Data Gathering dengan Program Amnesti Pajak - Klikpajak

Data Gathering dengan Program Amnesti Pajak

Pajak, merupakan kata yang mengerikan untuk sebagian orang dengan harta yang besar. Pasalnya kata ini artinya mereka harus melakukan penyetoran sejumlah uang pada pemerintah melalui DJP, sesuai dengan jumlah total harta yang dimilikinya. Pemerintah yang berniat untuk menjaring sebanyak mungkin wajib pajak kemudian kembali meluncurkan program amnesti pajak.

Program ini sendiri bertujuan jelas untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Tidak tanggung-tanggung, sasaran utama dari program ini adalah ‘ikan besar’ yang selama ini tidak melaporkan dan menyetorkan kewajiban pajaknya. Stigma tarif pajak yang sebanding dengan jumlah harta yang besar untuk sejenak dihilangkan dan diangkat oleh pemerintah negara Indonesia.

Program amnesti sendiri dilaksanakan pada 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Tujuan besarnya adalah mendata wajib pajak besar yang tidak melaporkan hartanya sejak periode tahun 1985 hingga tahun 2015. Harta yang disasar sendiri merupakan harta yang berada di dalam negeri berupa aset atau properti hingga harta yang berada di luar negeri yang berbentuk uang.

 

Amnesti pajak bukan merupakan hal baru di Indonesia. Sebelumnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, program yang sama telah dilaksanakan. Meski memang tidak menghasilkan output yang diinginkan karena berbagai kendala, namun pemberlakuan program ini menjadi acuan untuk pelaksanaan amnesti pajak pada tahun 2017 lalu.

[adrotate banner=”6″]

Dasar Pelaksanaan Program Tax Amnesty 2016-2017

Jika sebelumnya program amnesti dilakukan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 (masa Presiden Soekarno) dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 (masa Presiden Soeharto), maka pada periode 2016 dan 2017 dilakukan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dalam undang-undang ini, pemerintah memberi keringanan dan pengampunan bagi para penunggak pajak. Penunggak pajak ini kemudian dibebaskan dari denda dan tagihan atas aset yang dimiliki dan tidak dilaporkan, dengan syarat utama melakukan deklarasi kekayaan dan membayar sejumlah uang tebusan yang jumlahnya jauh lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan.

Tarif Uang Tebusan atas Aset yang Dideklarasikan

Seperti yang disebutkan sebelumnya, wajib pajak yang tidak melaporkan asetnya harus membayar uang tebusan dalam rangka program amnesti pajak ini. Jelas, jumlah tebusan yang dibayarkan jauh lebih rendah dari pajak yang sewajarnya dikenakan ketika tidak ada program tersebut. Rendahnya tarif tebusan ini dimaksudkan sebagai faktor penarik agar wajib pajak melakukan deklarasi dan pelaporan asetnya.

Program tax amnesty sendiri terbagi menjadi tiga periode waktu yang menjadi pembeda tarif tebusan yang diberlakukan. Pada periode pertama, besaran tebusan ditetapkan sebesar 2% dari total pajak (untuk aset dalam negeri) dan 4% dari total pajak yang harusnya dibayarkan (untuk aset luar negeri).

Pada periode kedua, besaran tebusan yang ditetapkan adalah 3% untuk harta atau aset dalam negeri, dan 6% untuk harta atau aset yang berada di luar negeri. Kemudian pada periode terakhir, besaran tebusan yang diberikan dinaikkan lagi menjadi 5% dan 10%.

Tentu saja, besaran ini jauh lebih rendah ketimbang pajak yang seharusnya dibayarkan. Pada skala harta besar, pajak yang harus dibayarkan berada pada kisaran 30% hingga 200%. Hal ini juga memperhitungkan denda keterlambatan laporan, denda pajak serta hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka melaporkan aset dan harta yang dimilikinya.

Penerimaan Negara selama Program

Selama program tersebut dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dirjen Pajak, terdapat target yang ingin dicapai. Target ini ditetapkan atas laporan aset dalam negeri dan aset yang berada di luar negeri. Pada istilah perpajakan yang digunakan, aset dalam negeri disebut dengan dana deklarasi dan aset di luar negeri disebut dengan dana repatriasi.

Dana deklarasi sendiri merupakan dana yang didapatkan atas pembayaran uang tebusan dari laporan aset yang dilakukan wajib pajak. Dirjen Pajak kemudian memiliki informasi jelas terkait aset yang selama ini tidak dilaporkan oleh wajib pajak yang posisinya berada di dalam negeri. Selain penerimaan berupa uang, data ini yang juga diincar oleh Dirjen Pajak.

Untuk penerimaan dana dari aset luar negeri sendiri, dana repatriasi, merupakan dana yang selama ini berada di luar negeri. Dana ini sengaja diletakkan di luar negeri untuk menghindari pajak yang lebih besar jika diletakkan di Indonesia. Nantinya, dana yang dilaporkan akan dibawa kembali ke Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dari wajib pajak.

Menurut sumber yang terpercaya, penerimaan negara atas dana deklarasi aset dalam negeri pada program amnesti pajak periode 2016-2017 adalah sejumlah Rp4.700 triliun, lebih Rp700 triliun dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk dana repatriasi mencapai Rp. 147,1 triliun, jauh berada di bawah target yang ditetapkan sejumlah Rp. 1.000 triliun.

Alasan Penerimaan Jauh dari Target

Secara logis, penerimaan dari repatriasi memang sewajarnya berada di bawah target yang ditetapkan. Meskipun merupakan kerugian untuk negara, hal ini menjadi masuk akal jika melihat perbandingan pajak yang dikenakan atas jumlah harta yang sama jika dibawa pulang ke Indonesia. Karena jumlahnya terpaut jauh, maka kemudian wajib pajak lebih memilih meletakkan hartanya di luar negeri.

Hal ini sudah diketahui oleh pemerintah dan Dirjen Pajak, maka kemudian diberikan program insentif sebesar 50% dari uang tebusan dana yang direpatriasi. Namun demikian, tetap saja para pengusaha dan konglomerat wajib pajak yang memiliki harta besar memilih membayar penuh uang tebusan dan meletakkan hartanya di luar negeri.

Sebenarnya wajib pajak yang memiliki aset di luar negeri ini sendiri telah melakukan deklarasi yang cukup baik atas asetnya. Tercatat aset yang berada di luar negeri senilai Rp1.032 triliun. Namun pada kenyataanya yang dibawa kembali ke Indonesia hanya sejumlah 14,7% saja. Diharapkan jumlah ini bisa melonjak pada program yang mungkin akan diadakan selanjutnya karena setelah ditelusuri, jumlah aset yang berada di luar negeri mencapai lebih dari Rp11.000 triliun.

 

Setelah masa amnesti pajak selesai, tentu pemerintah masih mengharapkan partisipasi wajib pajak dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya, apapun jenis pajak tersebut. Pemerintah kemudian menggalakkan program administrasi pajak secara online untuk melanjutkan program yang dinilai telah berhasil dilaksanakan pada beberapa tahun lalu.

Pengurusan pajak secara online sendiri bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan pemberlakuan program ini, diharapkan wajib pajak tidak lagi menemui hambatan seperti harus mendatangi KPP, harus antri, dan hambatan teknis lainnya.

Amnesti pajak, merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi pajak dan menjaring data terkait semua aset yang belum dilaporkan pada negara. Dengan data yang lengkap, penerimaan dan proses administrasi bisa dilakukan dengan lebih baik. Sama dengan konsep program amnesti yang dilakukan, Klikpajak juga turut hadir untuk membantu proses administrasi pajak di Indonesia. Sebagai mitra resmi Dirjen Pajak, Klikpajak bisa membantu wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak, lengkap dengan pengarsipan sistematis yang memudahkan wajib pajak menyimpan data terkait perpajakannya. Daftar di Klikpajak untuk memudahkan Anda dalam melakukan kewajiban perpajakan Anda.

[adrotate banner=”8″]


PUBLISHED04 May 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: