Perhitungan PPh 21 Gross Up dan Contoh Metode Gross Up PPh 21

Perhitungan PPh 21 Gross Up dan Contoh Metode Gross Up PPh 21

Masih bingung tentang perhitungan PPh 21 Gross Up dan seperti apa metode gross up PPh 21 ini? Klikpajak by Mekari akan mengulasnya untuk Sobat Klikpajak tentang perhitungan gross up PPh 21 serta contoh perhitungan PPh 21 metode gross untuk memudahkan memahaminya.

Dalam proses perhitungan PPh 21 di Indonesia, setidaknya ada 3 metode yang dapat digunakan.

Salah satu metode itu adalah metode nett sudah banyak dibahas dan mungkin saja banyak diterapkan diberbagai perusahaan.

Namun demikian ada 2 metode lain, yakni metode gross dan gross up yang juga menjadi metode sah menurut hukum dan peraturan perpajakan.

Temukan cara kelola e-Faktur lebih mudah & cepat dengan menarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba dan buktikan sekarang!

Regulasi yang mencatatkan metode tersebut adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang:

“Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Regulasi ini yang menjadi dasar keberadaan 3 metode yang disebutkan sebelumnya.”

Sebelum membahas lebih lanjut tentang perhitungan PPh 21 Gross Up dan metode gross up PPh 21, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif dan efisien.

Sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan atau bisnis yang dijalankan.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang praktis?

Ikuti demo online cara mengelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah dan cepat hanya di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja.

Perhitungan PPh 21 Gross Up dan Contoh Metode Gross Up PPh 21

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id. 

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id ini.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenda by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi guna mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”

 

Seperti yang sudah disinggung di atas, maka secara spesifik akan dibahas mengenai perhitungan PPh 21 Gross Up atau metode gross up PPh 21, di mana metode ini dianggap paling ideal oleh banyak perusahaan.

Karena melepaskan perhitungan pajak penghasilan yang dimiliki karyawannya dalam perhitungan keuangan perusahaan.

Bagaimana detail dan penjelasannya? Simak ulasannya berikut.

Pengertian Metode Gross Up PPh 21 dalam Perhitungan PPh 21 Gross Up

Metode gross up PPh 21 dalam perhitungan PPH 21 gross up ini merupakan metode yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan keuangan perusahaan.

Dikatakan demikian karena secara langsung pembayaran gaji karyawan yang dimiliki perusahaan dihitung sebagai gaji kotor, yang artinya gaji tersebut masih belum dipotong pajak penghasilan oleh perusahaan.

Sehingga karyawan harus melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri, artinya PPh 21 ditanggung oleh karyawan itu sendiri.

Karyawan dianggap sebagai satu subjek pajak aktif yang dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri.

Mulai dari perhitungan hingga pelaporan pajak dilakukan oleh karyawan sendiri tanpa bantuan dari perusahaan.

Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengelola keuangannya karena perusahaan tidak akan memasukkan PPh 21 sebagai pengeluaran atau biaya.

Serta tidak perlu menghitung dan melaksanakan penyetoran dari pajak yang dipotong.

Kelola bukti potong elektronik & lapor SPT PPh 23/26 lebih mudah & cepat dengan menarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Bupot Klikpajak by Mekari. Coba dan buktikan sekarang!

a. Variabel Penghasilan dalam Perhitungan PPh 21 Gross Up

Tentu saja dalam setiap penghasilan ada dua variabel yang berpengaruh besar.

Pertama adalah variabel penambah penghasilan dan variabel pengurang penghasilan.

Variabel penambah, seperti namanya, berguna untuk menambah nilai nominal gaji yang diterima oleh karyawan.

Variabel ini bisa berupa tunjangan, bonus, yang lembur serta iuran wajib yang dibayarkan oleh kantor atau perusahaan.

Setiap variabel penambah akan dihitung dalam penghasilan atau gaji bruto.

Selain itu, terdapat juga variabel pengurang yang berperan mengurangi nominal gaji yang diterima karyawan.

Diantaranya adalah biaya jabatan, iuran wajib seperti program BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Setiap variabel ini akan digunakan untuk mengurangi pendapatan atau gaji yang diterima untuk kemudian gajinya menjadi Penghasilan Kena Pajak yang dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

b. PTKP dalam Perhitungan PPh 21 Gross Up

Penghasilan Tidak Kena Pajak menjadi hak bagi setiap wajib pajak di Indonesia.

Oleh karena itu, seperti yang sudah disinggung di atas, PTKP merupakan komponen dalam perhitungan PPh 21, baik yang menggunakan metode PPh 21 gross up, maupun metode nett dan gross.

Berapa besar PTKP?

Seperti diketahui, besar PTKP dapat berubah sewaktu-waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Hingga sekarang ini besar PTKP yang digunakan masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

Dengan demikian tarif PTKP terbaru yang berlaku saat ini masih berdasarkan PMK 101/2016 tersebut, yakni:

  1. PTKP terbaru WP orang pribadi adalah Rp54.000.000,00;
  2. PTKP terbaru bagi WP yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000,00;
  3. Tambahan PTKP terbaru untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami adalah Rp54.000.000,00;
  4. Tambahan PTKP terbaru untuk tanggungan, dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat adalah sebesar Rp4.500.000,00.

Ketentuan jumlah tanggungan adalah maksimal tiga orang setiap WP.

Di mana yang dimaksud dengan keluarga sedarah ialah orangtua kandung, saudara kandung dan anak.

Dan yang yang dimaksud keluarga semenda ialah mertua, anak tiri serta ipar.

Buat Bukti Potong dan lapor PPh 23/26 lebih mudah dan cepat di e-Bupot Klikpajak by Mekari. Coba sekarang!

Rincian PTKP Terbaru

Berikut adalah rincian besaran PTKP terbaru sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh WP:

Golongan Kode Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK) Tk0 (tanpa tanggungan) Rp 54.000.000
TK1 (1 tanggungan) Rp 58.500.000
TK2 (2 tanggungan) Rp 63.000.000
TK3 (3 tanggungan) Rp 67.500.000
Kawin (K) K0 (tanpa tanggungan) Rp. 58.500.000
K1 (1 tanggungan) Rp. 63.000.000
K2 (2 tanggungan) Rp 67.500.000
K3 (3 tanggungan) Rp 72.000.000
Kawin dengan penghasilan istri digabung (K/I) K/I/0  Rp 112.500.000
K/I/1 (1 tanggungan) Rp 117.000.000
K/I/2 (2 tanggungan) Rp 121.500.000
K/I/3 (3 tanggungan) Rp 126.000.000

Jika dilihat dari tabel di atas, maka setiap bertambahnya tanggungan, akan bertambah pula besar PTKP sebesar Rp4,5 juta.

Tarif PTKP saat ini bukanlah tarif baku yang muncul sejak diberlakukannya tarif PTKP sejak tahun 1984. Namun telah mengalami beberapa kali pergantian.

Kenaikan tarif terbesar yaitu terjadi saat PTKP tahun 2015 ke 2016 di mana terdapat kenaikan hampir 50%. 

jika di tahun 2015, tarif PTKP wajib pajak belum kawin sebesar Rp36.000.000 berbeda di tahun 2016 yang mengalami kenaikan hampir 50% yaitu berada di angka Rp54.000.000.

Perhitungan PPh 21 Gross Up dan Contoh Metode Gross Up PPh 21Ilustrasi penghasilan yang dihitung dari metode gross up PPh 21 dalam perhitungan PPh 21 gross up

c. Contoh Kasus Metode Gross Up dalam Perhitungan PPh 21 Gross Up

Agar lebih jelas, berikut ilustrasi perhitungan pajak dengan menggunakan metode gross.

Pak Kelik adalah seorang karyawan dengan pendapatan kotor satu bulannya sebesar Rp8.000.000.

Status Pak Kelik adalah belum menikah dan tidak memiliki tanggungan.

Faktor penambah gaji sudah dihitung termasuk dalam nilai Rp8.000.000 tersebut.

Faktor pengurangnya sendiri, diketahui adalah biaya jabatan sebesar 5%.

Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan status TK/0 sebesar Rp 54.000.000 per tahun.

Lalu, bagaimana perhitungan PPh 21 gross up yang dimiliki oleh Pak Kelik dan wajib dibayarkan?

  • Gaji Pokok + tunjangan= Rp8.000.000
  • Biaya Jabatan 5%= Rp8.000.000 – (Rp8.000.000 x 5%)= Rp400.000
  • Penghasilan Neto= Rp8.000.000 – Rp400.000 = Rp7.600.000
  • Penghasilan Neto setahun= Rp7.600.000 x 12 = Rp91.200.000
 

Untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, maka dikurangi kembali dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak, menjadi= Rp91.200.000 – Rp54.000.000 = Rp37.200.000.

Perhitungan PPh 21 terutang milik Pak Kelik dalam setahun adalah Rp37.200.000 x 5%= Rp1.860.000.

Pajak terutang dalam sebulan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp1.860.000 / 12 = Rp155.000.

Total penghasilan bersih yang didapatkan oleh Pak Asep dalam satu bulan kerja adalah penghasilan kotor dikurangi dengan pajak terutang, yaitu Rp8.000.000 – Rp155.000= Rp7.845.000.

Dengan metode perhitungan tersebut, Pak Kelik harus melakukan pembayaran pajak penghasilan secara mandiri dengan menggunakan kanal yang telah disediakan oleh DJP atau mitra resminya.

Bukti pembayaran harus disimpan sebagai berkas kelengkapan ketika tiba waktunya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa maupun Tahunan harus dilaksanakan sehingga informasi yang ada di dalam SPT benar dan tepat.

Perhitungan PPh 21 gross up sendiri banyak digunakan oleh perusahaan untuk menyederhanakan perhitungan finansial internal.

Baca juga Panduan Penghitungan PPh 21 Karyawan, Contoh, Cara Bayar dan Lapor SPT

Perhitungan PPh 21 Gross Up dan Contoh Metode Gross Up PPh 21Ilustrasi menghitung metode gross up PPh 21 dalam perhitungan PPh 21 gross up

d. Bayar Pajak dari Perhitungan PPh 21 Gross Up

Setelah memahami perhitungan PPh 21 gross up, berikutnya yang juga tak kalah penting diperhatikan adalah cara bayar pajak penghasilan.

Bagaimana cara bayar PPh 21?

Hal pertama yang harus Sobat Klikpajak lakukan adalah membuat Kode Billing (ID Billing) terlebih dahulu.

Setelah mendapatkan Kode Billing, barulah mulai menyetorkan atau membayarkan nominal pajak yang menjadi kewabijan melalui bank persepsi yang telah ditunjuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing dan langsung bayar/setor pajak melalui virtual account tanpa pindah platform hanya melalui e-Billing Klikpajak by Mekari.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Selengkapnya berikut Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

e. Lapor SPT Pajak dari Perhitungan PPh 21 Gross Up

Sudah mengetahui cara bayar atau setor pajak setelah memahami metode gross up PPh 21 dari perhitungan PPh 21 gross up, ya?

Kini saat Sobat Klikpajak juga tahu cara lapor SPT Pajak penghasilan yang mudah pula.

Bagaimana caranya?

Sobat Klikpajak dapat langsung masuk ke halaman e-Filing Klikpajak by Mekari.

Lapor SPT pajak penghasilan melalui e-Filing Klikpajak sangat cepat karena Sobat Klikpajak akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

Mudah Urus Pajak Lainnya dengan Fitur Lengkap  Klikpajak by Mekari

Jika bisa praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang dapat menyita banyak waktu dan tenaga Sobat Klikpajak untuk urusan perpajakan?

Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan ini melalui Klikpajak.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat mengurus berbagai kewajiban perpajakan dengan mudah dan cepat karena dapat dilakukan dalam satu platfrom, sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Perhitungan PPh 21 Gross Up dan Contoh Metode Gross Up PPh 21

B. Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Sobat Klikpajak dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Perhitungan PPh 21 Gross Up dan Contoh Metode Gross Up PPh 21

C. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Perhitungan PPh 21 Gross Up dan Contoh Metode Gross Up PPh 21

Keamanan Data Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sistem keamanan yang berlapis dan menjaga data Sobat Klikpajak dengan aman adalah menjadi komitmen utama.

Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan maupun kehilangan komputer atau laptop.

data protectionKeamanan data adalah yang utama

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Itulah penjelasan metode gross up PPh 21 dalam perhitungan PPh 21 gross up

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

EFIN Pajak Pribadi: Apa itu EFIN Pajak Pribadi & Syarat EFIN Pribadi

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED05 May 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: