Perhitungan PPh 21 dengan Metode Gross - Klikpajak

Perhitungan PPh 21 Metode Gross, Simplicity Pengelolaan Keuangan

Dalam proses perhitungan PPh 21 di Indonesia, terdapat setidaknya 3 metode yang dapat digunakan. Salah satu metode, yakni metode nett banyak dibahas dan mungkin saja banyak diterapkan diberbagai perusahaan. Namun demikian ada 2 metode lain, yakni metode gross dan gross up yang juga menjadi metode sah menurut hukum dan peraturan perpajakan.

Regulasi yang mencatatkan metode tersebut adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Regulasi ini yang menjadi dasar keberadaan 3 metode yang disebutkan sebelumnya.

Pada artikel ini secara spesifik akan dibahas mengenai metode perhitungan PPh 21 gross, di mana metode ini dianggap menjadi metode paling ideal untuk banyak perusahaan. Karena melepaskan perhitungan pajak penghasilan yang dimiliki karyawannya dalam perhitungan keuangan perusahaan. Bagaimana detail dan penjelasannya?

Baca Juga: Pajak Penghasilan PPh 21 dan Pajak Sejenisnya

 

Pengertian Metode Gross dalam Perhitungan PPh 21

Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan keuangan perusahaan. Dikatakan demikian karena secara langsung pembayaran gaji karyawan yang dimiliki perusahaan dihitung sebagai gaji kotor, yang artinya gaji tersebut masih belum dipotong pajak penghasilan oleh perusahaan. Sehingga karyawan harus melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Karyawan dianggap sebagai satu subjek pajak aktif yang dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Mulai dari perhitungan hingga pelaporan pajak dilakukan oleh karyawan sendiri tanpa bantuan dari perusahaan. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengelola keuangannya karena perusahaan tidak akan memasukkan PPh 21 sebagai pengeluaran atau biaya. Serta tidak perlu menghitung dan melaksanakan penyetoran dari pajak yang dipotong.

 

Variabel Penghasilan

Tentu saja dalam setiap penghasilan ada dua variabel yang berpengaruh besar. Pertama adalah variabel penambah penghasilan dan variabel pengurang penghasilan. Variabel penambah, seperti namanya, berguna untuk menambah nilai nominal gaji yang diterima oleh karyawan. Variabel ini bisa berupa tunjangan, bonus, yang lembur serta iuran wajib yang dibayarkan oleh kantor atau perusahaan. Setiap variabel penambah akan dihitung dalam penghasilan atau gaji bruto.

Selain itu, terdapat juga variabel pengurang yang berperan mengurangi nominal gaji yang diterima karyawan. Diantaranya adalah biaya jabatan, iuran wajib seperti program BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Setiap variabel ini akan digunakan untuk mengurangi pendapatan atau gaji yang diterima untuk kemudian gajinya menjadi Penghasilan Kena Pajak yang dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

 

Contoh Kasus Perhitungan PPh 21 dengan Metode Gross

Agar lebih jelas, berikut ilustrasi perhitungan pajak dengan menggunakan metode gross.

Pak Asep adalah seorang karyawan dengan pendapatan kotor satu bulannya sebesar Rp 8.000.000. Status Pak Asep adalah belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Faktor penambah gaji sudah dihitung termasuk dalam nilai Rp 8.000.000 tersebut.

Faktor pengurangnya sendiri, diketahui adalah biaya jabatan sebesar 5%. Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan status TK/0 sebesar Rp 54.000.000 per tahun. Lalu  bagaimana perhitungan PPh 21 yang dimiliki oleh Pak Asep dan wajib dibayarkan?

  • Gaji Pokok + tunjangan= Rp 8.000.000
  • Biaya Jabatan 5%= Rp 8.000.000 – (Rp 8.000.000 x 5%)= Rp 400.000
  • Penghasilan Neto= Rp 8.000.000 – Rp 400.000 = Rp 7.600.000
  • Penghasilan Neto setahun= Rp 7.600.000 x 12 = Rp 91.200.000

Untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, maka dikurangi kembali dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak, jadi= Rp 91.200.000 – Rp 54.000.000 = Rp 37.200.000.

Perhitungan PPh 21 terutang milik Pak Asep dalam setahun adalah Rp 37.200.000 x 5%= Rp 1.860.000.

Pajak terutang dalam sebulan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 1.860.000 / 12 = Rp 155.000.

Total penghasilan bersih yang didapatkan oleh Pak Asep dalam satu bulan kerja adalah penghasilan kotor dikurangi dengan pajak terutang, yaitu Rp 8.000.000 – Rp 155.000= Rp 7.845.000.

Baca Juga: Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPh 21 Online

 

Dengan metode perhitungan tersebut, Pak Asep harus melakukan pembayaran pajak penghasilan secara mandiri dengan menggunakan kanal yang telah disediakan oleh DJP atau mitra resminya. Bukti pembayaran harus disimpan sebagai berkas kelengkapan ketika tiba waktunya pelaporan SPT baik Masa atau pun Tahunan harus dilaksanakan sehingga informasi yang ada di dalam SPT benar dan tepat.

Perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode gross sendiri banyak digunakan oleh perusahaan untuk menyederhanakan perhitungan finansial internal. Nah, untuk Anda yang memiliki kondisi seperti Pak Asep, Anda bisa menggunakan bantuan Klikpajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan PPh 21 yang Anda miliki. Selain mudah dan praktis, Klikpajak juga merupakan mitra resmi DJP sehingga setiap transaksi dijamin sah dan tidak melanggar hukum serta regulasi yang berlaku.

 


PUBLISHED23 Oct 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: