Penerapan e-Faktur di Berbagai Negara dan Kendalanya di Indonesia

Penerapan e-Faktur di Berbagai Negara dan Kendalanya di Indonesia

Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong otoritas pajak di dunia memanfaatkannya untuk administrasi perpajakan. Harapannya, wajib pajak lebih patuh lagi dan efektivitas meningkat, salah satunya dengan menggunakan e-Faktur atau faktur pajak elektronik.

Melalui e-Faktur, administrasi perpajakan bagi wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) makin mudah untuk melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya dari transaksi yang dilakukan. Faktur pajak elektronik atau e-Faktur merupakan aplikasi untuk membuat dan melaporkan faktur pajak secara online.

Karena implementasi e-Faktur atau e-Tax Invoice tentunya tidak hanya di Indonesia, lalu bagaimana penerapan faktur elektronik di negara-negara lain? Berikut ulasannya sebagaimana dilansir Klikpajak by Mekari dari berbagai sumber seperti dikutip, Rabu (14/5).

Rata-rata, penerapan e-Faktur di sejumlah negara seperti Eropa, Korea Selatan dan Chili sudah diinisiasi sejak tahun 2000-2001. Pelaksanaan e-Faktur di beberapa negara tersebut terus dilakukan perbaikan dan penyesuaian untuk mendukung pelaksanaannya.

1. E-Faktur di Eropa

Di Eropa, sejak 2001 sudah memberlakukan e-Faktur tapi tetap menerima faktur pajak kertas sebagai alat pelaporan dan pembayaran PPN bagi PKP yang kedudukannya sama dengan e-Faktur pada beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

Artinya pelaksanaan e-Faktur di Benua Biru ini masih terus dibarengi dengan penyelarasan faktur pajak yang diterbitkan di negara-negara anggotanya. Negara anggota di Eropa diperbolehkan menggunakan konten yang sama dan faktur pajak elektronik.

Ilustrasi Faktur Pajak, lebih mudah melalui e-Faktur

2. E-Faktur di Chili

Penerapan e-Faktur di Chili dilakukan secara bertahap yang dicetuskan pada tahun 2000 dan mulai dilakukan pada 2002 terbatas pada perusahaan tertentu. Pada 2003, e-Faktur diimplementasikan secara umum untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Chili dengan validasi dari otoritas pajak di negara ini, Servicio de Impuestos Internos (SII).

Setiap transaksi jual beli di Chili harus didukung oleh dokumen yang jenisnya tergantung dari transaksinya. Dokumen tersebut akan terdapat ID unik sebagai tanda bahwa dokumen tersebut sah yang bisa diperoleh melalui situs resmi otoritas pajak di Chili.

Menariknya, setiap dokumen yang dibuat perusahaan-perusahaan itu harus disetor dulu ke SII sebelum nantinya diserahkan ke pembeli. Sebab dokumen tersebut harus bertanda digital seal yang generate secara sistem milik pembayar pajak dan stempel otoritas dari SII.

Dengan demikian, pembeli bisa mengecek atas faktur pajak yang diberikan penjual tersebut apakah faktur sudah sah atau belum ketika menerima konfirmasi dari situs SII. Kemudian pembeli akan menerima faktur pajak dari penjual yang bisa digunakan untuk pajak terutang.

Pada tahun 2005, otoritas pajak Chili meluncurkan e-invoice portal yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil. Sehingga mereka bisa menerbitkan dan menerima e-Faktur dari lawan transaksinya.

Validasi sertifikat digital di Chili dilakukan secara real time, sehingga distribusi e-Faktur bisa dilakukan dengan surat elektronik tanpa harus mencetaknya. Sistem ini dinilai bisa menghindari adanya faktur pajak ganda yang bisa disalahgunakan.

E-Faktur untuk Pembuatan Faktur Pajak Transaksi BKP dan KJPIlustrasi membuat Faktur Pajak

3. E-Faktur di Thailand

Bagaimana dengan penerapan faktur elektronik di Negeri Gajah Putih? Konsep e-Faktur di Thailand baru dikenalkan pada tahun 2012 yang pelaksanaannya masih terbatas pada perusahaan terbuka atau yang melantai di bursa saham.

Kemudian pada 2017, otoritas pajak di negara ini menerapkan e-Faktur ke seluruh pelaku usaha. Thailand juga menyediakan kanal terkait e-faktur ini yang disesuaikan besar perusahaan, kapasitas dan kesiapan teknologi.

Thailand memberikan beragam pelayanan untuk e-Faktur yang cukup beragam, disesuaikan dengan besarnya perusahaan, kapasitas perusahaan, dan kesiapan teknologi. Sehingga disediakan dua kategori sistem elektronik, yakni e-Faktur berbentuk dokumen XML (Extensible Markup Language) dengan sertifikat digital yang diperuntukkan perusahaan besar, dan e-Faktur yang berbentuk e-mail diperuntukkan bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari THB 30 juta per tahun.

Sertifikat digital ini diterbitkan oleh service provider tunggal yang ditunjuk otoritas penerimaan (Revenue Department/RD) di Thailand. Metode yang diterapkan bagi UMKM di sana mengharuskan wajib pajak mengirimkan dokumen elektronik dengan format PDF, Word, atau Excel ke portal yang disediakan RD. Kemudian sistem akan memberikan stempel waktu dan tanggal sebagai bukti pengesahan.

Faktur Pajak Pengganti Beda Bulan dan 2 Jenis Faktur Pengganti LainnyaIlustrasi membuat Faktur Pajak

4. E-Faktur di Korea Selatan

Di Korea Selatan, bisa dibilang negara yang paling sukses menerapkan e-Faktur yang dikenalkan pada 2001. Selama 10 tahun, implementasi e-Faktur di negara ini masih bersifat sukarela.

Kemudian pada 2011 otoritas pajak Korea Selatan mewajibkan seluruh perusahaan yang terdaftar administrasi PPN menggunakan e-Faktur. Pada 2012, orang pribadi dengan omzet KRW 1 miliar wajib menggunakan e-Faktur, dan orang pribadi dengan omzet KRW 300 juta wajib e-Faktur pada 2014. Dalam tiga tahun, Korea Selatan mampu terapkan faktur pajak elektronik dengan baik.

Kebijakan penyediaan kanal e-Faktur di Korea Selatan ini terdiri dari beberapa kanal yang disesuaikan dengan teknologi yang dimiliki oleh wajib pajak yang bersangkutan. Buat perusahaan besar, bisa menerbitkan e-Faktur dengan penyeragaman konten dalam faktur pajak yang diterbitkan.

Ini berlaku bagi perusahaan besar telah menerapkan ERP system atau menggunakan ASP (Application System Provider). Sedangkan bagi pembayar pajak skala kecil, dapat menggunakan aplikasi berbasis web otoritas pajak secara gratis dan dilengkapi dengan konsultan.

Bagi wajib pajak yang tidak memiliki akses internet, disediakan layanan telepon di The Automatic Response System (ARS) atau datang langsung ke kantor pajak terdekat untuk menerbitkan faktur pajak. Otoritas pajak Korea Selatan (NTS) menyediakan beberapa kanal penerbitan faktur pajak secara elektronik dan faktur pajak yang diterbitkan itu dikirimkan online ke NTS.

Ilustrasi membuat Faktur Pajak di e-Faktur

Bagaimana dengan Indonesia?

Sebagai upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan administrasi perpajakan, sama seperti negara-negara lain, Indonesia juga telah menerapkan sistem faktur pajak elektronik (e-Faktur) sejak beberapa tahun lalu. Bagaimana implementasi e-Faktur tanah air, berikut penjelasannya.

Indonesia telah memperkenalkan sistem faktur pajak online atau e-Faktur (e-Tax Invoice) pada 2013. Kemudian pada 1 Juli 2014, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberlakukan e-Faktur dengan fitur penyampaian faktur pajak secara elektronik.

e-Faktur merupakan aplikasi untuk membuat dan melaporkan faktur pajak secara daring. Awalnya, sistem pembayaran pajak dan pelaporan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) menggunakan e-Faktur diwajibkan untuk wilayah Jawa dan Bali pada Juli 2015. Secara nasional, wajib menggunakan e-Faktur ini diberlakukan sejak 1 Juli 2016.

Harapannya, dengan e-Faktur ini upaya pemalsuan faktur pajak bisa dihindari karena penggunaan NSFP yang validasinya sangat ketat. Untuk memperoleh NSFP, harus melalui tahap pengukuhan sebagai PKP dengan terlebih dahulu melakukan permintaan Kode Aktivasi dan password elektronik Nomor Faktur (e-NOFA) guna mendapatkan sertifikat digital.

Kanal penerbitan e-Faktur di Indonesia terbagi menjadi tiga, yakni melalui client desktop yang merupakan kanal pertama kali dikenalkan di mana bisa dioperasikan secara offline. Namun pada saat mengesahkan faktur pajak butuh disambungkan dengan internet.

Kedua adalah aplikasi e-Faktur berbasis web (web based) yang secara keseluruhan perlu tersambung dengan internet. Kanal ini ditujukan bagi para UMKM yang skala usahanya tidak terlalu banyak menerbitkan faktur pajak.

Ketiga, aplikasi e-Faktur yang disebut Host to Host (H2H) yang diperuntukkan bagi perusahaan skala besar dengan penerbitan faktur pajak cukup banyak. Aplikasi e-Faktur H2H ini biasanya diarahkan pada perusahaan yang punya dukungan teknologi informasi mumpuni.

Ilustrasi membuat Faktur Pajak

Penggunaan Aplikasi e-Faktur

Secara umum, untuk menggunakan e-Faktur PKP perlu memasang aplikasi yang disediakan DJP di perangkat komputer yang terhubung ke program e-SPT. Langkah ini diperlukan agar PKP bisa membuat SPT Masa PPN secara elektronik.

Kemudian PKP bisa mendapatkan Sertifikat Elektronik dengan cara mengajukan secara manual ke KPP tempat PKP dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Selanjutnya petugas KPP akan memandu prosedur berikutnya yang bisa dilakukan.

DJP juga mengimbau pada pembeli barang dan penerima jasa yang menerima faktur pajak dari PKP itu memastikan bahwa faktur pajak tersebut berupa e-Faktur. Sehingga penyalahgunaan faktur pajak atau maraknya faktur-faktur pajak fiktif bisa ditekan.

Namun, sesuai Pasal 9 PER-16/PJ/2014 yang memungkinkan PKP menerbitkan faktur pajak berbentuk kertas sebagai mitigasi masalah adanya kesulitan dalam mengakses internet. Keadaan khusus ini termasuk dalam kondisi di luar kekuasaan PKP seperti terjadi peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan lainnya.

Bagi DJP, e-Faktur ini makin memudahkan pengawasan karena ada proses validasi pajak keluaran dan pajak masukan, serta terdapat data lengkap dari setiap faktur pajak yang terbit. Selain itu, e-Faktur juga mempermudah pelayanan sehingga proses pelaporan, pemberian nomor seri faktur pajak dan pemeriksaan lebih cepat.

Dengan kata lain, e-Faktur ini identik dengan kenyamanan dan kemudahan dalam urusan pajak bagi PKP. Karena praktis, mudah dan murah, sehingga bisa tingkatkan kepatuhan wajib pajak PKP dalam melaporkan SPT dan membayar pajaknya tepat waktu. Pada akhirnya, PKP akan terhindar dari permasalahan pajaknya.

DJP Delegasikan Urusan e-Faktur ke Mitra

Demi semakin memudahkan wajib pajak PKP untuk memenuhi kewajiban pajaknya, seperti bayar dan lapor pajak secara online, DJP menggandeng Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP).

DJP mendorong peran ASP dalam layanannya untuk bisa melakukan urusan perpajakan mulai dari daftar, hitung, bayar dan lapor bisa dilakukan atau disediakan oleh ASP. Sehingga Wajib Pajak (WP) bisa melakukan kewajiban perpajakannya semakin mudah dan real time karena sistemnya terkoneksi langsung dengan DJP.

Salah satu ASP mitra resmi DJP adalah Klikpajak by Mekari. Klikpajak merupakan ASP mitra resmi DJP yang menyediakan fitur e-Faktur yang terintegrasi untuk membuat, bayar, hingga lapor PPN.

Dengan Klikpajak, pengguna bisa buat sendiri ID Billing yang digunakan untuk membayar pajak. Pembuatan e-Faktur di Klikpajak juga mudah karena dipandu dengan langkah-langkah yang sederhana dalam pengisiannya.

Contoh buat faktur pajak di Klikpajak

Kemudahan lain yang bisa didapatkan dari Klikpajak ini adalah bisa memonitor NSFP yang tidak terpakai. Sehingga Anda bisa mengelola kode NSFP yang telah maupun belum digunakan lebih efektif dan efisien. Ini mempermudah ketika ingin melaporkan kode NSFP yang tidak terpakai kepada Ditjen Pajak di akhir periode.

Cara untuk mendapatkan berbagai kemudahan melakukan urusan perpajakan sangat mudah. Cukup mendaftarkan alamat e-mail di www.klikpajak.id dan langsung bisa menggunakan semua fitur pajak, mulai dari buat dan kelola faktur pajak lewat e-Faktur secara simpel, menggunakan fitur e-Billing dan lapor SPT Pajak secara online dengan e-Filing hanya dalam satu aplikasi Klikpajak.


PUBLISHED14 May 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: