Setelah nantinya Undang-Undang (UU) Bea Meterai terbaru disahkan, tarif Bea Meterai naik, objeknya bertambah dan penggunaan Bea ‘Materai’ elektronik atau e-Meterai yang berlaku mulai 2021. Klikpajak by Mekari akan mengulas secara mendalam meterai elektronik atau materai digital dan ketentuan penggunaan meterai online, jenis materai, serta penulisan yang benar antara materai atau meterai.
Tapi sebelum itu, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau usaha.
Ingin mengetahui cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah dan cepat, ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, tentukan sendiri jadwalnya, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja.
Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.
Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.
Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id.
Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id ini.
Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:
- Neraca keuangan
- Arus kas
- Laba-rugi
Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenda by Mekari.
Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.
“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi guna mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”
Meterai atau Materai?
Sebelum membahas lebih dalam mengenai bea yang satu ini, mungkin selama ini masih ada yang bertanya-tanya, “Penulisan yang benar itu Bea Meterai atau Bea Materai?”
Meterai maupun ‘Materai’, keduanya sah-sah saja diucapkan sesuai keinginan.
Bedanya, jika ‘Meterai’ adalah bentuk kata baku, sedangkan ‘Materai’ adalah bentuk kata tidak baku.
Artinya, ketika Anda bilang “Materai!” ya boleh saja. Tapi ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata “Meterai”.
Penjelasan lengkap mengenai bea meterai elektronik atau digital yang resmi tahun ini, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.
Pengertian Bea Meterai & Meterai Elektronik
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Meterai adalah cat tanda berupa gambar yang tercantum pada kertas atau terukir (terpateri dan sebagainya) pada kayu, besi, dan sebagainya; cap; tera; segel.
Dengan beberapa kategori meterai, diantaranya:
- Meterai efek; adalah pajak meterai yang dipungut dari efek
- Meterai tempel; adalah meterai yang berbentuk seperti perangko, ditempelkan pada kuitansi dan sebagainya
- Meterai upah; adalah meterai tanda pembayaran pajak upah yang ditempelkan pada daftar upah pekerja
Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), definisi Bea Meterai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak.
Jika dokumen tersebut dibuat di luar negeri, maka Bea Meterainya akan menjadi terutang ketika dokumen itu digunakan di Indonesia.
Bea meterai terutang ini adalah oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.
Contoh bea meterai zaman Belanda di Indonesia
a. Sejarah Bea Meterai dari Masa ke Masa
Penggunaan Bea Meterai di Indonesia awalnya diatur dalam Aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921) atau bermana Staatsblad Tahun 1921 Nomor 498.
Aturan mengenai Bea Meterai ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, tercatat diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121), yang ditetapkan menjadi UU No. 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38).
Undang-Undang Bea Meterai ini terakhir kali diubah dengan UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
Perubahan ini dilakukan karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan di Indonesia pada masa itu.
Note: Pajak Restoran: Pengertian, Tarif, Hitung, Bayar dan Lapor PB1
b. Tarif Bea Meterai Naik Sekali Sejak 1985
Tanpa mengubah UU No. 13/1985, pada tahun 2000 pemerintah memutuskan menaikkan tarif Bea Meterai dari sebelumnya Rp500 menjadi Rp3000 dan dari Rp1000 menjadi Rp6000.
Kenaikan tarif Bea Meterai ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.
a. Satu Tarif dalam UU Bea Meterai Terbaru
Kini, melalui revisi UU Bea Meterai terbaru menggantikan UU No. 13/1985, tarif Bea Meterai dinaikkan dan diubah menjadi satu tarif saja, sebesar Rp10.000.
b. Perubahan Tarif Bea Meterai di Indonesia
Berikut perubahan besar tarif Bea Meterai dari masa ke masa:
| No. | Ketentuan Bea Meterai | Harga Nominal Dokumen | Bea Meterai |
| 1 | UU No. 13 Tahun 1985 | > Rp1.000.000.000 | Rp1000 |
| Rp100.000 – Rp1.000.000 | Rp500 | ||
| < Rp100.000 | Tidak dikenakan | ||
| 2 | PP No. 24 Tahun 2000 | > Rp1.000.000 | Rp6000 |
| Rp250.000 – Rp1.000.000 | Rp3000 | ||
| < Rp250.000 | Tidak dikenakan | ||
| 3 | UU Terbaru mulai 2021 | > Rp5.000.000 | Rp10.000 |
| < Rp5.000.000 | Tidak dikenakan |
c. Berlakunya Bea Meterai Elektronik
Dalam UU terbaru ini, mulai diberlakukannya Bea Meterai elektronik atau Bea Meterai digital.
Bea Meterai elektronik (e-Meterai) adalah meterai yang digunakan untuk dokumen elektronik.
Sebelumnya, Bea Meterai hanya berbentuk kertas dan digunakan untuk dokumen dalam bentuk fisik atau kertas juga.
Kini, Bea Meterai digital ini digunakan untuk dokumen-dokumen yang bersifat elektronik, mengingat transaksi paperless semakin meningkat.
Hal ini juga didukung adanya UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 8 Tahun 2011 pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.
Artinya, kedudukan dokumen elektronik ini disamakan dengan dokumen kertas. Sehingga perlu equal treatment dokumen kertas dengan elektronik.
Jenis Meterai dalam UU Bea Meterai terbaru diantaranya:
- Meterai tempel
- Meterai elektronik
- Meterai dalam bentuk lain, yang ditetapkan oleh Menteri (wajib memperoleh izin), seperti Meterai yang dibuat dengan mesin teraan meterai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya.
Ilustrasi dokumen elektronik bisa menggunakan Bea Meterai elektronik
d. Cara Kerja e-Meterai dan Penggunaan Bea Meterai Elektronik
Implementasi e-Meterai tentunya membutuhkan dukungan teknologi tersendiri. Lalu, teknologi apa yang akan digunakan dalam meterai elektronik ini?
e-Meterai ini bisa dibilang berbentuk seperti pulsa. Jadi konsepnya semacam code generator yang dibuat oleh sistem.
Code generator inilah yang akan disalurkan melalui penyaluran-penyaluran (channeling). Code generator ini akan diisikan semacam dompet digital (e-Wallet).
Dompet digital e-Meteri ini berisi total nilai meterai yang sudah dibayar.
Channeling ini diterapkan di 4 saluran, yaitu:
1. Seluruh saluran elektronik H2H
Meterai elektronik ini akan langsung terhubung dengan sistem elektronik yang memuat dokumen elektronik.
Di mana dokumen elektronik ini konsepnya API (Application Programming Interface) integration atau dari sistem ke sistem.
Dokumen elektronik yang dibuat dalam saluran elektronik tersebut secara otomatis akan diteraa berdasarkan dokumen yang dibuat dan sesuai dengan kriteria.
Artinya, saluran ini merupakan sistem Host to Host (H2H) kepada e-Wallet yang dibuat di sistem tertentu.
Ilustrasi sistem Host to Host sebagai salah satu saluran bea meterai elektronik
2. Saluran elektronik terhubung dengan e-Wallet
Sistem pada saluran elektronik untuk dokumen fisik ini juga menggunakan e-Wallet. Namun diteraa oleh mesin yang terhubung dengan dompet digital.
Sehingga dokumen ini dimasukkan ke dalam mesin yang terhubung dengan e-Wallet, kemudian langsung diteraa secara elektronik.
Note: Cara Mendapatkan Sertifikat Elektronik dan Syarat Pengajuannya
3. Saluran pada ‘merchants’ untuk meterai tempel
Ini adalah saluran yang ada pada ‘merchant-merchant’ menggunakan komputer tertentu atau mesin ‘printer’ tertentu maupun kertas tertentu untuk mencetak meterai tempel.
Opsi ini sebagai cara ketika membutuhkan meterai tempel untuk dokumen-dokumen fisik.
4. e-Meterai Saluran POS
Sistem meterai elektronik atau e-Meterai ini juga terhubung dengan sistem POS (Point of Sales) system.
Setiap kuitansi atau dokumen transaksi apapun yang dihasilkan oleh POS ini, sepanjang memenuhi kriteria, secara otomatis akan diteraa meterai.
Ilustrasi menggunakan sistem POS yang biasanya digunakan pada mesin-mesin kasir
e. Dokumen Elektronik Jadi Objek yang Dikenai Bea Meterai
Objek yang diharuskan menggunakan Bea Meterai dalam UU terbaru adalah:
- Dokumen perdata berupa kertas
- Dokumen perdata elektronik
- Dokumen-dokumen yang termasuk dokumen lelang dan dokumen transaksi surat berharga
1. Bukan Objek Bea Meterai
Sedangkan dokumen-dokumen yang dikecualikan dari penggunaan Bea Meterai adalah:
- Dokumen lalu lintas orang dan barang
- Dokumen terkait keuangan negara
- Dokumen internal organisasi
- Dokumen sehubungan dengan pekerjaan (slip gaji dan sejenisnya)
- Dokumen lain (Ijazah, Simpanan uang atau surat berharga, Surat gadai)
- Dokumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter
2. Dikecualikan dari Bea Meterai
Pengecualaian penggunaan Bea Meterai dalam UU terbaru ini merupakan fasilitas, yang diberikan untuk:
- Dokumen terkait dengan penanganan bencana alam nasional
- Dokumen terkait kegiatan sosial dan keagamaan
- Dokumen terkait pelaksanaan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga moneter atau jasa keuangan
- Dokumen terkait pelaksanaan perjanjian internasional
Ilustrasi kegiatan sosial yang dikecualikan dari bea meterai
f. Bea Meterai (Meterai Elektronik) saat Terutang
Bea Meterai terutang artinya nominal dari Bea Meterai tersebut secara sah harus disetorkan ke negara.
Lalu, kapan Bea Meterai saat terutang?
- Saat dokumen dibubuhi Tanda Tangan (Surat perjanjian, akta Notaris dan akta PPATK)
- Saat dokumen selesai dibuat (surat berharga dan dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka)
- Saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk Siapa Dokumen dibuat (surat keterangan/pernyataan/lelang, dan surat yang menyatakan jumlah uang)
- Saat dokumen diajukan ke pengadilan (dokumen yang digunakan sebagai alat bukti)
- Saat dokumen digunakan di Indonesia (untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri)
Ilustrasi surat perjanjian sebagai terutang bea meterai elektronik
g. Subjek atau Pihak yang Terutang
Siapa subjek atau pihak terutang Bea Meterai?
Pihak terutang Bea Meterai adalah pihak pihak yang menerima manfaat atau mendapatkan manfaat dari dokumen.
Pihak terutang Bea Meterai adalah:
1. Penerima dokumen
Dokumen yang dibuat sepihak, terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Dokumen ini seperti kuitansi.
2. Masing-masing pihak
Dokumen yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih, terutang oleh masing-masing pihak. Dokumen ini biasanya berupa perjanjian.
3. Penerbit surat berharga
Dokumen berupa surat berharga terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga.
4. Pihak yang mengajukan dokumen ke pengadilan
Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, Bea Meterai terutang oleh pihak yang mengajukan dokumen.
5. Penerima manfaat atas dokumen
Dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, Bea Meterainya terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas dokumen tersebut.
Jadi, pihak terutang artinya pihak yang memungut Bea Meterai.
Pemungut Bea Meterai, contohnya perbankan dan retail.
Pihak pemungut ini wajib menyetorkan Bea Meterai yang dipungutnya itu ke kas negara dan melaporkan hasil pemungutan dan penyetoran Bea Meterai tersebut ke DJP.
Ilustrasi subyek terutang bea meterai elektronik
h. Cara Membayar dan Penyetoran Meterai Elektronik
Di dalam UU Bea Meterai terbaru ini juga diatur mengenai mekanisme pemungutan Bea Meterai.
Terkait dengan tata cara pembayaran atau penyetoran Bea Meterai sesuai UU terbaru ini, adalah melalui Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jenis kode setoran Bea Meterai ditentukan oleh DJP.
Penggunaan SSP ini dinilai sebagai bentuk penyederhanaan cara pembayaran Bea Meterai.
Jadi, dengan melalui SSP artinya pemeteraian kemudian. Ini digunakan untuk dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar, dan/atau dokumen sebagai alat bukti.
Begini gambarannya,
Dokumen yang biasanya diajukan dalam sidang di pengadilan dalam jumlah banyak, bisa mencapai ratusan dokumen. Dari total, misalnya 100 dokumen yang harus bermeterai tersebut, tidak perlu ditempel satu per satu setiap lembarnya dengan meterai, tapi cukup menjumlahkan total lembar dokumen tersebut dengan mengalikan nilai Bea Meterai.
Katakanlah 100 lembar dokumen x Rp10.000 Bea Meterai = Rp1.000.000 nilai Bea Meterai yang harus disetorkan dengan SSP.
Dengan demikian, atas dokumen yang digunakan untuk alat bukti di pengadilan tersebut sudah dimeteraikan dengan pembayaran SSP.
Ilustrasi menyetorkan pajak secara online termasuk bea meterai elektronik
i. Masa Transisi Pelaksanaan Bea Meterai Elektronik
Undang-Undang Bea Meterai 2020 mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Artinya, penggunaan Bea Meterai elektronik mulai dilakukan.
Namun pada saat diberlakukannya Bea Meterai elektronik, tidak serta merta Bea Meterai kertas otomatis tidak berlaku.
DJP menegaskan, Bea Meterai kertas masih akan digunakan hingga 1 tahun ke depan sepanjang 2021.
Akan tetapi, nilai Bea Meterai kertas yang digunakan ini dengan menggabungkan nilai yang tertera pada Bea Meterai paling sedikit Rp9000. Ini berlaku hingga 31 Desember 2021.
Contoh:
Pak Kelik melakukan transaksi Surat Berharga dengan dokumen yang memiliki harga nominal pengenaan Bea Meterai. Karena tarif Bea Meterai dalam UU terbaru adalah satu tarif yakni Rp10.000, maka Pak Kelik harus menempelkan dua Bea Materai, yakni Rp6000 dan Rp6000 dengan total menjadi Rp12.000 atau Bea Meterai senilai Rp3000 dan Rp6000 sehingga total Bea Meterai menjadi senilai Rp9000.
Ilustrasi pelaksanaan masa transisi bea meterai elektronik
j. Sanksi Denda dan Pidana Pemalsuan Meterai (Elektronik)
Dalam UU Bea Meterai ini juga mengubah besar denda dari sanksi penyalahgunaan maupun tindakan yang melanggar hukum terkait penggunaan Bea Meterai ini.
Pada UU Bea Meterai sebelumnya, besar denda 200% dari Bea Meterai kurang bayar. Kini dalam UU Bea Meterai terbaru, denda hanya sebesar 100% dari Bea Meterai kurang bayar.
Penurunan denda ini dinilai sebagai bentuk sinkronisasi dengan Sanksi Administrasi Pasal 13 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Bagaimana dengan sanksi pidana?
Sanksi pidana yang terdapat pada UU Bea Meterai terbaru adalah sanksi pidana atas:
- Meniru/memalsu meterai, termasuk materai elektronik/meterai dalam bentuk lain
- Menghilangkan tanda meterai tidak dapat dipakai lagi (rekondisi), yakni menggunakan meterai bekas
- Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan meterai palsu/rekondisi
Ilustrasi sanksi denda penyalahgunaan bea meterai elektronik
Cara Bayar dan Lapor Perpajakan Lainnya secara ‘Online’
Agar lebih mudah mengurus perpajakan mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak Sobat Klikpajak, gunakan aplikasi pajak online berbasis web.
Semua itu dapat Sobat Klikpajak temukan melalui aplikasi pajak online Klikpajak.id.
Karena Klikpajak aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana pun.
Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.
Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.
Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.
Ilustrasi sistem keamanan basis web
Bagaimana dengan keamanan data?
Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat permbayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.
Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.
Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.
a. Lapor SPT Pajak di Klikpajak juga Gratis!
Lapor SPT pajak penghasilan melalui e-Filing Klikpajak sangat cepat karena Sobat Klikpajak akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah.
Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.
“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”
Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:
- Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Tanggal pembuatan BPE
- Jam pembuatan BPE
- Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)
Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.
Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.
Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:
Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:
Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:
b. Bayar Pajak Semudah Sentuh Layar ‘Gadget’
Sebelum membayar atau menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.
Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.
Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.
Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.
Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.
Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.
Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.
“Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”
Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing
Fitur Lengkap Klikpajak by Mekari Permudah Urusan Pajak Anda
Sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban atas perpajakan, memenuhi kewajiban bayar dan lapor pajak dengan tertib juga akan mempermudah urusan bisnis.
Agar melakukan berbagai aktivitas perpajakan mulai dari membuat Faktur Pajak di e-Faktur, membuat bukti pemotongan pajak di e-Bupot, serta bayar pajak melalui e-Billing dan lapor pajak melalui e-Filing, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.
Jika bisa praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang dapat menyita banyak waktu dan tenaga Sobat Klikpajak untuk urusan perpajakan?
Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan ini melalui Klikpajak yang memiliki fitur lengkap.
“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”
Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.
Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.
Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.
Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya
Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat mengurus berbagai kewajiban perpajakan dengan mudah dan cepat karena dapat dilakukan dalam satu platfrom, sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap.
Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.
“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”
Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.
Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:
A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot
Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.
Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.
Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.
Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot
Keunggulan e-Bupot Klikpajak
Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:
- Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
- Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
- Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
- Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
- Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
- e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
- e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
- Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
- Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.
B. Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi
Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.
Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.
Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.
Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.
Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.
Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.
Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.
“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Sobat Klikpajak dengan mudah hanya dalam satu langkah.”
Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.
Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?
Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.
Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.
Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.
Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:
- Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
- Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
- Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!
Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.
Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.
Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.
Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.
Kemanan Data Terlindungi
Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.
Sistem keamanan yang berlapis dan menjaga data Sobat Klikpajak dengan aman adalah menjadi komitmen utama.
Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.
Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan maupun kehilangan komputer atau laptop.
Keamanan data adalah yang utama
Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru
Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.
Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).
Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.
“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”
Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:
1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)
Rumus hitungannya:
(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)
Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).
Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:
- Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
- Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
- Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
- Terlambat membayar SPT Masa
2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar
Rumus hitungannya:
(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)
Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).
Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar
3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB
Rumus hitungannya:
(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)
Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).
Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar
Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.
Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.
5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar
Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).
Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.
Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.
Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.
Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.
Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Selalu Siap Membantu Anda!
“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”
Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.
Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!
Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?
“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”
Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.
Sudah tahu ya bentuk usaha tetap atau badan usaha tetap adalah atau BUT pajak serta jenis WP BUT.
Itulah penjelasan seputar meterai elektronik atau materai digital, materai online dan jenis materai
Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.
Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!
Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.
Karena belajar pajak itu mudah!
Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.
Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.
Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.
