Permudah Hitungan PPh, Ketahui Berapa Tarif Pajak Penghasilan Badan

Berapa Tarif Pajak Penghasilan Badan?

Setiap jenis objek Pajak Penghasilan (PPh) memiliki tarifnya masing-masing, baik itu untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) maupun WP Badan. Lalu, berapa besar tarif pajak penghasilan badan?

Badan usaha harus mengetahui tarif pajak penghasilan badan. Hal ini disebabkan karena sebagai wajib pajak (WP), badan wajib membayar pajak penghasilan (PPh) sejak didirikan/ berkedudukan di Indonesia. Kewajiban tersebut baru berakhir saat badan dibubarkan/tidak lagi berkedudukan di negeri ini.

Perlunya mengetahui tarif pajak badan tentunya untuk menghitung besarnya pajak yang dikenakan atas penghasilan yang didapatkannya. Selain tarif, WP Badan juga perlu menghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dimilikinya.

Oleh karen itu, WP Badan atau perusahaan wajib menyelenggarakan pembukuan. Seberapa besar tarif pajak penghasilan badan ini dan bagaimana angkah-langkah penghitungannya, simak ulasan Klikpajak by Mekari berikut ini.

Langkah-Langkah Menghitung PPh Badan

Berikut ini tarif dan tahapan atau langkah-langkah menghitung pajak penghasilan badan:

1 . Menghitung Penghasilan

Langkah pertama, WP Badan harus menghitung seluruh penghasilannya yang diterima selama satu tahun pajak. Namun perlu diingat bahwa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak serta penghasilan yang telah dikenai PPh Final tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan. 

2 . Mengurangi Penghasilan dengan Biaya

Langkah kedua adalah mengurangi penghasilan di atas dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh WP Badan. Biaya-biaya tersebut meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha

Note: Ketahui juga contoh perhitungan pajak penghasilan profesi di SINI.

3 . Melakukan Koreksi

Di Indonesia terdapat biaya-biaya yang tidak menjadi pengurang pajak. Ketentuan tentang pengurang pajak diatur dalam perundangan perpajakan dan aturan-aturan turunannya.

Anda harus mengeluarkan biaya-biaya tersebut dari penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP). 

Apabila didapati penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya ternyata menghasilkan perhitungan yang minus atau rugi, sehingga tidak terdapat PKP, maka nilai kerugian tersebut dapat dikompensasikan mulai tahun pajak berikutnya selama dengan 5 tahun berturut-turut.

Ilustrasi wajib pajak badan yang sedang melakukan koreksi pembukuran

4 . Mengetahui Tarif Pajak Penghasilan Badan

Apabila PKP nilainya positif, Anda dapat melanjutkan perhitungan PPh terutang dengan mengalikan PKP tersebut dengan tarif PPh Badan yang berlaku.

Berapa Tarif Pajak Penghasilan Badan?

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) bagian b menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan secara umum kepada WP Badan adalah sebesar 25%. Tarif ini mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2010.

Adapun WP Badan dalam negeri dapat memperoleh tarif yang lebih rendah apabila memenuhi ketentuan berikut: 

  • WP Badan berbentuk Perseroan Terbuka (PT)
  • Mempunyai minimal 40% dari keseluruhan saham, yang disetor serta diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), 
  • Tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif normal.

Ilustrasi pajak penghasilan badan

5 . Menghitung PPh yang Masih Harus Dibayar

Apabila PPh Terutang dihitung dari tarif dikali PKP, maka PPh yang masih harus dibayar adalah jumlah pajak terutang dikurangi kredit pajak.

Kredit pajak adalah pajak-pajak yang sebelumnya telah disetorkan atau yang telah dipotong/dipungut oleh pihak ketiga.

Note: Ketahui daftar subjek dan objek pajak yang tidak dikenakan PPh di SINI.

Contoh Menghitung Pajak Penghasilan untuk Badan

Berikut adalah contoh sederhana perhitungan pajak penghasilan untuk Badan dengan menggunakan tarif umum:

Peredaran bruto   Rp6.000.000.000
Biaya terkait penghasilan usaha   Rp5.400.000.000 (-)
Penghasilan neto usaha    Rp600.000.000
Penghasilan lain  Rp50.000.000  
Biaya terkait penghasilan lain Rp30.000.000 (-)  
Penghasilan lainnya neto   Rp20.000.000 (+)
TOTAL penghasilan neto    Rp620.000.000
Kompensasi kerugian   Rp10.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)    Rp610.000.000
Pajak Penghasilan terutang:    
Rp 610.000.000,00 x 25% =    
Kredit Pajak :   Rp152.500.000
PPh Pasal 25 Rp100.000.000  
PPh Pasal 22 dipungut Pihak ketiga Rp12.000.000  
PPh Pasal 23 dipotong Pihak ketiga Rp25.000.000  
    Rp137.000.000 (-)
Pajak yang masih harus dibayar      Rp115.500.000

 Sumber: pajak.go.id

Cara Lapor SPT Online bagi PengusahaIlustrasi wajib badan yang dikenakan pajak penghasilan

Ketentuan Lain Mengenai PPh Badan

Apabila WP Badan tidak melakukan pembukuan, maka PKP akan dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Ketentuan tentang norma perhitungan dimaksud sesuai dengan pasal 14 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Note: Contoh penghitungan menggunakan metode NPPN bisa Anda lihat di SINI.

Apabila Anda masih mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan, pembayaran, pelaporan hingga dengan pengarsipan dokumen perpajakan, Anda dapat memanfaatkan aplikasi pajak online KlikPajak. Melalui Klikpajak, Anda dapat melakukan administrasi perpajakan dalam satu platform dengan mudah dan cepat.

Klikpajak.id adalah penyedia jasa aplikasi perpajakan (Application Service Provider/ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-169/PJ/2018.

Klikpajak adalah aplikasi pajak online berbasis cloud yang bisa Anda akses di mana saja dan kapan saja setiap kali ada kesempatan serta membutuhkan mengurus perpajakan.

Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak Sulit Diproses? Ini SebabnyaAplikasi pajak online Klikpajak yang bisa diakses di mana saja

Fitur Lengkap Klikpajak

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Keamanan dan kerahasiaan data Anda juga terjamin. Karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

e-Billing Klikpajak

Anda bisa membuat ID Billing sebagai syarat untuk membayar pajak ini melalui fitur e-Billing. Klikpajak dapat menerbitkan ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Arsip riwayat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ID Billing juga tersimpan aman sesuai dengan jenis dan masa pajak yang diinginkan.

e-Faktur Klikpajak

Fitur e-Faktur Klikpajak juga memungkinkan Anda jadi lebih mudah mengelola administrasi perpajakan perusahaan seperti membuat dan mengelola:

  • Faktur Pajak Masukan
  • Faktur Pajak Keluaran
  • hingga Faktur Pajak Retur

Ilustrasi pembuatan bukti potong PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah. Karena alur yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).

Anda juga bisa membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 melalui fitur e-Bupot Klikpajak.

Note: Seperti diketahui, pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 wajib menggunakan e-Bupot yang berlaku mulai 1 Agustus 2020 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020.

e-Filing Klikpajak

Klikpajak menyediakan fitur lapor pajak secara elektronik atau e-Filing gratis selamanya dalam jumlah tak terbatas, serta untuk semua jenis pajak bagi WP Badan maupun WP Pribadi. Klikpajak juga memberikan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT melalui e-Filing di Klikpajak seperti SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi, dengan mudah dan cepat karena panduan pengisian SPT yang simpel.

Jenis SPT Tahunan Masa Pajak Badan yang bisa Anda laporkan melalui fitur e-Filing di Klikpajak di antaranya:

  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Masa

PPN dan PPnBM wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa kena pajak untuk jenis PPN dan penjualan barang-barang tergolong sebagai barang mewah untuk PPnBM.

  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 Masa atau PPh Final

Pelaporan PPh Final ini diwajibkan bagi WP Badan maupun WP Pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongannya bersifat final dan tarifnya berbeda untuk setiap jenis pajaknya. Salah satu objek PPh Pasal 4 ayat 2 dengan tarif 0,5% adalah omzet penjualan dari UMKM yang di bawah Rp4,8 miliar per tahun.

  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 Masa

Pelaporan PPh Pasal 15 ini wajib dilakukan oleh WP Badan yang bergerak di bidang pelayaran, penerbangan internasional, perusahaan asuransi asing, dan perusahaan pengeboran minyak serta perusahaan yang berinvestasi bentuk bangun-guna-serah (build-operate-transfer) seperti proyek-proyek infrastruktur.

  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26 Masa

Pelaporan PPh Pasal 21/26 Masa ini wajib dilakukan pengusaha atas pemungutan yang dilakukan terhadap gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya kepada pekerjanya.

  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Masa

Pelaporan PPh Pasal 22 Masa ini wajib dilakukan oleh badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor-impor dan re-impor.

  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26 Masa

Pelaporan PPh Pasal 23/26 ini harus dilakukan oleh badan usaha milik pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan perwakilan perusahaan luar negeri. Juga WP Pribadi yang melakukan usaha dengan pembukuan atas pembayaran berupa sewa, memotong PPh Pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan, serta profesi akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK).

Untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Badan dengan e-Filing Klikpajak, Anda cukup upload CSV formulir SPT 1771 dan PDF yang dibutuhkan. Sedangkan untuk lapor SPT Masa di setiap bulannya, hanya perlu melampirkan CSV dan PDF dari perusahaan, serta pelaporan SPT Tahunan Pribadi untuk formulir 1770, yang riwayat pelaporan setiap tahunnya dapat tersimpan dengan aman di Klikpajak.

Contoh fitur aplikasi pajak online Klikpajak

Kelebihan Lain Klikpajak

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah. Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda? Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya.

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.


PUBLISHED13 Aug 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: