Pajak natura mulai berlaku pada 2022. Fasilitas karyawan akan menjadi objek pajak ketika memenuhi ambang batas (threshold) dan jenisnya sesuai ketentuan. Apa saja jenis natura pajak dan berapa threshold natura kena pajak serta tarif pajak natura yang wajib diketahui perusahaan pemotong PPh Pasal 21?
Seperti diketahui, natura atau kenikmatan yang diberikan perusahaan kepada pegawai/karyawan selama ini bersifat bukan objek pajak (non-taxable) dan tidak dapat dikurangkan (non-deductible) oleh perusahaan.
Bagaimana pengaturan jenis natura sebagai objek pajak dan threshold natura kena pajak ini, Klikpajak by Mekari akan mengulasnya untuk Sobat Klikpajak langsung dari penjelasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada kolaborasi Talenta x DJP dalam webinar bertajuk “Update Regulasi Pajak: UU Harmonisasi Perpajakan PPh 21”.
Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kini pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilam bagi pegawai.
Artinya, perusahaan dapat membiayakan pemberian fasilitas yang diberikan karyawan ketika natura/kenikmatan itu merupakan objek pajak atau termasuk natura kena pajak/objek pajak natura.
Jadi, ketika fasilitas atau natura/kenikmatan yang diberikan perusahaan kepada karyawan/pegawai itu termasuk objek pajak, maka perusahaan wajib memotong pajaknya dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
Jenis fasilitas atau natura pajak dan ambang batas atau threshold natura kena pajak ditetapkan dalam peraturan pelaksana dari UU HPP No. 7/2021.
“Jadi nanti ada pengaturan khusus terkait dengan threshold. Jenis natura apa yang tidak dikenakan pajak, dan sampai plafon nilai berapa yang akan dibebaskan dari pengenaan pajak (natura).” —Angga Sukma Dhaniswara, Fungsional Penyuluh Ahli Pertama Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP).
Terkuak, Ternyata ini Alasan Kenapa Fasilitas Karyawan Kena Pajak
Natura adalah setiap pemberian barang atau kenikmatan yang bukan dalam bentuk uang, yang diterima atau diperoleh, baik oleh pegawai atau karyawan maupun keluarganya dari pemberi kerjanya.
Contoh natura adalah beras, gula, atau bahan-bahan pangan. Sedangkan contoh kenikmatan adalah fasilitas rumah, fasilitas mobil, dan fasilitas mewah lainnya.
Dari sekian lama fasilitas karyawan yang diberikan perusahaan bukan merupakan objek pajak penghasilan, kenapa baru sekarang natura dikenakan pajak?
Pemerintah pun membeberkan sejumlah alasan kebijakan natura pajak diberlakukan. Apa saja alasan natura kena pajak?
a. Keadilan bagi karyawan
“Kenapa pemerintah ini harus mengatur ulang ketentuan terkait dengan natura dan kenikmatan? Hasil riset atau hasil penelitian pemerintah, natura yang selama ini non-taxable atau tidak dipajaki, ternyata lebih banyak dinikmati oleh high-level employee,” kata Angga.
Angga melanjutkan, para pegawai seperti direktur ataupun komisaris selama ini menikmati natura yang diberikan perusahaan berupa kendaraan mobil, rumah tinggal dan lainnya yang selama ini tidak dikenai pajak karena bukan merupakan penghasilan.
Sementara itu, terhadap pegawai/karyawan biasa pada umumnya, seluruh penghasilan yang diterima merupakan objek pajak penghasilan dan dipotong PPh 21.
Melihat kondisi seperti ini, pemerintah menilai hal itu menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak pekerja atau karyawan.
b. Adanya penyalahgunaan perhitungan PPh Perusahaan
Alasan berikutnya kenapa pemerintah menerapkan pajak natura adalah adanya indikasi tindak penyalahgunaan perhitungan pajak perusahaan.
Dimana selama ini natura dijadikan sebagai upaya untuk menekan pajak penghasilan perusahaan, dengan cara memperbanyak natura/kenikmatan yang diberikan ke karyawan.
“Ada beberapa pemberi kerja yang menyiasati (kewajiban) PPh Badan dengan banyak memberikan dalam bentuk natura supaya pajak perusahaannya kecil,” ungkap Angga.
Baca juga Pajak Natura: Apa itu Natura dalam Pajak dan Perhitungan Pajak Natura.
Meniru Fringe Benefit Tax Australia
Pemerintah tak menampik bahwa penerapan natura atau fringe benefit atau benefit income sebagai pajak ini, Indonesia merujuk dari Australia dan Selandia Baru.
“Pemerintah belajar dari Australia atau Selandia Baru, dimana di situ ada yang namanya fringe benefit tax. Ada cakupan objeknya, ada subjeknya yang disasar, dan ada tarifnya. Nah, mungkin Indonesia pun akan bergerak ke arah sana,” kata Angga.
Berkaca dari Fringe Benefit Tax (FBT) Australia maupun Selandia Baru itu, apa saja objek pajak natura dan bagaimana ketentuan tarifnya?
Penerapan fringe benefit tax di Selandia Baru contohnya saham dibebankan kepada pemberi kerja, sedangkan di Australia fringe benefit berupa saham ini tidak dikenai FBT.
Sedangkan dari sisi tarif pajak natura, fringe benefit tax di Australia mencapai sekira 47% dan di Selandia Baru 63,93%.
Ilustrasi tarif pajak natura berlaku mulai 2022
Bocoran Kapan PMK Pajak Natura Terbit & Tarif Pajak Natura
Meski UU HPP yang salah satunya mengatur tentang pajak natura telah terbit akhir tahun lalu, namun hingga kini masih harus menunggu peraturan pelaksana untuk detail teknis implementasinya.
Setidaknya ada 5 jenis natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima, yang artinya bukan objek pajak natura.
Kelima natura tertentu bukan penghasilan bagi penerima atau pegawai/karyawan adalah:
- Penyediaan makanan/minuman bagi seluruh pegawai
- Natura di daerah tertentu
- Natura karena keharusan pekerjaan, contoh: alat keselamatan kerja atau seragam
- Natura yang berasal dari APBN/APBD
- Natura dengan jenis dan batasan tertentu
Namun dari lima jenis natura tersebut, pada poin 5. Natura dengan Jenis dan Batasan Tertentu, dalam peraturan pelaksana UU HPP yang akan diterbitkan, terhadap jenis natura tertentu dan threshold tertentu, dianggap sebagai penghasilan bagi pegawai/karyawan sehingga menjadi objek pajak natura.
“Muncul isu laptop atau mungkin token pulsa atau mobil rental yang merupakan bagian dari pekerjaan, apakah juga masuk dalam kategori objek pajak? Jadi, jenisnya apa? Batasannya apa? Nanti ada pengaturan khusus terkait natura/kenikmatan –ini lho objek-objeknya dengan threshold tertentu,” jelas Angga.
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang pajak natura atau kenikmatan yang diterima pegawai/karyawan, akan semakin jelas dan rinci jenis natura apa saja yang menjadi objek PPh dan berapa ambang batas suatu jenis natura tersebut layak dikenai pajak natura dan tarif pajak natura.
Kapan PMK pajak natura terbit?
“Pada dasarnya harusnya PMK ini rilis sebelum bulan April. Karena tidak akan mungkin berlarut-larut (terlalu lama setelah UU HPP terbit),” ungkap Angga.
Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!
Perusahaan Tak Potong Pajak Natura, Dampaknya SPT Tahunan Kurang Bayar
Ketika ada jenis natura yang sebenarnya termasuk objek pajak dan perusahaan belum memotong pajaknya, karena PMK pajak natura belum terbit, maka dampaknya adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pegawai/karyawan menjadi kurang bayar.
Oleh karena itu, ketika PMK pajak natura ini nantinya terbit, maka perusahaan dapat mengalkulasikan ulang mana yang menjadi objek pajak natura dan mana yang bukan objek pajak natura pada Desember 2022 mendatang.
“Jika nanti di PMK-nya itu sudah jelas bahwa ini menjadi objek pajak yang dapat dibiayakan, maka akhir tahun bisa dilakukan koreksi, apakah itu mau koreksi fiskal positif, ataupun negatif,” jelasnya.
Kelola Pajak Perusahaan Lebih Mudah dengan Aplikasi Pajak Online Terintegrasi
Sebagai perusahaan yang memungut atau memotong PPh Pasal 21 karyawan/pegawai dan mengelola administrasi perpajakan lainnya, hitung, bayar dan lapor pajak bisnis lebih mudah dan cepat melalui aplikasi pajak online terintegrasi mitra resmi DJP, yakni Klikpajak.id.
Sobat Klikpajak dapat mengelola pajak perusahaan secara efektif dan efisien seperti:
