Format Baru Identitas Wajib Pajak: NIK & NPWP 16 Digit

NIK NPWP dan NPWP 16 Digit serta NITKU — Format Baru Identitas Wajib Pajak: NIK & NPWP 16 Digit

Pemerintah kini menggunakan NIK sebagai NPWP dan memperkenalkan NPWP 16 digit untuk badan. Untuk bisa memakai layanan pajak online, wajib pajak harus memadankan NIK-NPWP untuk orang pribadi melalui DJP Online.

Perubahan ini tidak membuat seseorang otomatis wajib membayar pajak, tetapi jika NIK belum dipadankan, akses layanan dapat terhambat. Karena itu, wajib pajak pribadi yang sudah memiliki NPWP diwajibkan memadankan NIK agar identitas perpajakan dapat digunakan tanpa kendala. Mekari Klikpajak akan mengulas format baru identitas wajib pajak untuk Anda.

NIK jadi NPWP: Integrasi Data Dukcapil & DJP

Mengapa NIK menggantikan NPWP?

Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) kini digunakan sebagai identitas atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk menyatukan data penduduk dan data perpajakan.

Tujuan utamanya adalah menghindari duplikasi identitas, mempermudah masyarakat mengakses layanan, dan meningkatkan kualitas data wajib pajak.

Selain itu, integrasi ini mendukung program “Satu Data Indonesia” di mana pemerintah dapat memastikan informasi kependudukan dan perpajakan selaras.

Bagaimana proses integrasinya?

DJP terhubung langsung dengan sistem milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk mencocokkan data penduduk.
Wajib pajak dapat mengecek kecocokan NIK di DJP Online.
Jika data belum cocok, wajib pajak harus memperbarui informasi melalui Dukcapil atau memperbaiki data di DJP.

Peran NIK sebagai NPWP

Begitu data terverifikasi, NIK digunakan untuk:

Akses seluruh layanan digital DJP
Mengurus layanan publik yang membutuhkan NPWP
Melaporkan SPT
Identitas perpajakan di berbagai dokumen resmi

Dengan satu identitas, layanan perpajakan menjadi lebih mudah dan minim kesalahan data.

Dasar Hukum NIK-NPWP dan Format NPWP 16 Digit

Ketentuan NIK menjadi NPWP dan format baru NPWP 16 digit serta NITKU bagi cabang diatur dalam:

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang menetapkan NIK sebagai NPWP.
Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 sebagai regulasi pelaksana yang mengatur NPWP 16 digit.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2024, sebagai pedoman penggunaan NIK/NPWP 16 digit/NITKU untuk berbagai layanan,

Melalui beleid tersebut pemerintah juga menetapkan format baru NPWP badan dan cabang, maupun wajib pajak pribadi bukan penduduk dan wajib pajak instansi pemerintah.

Status NPWP Badan atau Perusahaan

Apakah NPWP Badan diganti dengan NIK?

Tidak. NIK hanya berlaku untuk orang pribadi. NPWP badan tetap digunakan, tetapi formatnya diubah ke 16 digit sesuai aturan terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022, yang diubah dengan PMK No. 136 Tahun 2023.

Perubahan Data NPWP Badan

NPWP lama otomatis dimigrasikan menjadi NPWP 16 digit
DJP melakukan verifikasi data badan secara bertahap
Informasi NPWP baru dapat dilihat melalui akun DJP Online

Apa yang perlu dilakukan perusahaan?

Perusahaan harus:

Mengecek NPWP 16 digit di DJP Online
Menyesuaikan administrasi internal (kontrak, invoice, sistem ERP/SAP)
Memastikan sistem pihak ketiga (bank, vendor, aplikasi pembayaran) telah mendukung format baru

Format Baru NPWP 16 Digit

Struktur NPWP baru dengan format 16 digit berlaku untuk:

Badan usaha
Instansi pemerintah
Orang pribadi bukan penduduk (warga negara asing)

Baca Juga: Cara Membuat NPWP Badan Online

Format NIK-NPWP 16 Digit

Setidaknya, terdapat 3 ketentuan dalam format NPWP baru, yakni:

WP Pribadi yang merupakan penduduk menggunakan NIK.
WP Pribadi bukan penduduk, WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah menggunakan format NPWP 16 digit.
Wajib Pajak Cabang menggunakan Nomor Identitas Kegiatan Usaha (NITKU).

Agar lebih mudah memahami bentuk dan format NPWP terbaru seiring berlakunya NIK KTP jadi NPWP, simak tabel berikut ini:

Fungsi atau Kegunaan NIK-NPWP

Setidaknya NIK-NPWP digunakan untuk layanan perpajakan dan pelayanan lainnya seperti berikut:

Mengakses layanan perpajakan elektronik yang disediakan DJP maupun pihak lain yang disediakan PJAP/ASP mitra resmi DJP
Layanan pencairan dana pemerintah
Menggunakan layanan ekspor dan impor
Layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya
Menggunakan layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha
Layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan DJP
Layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP

28 Layanan Pajak Bisa Menggunakan NIK/NPWP 16 Digit & NITKU

Melalui pengumuman Direktorat Jenderal Pajak Nomor PENG-18/PJ.09/2024 dan PENG-23/PJ.09/2024, DJP mengumumkan bahwa NIK atau NPWP 16 digit dan NITKU dapat digunakan untuk mengakses 21 layanan pajak, di antaranya:

Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)
Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)
Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)
E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id)
E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id)
E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id)
E-Objection (https://eobjection.pajak.go.id/)
E-Registration (https://ereg.pajak.go.id/)
E-Filing (https://ereg.pajak.go.id/)
Rumah Konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/)
E-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/)
E-PBK (https://epbk.pajak.go.id/)
E-SKD (https://eskd.pajak.go.id/)
E-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/)
E-Reporting Investasi dan Dividen (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id)
E-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id/)
E-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id/)
E-SPOP (https://pbb.pajak.go.id/)
E-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/)
Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/)
Perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/)
Service API e-Faktur Eskternal (Antarmuka Pemograman Aplikasi/API)
PMSE Eksternal (https://digitaltax.pajak.go.id)
E-Faktur Web dan Desktop (https://web-efaktur.pajak.go.id)
SPT Masa PPN 1107 PUT (https://spt1107put.pajak.go.id)
Portal Registrasi dan Monitoring E-Faktur PJAP (https://h2h-faktur.pajak.go.id/evat-portal/login)
Service PJAP Faktur (API)
e-Nofa (https://efaktur.pajak.go.id)

Wajib Padankan NIK-NPWP

Apa itu pemadanan? Pemadanan adalah proses menyamakan data NIK dengan informasi wajib pajak di DJP agar NIK dapat berfungsi sebagai NPWP.

Merujuk Pasal 2 ayat 1 huruf a dan b PMK 112/2022, implementasi integrasi NIK-NPWP dilakukan secara bertahap hingga pelaksanaan secara penuh.

Mulai 14 Juli 2022, WP Pribadi dapat mengakses layanan perpajakan elektronik menggunakan NIK, dengan cara melakukan pemandan NIK bagi wajib pajak yang sudah memiliki NPWP.

Kemudian melalui PMK No 136 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PMK No. 112/PMK.03/2022, implementasi penuh NIK-NPWP berlaku mulai 1 Juli 2024.

Artinya, setiap terbitnya NIK baru akan otomatis menjadi nomor pokok wajib pajak.

Sedangkan WP yang selama ini sudah memiliki NPWP wajib memadankan NIK-NPWP paling lambat hingga akhir tahun 2024 untuk memperoleh validasi dari DJP.

Jika tidak memadankan, akan mendapatkan konsekuensi sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Batas Akhir Penggunaan NPWP 15 Digit Desember 2024

Seperti diketahui, implementasi core tax system secara penuh dilakukan mulai 2025. Pada saat tersebut, WP harus menggunakan NPWP 16 digit atau NITKU untuk Cabang.

Selama proses menjelang implementasi penuh sistem itu, DJP masih memperbolehkan WP untuk menggunakan NPWP 15 digit seperti yang berlaku selama ini.

Hal ini tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-06/PJ/2024, bahwa wajib pajak masih dapat menggunakan NPWP 15 digit maksimal hingga akhir tahun 2024.

Sanksi Tidak Memadankan NIK-NPWP

Apabila WP Pribadi yang sudah punya NPWP tidak melakukan pemdanan NIK hingga batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak memiliki NPWP dan tidak dapat menggunakan sistem yang disediakan DJP.

Berikut beberapa konsekuensi sesuai UU PPh dan regulasi perpajakan turunannya:

Tidak dapat mengakses layanan perpajakan elektronik, yang disediakan DJP dan PJAP, seperti bayar, lapor pajak, dan lainnya.
Tidak dapat memanfaatkan implementasi CTAS atau TAM.
Dianggap tidak punya NPWP sehingga dikenakan tarif PPh Pasal 21 lebih tinggi 20% dari tarif normal (UU PPh No. 36 Tahun 2008)
Tidak dapat mengakses layanan lainnya yang disediakan pemerintah maupun swasta, seperti pencairan dana pemerintah, layanan ekspor-impor, pendirian/izin usaha, dan layanan perbankan atau sektor keuangan lainnya.
Tidak dapat menggunakan layanan administrasi selain yang disediakan DJP maupun layanan lain yang mensyaratkan NIK/NPWP.

“Apabila sampai dengan batas waktu pemadanan NIK-NPWP wajib pajak belum melakukan pemadanan, wajib pajak akan mengalami kesulitan. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif lebih tinggi 20 persen dari tarif normal,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Dwi Astuti, seperti dikutip dalam pernyataan resmi yang diedarkan.

NIK Jadi NPWP Tidak Otomatis Kena Pajak

DJP pun pernah menegaskan, kendati penggabungan fungsi NIK KTP sebagai NPWP dilakukan, bukan berarti setiap KTP yang ber-NPWP tersebut otomatis dikenakan pajak.

Tetap saja, bagi WP dengan penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbebas dari pajak.

Pajak akan dikenakan pada WP dengan penghasilan di atas PTKP bagi wajib pajak pribadi dengan perhitungan sesuai tarif PPh 21 yang berlaku.

Kemudian bagi WP Pribadi Pengusaha atau pekerja bebas yang masih memiliki omzet maksimal Rp500 juta setahun, tidak akan dikenakan pajak.

Sedangkan apabila di atas Rp500 juta setahun, penghasilan yang dikenakan PPh Final 0,5% dihitung dari sejumlah setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak (sesuai PP No. 23 Tahun 2018 yang sudah dicabut dengan PP 55/2022).

Infografis Format Baru NPWP

Kesimpulan

NIK KTP jadi NPWP merupakan peleburan data penduduk yang ada di Dinas Kependudukan dengan data pada Dierktorat Jenderal Pajak (DJP).

Integrasi NIK-NPWP ini sebagai bagian dari reformasi perpajakan dalam bentuk simplifikasi data untuk proses perpajakan. Melalui integrasi data ini, maka format nomor pokok wajib pajak berubah.

Bagi wajib pajak yang selama ini memiliki NPWP, diwajibkan melakukan pemadanan paling lambat hingga akhir 2024, seiring implementasi core tax system pada awal 2025.

Sebab mulai 1 Juli 2024, setiap pembuatan Nomor Induk Kependudukan baru, maka akan otomatis menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak yang bersangkutan.

Apabila WP yang sudah punya NPWP tidak melakukan pemadanan hingga batas waktu yang ditetapkan tersebut, maka akan dianggap tidak memiliki NPWP.

Maka akan dikenakan sanksi tidak memadankan NIK-NPWP karena dianggap tidak memiliki NPWP, yakni dikenakan tarif PPh lebih tinggi 20% dibanding tarif normal.

Bukan hanya itu, wajib pajak juga tidak dapat mengakses berbagai layanan administrasi yang disediakan DJP maupun layanan administrasi pemerintah lainnya serta layanan instansi swasta yang mengharuskan menyertakan data pribadi NIK-NPWP.

Sudahkah Anda memadankan nomor induk kependudukan dengan NPWP? Jika belum, ikuti langkah-langkah berikut: Cara Memadankan NIK-NPWP Online.

Sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan, Anda dapat menggunakan aplikasi pajak online Mekari Klikpajak untuk mengelola administrasi pajak dengan proses yang serba otomatis, karena sudah terintegrasi dengan software akuntansi Mekari Jurnal ERP.

Bukan hanya itu, Anda juga dapat mengelola gaji karyawan dan pajak melalui e-Bupot PPh 21/26 karyawan secara otomatis melalui Mekari Klikpajak, karena sudah terintegrasi dengan sistem payroll HCM Cloud Mekari Talenta.

Saya Mau Coba Gratis Mekari Klikpajak Sekarang!

Referensi

Database Peraturan JDIH BPK. “Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”
Database Peraturan JDIH BPK. “Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi WP Orang Pribadi, WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah ”
Database Peraturan JDIH BPK. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK No. 12/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah”
Database Peraturan JDIH BPK. “Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu“
Database Peraturan JDIH BPK. “Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan”
Database Peraturan JDIH BPK. “Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ”
Pajak.go.id. “Pengumuman No. PENG-18/PJ.09/2024 tentang Pembaruan Daftar Layanan Perpajakan Berbasis NPWP 16 Digit, NITKU, dan NPWP 15 Digit”
Pajak.go.id. “Pengumuman No. PENG-23/PJ.09/2024 tentang Pembaruan Kedua Daftar Layanan Perpajakan Berbasis NPWP 16 Digit, NITKU, dan NPWP 15 Digit”
Pajak.go.id. “Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2024 tentang Penggunaan NIK Sebagai NPWP, NPWP dengan Format 16 Digit, dan NITKU dalam Layanan Administrasi Perpajakan”
Database Peraturan JDIH. “PMK No. 136 Tahun 2023 Perubahan atas PMK No. 12/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi WP Pribadi, WP Badan dan WP Instansi Pemerintah”