Pajak Penghasilan Badan: Hitung, Bayar, Lapor SPT Online PPh Badan

Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan (PPh) Badan: Cara Hitung, Bayar, Lapor SPT Online

Sebagai Wajib Pajak Badan, menghitung dan membayar kewajiban pajak dengan benar akan memudahkan saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya. Klikpajak by Mekari akan mengulas Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), cara hitung, bayar dan lapor SPT online.

Dibanding pajak penghasilan pribadi, pajak penghasilan Badan lebih kompleks karena banyak jenis transaksi dengan masing-masing memiliki ketentuan pajak yang berbeda.

Mulai dari besar tarif, cara penghitungannya hingga pelaporan pajaknya memiliki persyaratan yang jauh berbeda ketimbang WP Pribadi.

Dan yang pasti, Pajak Penghasilan Badan akan selalu berkaitan erat dengan laporan keuangan perusahaan.

Untuk membantu mempermudah membuat laporan keuangan sekaligus mengurus perpajakan dengan cara yang sederhana, Sobat Klikpajak dapat menggunakan Klikpajak.id yang terintegrasi dengan laporan keuangan online Jurnal.id.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun Sobat Klikpajak berada serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Kelola e-Faktur dan e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena Klikpajak terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal by Mekari.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi guna mendukung kinerja perusahaan dan perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah?

Ikuti demo online Klikpajak Demo Jurnal dan temukan cara praktis melakukan administrasi perpajakan serta mengelola laporan keuangan perusahaan. Kami dapat menyesuaikan waktu Anda kapan saja.

Tanpa laporan keuangan usaha yang tepat dan akurat, dapat berdampak pada masalah saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan.

Kalau sudah begitu, bukan hal mustahil menimbulkan masalah pajak yang berujung pada sanksi denda.

Mungkin, karena salah penghitungan akibat cara yang masih konvensional dan kurangnya pemahaman mengenai PPh Badan.

Untuk penjelasan mengenai pajak penghasilan badan, mulai dari besar tarif pajaknya, cara hitung, bayar pajak hingga lapor SPT online PPh Badan, berikut ulasan Klikpajak by Mekari.

Pengertian Pajak Penghasilan Badan, Subjek dan Objek PPh Badan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang merupakan perubahan keempat atas UU No. 7/1983, pengertian PPh Badan adalah:

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari subjek badan, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri.

a. Subjek PPh Badan atau Pajak Penghasilan Badan

Subjek pajak penghasilan badan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf b, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi:

  1.   Perseroan Terbatas (PT)
  2.   Perseroan Komanditer (CV)
  3.   Perseroan lainnya
  4.   Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apa pun
  5.   Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun
  6.   Firma
  7.   Kongsi
  8.   Koperasi
  9.   Dana pensiun
  10.   Persekutuan
  11.   Perkumpulan
  12.   Yayasan
  13.   Organisasi massa
  14.   Organisasi sosial politik
  15.   Organisasi lainnya
  16.   Lembaga
  17.   Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
  18.   Badan Usaha Tetap (BUT)

Note: Bentuk Usaha Tetap: Tarif Pajaknya dan Bentuk Lain Dikategorikan BUT

BUT adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa:

  • Tempat kedudukan manajemen
  • Cabang perusahaan
  • Kantor perwakilan
  • Gedung kantor
  • Pabrik
  • Bengkel
  • Gudang
  • Ruang untuk promosi dan penjualan
  • Pertambangan dan penggalian sumber daya alam
  • Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
  • Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan
  • Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
  • Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
  • Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak beba
  • Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
  • Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet

Jadi singkatnya, subjek Pajak Penghasilan Badan adalah yang terdiri dari badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia maupun yang tidak didirikan serta tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Baca Juga: Kewajiban Pajak yang Harus Dibayar Wajib Pajak Badan dan Cara Bayar

Pajak Penghasilan Badan: Hitung, Bayar, Lapor SPT Online PPh BadanIlustrasi wajib pajak badan yang dikenakan Pajak Penghasilan Badan

b. Objek PPh Badan (Pajak Penghasilan Badan)

Sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Bagi WP Badan, objek Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan ini adalah:

1. Laba usaha

2. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, termasuk:

  • Pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham/penyertaan modal
  • Pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
  • Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
  • Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

3. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak

4. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

5. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

6. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

7. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

Kelola keuangan usaha lebih mudah dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id, bisa sekaligus urus perpajakan dalam satu platform karena terintegrasi.

8. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

9. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

10. Keuntungan selisih kurs mata uang asing

11. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

12. Premi asuransi iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

13. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

14. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah

15. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Objek penghasilan badan yang dikenai PPh Final:

  • Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
  • Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan
  • Penghasilan tertentu lainnya

Pajak Penghasilan Badan: Hitung, Bayar, Lapor SPT Online PPh BadanIlustrasi laba usaha yang dikenakan Pajak Penghasilan Badan

 

d. Jenis Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Wajib Pajak (WP) Badan memiliki kewajiban atas penghasilan yang lebih bervariatif.

Jenis-jenis pajak penghasilan badan yang jadi kewajiban WP Badan:

1. PPh Pasal 21

Dalam konteks Pajak Penghasilan Badan, pajak penghasilan pasal 21 adalah jenis PPh yang menjadi kewajiban perusahaan sebagai pemotong pajak dari gaji karyawan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi setiap bulannya.

Agar lebih mudah bayar atau setor PPh 21 yang dipungut, dapat menggunakan e-Billing Klikpajak.

Sebab selain dapat membuat Kode Billing sebagai syarat bayar pajak, dapat langsung menyetorkan pajak ke bank persepsi dalam aplikasi yang sama, yakni e-Billing Klikpajak.

2. PPh Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 ini dikenakan pada WP Badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor, impor dan re-impor.

Baca Juga: KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi Eksportir

3. PPh Pasal 23

Jenis pajak penghasilan pasal 23 ini dikenakan pada modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 dari WP dalam negeri.

Sebagai WP Badan yang melakukan hal tersebut wajib memungut PPh Pasal 23 dan menyetorkan ke kas negara.

4. PPh Pasal 24

Jenis PPh Pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh dari dalam negeri, di mana pembayaran pajaknya bisa dikreditkan, seperti penghasilan dari saham, royalti, dan lainnya.

5. PPh Pasal 26

Jenis PPh Pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima WP luar negeri. Sehingga Badan memungut atas objek PPh Pasal 26 dari dividen, premi swap, dan lainnya.

Penjelasan lengkap dari Semua Jenis Pajak Penghasilan (PPh)

6. PPh Pasal 15

Jenis PPh Pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang wajib dipungut oleh WP Badan yang bergerak pada industri-industri tertentu, seperti perusahaan pelayaran, asuransi luar negeri, penerbangan internasional, pengeboran minyak, gas dan geothermal, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serah guna.

7. PPh Pasal 19

PPh Pasal 19 merupakan pajak penghasilan dari penilaian kembali aktiva yang dilakukan oleh Badan Usaha dalam negeri maupun BUT, namun tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Buat dan Kelola e-Faktur lebih mudah dan cepat di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba sekarang!

8. PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) ini diwajibkan dipungut oleh WP Badan dari pemberian penghasilan sehubungan dengan pembayaran objek tertentu, seperti penerbitan obligasi, pembayaran dividen, undian dan lainnya.

9. PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulannya dalam Tahun Pajak berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban WP.

Mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.

10. PPh Pasal 29

Pajak penghasilan pasal 29 merupakan pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum pada SPT Tahunan, yaitu sisa dari PPh terutang dalam Tahun Pajak yang bersangkutan dikurangi kredit PPh.

Penjelasan tentang PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

Kewajiban Wajib Pajak Badan

Sedangkan kewajiban WP Badan tidak hanya sebatas pada pajak penghasilan badan saja, akan tetapi juga perpajakan lainnya, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Selengkapnya penjelasan tentang Kewajiban Wajib Pajak Badan.

Pajak Penghasilan Badan: Hitung, Bayar, Lapor SPT Online PPh BadanIlustrasi WP Badan yang memiliki kewajiban pajak penghasilan badan

 

Tarif PPh Badan dan Cara Hitung Pajak Penghasilan Badan

Tarif pajak penghasilan badan terbagi menjadi dua, yakni badan yang dapat menggunakan tarif PPh Final PP (Peraturan Pemerintah) No. 23 Tahun 2018 (PPh Final PP 23/2018), dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto.

Syarat WP Badan yang dapat menggunakan tarif ini adalah penghasilan dari usaha dengan jumlah omzet atau peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar setahun.

Pengguna tarif PP 23/2018 ini merupakan Usaha Kecil (UMKM).

Sesuai dengan Pasal 2 PP 23/2018, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai PPh yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

Artinya, tarif PPh Final 0,5% ini tidak berlaku tanpa batas.

Sesuai Pasal 5 ayat (1) PP 23/2018 ini, jangka waktu tertentu pengenaan PPh bersifat final dengan tarif 0,5% ini paling lama:

  • 7 tahun bagi WP Orang Pribadi
  • 4 tahun bagi WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma
  • 3 tahun bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5 persen bagi WP tersebut terhitung sejak:

  • Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP tersebut
  • Tahun Pajak berlakunya PP tersebut, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini

Bagi usaha kelas menengah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan omzet setahun maksimal Rp50 juta dapat menggunakan tarif PP 23/2018 dengan batas waktu hanya selama 3 tahun saja, setelahnya menggunakan tarif PPh Badan normal.

Berapa tarif Pajak Penghasilan Badan atau tarif PPh Badan normal?

Tarif PPh Badan adalah 25%.

Note: Penjelasan tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan (Tarif PPh Badan Turun)

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan

Mekanisme penghitungan pajak penghasilan badan berbeda-beda.

Penghitungan PPh Badan juga tidak lepas dari kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan perusahaan.

Ada penyusutan fiskal atau amortisasi yang memengaruhi pajak penghasilan badan atau perusahaan dalam pelaporan SPT Tahunan.

Penjelasan tentang Rekonsiliasi Fiskal dan Contoh Menghitungnya.

Agar lebih mudah menyusun laporan keuangan perusahaan, gunakan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Ingin mengetahui tutorial penghitungan PPh Badan, Begini Cara Menghitung PPh Badan.

Pajak Penghasilan Badan: Hitung, Bayar, Lapor SPT Online PPh BadanIlustrasi menghitung pajak penghasilan badan atau PPh Badan

Cara Bayar Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Pembayaran pajak bisa secara online melalui aplikasi e-Billing Klikpajak.

Untuk melakukan proses pembayaran pajak, Sobat Klikpajak harus melakukan persiapan sebagai berikut:

1. Punya NPWP Badan

Belum memiliki NPWP badan?

Begini langkah-langkah cara membuat NPWP Badan secara Online

2. Memiliki EFIN Badan

Belum memiliki EFIN?

Berikut cara mendapatkan EFIN Badan online.

2. Punya Akun Pajak Online

Belum memiliki akun pajak online?

Begini cara daftar akun DJP Online maupun akun Klikpajak dan daftar EFIN di Klikpajak.

3. Tutorial Bayar Pajak Online

Lebih jelasnya begini cara bayar pajak online melalui e-Billing.

Pajak Penghasilan Badan: Hitung, Bayar, Lapor SPT Online PPh BadanIlustrasi bayar pajak penghasilan badan atau PPh Badan

Cara Lapor SPT Online PPh Badan (Pajak Penghasilan Badan)

Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Badan berbeda dengan lapor SPT Pribadi.

a. Syarat lapor SPT Tahunan PPh Badan

Ada sejumlah dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat lapor SPT Tahunan PPh Badan.

Dokumen yang harus ada saat lapor SPT Tahunan Badan.

b. Langkah-langkah cara lapor SPT PPh Badan

Untuk melaporkan pajak penghasilan badan dengan SPT Tahunan Badan, Sobat Klikpajak harus mendapatkan Formulir 1771 melalui e-SPT DJP Online.

Kemudian upload file CSV pada saat melaporkan SPT Tahunan Badan di e-Filing.

Begini cara membuat file CSV untuk lapor SPT Tahunan Badan.

Sedangkan tutorial langkah-langkah lapor SPT Tahunan Badan di e-Filing, lihat cara berikut ini:

Sobat Klikpajak juga dapat melihat tutorial cara lapor SPT Pribadi di bawah ini:

Perlu diingat, ketentuan pengenaan sanksi pajak terbaru diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sesuai UU Cipta Kerja ini, berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

UU Pajak

Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Bicara sanksi pajak, besar tarif sanksi terbaru diatur dalam Undang-U No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berikut tarif bunga sanksi administrasi pajak sebagai komponen untuk menghitung besarnya sanksi atau denda pajak:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Sobat Klikpajak yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca Juga: PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dijatuhkan pada WP yang tidak mau melunasi pajak kurang bayar dan WP sudah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda terkait tindak pidana karena pengungkapan ketidakbenaran

Untuk tarif sanksi denda ini, tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Tarif sanksi dijatuhkan karena pengungkapan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian data dalam konteks tindak pidana perpajakan, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan & Penyelesaiannya

5. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan cuma bisa dilakukan setelah melunasi semua utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan.

Sobat Klikpajak juga harus menyelesaikan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Kalender Pajak Terbaru

Klikpajak by Mekari, Solusi Kelola Pajak Lebih Mudah & Cepat

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang semakin memudahkan pengelolaan perpajakan Sobat Klikpajak?

A. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan aplikasi e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak by Mekari yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Sebab Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pengusaha? Begini Rumus PPh

B. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pengusaha? Begini Rumus PPh

C. Dapat Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing Klikpajak

Sebelum melakukan setor pajak online, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direkorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

SPT Tahunan Badan: Cara Mengisi Formulir 1771 dan Lapor SPT Badan

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, begini cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pengusaha? Begini Rumus PPh

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Tarif PPh 23 dan Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

Implikasi Pemanfaatan Insentif Pajak pada Pelaporan SPT Tahunan

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Sudah paham tentang pajak penghasilan badan, ya?

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah dan praktis? Klik banner di bawah ini.

live demo pajak online

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED06 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: