Penerimaan Negara Bukan Pajak: Pengertian, Jenis, dan Contohnya

Pajak merupakan sebuah pungutan yang wajib untuk dibayarkan seluruh masyarakat kepada pemerintah. Pajak sendiri juga menjadi salah satu sumber dana pemerintah yang memiliki fungsi untuk membiayai sejumlah pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Ada beberapa jenis pajak yang mana salah satunya adalah penerimaan negara bukan pajak. Saat ini, pajak sendiri menjadi unsur yang penting dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

Sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, kita perlu menunaikan kewajiban dengan membayar hak negara Indonesia yaitu pungutan wajib. Mengapa begitu? Karena, pungutan wajib atau pajak ini merupakan sejumlah dana yang akan digunakan untuk melakukan pembangunan negara.

Kamu mungkin sudah sering membayar beberapa jenis pajak saat mendapat hadiah ataupun membeli suatu barang. Namun, apakah kamu benar-benar sudah mengetahui pengertian pajak beserta fungsi, ciri-ciri, jenis, dan manfaatnya?

Untungnya, artikel ini akan membahas semua aspek tersebut agar sebagai warga Indonesia lebih taat untuk menunaikan kewajibannya yaitu membayar iuran wajib. Pastikan kamu baca artikel ini sampai tuntas ya!

penerimaan negara bukan pajak

Apa Itu Pajak?

Pajak (tax) adalah pungutan wajib yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum.

Secara bahasa, kata ‘pajak’ berasal dari suatu kata dalam bahasa latin yakni ‘taxo’. Adapun, makna dari kata taxo sendiri artinya iuran wajib dari rakyat untuk menunjang kepentingan pemerintah maupun masyarakat.

Sementara itu, pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yang tertuang pada Pasal 1 Ayat 1 yakni,

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sesuai dengan pengertian pajak di atas, pihak perorangan atau badan yang harus membayar pungutan wajib (pajak) tidak akan mendapat imbalan apapun secara langsung. Melainkan, pihak-pihak tersebut akan merasakan manfaat dalam bentuk penyediaan fasilitas umum yang diberikan oleh negara.

Bayar pajak online dapat dilakukan dengan lebih praktis di e-Billing Klikpajak. Terintegrasi dengan berbagai fitur perpajakan lainnya.

Selanjutnya, uang iuran wajib tersebut akan masuk ke dalam pos pendapatan negara dan nantinya akan menjadi ‘uang belanja’ untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat maupun daerah secara merata.

Sumber Penerimaan dan Pendapatan Negara

Sumber penerimaan dan pendapatan negara ada di Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut Undang-Undang tersebut, untuk pengertian dari penerimaan negara merupakan uang yang akan masuk ke dalam kas negara. Sedangkan untuk pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai dari kekayaan bersih. Pendapatan negara yang ada di Indonesia nantinya akan dirancang serta dikelola dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

APBN sendiri memiliki fungsi untuk mengalokasikan penerimaan negara yang menjadi pendapatan negara. Selain itu, APBN juga akan menjalankan beberapa program serta kegiatan pemerintahan dan beberapa kegiatan yang akan berhubungan dengan negara. Apabila pendapatannya lebih kecil dibandingkan dari anggaran belanja, maka APBN akan bernilai defisit yang nantinya akan berdampak pada lambannya program maupun kegiatan dari pembangunan pemerintahan. Jika di dalam sebuah negara tidak ada pendapatan, maka negara tersebut pastinya tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai sebuah negara. Jadi, para pemerintah nantinya harus melakukan pemungutan atas pendapatan untuk negara. Di Indonesia, yang memiliki peran sebagai salah satu pihak yang wajib melakukan pemungutan atas pendapatan negara di dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 adalah Menteri Keuangan.

Jenis Sumber Penerimaan dan Pendapatan Negara

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk jenis sumber penerimaan dan pendapatan negara ada beberapa jenisnya. Selain penerimaan negara bukan pajak, pahami terlebih dahulu beberapa sumber pendapatan atau penerimaan negara. Berikut ini adalah penjelasannya:

Pajak adalah Sumber Penerimaan Utama Negara

Pajak menjadi salah satu sumber dari penerimaan negara yang diketahui oleh seluruh masyarakat. Pajak sendiri menjadi sebuah pungutan yang akan dikenakan pada sebuah objek. Baik barang, jasa maupun asset tertentu yang nantinya memiliki nilai manfaat dan juga bisa menjadi sebuah kontribusi wajib untuk warga negara yang sudah bisa memenuhi kriteria sebagai seorang Wajib Pajak. Pungutan pajak memiliki sifat memaksa yang artinya apabila seorang Wajib Pajak nantinya tidak membayar pajak, maka akan diberikan sanksi di dalamnya.

Pajak sendiri memiliki sifat yang memaksa. Sebab, pajak sendiri adalah sumber dari penerimaan utama negara. Bukan hanya itu saja, pajak juga memiliki sifat yang adil sehingga pungutan pajaknnya akan didasari kondisi dan juga situasi dari si Wajib Pajak itu sendiri. Di Indonesia sendiri, ada 2 pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Pajak pusat adalah jenis pajak yang akan dipungut serta dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Sedangkan untuk pajak daerah adalah pungutan atau pengelolaan pajak yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah atau instusi yang terkait.

Sedangkan beberapa jenis dari pajak pusat terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut ini:

  • Pajak Penghasilan (PPh)

PPh sendiri diatur dalam Undang Undang No. 36 Tahun 2008 yang merupakan pajak yang akan dibebankan kepada orang pribadi, atau badan atas penghasilan yang diterima dalam periode satu tahun pajak.

  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN sendiri diatur dalam Undang Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai pajak yang dibebankan pada barang maupun jasa kena pajak yang diberlakukan untuk Pengusaha Kena Pajak di sebuah daerah pabean.

  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM sendiri diatur dalam Undang Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai pajak yang akan diberlakukan atas barang konsumsi tertentu selain kebutuhan pokok.

  • Bea Materai

Bea Materai sendiri adalah pajak yang berlaku atas keberadaan sebuah dokumen yang memiliki sifat perdata.

  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB sendiri adalah pajak yang berlaku atas kepemilikan maupun pemanfaatan suatu tanah, dan atau bangunan.

  • Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional sendiri adalah pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa bea masuk atau keluar dan juga cukai untuk beberapa barang-barang tertentu.

Sedangkan untuk pajak daerah akan sudah diatur dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah sendiri nantinya akan dibagi Kembali menjadi 2 jenis yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan juga pajak daerah tingkat kabupaten atau kota. Untuk pajak daerah tingkat provinsi sendiri terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan juga Pajak Rokok.

Baca Juga: Apa itu Tax Treaty?

Untuk pajak tingkat kabupaten maupun kota terdiri dari pajak reklame, hotel, restaurant, hiburan, penerangan jalan, mineral bukan logam, parker, air tanah, sarang burung wallet, PBB pedesaan dan kota, serta Pajak atas Hak Guna Bangunan atau HGB.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)

Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 1997, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP merupakan seluruh penerimaan pemerintah yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan negara. Ada beberapa poin utama yang menjelaskan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak itu sendiri yang diantaranya sebagai berikut ini:

  • Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP merupakan pungutan yang akan dibayarkan baik oleh orang pribadi maupun sebuah badan.
  • Memiliki manfaat langsung maupun tidak langsung.
  • Penerimaan Negara Bukan Pajak nantinya akan diberikan atas layanan maupun pemanfaatan sumber daya dan juga hak.
  • Penerimaan Negara Bukan Pajak nantinya dipungut berdasarkan peraturan yang sudah diatur dalam undang-undang.
  • Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah penerimaan dari pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan juga hibah.
  • Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib dikelola menurut aturan dan mekanisme dari APBN.

Apa Objek dan Subjek dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)?

Untuk subjek dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau subjek dari PNBP sendiri adalah orang pribadi dan badan usaha. Baik yang nantinya berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Sedangkan untuk objek dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan meliputi seluruh aktivitas, hal, dan atau benda yang akan menjadi sebuah sumber penerimaan negara di luar pajak dan juga hibah.

Jenis-Jenis Objek dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Untuk jenis objek dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ada 6 bidang. Untuk keenam bidangnya beserta dengan penjelasannya diantaranya sebagai berikut ini:

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Di dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam, untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan memanfaatkan beberapa bumi, air, udara, ruang angkasa dan juga kekayaan alam yang dimiliki oleh sebuah negara. Sebagai contohnya adalah minyak dan gas. Peran BUMN di dalam perekonomian nantinya sangat besar sebagai salah satu pemasok PNBP yang bisa didapatkan dari pembayaran dividen, pengelolaan ladang migas dan juga pembayaran lisensi.

Pelayanan

Di dalam hal pelayanan sendiri, untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini meliputi berbagai bentuk penyediaan barang, jasa dan juga pelayanan administratif yang akan menjadi salah satu tanggung jawab dari pemerintah. Baik di dalam pemenuhan kebutuhan, masyarakat atau pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Untuk contoh dari PNBP sendiri akan didapatkan dari pelayanan pemerintah baik sumber pendapatan yang akan didapatkan dari pelayanan di beberapa bidang serta pelayanan. Ada juga pemberian di dalam pemberian hak paten dan hak cipta pada beberapa pihak tertentu. Sebagai contohnya adalah Kereta Api, Pendidikan, Kesehatan dan lainnya.

Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipisahkan meliputi pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari APBN dan dijadikan sebagai penyertaan modal negara maupun perolehan lain yang sah. Sebagai contohnya adalah pendapatan pengelolaan kekayaan negara yang berasal dari laba pemerintah, hasil penjualan saham, sertifikat maupun surat berharga maupun perolehan lain yang sah. Ada juga contohnya seperti dividen BUMN maupun obligasi.

Pengelolaan Barang Milik Negara

Untuk Pengelolaan Barang Milik Negara sendiri adalah sebuah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan juga pemindahtanganan seluruh barang yang akan dibeli maupun didapatkan atas beban anggaran pendapatan serta belanja negara yang berasal dari perolehan nilai yang sah.

Pengelolaan Dana

Pengelolaan Dana merupakan pengelolaan atas dana pemerintah baik yang berasal dari APBN maupun pendapatan lain yang sah dengan tujuan tertentu. Sebagai contoh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan dana adalah penerimaan dari jasa giro dan juga dari beberapa anggaran yang tersisa yang sudah digunakan. Sebagai contohnya sisa dari anggaran pembangunan.

Hak Negara Lainnya

Untuk Hak Negara lainnya merupakan hak negara yang dimiliki selain dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan, Pengelolaan Barang Miliki Negara, Pengelolaan Dana yang sudah diatur oleh Undang Undang. Sebagai contohnya adalah barang sitaan yang sudah dilelang maupun pembayaran denda dari pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Di dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sendiri, memiliki 4 unsur utama yang menjadi sebuah focus dari pemerintah. Beberapa unsur utamanya adalah:

  • Perencanaan
  • Pelaksanaan
  • Pertanggung Jawaban
  • Pengawasan

4 unsur penting dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di atas akan dilaksanakan oleh pengelola PNBP sendiri yang juga akan dibedakan menjadi 2. Baik dari Kementerian Negara maupun dari Lembaga Pemerintah serta Lembaga Keuangan. Di dalam hal ini, Kementerian Keuangan adalah bendahara umum negara. Sedangkan untuk hasil dari pengelolaan yang dilakukan oleh bendahara umum negara meliputi menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan serta mempertanggungjawabkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pada kenyataannya, pajak bukan merupakan salah satu-satunya dari penerimaan negara. Sebab, masih ada juga beberapa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bisa didapatkan. Beberapa pebisnis juga ikut berkontribusi dalam perkembangan dan pembangunan negara. Sehingga banyak pemilik bisnis bahkan perusahaan juga harus paham akan jenis pajak dan juga beberapa penerimaan yang dimiliki atau didapatkan oleh negaranya sendiri.

Pendapatan Negara Lainnya, Hibah

hibah

Ada tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang juga di luar dari PNBP sendiri yaitu Hibah. Sebenarnya, di dalam Undang-Undang PNBP, hibah sendiri dianggap sebagai sebuah penerimaan di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehingga, meskipun hibah adalah penghasilan non pajak, akan tetapi hibah juga memiliki klasifikasi bahkan aturannya tersendiri.

Hibah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Hibah pemerintah merupakan penerimaan negara dalam bentuk devisa yang nantinya akan dijadikan Rupiah. Kemudian ada juga barnag, jasa dan atau surat berharga yang didapatkan dari pemberi hibah dan tidak perlu untuk dibayar Kembali. Barang hibah ini bisa berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri sekalipun.

Sedangkan di dalam Hibah sendiri juga ada beberapa jenisnya. Untuk beberapa jenis Hibah sendiri yaitu:

  • Hibah Terencana yaitu hibah yang mekanismenya melalui Daftar Rencana Kegiatan Hibah atau DRKH.
  • Hibah langsung yaitu hibah yang mekanismenya tidak dilakukan dengan perencanaan.
  • Hibah melalui KPPN yaitu hibah yang system penarikannya akan dilakukan pada Bendahara Umum Negara maupun Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
  • Hibah dalam negeri atau hibah yang berasal dari Lembaga Keuangan atau Lembaga Non-Keuangan dalam negeri, perusahaan maupun orang asing yang akan melakukan kegiatan tertentu.
  • Hibah Luar Negeri yaitu hibah yang berasal dari negara lain atau negara asing, sejumlah Lembaga internasional, Lembaga keuangan asing dan juga beberapa Lembaga lain seperti perusahaan atau orang lain yang berdomisili serta akan melakukan kegiatan-kegiatan di luar negeri.
  • Hibah daerah yaitu hibah yang merupakan pengalihan maupun pelimpahan atas hak sesuatu dari pemerintah maupun pihak lain yang diberikan pada Pemerintah Daerah. Baik dilakukan secara spesifik yang sudah ditetapkan peruntukannya serta sudah dilalui dan dilakukan dengan sebuah perjanjian.

Untuk salah satu contoh dari bentuk penerimaan hibah merupakan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dan juga beberapa jumlah pariwisata di Indonesia yang kian meningkat. Hibah juga biasanya memiliki tujuan untuk mendukung salah satu program pembangunan nasional atau untuk membantu apabila sebuah negara sedang berada dalam keadaan genting yang membutuhkan bantuan. Baik bencana maupun pandemic.

Urusan perpajakan jadi lebih mudah dengan aplikasi pajak dari Klikpajak. Anda dapat lapor hingga bayar pajak hanya di satu aplikasi saja.

Jadi, itulah pengertian, jenis, sumber dan juga objek dari pajak di Indonesia. Baik itu pajak penerimaan, pendapatan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan juga ada Hibah yang pastinya memiliki peran penting pada perekonomian dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Dapat disimpulkan juga bahwa penerimaan dan pendapatan negara seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), juga cukup krusial. Jangan lupa bagi Anda semua yang sudah memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak, maka segeralah untuk patuh dan tertib dalam membayarnya agar negara Indonesia bisa menjalankan banyak program dengan baik dan lancar.

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED19 May 2022
Pradana Vincentiar
Pradana Vincentiar

SHARE THIS ARTICLE: