Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif dan Cara Isi Formulir

Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif, Permohonan dan Cara Isi Formulirnya

Bisakah seorang Wajib Pajak aktif mengajukan permohonan menjadi Wajib Pajak Non Efektif (WP NE) dengan alasan atau pertimbangan tertentu? Jawabnya bisa. Klikpajak by Mekari akan mengulas cara isi formulir permohonan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif.

Seperti apa kondisi yang menjadi pertimbangan tertentu WP dapat mengajukan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif, Anda mungkin bisa melihat contoh kasus seperti berikut:

Pak Kelik memiliki istri dan terkena penyakit kronis, lalu ingin memfokuskan pada pengobatan.

Usia Pak Kelik pun sudah lanjut sehingga berdasarkan kondisinya ini, Pak Kelik ingin mengajukan permohonan agar tidak perlu lapor pajak lagi.

Pak Kelik adalah seorang pensiunan yang melapor pajak menggunakan formulir 1770 SS.

Dengan rata-rata penghasilan per bulan sebesar Rp3 juta atau Rp36 juta setahun, maka status penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 58,5 juta rupiah untuk wajib pajak kawin tanpa tanggungan.

Kondisi ini membuat Pak Kelik bisa mengajukan permohonan status NE atau Non Efektif.

Seperti apa penjelasan lengkapnya mengenai permohonan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif ini, berikut ulasan dari Klikpajak.id.

Dokumen Pengajuan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif

Sebelum mulai pengajuan permohonan surat pernyataan wajib pajak non efektif, siapkan dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan WP NE ini, diantaranya:

  1. Surat pernyataan memenuhi kriteria wajib pajak NE sesuai Lampiran XIX SE-60/PJ/2013 yang ditandatangani di atas meterai
  2. Dokumen pendukung, yang memperkuat alasan permohonan NE tersebut

Untuk menjadi perhatian, bagi WP yang berstatus pensiunan seperti Pak Kelik maka sebelum mengajukan status NE, sebaiknya pastikan harta berupa tanah dan atau bangunan telah dilaporkan dalam SPT Tahunan terakhir.

Sebab ini akan menjadi dasar untuk proses pemberian Surat Keterangan Bebas PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan bagi ahli waris kelak bila pensiunan tersebut telah meninggal. 

Note: Cara Mengajukan Penundaan atau Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Anjuran untuk permohonan NE ini tidak hanya berlaku bagi para wajib pajak lansia saja, tetapi juga bagi WP berusia produktif yang berstatus karyawan dengan penghasilan neto setahun di bawah PTKP.

Adapun syarat dan prosedurnya juga sama.

WP yang sudah berstatus NE dan jika suatu waktu memerlukan NPWP berstatus aktif, bisa mengajukan permohonan perubahan status.

Jika suatu hari WP memperoleh penghasilan di atas PTKP, maka dia wajib menyampaikan SPT Tahunan dan status NE dapat berubah menjadi aktif lagi.

a. Dokumen surat pernyataan wajib pajak non efektif

Ini adalah contoh surat permohonan untuk menjadi WP NE:

Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif dan Cara Isi FormulirContoh surat pernyataan wajib pajak non efektif

b. Cara mengisi surat pernyataan wajib pajak non efektif

Petunjuk pengisian Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif:

1. Jenis Penetapan Wajib Pajak Non Efeketif:

Diisi dengan:

  • Ttanda silang (x) pada kotak Permohonan WP jika formulir diisi dan ditandatangani oleh WP, atau;
  • Kotak Penetapan Secara Jabatan jika formulir diisi dan ditandatangai oleh Petugas.

2. Nomor Laporan Penelitian:

Diisi dengan nomor Laporan Penelitian yang mendasari penetapan Wajib Pajak Non Efektif

A. Identitas Wajib Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak:

Diisi dengan dengan nomo NPWP WP yang mengajukan permohonan penetapan WP Non Efektif atau WP yang ditetapkan secara jabatan.

2. Nama Wajib Pajak:

Diisi dengan nama WP yang mengajukan permohonan penetapan WP Non Efektif atau WP yang ditetapkan secara jabatan sesuai yang tertulis dalam Kartu NPWP atau Surat Keterangan terdaftar (SKT).

Gelar ditulis dalam hal WP Orang Pribadi memiliki gelar.

B. Alasan Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

Diisi dengan tanda silang (x) pada kotak yang sesuai dengan alasan penetapan WP Non Efektif.

Jika memilih alasan lain, uraian alasan dituliskan secara jelas.

C. Pernyataan

Cukup jelas.

Catatan:

Formulir permohonan penetapan WP Non Efektif ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon.

Dalam hal permohonan penetapan secara jabatan ditandatangani oleh pengusul.

Ilustrasi wp yang mengajukan surat pernyataan wajib pajak non efektif dan menjadi NPWP NE

Ketentuan dan Aturan Hukum Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif

Lampiran dokumen WP NE sebelumnya diatur dalam SE-60/PJ/2013. Akan tetapi, sudah diubah yang terbaru termaktub dalam SE-27/PJ/2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dalam upaya memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan, diterbitkanlah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Prinsipnya, aturan PER-04/PJ/2020 mengatur kembali ketentuan teknis pendaftaran Wajib Pajak dan pengukuhan PKP, dengan tambahan ketentuan mengenai pembatalan penghapusan NPWP, pemberian Sertifikat Elektronik, aktivasi PKP, penonaktifan sementara (suspend) Akun PKP, dan penetapan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak oleh DJP untuk hal tertentu.

Berdasarkan kondisi tersebut, DJP merasa perlu adanya penyesuaian terhadap aturan sebelumnya mengenai prosedur tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP, Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

Aturan yang sudah diperbaharui itu tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan PKP.

Note: Cara Membuat Faktur Pajak jika Pembeli Tidak Punya NPWP

Secara ringkas aturan SE-27/PJ/2020 yang menyoroti soal WP NE sebagai berikut:

a. Prosedur yang hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi: 

  • pemberian Sertifikat Elektronik
  • aktivasi Akun PKP
  • penyelesaian klarifikasi terhadap penonaktifan sementara (suspend) Akun PKP
  • permintaan kembali Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP. 

b. Prosedur yang hanya dapat dilakukan secara jabatan meliputi:

  • pembatalan penghapusan NPWP
  • penonaktifan sementara (suspend) Akun PKP
  • aktivasi sementara Wajib Pajak Hapus
  • pembatalan pencabutan pengukuhan PKP
  • penetapan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

Note: Insentif Pajak PPh 21 Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021 dan 5 Jenis Insentif Pajak Lainnya

c. KPP tempat Wajib Pajak terdaftar berwenang melaksanakan seluruh prosedur yang diperlukan. 

d. Kanwil DJP dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) berwenang melaksanakan prosedur untuk penetapan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak  

e. KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berwenang menerima dan meneruskan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, atas permohonan: 

  • perubahan data Wajib Pajak
  • pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar (KP2KP Baru)
  • penetapan Wajib Pajak Non Efektif
  • pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif
  • penghapusan NPWP
  • pencabutan pengukuhan PKP

f. Atas permohonan pendaftaran Wajib Pajak yang telah diterbitkan BPS, Kepala KPP melakukan penelitian dan memberikan keputusan berupa: 

(1) menerbitkan Kartu NPWP, SKT, dan EFIN, dalam hal: 

  • dokumen persyaratan memenuhi ketentuan;
  • Wajib Pajak memilih akan melaksanakan hak dan kewajiban, untuk Wajib Pajak orang pribadi; 

(2) menetapkan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif serta menerbitkan Kartu NPWP, SKT, EFIN, dan Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif, dalam hal dokumen persyaratan memenuhi ketentuan dan Wajib Pajak memilih ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif, untuk Wajib Pajak orang pribadi.

Note: Cara Mudah Urus NPWP Hilang atau Rusak

g. Terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pendaftaran secara elektronik, memiliki penghasilan di bawah PTKP dan pada Formulir Pendaftaran memilih ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif, dilakukan penelitian administrasi dalam rangka penetapan Wajib Pajak Non Efektif. 

h. Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dilakukan berdasarkan penelitian administrasi yang dituangkan dalam LHPt Penetapan Wajib Pajak Non Efektif. 

i. Penghapusan atas NPWP yang diterbitkan secara otomatis dilakukan berdasarkan penelitian administrasi yang dituangkan dalam LHPt Penghapusan NPWP Terindikasi Ganda. 

Perubahan data juga dapat dilakukan dalam hal ditemukan perbedaan data dalam administrasi perpajakan termasuk pada saat pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif, baik berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan. 

Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif dan Cara Isi FormulirIlustrasi mengisi surat pernyataan wajib pajak non efektif

Cara Mengajukan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif

Dalam Pasal 3 ayat 8 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta sesuai dengan Pasal 18 PMK 243/PMK.03/2014 dijelaskan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas serta memiliki penghasilan neto di bawah PTKP, bisa mengajukan permohonan NE. WP OP tersebut bisa dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan.

Dalam SE-27/PJ/2020 disebutkan bahwa permohonan NE ini bisa diajukan menggunakan Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dan dapat diajukan melalui cara sebagai berikut:

  1. Aplikasi e-Registration yang ada di www.pajak.go.id. WP lalu  mengunggah copy dokumen yang dipersyaratkan melalui aplikasi tersebut.
  2. Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar secara langsung atau melalui KP2KP, sambil membawa dokumen yang dipersyaratkan dan surat permohonan yang sudah ditandatangani.
  3. Melalui pos, atau perusahaan jasa ekspedisi dengan memperhatikan kelengkapan dokumen yang disyaratkan. 

Note: Cara Mengetahui NPWP Aktif atau Tidak dan Cara Mengaktifkan NPWP Non Efektif

Itulah contoh dan langkah pengajuan surat pernyataan wajib pajak non efektif.

Bagi Wajib Pajak yang masih dalam usia produktif dan berstatus WP NE, tetap bisa mengaktifkan kembali NPWP NE tersebut ketika kembali memiliki penghasilan yang di dalamnya ada kewajiban perpajakan.

Agar lebih mudah hitung, bayar, dan lapor pajak secara daring, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak, Anda dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan baca di bawah ini:

Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif dan Cara Isi Formulir

Aturan Baru Tarif Sanksi Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Begitu juga jika melakukan pembetulan SPT dan hasilnya menyebabkan PPh Terutang lebih besar.

Sebelumnya, tarif sanksi pajak berlaku tarif tunggal sebesar 2% per bulan sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan tarif sank administrasi diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Artinya, besar tarif sanksi administrasi pajak bersifat fluktuatif mengikuti suku bunga Bank Indonesia.

Rumusnya,

Sanksi denda berdasarkan Suku Bunga Acuan BI, ditambah persentase denda sesuai ketentuan yang tercantum pada UU Cipta Kerja, dibagi 12 bulan, berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Hasil dari penghitungan sanksi bunga administrasi pajak terbaru ini bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Note: Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak

Berikut rincian aturan sanksi dan denda pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda terkait tindak pidana karena pengungkapan ketidakbenaran

Untuk tarif sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Tarif sanksi karena pengungkapan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian data dalam konteks tindak pidana perpajakan, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah WP melunasi utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Cara Mengkreditkan Pajak Masukan di UU Cipta Kerja

Fitur Lengkap Terintegrasi: Mudah & Cepat Kelola Pajak

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Anda melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak Anda dengan tepat dan akurat sehingga Anda terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Bahkan, melalui klikpajak Anda dapat kelola pajak lebih mudah dan cepat karena Klikpajak.id terhubung dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga, melalui Klikpajak Anda dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Note: Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id di SINI.

Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif dan Cara Isi Formulir

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Anda lebih efektif dan efisien?

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif dan Cara Isi Formulir

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif dan Cara Isi Formulir

C. Setor Pajak dengan Cara Praktis di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Anda dapat dengan mudah membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak.

“e-Billing Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Hanya dalam satu platform, membuat Kode Billing dan bayar billing selesai dalam sekejap lewat e-Billing Klikpajak.

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif dan Cara Isi Formulir

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Ingin tahu bagaimana cara mengelola pajak dan laporan keuangan bisnis?

Ikuti demo online cara kelola pajak dan keuangan usaha di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

 

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED16 Feb 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: