Wajib Pajak Badan dan Pajak Penghasilan Badan Tanggungan

Wajib Pajak Badan dan Pajak Penghasilan Badan yang Menjadi Kewajibannya

Wajib pajak di Indonesia digolongkan menjadi dua kategori besar, yakni Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Keduanya memiliki kewajiban yang sama, yakni membayarkan dan melaporkan pajak yang menjadi tanggung jawab masing-masing kategori. Pada artikel ini, akan dibahas lebih jauh mengenai Pajak Penghasilan Badan.

Seperti namanya, Pajak Penghasilan Badan dikenakan pada wajib pajak berbentuk badan usaha dengan yang masih melakukan proses produksi dan mendapatkan sejumlah penghasilan tertentu dalam satu tahun. Pajak ini kemudian akan dibagi ke dalam beberapa turunan, berdasarkan jumlah omzetnya dan berdasarkan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan jumlah omzet, wajib pajak badan dibedakan lagi menjadi tiga, yakni wajib pajak badan dengan omzet dibawah Rp 4,8 M per tahun, wajib pajak badan dengan omzet Rp 4,8 M hingga Rp 50 M per tahun dan yang terakhir wajib pajak badan dengan omzet per tahun di atas Rp 50 M. Penjelasannya akan diberikan pada bagian selanjutnya.

Sedangkan untuk pembagian berdasarkan regulasi yang berlaku, wajib pajak badan dibedakan menjadi dua, yakni yang dikenai PPh Final dan dikenai PPh Tidak Final. Meski keduanya sama-sama wajib pajak badan, terdapat perbedaan kriteria untuk penerapan dua regulasi baku ini. Simak kelanjutan artikel ini untuk memahami lebih jauh terkait penjelasannya.

[adrotate banner=”6″]

Pembagian Subjek Pajak

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kategori wajib pajak badan, sebelumnya akan dibahas sedikit mengenai pembagian subjek pajak untuk wajib pajak badan ini. Dalam KUP, dijelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak dari pajak penghasilan badan adalah PT, CV, Perseroan Lainnya, BUMN, BUMD, Firma Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi dan bentuk lain yang termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Badan Usaha Tetap.

Disamping semua yang disebutkan tadi, juga ada badan yang tidak termasuk atau dikecualikan sebagai subjek pajak badan. Diantaranya adalah Badan Perwakilan Negara Asing, Organisasi Internasional (yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia jadi anggotanya), badan yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria, dibentuk berdasarkan undang-undang, pembiayaan bersumber pada APBN dan/atau APBD dan penerimanya masuk dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah.

Pembagian subjek pajak ini tentu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Bisa saja dikemudian hari terdapat peraturan baru yang berlaku dan terdapat perbedaan pada pembagian subjek pajak badan. Cermati regulasi yang berlaku dan selalu lakukan update agar tidak terjadi kesalahan tafsir ketika berurusan dengan sistem perpajakan.

Objek Pajak Final dan Tidak Final

Jika dilihat dari penerapan aturan perpajakan yang berlaku, objek pajak dari pajak penghasilan badan merupakan penghasilan yang didapatkan badan tersebut ketika melakukan aktivitas bisnis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, objek pajak ini dibagi menjadi dua, yakni Objek PPh Badan Tidak Final dan Objek PPh Badan Final.

Objek PPh Badan Tidak Final didefinisikan sebagai objek pajak yang pada akhir tahun dihitung ulang, lalu diperhitungkan dengan kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain. Pihak lain yang bertugas sebagai pemotong pajak juga diharuskan memiliki NPWP sehingga dapat membuat bukti pemotongan pajak, biasanya berupa Faktur Pajak.

Objek PPh Badan Final sendiri, diartikan sebagai objek PPh yang pajaknya bersifat final atau telah selesai pada saat dipotong oleh pihak lain atau dipotong sendiri ketika akhir tahun masa pajak tiba sehingga tidak dilakukan perhitungan ulang. Nilai pajak dianggap tidak berubah, sehingga tidak perlu dilakukan penghitungan ulang untuk memastikan kebenaran pajak yang telah dibayarkan.

Dengan adanya Objek Pajak ini, wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk menghitung pajak, menyetor, atau membayar pajak serta melaporkan pajak atas segala bentuk penghasilannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Mengetahui Perhitungan PPh Badan

Sebagai wajib pajak yang berstatus wajib pajak dalam negeri, wajib pajak badan berkewajiban untuk membayarkan pajak terhitung sejak badan yang bersangkutan didirikan di wilayah Indonesia. Kewajiban ini, akan berakhir ketika di kemudian hari wajib pajak badan yang bersangkutan dibubarkan atau tidak lagi melakukan usahanya di Indonesia.

Terdapat dua mekanisme yang bisa digunakan untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan badan. Sebelum membayar, tentu wajib pajak badan harus mengetahui besaran beban pajak yang menjadi tanggungannya.

  • Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

Pada dasarnya, penghitungan penghasilan kena pajak bisa dilakukan dengan mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal. Penghasilan fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak, baik dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan lain selain usaha yang dilakukan wajib pajak tersebut.

Kompensasi neto fiskal sendiri merupakan kerugian yang dialami oleh wajib pajak badan. Jika menggunakan sistem pembukuan, maka kerugian tersebut bisa dikompensasi selama lima tahun berturut-turut, dengan catatan pembukuan yang dilakukan telah diaudit oleh akuntan publik dan dinyatakan sah atau valid.

Hasil pengurangan kedua variabel tersebut akan menjadi penghasilan kena pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak badan.

  • Menghitung PPh Badan Terutang

Setelah mendapatkan penghasilan kena pajak yang menjadi variabel penghitungan, maka wajib pajak harus menghitung PPh Badan Terutangnya. Nilai ini didapatkan dengan mengalikan penghasilan kena pajak yang dihitung tadi dengan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan kategori wajib pajak badan.

Tarif umum yang dikenakan untuk wajib pajak badan adalah sebesar 25%. Tarif ini mengacu pada Pasal 17 Ayat 1 bagian b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif ini sendiri mulai diberlakukan secara efektif mulai tahun pajak 2010 hingga nanti ketika saat terjadi perubahan pada peraturan terkait.

Tarif pajak penghasilan badan lebih rendah bisa didapatkan oleh wajib pajak badan, jika memenuhi syarat sebagai perseroan terbuka, memiliki sedikitnya 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek indonesia. Potongan yang akan diberikan adalah sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal.

Tarif Pajak Berdasarkan Omzet Wajib Pajak Badan

Pada bagian awal telah disinggung mengenai pembagian wajib pajak badan berdasarkan omzet yang didapatkan. Nantinya, omzet ini menjadi dasar perhitungan tarif pajak yang diberlakukan.

  • Omzet Kurang dari Rp 4,8 M setahun

Untuk wajib pajak badan dengan penghasilan atau omzet dibawah Rp. 4,8 M per tahun maka perhitungan yang diberlakukan adalah :

50% x 25% x penghasilan kena pajak

  • Omzet antara Rp 4,8 M hingga Rp 50 M setiap tahun

Untuk wajib pajak dengan omzet antara nilai tersebut, maka perhitungan tarif pajak akan sedikit berbeda. Semakin besar omzet, maka semakin besar pula pajak yang harus ditanggung. Perhitungannya adalah:

[(50% x 25%) x penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas) + (25% x penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas)]

Fasilitas pengurangan tarif sendiri merupakan kebijakan yang terdapat pada UU Nomor 36 Pasal 17. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan peningkatan daya saing pada wajib pajak badan agar dapat semakin mudah berkembang. Maka dari itu, wajib pajak dengan kisaran omzet ini diberikan pengurangan tarif.

  • Omzet Lebih dari Rp 50 M setiap tahun

Untuk wajib pajak badan dengan omzet di atas Rp 50 M per tahun, maka tidak diberikan fasilitas pengurangan tarif karena dianggap telah mampu bersaing tanpa banyak campur tangan pemerintah. Perhitungannya adalah:

25% x penghasilan kena pajak

Kewajiban penghitungan pajak serta pembayaran hingga pelaporan harus senantiasa dilakukan tepat hitung dan tepat waktu. Untuk mempercepat proses hitung, bayar dan lapor pajak ini, wajib pajak selain menggunakan kanal resmi DJP Online juga bisa menggunakan Klikpajak, yang merupakan mitra resmi dari DJP. Kanal ini memiliki kelebihan berupa kemudahan operasional, gratis, serta menyediakan arsip lengkap pada setiap transaksi. Daftar sekarang dan gunakan layanan Klikpajak untuk menikmati layanan lapor pajak gratis selamanya!

[adrotate banner=”8″]


PUBLISHED27 Mar 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: