PPh 25: 3 Hal Penting yang Harus Anda Ketahui - Klikpajak

PPh 25: 3 Hal Penting yang Harus Anda Ketahui

Sebagai Wajib Pajak, mungkin Anda sudah mengenal berbagai jenis pajak penghasilan termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. PPh 25 adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan Usaha. Angsuran pajak ini dilakukan untuk mengurangi beban Wajib Pajak sehingga pembayaran pajak tetap dapat dilakukan tepat waktu. Meskipun tujuannya untuk meringankan beban, terdapat batas waktu pembayaran angsuran dan sanksi keterlambatannya.

Metode pembayaran PPh dengan PPh 25 ini banyak diambil oleh wajib pajak, agar neraca keuangan yang dimiliki bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu timpang. Tentu, pada akhirnya perhitungan pajak yang dibayarkan akan sama besarnya. Namun ketika pembayaran tanggungan pajak dilakukan secara diangsur, maka beban yang dipikul oleh wajib pajak akan terasa lebih ringan.

Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25

Pembayaran pajak dan pelaporan SPT Masa memiliki batas waktu paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Misalnya saja untuk bulan Mei 2018, maka angsuran PPh Pasal 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 Juni 2018. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010, untuk batas waktu pembayaran yang jatuh pada hari libur maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya.

Pembayaran juga bisa dilakukan lebih awal  dengan menggunakan layanan online milik Dirjen Pajak atau penyedia jasa aplikasi swasta yang telah menjadi mitra resmi DJP. Dengan begini, wajib pajak bisa membayarkan angsuran PPh 25 tanpa terhambat hari libur atau kantor pajak yang sedang tidak aktif.

Penggunaan sistem pajak online yang semakin praktis juga mendorong wajib pajak semakin taat pada jadwal penyetoran pajak. Karena sistem yang terhubung selama 24 jam, wajib pajak bisa membayar kapan saja dan di mana saja, dan setiap setoran akan dapat masuk ke laporan DJP saat itu juga. Artinya, sistem ini menggunakan model real time sebagai dasar operasionalnya.

Sanksi Bila Terlambat Membayar PPh Pasal 25

Terdapat sanksi apabila Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 yaitu akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sementara sanksi keterlambatan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah dikenakan denda administrasi sebesar Rp100.000,00.

Sebaiknya sanksi ini dihindari. Pada prinsipnya, penggunaan metode PPh 25 adalah untuk meringankan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Jika malah terjadi keterlambatan, baik pembayaran atau pelaporan SPT Masa, beban yang diterima justru akan semakin besar dan PPh Pasal 25 yang dipilih akan jadi tidak bermakna.

Cara Melakukan Pembayaran PPh Pasal 25

Untuk melakukan pembayaran PPh Pasal 25, tahapannya seperti berikut:

Datang ke Kantor Pelayanan Pajak

  1. Persiapkan persyaratan dalam membayar angsuran pajak PPh Pasal 25 seperti Surat Setoran Pajak (SSP) serta dokumen pendukungnya. SSP adalah bukti pembayaran yang penting di mana akan tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). NTPN sendiri merupakan nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).
  2. Apabila pembayaran PPh Pasal 25 sudah selesai dilakukan, Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan pajak ke KPP. Untuk pelaporan, batas waktunya adalah sampai tanggal 20 pada bulan berikutnya.

Dengan e-Billing Pajak

  1. Sementara dengan pembayaran dan pelaporan pajak online juga bisa dilakukan dengan metode e-Billing yang tentu lebih mudah. Anda tinggal login ke akun DJP Online dan klik “e-Billing”.
  2. Pilih “isi SSE” dengan jenis pajak 411125 untuk PPh Pasal 25. Untuk jenis setoran, pilih 100 untuk setoran Masa/Bulanan, pilih 200 untuk setoran 1 tahun. Sementara untuk SPT Tahunan dapat mengisi sesuai tahun pajak, misalnya tahun 2018.
  3. Masukkan jumlah setorannya lalu klik “simpan“. Maka Anda akan mendapat kode e-Billing dan dapat melanjutkan pembayaran via teller, ATM, atau internet banking.

Aplikasi penyedia jasa layanan perpajakan seperti Klikpajak juga sebenarnya bisa digunakan untuk melakukan pembayaran PPh Pasal 25 yang menjadi tanggungan wajib pajak. Cukup dengan mendaftarkan akun Anda di Klikpajak, kemudian ikuti proses yang disediakan. Operasional yang mudah menjadi salah satu nilai utama dari Klikpajak untuk membantu Anda menyelesaikan kewajiban perpajakan.

Terlebih, pada aplikasi Klikpajak, pajak yang telah disetorkan dapat terarsip dengan rapi dan mudah dilacak. Setiap pembayaran, termasuk pada pembayaran PPh yang diangsur ini, akan tercatat dan terekam, serta dapat dilihat apakah statusnya sudah berhasil disetorkan atau masih menunggu.

Demikian penjelasan lengkap tentang ketentuan dan cara melakukan pembayaran PPh Pasal 25. Semoga dapat menjadi informasi yang penting dan terinci bagi Wajib Pajak yang ingin menunaikan kewajiban membayar pajaknya. Jangan lupa gunakan Klikpajak untuk membantu menyelesaikan kewajiban pajak Anda.


PUBLISHED24 Aug 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: