010.000,00

PPh Pasal 21 setahun atas pendapatan tetap

(Gaji dan tunjangan) (Rp 7.510.000,00)

PPh Pasal 21 atas THR Rp 1.500.000,00

PT Nutrisi Bangsa memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR Pak Hamid sebesar Rp 1.500.000,00.

Baca Juga: Objek, Tarif dan Rumus PPh 21

Klikpajak Solusi Membuat Faktur Pajak

Membuat faktur pajak itu harus benar. Jika faktur pajak tidak sesuai, Pengusaha Kena Pajak (PKP) bisa-bisa kena denda 2% dari DPP atau PKP tidak bisa memanfaatkan pajak masukan yang dikreditkan untuk mengurangi beban PPN yang harus dibayarkan.

Bahkan lebih mirisnya lagi jika gagal upload faktur pajak hanya karena salah dalam pembuatannya. Beberapa kesalahan yang kerap terjadi dalam pembuatan faktur pajak adalah:

  • Bentuk faktur atau cara pengisian faktur pajak salah
  • Faktur tidak lengkap atau penggunaan nomor seri faktur tidak tepat
  • Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) tidak sesuai
  • Terlambat melakukan pelaporan faktur pajak
  • Tidak melaporkan ekspor dalam SPT PPN (jika melakukan kegiatan ekspor)

Kesalahan-kesalahan tersebut sangat mungkin terjadi ketika pembuatan faktur pajak dilakukan secara manual atau tidak ditunjang dengan teknologi, yang memungkinkan pengerjaannya lebih mudah dan sederhana. Tak jarang masalah faktur pajak ini pun bisa memengaruhi kinerja perusahaan.

Ketika pembuatan faktur pajak tidak lengkap atau salah memasukkan data, maka faktur pajak yang diterbitkan pun bisa dianggap tidak sah. Melalui aplikasi Klikpajak, Anda juga bisa melakukan pengelolaan pajak, mulai dari pembetulan hingga pengarsipan atau dokumentasi faktur pajak yang telah diterbitkan.

Bahkan di Klikpajak, berbagai riwayat pembayaran pajak atau bukti pelaporan pajak Anda akan tersimpan rapi dan aman karena menggunakan teknologi cloud. Anda pun tidak perlu khawatir bukti bayar dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Selain bisa menghemat waktu dan biaya karena pengelolaan pajak hanya dilakukan dalam satu platform, kelebihan Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah dengan pemakain Klikpajak.id. Sehingga proses pembuatan, pembayaran, pelaporan pajak jadi makin gampang dan tepat.

Anda juga dapat menelusuri file perpajakan sebelumnya dengan mudah dan cepat. Karena seluruh aktivitas perpajakan terintegrasi secara terpusat melalui Tax Activity di Klikpajak. Sehingga semakin memudahkan untuk mengecek kembali file mana saja yang masih perlu ada pembetulan atau statusnya masih kurang bayar maupun lebih bayar.

Di Klikpajak, arsip riwayat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ID Billing aman tersimpan sesuai dengan jenis dan masa pajak yang diinginkan. Bukan hanya itu, Anda juga akan lebih mudah melakukan pembetulan SPT apabila dibutuhkan sewaktu-waktu secara online dan bisa langsung terupdate secara otomatis.

 


PUBLISHED30 May 2020
Hafidh Fajar
Hafidh Fajar

SHARE THIS ARTICLE: