Tax Amnesty Jilid 2: Pengampunan Pajak & Cara Isi Formulir Tax Amnesty

Tax Amnesty Jilid 2: Cara Mengisi Formulir Tax Amnesty adalah…

Sudah tahu tentang rencana pemerintah yang akan kembali menerapkan pengampunan pajak atau amnesti pajak? Klikpajak by Mekari akan mengulas tentang pengampunan pajak atau tax amnesty Indonesia dan pemahaman dasar tax amnesty adalah serta tax amnesty jilid 2 untuk Sobat Klikpajak.

Tapi sebelum itu, seperti biasanya Klikpajak.id tidak akan bosan mengingatkan Sobat Klikpajak tentang pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif & efisien guna membantu meningkatkan kinerja perusahaan.

Ingin mengetahui cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah & cepat, ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja dibutuhkan.

Tax Amnesty Jilid 2: Pengampunan Pajak & Cara Isi Formulir Tax Amnesty

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id di sini.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis yang lebih baik lagi.”

Temukan cara kelola e-Faktur yang mudah & cepat dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

Seputar Pengampunan Pajak & Pengertian Tax Amnesty adalah…

Pengampunan pajak atau biasa disebut tax amnesty tentunya sudah tidak asing lagi bagi Wajib Pajak (WP), baik WP Pribadi maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan)

Tapi mungkin ada Sobat Klikpajak yang baru terjun ke duni perpajakan dan kebetulan mengurus perpajakan perusahaan.

tentu saja, tax amnesty atau amnesti pajak ini sangat menguntungkan bagi pelaku bisnis atau perusahaan.

Oleh karena itu, bagi Sobat Klikpajak yang saat ini mengelola perusahaan, sebaiknya pahami tentang pengampunan pajak ini dan manfaatkan tax amnesty ketika tiba saatnya pengampunan pajak kembali diberlakukan.

Sebelum masuk dalam pembahasan secara teknis tentang pemanfaatkan tax amnety, terlebih dahulu Klikpajak.id akan mengulas pengertian umum mengemai amnesti pajak ini.

Apa itu Tax Amnesty?

Menurut definisi yang disebutkan Ditjen Pajak, pengertian Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara:

  • Mengungkap harta
  • Membayar uang tebusan

Pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak akan mengikuti atau memanfaatkan amnesti pajak, maka harus mengungkapkan harta yang dimiliki dan membayar sejumlah uang tebusan untuk bisa mengikuti tax amnesty.

Buat Bukti Potong PPh 23/26 lebih mudah & cepat dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Bupot Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

a. Sejarah Tax Amnesty di Indonesia

Berdasarkan catatan sejarah, Indonesia melakukan beberapa kali pengmpunan pajak (tax amnesty).

Tax Amnesty di Indonesia pertama kali dilakukan pada dua dekade setelah kemenderkaan.

Pelaksanaan pengampunan pajak terakhir kali dilakukan era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2016 silam.

Berikut riwayat tax amnesty di Indonesia selama sepertiga abad Indonesia merdeka:

1. Tax Amnesty Tahun 1964

Sejarah tax amnesty Indonesia dimulai pada 1954. Dilakukannya pengampunan pajak pertama kalinya ini untuk mengembalikan dana revoluasi.

Tax Amnesty Indonesia yang pertama ini dilaksanakan menggunakan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres), yang kala itu di bawah pemerintahan Predisen Soekarno.

Pelaksanaan amnesti pajak pertama kaliinya ini berlangsung hingga 17 Agustus 1965.

2. Tax Amnesty Tahun 1984

Amnesti pajak bedua dilakukan pada pemerintahan Presiden Soeharto yang kala itu dilaksanakan pada tahun 1984 yang bertujuan untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia.

Pada waktu itu dibuat sistem perpajakan self assestment (besarnya pajak ditentukan oleh Wajib Pajak sendiri), dari sebelumnya menganut sistem official-assesment (besarnya jumlah pajak yang ditentukan oleh pemerintah).

Tax amnesty kedua ini dilaksanakan melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984.

3. Tax Amnesty Tahun 2008

Pengampunan pajak di Indonesia yang ke-tiga ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada kebijakan amnesti pajak Indonesia tahun 2008 ini pemerintah mengenalkan program sunset policy, yang dilaksanakan hingga 28 Februari 2009.

Program sunset policy ini bagi seluruh WP berupa:

  • WP Pribadi

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang bayar, serta penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kurang bayar pajak.

  • WP Badan

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

4. Tax Amnesty Jilid I Tahun 2016

Amnesti pajak di Indonesia keempat kalinya yang dilaksanakan pada tahun 2016 ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Tax amnesty ini dilaksanakan mulai 18 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 yang bertujuan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, reformasi perpajakan, dan peningkatan penerimaan pajak.

5. Tax Amnesty Jilid II (rencana yang akan datang)

Bagaimana dengan tax amnesty jilid 2 ini?

Tentu saja pengampunan pajak di Indonesia yang kelima kalinya ini hingga saat ini masih berupa rencana pemerintah sebagai implementasi dari UU Tax Amnesty yang diterbitkan 2016 lalu yang kala aitu sudah dilakukan tax amnesty jilid 1 di tahun yang sama diterbitkannya undang-undang ini.

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

b. Subjek dan Keuntungan Tax Amnesty

Siapa yang bbisa mengikuti amnesti pajak atau subjek tax amnesty?

Subjek tax amnesty adalah setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh.

Apa saja yang dilaporkan dalam tax amnesty ini?

Hal-hal yang harus dilaporkan dalam tax amnesty adalah:

  • Berupa rumah
  • Kendaraan
  • Tabungan, dan lain-lain

Keuntungan mengikuti program ini adalah penghapusan semua pajak terutang, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh), PPN, PPnBM, sanksi administrasi berupa denda, dan sanksi pidana.

Keuntungan lain dengan mengikuti program tax amnesty, maka Wajib Pajak terbebas dari pemeriksaan data atas kekayaan yang dimiliki.

Wajib Pajak yang Tidak Bisa Ikut Tax Amnesty

Jika ada wajib pajak yang dapat mengikuti amnseti pajak, maka juga akan ketentuang WP yang dikecualikan dari tax amnesty.

Wajib Pajak yang tidak dapat mengikuti tax amnesty adalah WP yang sedang dilakukan penyidikan dan telah P-21, dalam proses peradilan, dan WP yang sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang perpajakan.

Temukan cara mudah & cepat buat Kode Billing langsung bayar pajak dengan virtual account bank hanya di e-Billing Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

c. Syarat Mengajukan Tax Amnesty

Berikut ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak apabila hendak mengajukan pengampunan pajak atau tax amnesty:

  1. Telah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  2. Membayar dan melunasi seluruh Uang Tebusan
  3. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak
  4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau catatan penyidikan.
  5. Telah menyampaikan SPT PPh terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dan
  6. Mencabut permohonan:
    • Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
    • Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang
    • Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak  dan Surat Keputusan
    • Keberatan
    • Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
    • Banding
    • Gugatan
    • Peninjauan Kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Tax Amnesty Jilid 2: Pengampunan Pajak & Cara Isi Formulir Tax AmnestyIlustrasi formulir pengajuan tax amnesty atau pengampunan pajak

d. Formulir Tax Amnesty

Formulir Tax Amnesty Pajak hanya terdiri dari 1 lembar saja dengan banyak lampiran yang harus disertakan.

Sebelum mengisi formulir Tax Amnesty, terlebih dahulu harus me-download formulir pengampunan pajak dalam bentuk excel.

Berikut ini akan diuraikan bagian-bagian serta lampiran yang wajib disertakan dan cara mengisi formulir Pengampunan Pajak.

Lakukan cara lapor SPT Pajak online lebih mudah & cepat hanya di e-Filing Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

e. Cara Mengisi Formulir Tax Amnesty

Berkaca dari pelaksanaan pengampunan pajak sebelumnya atau tax amnesty jilid 1, berikut adalah cara pengisian formulir tax amnesty:

Pertama: Mengisi Formulir Pengampunan Pajak

Bukalah aplikasi pengampunan pajak terintegrasi dalam bentuk excel yang telah diunduh sebelumnya.

Bagian pertama yang harus diisi dan perhatikan adalah sheet isian data sebagai berikut:

    1. PERNYATAAN KE: Bila baru pertama kali menyampaikan maka isi 1
    2. NPWP: Isikan NPWP Wajib Pajak tanpa tanda baca
    3. NAMA: Isi Nama Wajib Pajak
    4. NIK KTP: Isikan NIK bila wajib pajak adalah Orang Pribadi, kosongkan bila wajib pajak badan
    5. NO PASSPORT: Diisi oleh wajib pajak Orang Pribadi, dan kosongkan bila wajib pajak badan
    6. ALAMAT DI INDONESIA: Isi dengan alamat tempat tinggal / kantor di Indonesia
    7. ALAMAT DI LUAR NEGERI: Isikan dengan alamat tempat tinggal / kantor di luar negeri
    8. BIDANG USAHA: Isi bidang usaha sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar pada saat pertama kali Sobat Klikpajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
    9. TELEPON RUMAH: Isi dengan Nomor telepon rumah bila ada, jika tidak ada cukup dikosongkan
    10. NOMOR HANDPHONE: Nomor hp aktif Sobat Klikpajak
    11. ALAMAT EMAIL: Isikan alamat email Sobat Klikpajak
    12. UMKM YA / TIDAK: Pilih pada dropdown apakah peredaran usaha Sobat Klikpajak setahun tidak melebihi Rp4.800.000.000
    13. KLU (KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA): KLU Sobat Klikpajak dapat lihat di lembar surat keterangan terdaftar sama halnya dengan bidang usaha
    14. PEMBUKUAN: Pilih apakah Sobat Klikpajak menggunakan pembukuan atau tidak
    15. PERIODE PEMBUKUAN: Periode pembukuan normalnya adalah dimuai dari bulan januari sampai bulan desember jadi isikan 0112 artinya bulan 01 sampai bulan 12
    16. DIAUDIT ATAU TIDAK
    17. MEMAKAI KONSULTAN ATAU TIDAK: Pilih pada dropdown menu apakah Sobat Klikpajak menggunakan konsultan publik atau tidak
    18. NAMA KONSULTAN: Kosongkan bila Sobat Klikpajak tidak menggunakan konsultan dan membuat sendiri laporan perpajakan Sobat Klikpajak
    19. TARIF UNTUK HARTA YANG DIALIHKAN KE DN
    20. TARIF UNTUK HARTA TIDAK DIBAWA KE DN
    21. JENIS WAJIB PAJAK: Pilih apakah Sobat Klikpajak wajib pajak orang pribadi atau Sobat Klikpajak wajib pajak badan
    22. NAMA PENANDATANGAN
    23. NPWP: Isikan NPWP direktur bila wajib pajak badan, dan isi sesuai NPWP wajib pajak bila Sobat Klikpajak adalah wajib pajak orang pribadi
    24. ALAMAT: Isikan alamat penandatangan
    25. KOTA SURAT DIBUAT: Isi kota tempat terdaftar sesuai dengan kartu NPWP
    26. NAMA KANTOR PELAYANAN PAJAK: Isikan Nama Kantor tempat Sobat Klikpajak terdaftar

Kedua: Lampiran A1

Salin dan isikan daftar harta yang telah Sobat Klikpajak laporkan dalam SPT pada Lampiran A1.

Ketiga: Halaman B1

Isi pada Halaman B1 berupa daftar harta di dalam negeri yang hendak Sobat Klikpajak mintakan pengampunan Pajak.

Keempat: Halaman B2

Halaman B2 meliputi daftar utang dalam negeri yang hendak Sobat Klikpajak mintakan pengampunan pajak.

Kelima: Halaman C1

Halaman C1 berupa daftar harta di luar negeri yang hendak Sobat Klikpajak mintakan pengampunan pajak dan dibawa serta ke dalam negeri. Jika Sobat Klikpajak tidak memiliki aset di luar negeri, maka delete row atau cell isian harta.

Keenam: Halaman C2

Halaman C2 merupakan daftar utang di luar negeri terkait dengan harta di luar negeri yang hendak direpatriasikan..

Ketujuh: Halaman D1

Halaman D1 merupakan daftar harta di luar negeri yang hendak Sobat Klikpajak mintakan pengampunan pajak namun tidak dibawa serta ke dalam negeri. Isi pada formulir harta Sobat Klikpajak yang tidak direpatriasikan ke Indonesia.

Kedelapan: Halaman D2

Halaman D2 adalah daftar ulang terkait dengan harta di luar negeri yang tidak akan direpatrasikan. Isilah daftar utang tambahan.

Setelah Sobat Klikpajak selesai melalui langkah-langkah di atas, maka telitilah kembali halaman utama Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak agar tidak ada kekeliruan.

Tax Amnesty Jilid 2: Pengampunan Pajak & Cara Isi Formulir Tax AmnestyIlustrasi kelola pajak dan mengikuti tax amnesty atau pengampunan pajak

Urus Pajak Mudah & Cepat dengan Fitur Lengkap Klikpajak by Mekari

Itulah penjelasan tentang tax amnesty atau pengampunan pajak yang perlu diketahui dan dipahami setiap wajib pajak terutama bagi Sobat Klikpajak yang merupakan WP Badan untuk membantu kelancaran bisnis.

Kini saatnya Sobat Klikpajak melakukan berbagai urusan perpajakan lebih mudah dan cepat dengan fitur lengkap Klikpajak by Mekari.

Apa yang akan Sobat Klikpajak dapatkan dari aplikasi pajak online berbasis web mitra resmi DJP ini?

Sobat Klikpajak dapat melakukana urusan perpajakan yang efektif & efisien melalui fitur lengkap Klikpajak by Mekari. Karena, jika ada cara praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang menyita banyak waktu & banyak buang biaya?

Kami memahami bagaimana kompleksitas mengurus administrasi perpajakan perusahaan.

Oleh karena itu, Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan melalui Klikpajak yang memiliki fitur lengkap.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat mengurus berbagai kewajiban perpajakan dengan mudah dan cepat karena dapat dilakukan dalam satu platfrom, sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

A. Mudah Membuat Bukti Potong & Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Tax Amnesty Jilid 2: Pengampunan Pajak & Cara Isi Formulir Tax Amnesty

B. Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Perhatikan, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT untuk melaporkan SPT Masa PPN.

DJP memindahkan platform pelaporan SPT Masa PPN ke aplikasi e-Faktur.

Jadi, ingat ya… lapor SPT Masa PPN tidak bisa lagi di e-Filing. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  4. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak

Tax Amnesty Jilid 2: Pengampunan Pajak & Cara Isi Formulir Tax Amnesty

C. Cara Lapor Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak tidak hanya dapat melakukan bayar pajak saja, tapi juga bisa melaporkan pajak yang dibayarkan.

Sobat Klikpajak dapat melaporkan pajak melalui e-Filing Klikpajak.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

Tax Amnesty Jilid 2: Pengampunan Pajak & Cara Isi Formulir Tax Amnesty

D. Buat Kode Billing, Langsung Bayar Pajak dalam Satu Platform

Ingat, sebelum bayar atau setor pajak ke kas negara, Sobat Klikpajak harus membuat yang namanya Kode Billing dari DJP terlebih dahulu sebagai syarat bayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Pengetahuan membayar pajak online bagi perusahaan mutlak diperlukan.

Karena dengan sistem bayar pajak online ini, proses pembayaran pajak Sobat Klikpajak akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

“Tahukah? Kini Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing sekaligus bayar billing-nya melalui virtual account bank hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak.”

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Perhitungan Bea Masuk dan Kalkulator Bea Masuk Bagi Importir

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Tax Amnesty Jilid 2: Pengampunan Pajak & Cara Isi Formulir Tax Amnesty

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Klikpajak Dirancang untuk Memenuhi Kebutuhan Perpajakan Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Jangan lupa manfaatkan tax amnesty atau pengampunan pajak, ya?

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED14 Jun 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: