Cara Bayar Pajak Online dan Urutan Tata Cara Pembayaran Pajak

Cara Bayar Pajak Online yang Mudah, Begini Langkah-langkahnya

Di era teknologi, banyak hal bisa dilakukan dengan lebih mudah, termasuk urusan bayar pajak. Tinggal klik layar komputer, kewajiban bayar pajak selesai. Klikpajak by Mekari akan mengulas cara bayar pajak online yang mudah dan urutan tata cara pembayaran pajak untuk Sobat Klikpajak.

Tapi sebelum itu, Klikpajak.id akan mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya pengelolaan pajak dan keuangan bisnis yang simpel untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah dan cepat?

Ikuti demo online cara mengelola pajak dan laporan keuangan perusahaan di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan mudah dan cepat kapan pun dan di mana saja, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Kelola e-Faktur dan e-Bupot juga lebih efektif dan efisien karena Klikpajak terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan Jurnal by Mekari.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari Coba Gratis 14 hari sekarang!

Klikpajak juga akan menghitung kewajiban pajak Sobat Klikpajak dengan tepat dan akurat karena dilengkapi sistem hitung otomatis.

Sobat Klikpajak pun tidak perlu bingung dan pusing bagaimana cara menghitung kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem Human Resources Information System (HRIS) Talenta by Mekari.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung kinerja perusahaan dan perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”

Kembali ke pembahasan cara bayar pajak, zaman yang sudah serba digital seperti sekarang ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun berbenah dan menyesuaikan diri.

Salah satunya adalah menciptakan sistem pembayaran pajak secara online atau daring.

Membayar pajak secara online juga menjadi jawaban atas alasan malas bayar pajak karena ribet harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sistem pembayaran pajak online resmi mulai difungsikan pada 1 Januari 2016.

Ada ketentuan dan tahapan dalam pembayaran pajak secara daring ini.

Bagaimana cara bayar pajak online yang mudah, berikut ulasan dari Klikpajak.id untuk memenuhi kewajiban pajak Sobat Klikpajak.

Klikpajak by Mekari juga akan memaparkan penjelasan umum tentang pentingnya bayar pajak untuk negara yang dinikmati oleh setiap masyarakat.

Taat Bayar Pajak dengan Cara Bayar Pajak ‘Online’ 

Pajak adalah salah satu sumber pemasukan utama negara yang diantaranya digunakan untuk pembangunan.

Untuk itulah, pentingnya masyarakat taat dalam membayar pajak, yang sebenarnya demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Di Indonesia, ada beberapa macam pajak yang harus dibayar oleh masyarakat, yaitu pajak penghasilan, pajak perdagangan, pajak bumi dan bangunan, dan jenis pajak lainnya yang telah diatur oleh pemerintah melalui ketentuan perundang-undangan dan perpajakan.

Minimnya informasi mengenai penggunaan dana pajak, bisa membuat masyarakat ragu-ragu dalam membayar pajak atau bahkan mengemplang pajak.

Note: Tantangan Dirjen Pajak di Masa Pandemi dan Harapan ke Klikpajak

Secara lebih rinci, berikut alokasi penggunaan dana pajak yang diperoleh pemerintah dari masyarakat:

1. Untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti biaya proyek produksi barang ekspor

2. Pengadaan fasilitas umum dan infrastruktur negara

3. Keperluan negara, seperti pengadaan persenjataan atau pertahanan negara

4. Untuk membantu anak yatim piatu

5. Untuk subsidi pangan dan bahan bakar

6. Membiayai segala pengeluaran negara yang bersifat self liquidating atau hal lainnya. Seperti pengeluaran untuk biaya proyek produksi barang ekspor

7. Untuk membiayai pengeluaran yang bersifat produktif, seperti membangun infrastruktur, anggaran pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya

8. Biaya pengeluaran non-produktif dan non-self liquidating, tetapi memiliki manfaat untuk masyarakat. Contohnya biaya pengeluaran untuk objek rekreasi atau pembangunan monumen bersejarah

Note: Inilah Daftar Subjek dan Objek Pajak yang Dikecualikan dari PPh

Mengingat besarnya manfaat pajak bagi pembangunan bangsa dan negara, maka WP diharapkan tidak mengemplang pajak.

Sebaliknya, WP diminta membayar pajak dengan jujur, benar, dan sesuai aturan, sehingga WP tanpa mengenal kelas dan golongan, bisa ikut merasakan manfaat dari pembayaran tersebut.

Secara sederhana, uang pajak yang disetorkan oleh WP ke negara, akan dikembalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat.

Semakin besar penerimaan negara dari sektor pajak, semakin banyak pula pembangunan fasilitas umum yang bisa dilakukan pemerintah.

Cara Bayar Pajak Online dan Urutan Tata Cara Pembayaran PajakIlustrasi pembangunan dari pajak yang dibayar masyarakat melalui cara bayar pajak online dan urutan tata cara pembayaran pajak

e-Billing, Cara Bayar Pajak ‘Online’ & Urutan Tata Cara Pembayaran Pajak yang Benar

Dalam sistem pembayaran pajak online, DJP mengeluarkan e-Billing.

DJP kemudian menggandeng Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau ASP (Application Service Provider) untuk mempermudah WP melakukan pembayaran pajak online.

Salah satu PJAP/ASP mitra resmi DJP adalah Klikpajak by Mekari atau Klikpajak.id.

Klikpajak.id menjadi mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Secara sederhana, e-Billing pajak adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat Kode billing atau ID Billing.

Bagi Wajib Pajak (WP) yang ingin menghemat waktu dalam membayar pajak, bisa menggunakan aplikasi ini.

Sebab e-Billing ini cara membayar pajak online sistem baru untuk menggantikan sistem pembayaran lama yang dilakukan secara manual.

Berikut manfaat dari e-Billing pajak:

  • Mengurangi kesalahan atau kekeliruan dalam transaksi.
  • Data hasil transaksi bisa disimpan oleh DJP dengan catatan waktu yang pasti. Dengan begitu, ini mengurangi risiko kehilangan data karena kelalaian.
  • Memudahkan dalam membayar pajak yang bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Aplikasi e-Billing bisa menjadi pilihan cara membayar pajak online yang mudah sehingga diharapkan bisa mendorong masyarakat taat pajak.  

Cara Bayar Pajak Online dan Urutan Tata Cara Pembayaran PajakContoh membuat Kode Billing sebagai syarat cara bayar pajak

Membuat Kode Billing, Syarat Cara Bayar Pajak ‘Online’ & Urutan Tata Cara Pembayaran Pajak

Untuk membayar pajak online, pertama-tama Sobat Klikpajak harus punya Kode Billing.

Kode ini bisa diperoleh pada tempat-tempat berikut:

1. Melalui e-Billing Klikpajak

Apa keuntungan e-Billing Klikpajak?

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak tidak perlu keluar masuk platform yang berbeda atau terpisah hanya untuk membuat Kode Billing dan bayar billing pajaknya.

Sebab, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing dan langsung bayar pajak dengan virtual account bank Sobat Klikpajak hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak saja.

2. Melalui teller bank atau customer service bank persepsi

3. Melalui Kantor Pos.

4. Melalui Surat Setoran Elektronik atau SSE2 di situs pajak.go.id atau DJP online.

Layanan aplikasi Billing DJP SSE1 (https://sse.pajak.go.id) dan SSE3 (https://sse3.pajak.go.id) sudah berhenti beroperasi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Dengan begitu, PIN yang digunakan untuk mengakses SSE1 dan SSE3 sekarang juga sudah tidak bisa digunakan lagi pada DJP Online.

Walhasil, satu-satunya cara WP hanya bisa mengakses SSE2 di situs pajak.go.id.

Ini dampak dari integrasi sistem e-Billing dan e-Filing dalam satu tautan.

WP yang sudah memiliki akun DJP Online, login dan tambah hak akses e-Billing. Caranya:

  • Pada bagian bagian kiri website DJP Online, klik menu ‘profile lengkap’
  • Centang pilihan e-Billing yang ada pada bagian ‘tambah atau kurang hak akses’
  • Klik ‘ubah akses’

Bagi yang belum punya akun DJP Online, harus daftar akun DJP Online.

Caranya, harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke: 

  • KPP atau KP2KP terdekat bagi wajib pajak orang pribadi
  • KPP atau KP2KP terdaftar, bagi wajib pajak badan dan bendahara

Kini, daftar EFIN dapat dilakukan secara online atau daring.

Belum punya EFIN?

5. Melalui SMS id billing bagi pelanggan Telkomsel yaitu dengan menekan *141*500#.

6. Melalui layanan billing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

7. Melalui Petugas DJP:

  • Telepon Kring Pajak di nomor 1500200 untuk minta kode billing dengan dilakukan verifikasi data, namun ini hanya berlaku untuk WP Orang Pribadi (OP).
  • Datang langsung ke petugas TPT atau helpdesk di KPP atau KP2KP.

8. Portal Penerimaan Negara

Wajib pajak dapat membuat kode billing dengan mengakses laman Single Sign-On Portal Penerimaan Negara di alamat https://mpn.kemenkeu.go.id/.

Cara Bayar Pajak Online dan Urutan Tata Cara Pembayaran PajakIlustrasi cara bayar pajak online dan urutan tata cara pembayaran pajak

Ketahui Urutan Tata Cara Pembayaran Pajak atau Cara Bayar Pajak ‘Online’

Setelah mendapatkan kode billing, tahap selanjutnya Sobat Klikpajak tinggal membayar pajak melalui saluran sebagai berikut:

  • Klikpajak.id
  • ATM
  • Teller bank
  • Kantor Pos
  • Internet Banking
  • Melalui agen Branchless Banking
  • Mobile Banking
  • Mesin mini ATM yang berada di seluruh KPP atau KP2KP

Bukti pembayaran pajak berupa NTPN harus dimasukkan ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) saat akan melakukan pelaporan pajak.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing langsung bayar pajak dengan virtual account bank yang dimiliki hanya dalam satu platform.

e-Billing Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Sobat Klikpajak juga dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Temukan urutan tata cara pembayaran pajak online di bawah ini

Berikut langkah-langkah cara bayar pajak online melalui e-Billing Klikpajak:

Cara Bayar Pajak Online dan Urutan Tata Cara Pembayaran Pajak

Kelola Pajak Lainnya Lebih Cepat & Mudah di Klikpajak by Mekari

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan cara yang simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar dancara lapor pajak maupun badan dalam satu platform.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Berikut fitur lengkap Klikpajak lainnya yang semakin memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak?

A. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Sobat Klikpajak dapat membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN tanpa ‘install’ aplikasi di e-Faktur Klikpajak

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak by Mekari yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Sebab Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan akuntansi perpajakan.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Cara Bayar Pajak Online dan Urutan Tata Cara Pembayaran Pajak

B. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi perpajakan Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Cara Bayar Pajak Online dan Urutan Tata Cara Pembayaran Pajak

C. Lapor SPT PPh di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Lapor SPT pajak penghasilan melalui e-Filing Klikpajak sangat cepat karena Sobat Klikpajak akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Belum tahu cara daftar pajak online?

Setelah melalui tahap cara daftar NPWP online, berikut cara daftar pajak online dan cara lapor dan cara mengisi SPT Tahunan Badan secara online di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT Tahunan Pribadi berikut ini:

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur baru ini, baca Fitur Multi Users dan Multi Company atau Multi NPWP.

Cara Bayar Pajak Online dan Urutan Tata Cara Pembayaran Pajak

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Lebih mudah & cepat buat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak. Coba sekarang!

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobata Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Cara Bayar Pajak Online dan Urutan Tata Cara Pembayaran PajakKeamanan data adalah yang utama

Hindari Sanksi Akibat Terlambat Lapor SPT Tahunan Perusahaan

Perlu diingat, ketentuan pengenaan sanksi pajak terbaru diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sesuai UU Cipta Kerja ini, berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

UU Pajak

Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Bicara sanksi pajak, besar tarif sanksi terbaru diatur dalam Undang-U No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berikut tarif bunga sanksi administrasi pajak sebagai komponen untuk menghitung besarnya sanksi atau denda pajak:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Sobat Klikpajak yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

Baca Juga: Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Pribadi: Formulir 1770SS, 1770S dan 1770

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dijatuhkan pada WP yang tidak mau melunasi pajak kurang bayar dan WP sudah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Baca Juga: Surat Ketetapan Pajak dalam Pemeriksaan Pajak, Pebisnis Wajib Tahu

4. Sanksi denda terkait tindak pidana karena pengungkapan ketidakbenaran

Untuk tarif sanksi denda ini, tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Tarif sanksi dijatuhkan karena pengungkapan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian data dalam konteks tindak pidana perpajakan, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan cuma bisa dilakukan setelah melunasi semua utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan.

Sobat Klikpajak juga harus menyelesaikan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Note: Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan & Penyelesaiannya

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Selalu Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

Cara Bayar Pajak Online dan Urutan Tata Cara Pembayaran Pajak

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Itulah cara bayar pajak atau cara membayar pajak ‘online’ & urutan tata cara pembayaran pajak

Jadi, tak ada alasan lagi tidak bayar pajak atau telat bayar pajak karena cara bayar yang sulit dan ribet.

Karena melalui e-Billing Klikpajak, proses dan cara bayar pajak sangat mudah dan bisa dilakukan di mana saja secara daring.

Temukan juga cara mudah kelola pajak sekaligus laporan keuangan usaha dengan aplikasi pajak online yang terintegrasi.

Cara mengetahui urusan perpajakan dari nol hingga mahir!

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah dan praktis? Klik banner di bawah ini.

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED03 Feb 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: