Lapor Pajak Pribadi: Dokumen Lapor SPT Tahunan Pribadi Pengusaha

Lapor Pajak Pribadi: Dokumen Lapor SPT Tahunan Pribadi Pengusaha atau Pekerja Bebas

Musim lapor SPT Tahunan pajak penghasilan mulai berlaku. Sebagai Wajib Pajak (WP) Orang pribadi, lapor pajak pribadi wajib hukumnya. Ketahui dokumen lapor SPT Tahunan pribadi bagi yang memiliki usaha atau sebagai pekerja bebas.

Jargon pajak paling populer di Indonesia adalah orang bijak taat pajak.

Dari slogan ini tergambar bahwa mereka yang penghasilannya memenuhi syarat tertentu, maka dikenai kewajiban membayar pajak.

Salah satu dokumen yang diperlukan dalam lapor pajak adalah Surat Pemberitahuan atau SPT berupa Formulir yang disesuaikan dengan kategori WP.

Di dalam SPT, berisi informasi mengenai penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban.

Isi SPT tersebut diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai WP Orang pribadi yang memiliki usaha atau pengusaha maupun pekerja bebas, ada beberapa dokumen tambahan.

Untuk mengetahui dokumen apa saja untuk lapor SPT Tahunan Pribadi pengusaha atau pekerja bebas ini? Klikpajak by Mekari akan mengulasnya.

Definisi Pengusaha atau Pekerja Bebas dalam Lapor Pajak Pribadi

Dalam perpajakan Indonesia, istilah pekerjaan lepas tidak dikenal. Tapi yang ada adalah pekerjaan bebas.

Mereka yang masuk kelompok ini adalah penulis, olahragawan, musisi, artis, arsitek, dokter, peneliti, pengacara, konsultan, akuntan, dan lainnya.

Secara sederhana, pekerja bebas adalah mereka yang bukan pekerja kantoran yang menerima penghasilan tetap setiap bulan. 

Akan tetapi pekerja bebas di sini mereka yang berprofesi tidak terikat dengan sebuah institusi atau perusahaan dan mendapatkan penghasilan tidak rutin dan tidak tetap setiap bulannya layaknya karyawan.

Note: Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan: Jenis-Jenis PPh, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

Contoh kasus,

Dokter yang bekerja di rumah sakit adalah pegawai kantoran, namun jika dokter tersebut juga membuka praktek pengobatan di rumah, maka ia termasuk dalam kategori pekerja bebas.

Dalam Pasal 1 Poin 24 UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan pekerja bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu yang memiliki keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Perincian pekerjaan bebas ini juga diatur dalam PMK Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas contohnya adalah:

  • Pengacara
  • Akuntan
  • Arsitek
  • Dokter
  • Konsultan
  • Notaris
  • Penilai
  • Aktuaris
  • Pemain musik
  • Pembawa acara
  • Penyanyi
  • Pelawak
  • Bintang film, bintang sinetron, bintang iklan
  • Sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati
  • Pemain drama
  • Penari
  • Olahragawan

Note: Pemahaman Pajak Profesi dan Rumus Perhitungan Pajak Penghasilannya

Mereka ini juga masuk kelompok pekerja bebas, yakni:

  • Penasihat
  • Pengajar
  • Pelatih
  • Penceramah
  • Penyuluh, dan moderator
  • Pengarang
  • Peneliti, dan penerjemah
  • Agen iklan
  • Pengawas atau pengelola proyek
  • Perantara
  • Petugas penjaja barang dagangan
  • Agen asuransi
  • Distributor multilevel marketing atau penjualan langsung dan kegiatan sejenisnya.

Berbagai profesi di atas menjadi ladang untuk menghasilkan pendapatan dari keahlian yang dimiliki dan dapat bekerja secara mandiri sebagai pelaku usaha atau pekerja yang memiliki usaha.

Ilustrasi WP Pribadi pekerja bebas atau pekerja memiliki usaha yang lapor pajak pribadi

Formulir untuk Lapor Pajak Pribadi Pengusaha atau Pekerja Bebas

Baik pekerja yang memiliki usaha maupun pekerja bebas, dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tentang Pajak Penghasilan memiliki kewajiban yang sama yakni membayar Pajak Penghasilan dan melaporkan SPT Tahunan Pribadi.

Formulir yang digunakan dalam pelaporan SPT Tahunan Pribadi pekerja yang memiliki usaha maupun pekerja bebas adalah Formulir 1770.

Sesuai penjelasan UU KUP, formulir 1770 diperuntukkan bagi:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang punya penghasilan dari berbisnis

WP Orang Pribadi yang mendapatkan penghasilan dari berbisnis atau berwirausaha ini contohnya usaha membuka toko, salon, warung, berjualan kue dan jenis usaha mandiri lainnya,

2. WP OP yang punya penghasilan dari pekerjaan bebas

WP OP yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan bebas di antaranya seperti dokter, notaris, petugas dinas asuransi, selebriti, penulis lepas, dan lainnya

3. Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja atau yang punya pekerjaan sampingan selain pekerjaan utama

4. WP OP yang memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final

5. WP OP yang memiliki penghasilan Dalam Negeri lainnya

Penghasilan dari dalam negeri lainnya ini seperti: bunga, royalti, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya.

6. Wajib Pajak Pribadi yang dan memperoleh penghasilan di luar negeri.

Ilustrasi lapor pajak pribadi wajib pajak memiliki usaha atau pekerja bebas

Dokumen Lapor Pajak Pribadi yang Memiliki Usaha atau Pekerja Bebas

WP Orang Pribadi yang mendapat penghasilan dari pemberi kerja akan mendapatkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Sebab setiap pemberi kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah, diwajibkan memberikan bukti potong PPh Pasal 21, baik yang bersifat final atau tidak final, atas pajak yang telah dipotongnya paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.

Sebagai contoh bukti potong PPh 21 untuk Januari 2020 – Desember 2020 wajib diberikan kepada pekerjanya pada 31 Januari 2021.

Bukti potong ini selanjutnya bisa digunakan oleh WP sebagai isian penghasilan yang bersifat final atau tidak final, kredit pajak, dan bukti pemotongan/pemungutan dalam SPT Tahunannya.

WP Orang Pribadi yang memiliki usaha atau pekerja bebas, diwajibkan membuat rekapitulasi penghasilan setahunnya.

Jumlah penghasilan setahun WP Pribadi yang memiliki usaha atau pekerja lepas tersebut, lalu dikali dengan Norma Perhitungan Penghasilan Netto (NPPN).

Note: Bagaimana Cara Menghitung PPh Pengusaha?

Selanjutnya, baru diketahui jumlah penghasilan nettonya sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 21 yang terutangnya.

Bagi WP yang mendapatkan kemudahan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yaitu penghitungan PPh dengan tarif 0,5% dari omzet bruto, maka seluruh penghasilannya merupakan penghasilan final.

Untuk WP yang menjadi narasumber, tenaga ahli, dan sebagainya, tetap wajib melaporkan penghasilan finalnya walaupun telah dipotong dan dibayarkan PPh-nya oleh penyelenggara acara.

Selain data dan informasi terkait penghasilan dan bukti pemotongan PPh 21, perlu juga disiapkan data harta dan kewajiban.

Harta yang dimaksud meliputi yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun tidak.

Harta dapat berupa data tanah dan bangunan berupa kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, piutang, dan barang bergerak atau tidak bergerak lainnya.

Sedangkan Kewajiban dapat berupa kredit kepemilikan rumah, kredit bank, dan lainnya.

Data harta dan kewajiban tidak bisa dianggap remeh karena digunakan untuk menganalisis antara besarnya penghasilan dibanding harta dan kewajibannya.

Secara singkat, berikut dokumen untuk lapor pajak pribadi SPT Tahunan PPh Pribadi bagi yang memiliki usaha/pengusaha atau pekerja bebas:

  • Bukti Potong 1721-A1 atau 1721-A2
  • Neraca dan laporan laba rugi (jika menggunakan metode pembukuan)
  • Rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (jika menggunakan norma/NPPN)
  • Daftar perhitungan peredaran bruto => Jika menggunakan perhitungan sesuai PP 46/2018 dan PP 23/2018
  • Lembar penghitungan pajak penghasilan terutang bagi yang berstatus PH atau MT

Apa itu PH atau MT?

Status PH artinya penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Status MT artinya penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Ilustrasi lapor pajak pribadi SPT Tahunan

Bersiap Lapor Pajak Pribadi SPT Tahunan secara Online

Sebelum dapat melaporkan SPT Tahunan Pribadi, terlebih dahulu Anda harus menyiapkan berikut ini:

1. NPWP

Ingin mengetahui syarat dan cara mendapatkan NPWP Online pribadi, baca selengkapnya di SINI.

Mau bikin NPWP Badan?

Ini cara membuat NPWP Badan secara online.

2. EFIN

Belum memiliki EFIN?

Begini tata cara mengajukan EFIN dan aktiviasi EFIN Pribadi

Anda juga dapat membuat EFIN Badan denngan syarat dan ketentuan caranya di SINI.

3. Dokumen yang sudah disiapkan

Janngan lupa menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk lapor SPT Tahunan Pribadi online dari penjelasan di atas.

Mulai Lapor Pajak Pribadi SPT Tahunan di e-Filing

Setelah semua persyaratan lapor pajak pribadi dipenuhi, selanjutnya mulai lapor SPT Tahunan Pribadi secara online di e-Filing.

Simak tutorial langkah-langkahnya di bawah ini:

Atau mungkin Anda ingin mengetahui cara lapor pajak badan?

Itulah tahapan tata cara melaporkan SPT Tahunan PPh Pribadi.

Anda juga dapat melakukan aktivitas perpajakan lainnya dengan mudah di aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

DJP online Cara Lapor SPT pajak tahunanIlustrasi lapor pajak pribadi SPT Tahunan Pribadi online

Aturan Baru Tarif Sanksi Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Begitu juga sanksi atas pembetulan SPT.

Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Hasil penghitungan sanksi telat lapor SPT dan kurang bayar pajak terbaru pengenaan sanksi terkait pelaporan SPT jumlahnya bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Berikut rincian aturan sanksi dan denda pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Fitur Lengkap Klikpajak yang Memudahkan Administrasi Pajak Anda

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar pajak, hingga melaporkan SPT Tahunan/Masa PPh dengan mudah.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak Anda secara akurat untuk menghindari sanksi denda akibat kesalahan penghitungan.

Berikut fitur lengkap Klikpajak yang membuat administrasi perpajakan Anda efefktif dan efisien:

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

C. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

e-Billing Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

E. Terintegrasi Jurnal.id: Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI.

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Sudahkah Anda lapor pajak pribadi?

Tunggu apalagi, segera siapkan dokumen yang diperlukan dan langsung saja buka laptop dan koneksikan dengan internet, tinggal klik, lapor SPT Tahunan Pribadi Anda di Klikpajak selesai dalam sekejap.


PUBLISHED26 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: