Pajak Penghasilan Badan: Jenis, Tarif, Hitung, dan Lapor Pajak - Klikpajak

Pajak Penghasilan Badan: Jenis, Tarif, Hitung, dan Lapor Pajak

Pengusaha tidak bisa dipisahkan dari kewajibannya untuk membayar pajak, terutama pajak Badan. Jenis pajak ini dikenakan atas penghasilan suatu Badan atau perusahaan yang biasanya sangat berbeda-beda, tergantung bidang dan kebijakan usahanya. Karena penerapannya yang sangat luas dan tergantung dari sumber usaha yang digeluti, Anda wajib memahami bagaimana pengertian, ketentuan, tarif, serta cara perhitungannya. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai Pajak Penghasilan Badan.

Pengertian Pajak Penghasilan Badan

pajak penghasilan badan

Pajak Penghasilan Badan merupakan Pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

Subjek dan Objek Pajak Badan

a. Subjek Pajak Badan

Subjek pajak Badan adalah setiap Badan Usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang termasuk dalam pengertian Badan adalah sebagai berikut:

  1. Perseroan Terbatas (PT)
  2. Perseroan Lainnya
  3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
  6. Firma
  7. Kongsi
  8. Koperasi
  9. Dana Pensiun
  10. Persekutuan
  11. Perkumpulan
  12. Yayasan
  13. Organisasi Masyarakat
  14. Organisasi Sosial Politik
  15. Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun
  16. Lembaga dan bentuk badan lainnya
  17. Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
  18. Bentuk Usaha Tetap

b. Objek PPh Badan

Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi Subjek Badan dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang PPh yang meliputi:

  1. Hadiah dari kegiatan dan penghargaan.
  2. Laba usaha.
  3. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (selain tanah dan bangunan).
  4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
  5. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  6. Dividen.
  7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
  8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  9. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan.
  10. Peraturan Pemerintah.
  11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.
  13. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
  14. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
  15. Surplus Bank Indonesia.

Jenis Pajak Penghasilan Badan

Secara umum, ada dua jenis pajak yang harus dibayar dan dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan, yakni Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Kedua pajak Badan tersebut terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Berikut penjelasannya:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atau karyawan Anda, dan harus dibayarkan setiap bulannya. Perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi. Saat ini, pengelolaan untuk pajak karyawan termasuk hitung dan setor maupun lapor dapat dilakukan melalui fitur PPh Pasal 21.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 mengatur atas pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun re-impor.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa.

d. Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh Pasal 25 mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan boleh dikreditkan.

e. Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh Pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

f. Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh Pasal 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, serta telah disetorkan. Maka nilai lebih pajak terutang tersebut harus dibayarkan sebelum SPT PPh Badan dilaporkan.

g. Pajak Penghasilan Pasal 15

PPh Pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, termasuk Wajib Pajak Badan yang bergerak pada sektor pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas dan geothermal, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serah guna.

h. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pajak Pertambahan Nilai

PPN merupakan pajak yang dibebankan untuk transaksi atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Nilai PPN biasanya ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut.

Baca juga: Syarat dan Cara Membatalkan Faktur Pajak Keluaran bagi Perusahaan

b. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok. Barang tersebut biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan tinggi.

Peraturan Tentang Pajak Penghasilan Badan

Ada beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak Badan, antara lain:

1. UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Badan.

2. UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu.

Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Badan

pajak penghasilan badan

a. Penghasilan Kena Pajak

Sebelum Anda melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan Usaha, Anda harus terlebih dulu mengetahui nominal penghasilan kena pajak badan. Bagaimana caranya? Anda bisa mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal.

Di mana penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan. Apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama lima tahun secara berturut-turut.

b. Penghitungan PPh Terutang

Untuk mendapatkan nominal ini, Anda dapat mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Berbentuk perseroan terbuka.
  2. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
  3. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka cara menghitung tarif PPh badan adalah sebagai berikut:

PT Mentari Harapan memiliki jumlah Penghasilan Kena Pajak senilai Rp2.000.000.000, maka tarif PPh badan yang harus dibayarkan adalah 25% x Rp2.000.000.000 = Rp500.000.000.

Dan perlu Anda ketahui, penghasilan yang dipotong dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk dalam ketentuan ini. Tarif pajak final diatur dalam aturan tersendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Tarif PPh Badan

Petunjuk Pengisian SPT 1770 SS Orang Pribadi

Selain mekanisme di atas. ada juga hal lain yang harus Anda pahami, yaitu peredaran bruto dan kepentingannya dalam penghitungan PPh Badan. Peredaran bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima, baik orang pribadi maupun badan.

Jika wajib pajak memilih untuk tidak melakukan pembukuan, PKP akan dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Sebaliknya, jika wajib pajak melakukan pembukuan yang benar, penghitungan PKP dilakukan berdasarkan catatan yang tertulis di pembukuan.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang dimaksud dapat Anda lihat pada pasal 14 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, Norma Penghitungan Penghasilan Neto dibagi dalam 2 jenis berdasarkan jumlah peredaran bruto, yaitu:

a. Peredaran Bruto hingga Rp50 Miliar

Penghasilan Kotor (Bruto)

(Rp)

Tarif Pajak
Kurang dari Rp4,8 Miliar 50% x 25% x Penghasilan Kena Pajak
Lebih dari Rp4.8 Miliar s/d Rp50 Miliar [(50%x25%) x Penghasilan Kena Pajak yang Memperoleh Fasilitas] + (25% x Penghasilan Kena Pajak Tidak Memperoleh Fasilitas

b. Peredaran Bruto di atas Rp50 miliar

PPh badan terutang dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar PPh badan tetap adalah 25% x penghasilan kena pajak.

Contoh Perhitungan Pajak Badan

Pada tahun 2018, PT Mentari Harapan memperoleh penghasilan kotor sebesar Rp10 Miliar. Maka sebelum Anda mengetahui Pajak yang harus dibayar PT Mentari Harapan, Anda harus mengetahui terlebih dulu Penghasilan Kena Pajak dari PT Mentari Harapan. Maka, pajak yang harus dibayar adalah:

50% x 25% x Rp5 Miliar = Rp625 juta.

Namun, perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2018, PT Mentari Harapan telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar Rp100 juta dan pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp200 juta. Maka, pajak penghasilan terutang PT Mentari Harapan adalah:

Rp625 juta – Rp100 juta – Rp200 juta = Rp325 juta.

Rp325 Juta adalah angka yang bisa dicicil oleh PT Mentari Harapan ke kas negara atas penghasilan Badan Usaha di tahun 2018.

Syarat & Cara Mengajukan e-FIN Badan

Electronic Filing Identification Number (e-FIN) merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak sebagai salah satu syarat untuk melakukan transaksi elektronik atau e-Filing pajak.

e-FIN digunakan untuk melakukan autentikasi dengan tujuan setiap transaksi elektronik atau e-Filing Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dapat dienkripsi agar terjamin kerahasiaannya. Melakukan pembayaran pajak dengan e-FIN kini sudah banyak dilakukan oleh wajib pajak karena cukup memberikan efisiensi.

1. Persyaratan eFIN Badan Usaha

a. Wajib Pajak Badan Kantor Pusat

– Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Wajib Pajak Badan atau kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

– Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama pengelola yang bersangkutan.

– Kartu identitas diri pengelola, bisa KTP bagi WNI dan atau KITAS/KITAP bagi pengelola WNA.

– Surat kuasa atas pengelola yang ditunjuk untuk mewakili dari pihak Wajib Pajak Badan.

b. Wajib Pajak Kantor Cabang

– Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak kantor cabang.

– Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama pengelola yang bersangkutan.

– Kartu identitas diri pengelola. Bisa KTP bagi WNI atau KITAS/KITAP bagi pengelola WNA.

– Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang.

– Surat kuasa atas pengelola yang ditunjuk untuk mewakili dari pihak Wajib Pajak Badan.

2. Cara Mengajukan Surat Permohonan e-FIN Badan

Untuk mengajukan surat permohonan e-FIN Badan, Anda bisa melengkapi seluruh dokumen persyaratan nomor e-FIN. Untuk surat permohonan e-FIN Badan, dokumen yang harus Anda siapkan meliputi:

  • Surat Kuasa penunjukkan pengurus yang mewakili Badan Usaha dalam pengurusan perpajakan.
  • KTP Pengurus/Paspor & KITAS/ KITAP bagi WNA.
  • NPWP/SKT atas nama Pengurus yang bersangkutan.
  • NPWP/ SKT atas nama Badan Usaha.
  • Alamat email yang aktif. Pengurus juga harus menyampaikan alamat email yang aktif sebagai sarana komunikasi dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak/KPP dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
  • Segera kunjungi Kantor Pajak terdekat. Pengurus yang ditunjuk untuk mewakili Badan harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi e-FIN dengan mendatangi secara langsung KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Pengurus tersebut menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen seperti telah dijelaskan di atas.
  • Setelah memperoleh nomor e-FIN, langkah selanjutnya adalah registrasi e-FIN. Login atau masuk ke aplikasi DJP Online: https://djponline.pajak.go.id/
  • Klik “daftar”, masukkan Nomor NPWP & Nomor e-FIN Anda, lalu klik “verifikasi”.
  • Masukkan alamat email aktif, nomor telepon, dan password, lalu klik “simpan”.
  • Bukalah email yang terdaftar, kemudian periksa email masuk dari DJP, dan klik link Aktivasi Akun yang ada.

Persiapan Pengisian SPT Tahunan Badan

pajak penghasilan badan

SPT Tahunan Badan merupakan formulir 1771 yang wajib diisi oleh Wajib Pajak Badan untuk memberikan laporan kegiatan usahanya mulai dari identitas diri, harta, kewajiban atau utang, penghasilan serta perhitungan pajak dalam waktu setiap tahun.

a. Persiapan Pengisian SPT Tahunan Badan

1. Persiapkan aplikasi e-SPT Tahunan Badan 1771 dan SPT Masa seperti SPT Masa PPN, termasuk semua faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran pada masa Januari sampai dengan Desember. SPT Masa PPh Pasal 21 mulai dari masa pajak Januari sampai dengan Desember juga wajib dipersiapkan.

2. Bukti pemotongan yang terdiri dari PPh Pasal 23 mulai dari masa pajak Januari sampai dengan Desember, PPh Pasal 22 dan SSP Pasal 22 impor masa pajak Januari sampai dengan Desember, PPh Pasal 4 Ayat 2 masa pajak Januari sampai dengan Desember, PPh Pasal 25 masa pajak Januari sampai dengan Desember. Apabila Anda termasuk Wajib Pajak dengan kewajiban berdasarkan PP nomor 46 Tahun 2013 (PPh Final 0,5%), maka siapkan Bukti Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2 masa Januari sampai dengan Desember.

3. Bukti Pembayaran atas STP (Surat Tagihan Pajak) PPh Pasal 25 masa pajak Januari sampai dengan Desember.

4. Laporan Keuangan (rugi, laba dan neraca), termasuk laporan keuangan hasil audit akuntan publik serta data pendukungnya seperti:

  • Buku Besar Pendukung Laporan Keuangan.
  • Buku Besar Pembantu Pendukung Laporan Keuangan.
  • Rekening koran atau tabungan perusahaan.
  • Bukti penerimaan dan pengeluaran (kwitansi, bon, nota, dan lain-lain).
  • Arsip Akta Pendirian Perusahaan.
  • Lampiran SPT Tahunan PPh Badan seperti Daftar Penyusutan, Perhitungan Kompensasi Kerugian, daftar nominatif biaya promosi dan lain-lain.

b. Cara Pengisian SPT Tahunan Badan 1771

1. Mengisi Profil Wajib Pajak

  • Buka aplikasi e-SPT Tahunan PPh Badan, lalu buka database Wajib Pajak. Jika database masih baru maka Anda akan diminta untuk mengisikan NPWP.
  • Kemudian akan muncul isian menu profil Wajib Pajak, lengkapi formulir di halaman ke-1 dan halaman ke-2.
  • Setelah selesai klik “simpan”.

2. Membuat SPT Tahunan Badan

Setelah selesai mengisi profil Wajib Pajak, akan tampil dialog box untuk login ke e-SPT. Masukkan hal berikut:

  • Isi username dengan “administrator”. Untuk password, isi dengan “123”. Username dan password tersebut adalah yang biasa digunakan ketika pertama kali menggunakan aplikasi, namun apabila Anda ingin mengubahnya, pada tahap selanjutnya dapat diubah sesuai kebutuhan.
  • Untuk membuat SPT, pilih menu “program” dan “Buat SPT Baru”.
  • Pilih tahun pajak yang akan dilaporkan dan untuk status, pilih status “normal”.
  • Klik “buat“.

3. Mengisi Laporan Keuangan

Lampiran pertama yang harus diisi adalah Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan. Transkrip ini berisi ringkasan dari akun-akun laporan neraca dan laporan laba-rugi.

Contoh Pengisian Neraca:

  • Klik “SPT PPh“, pilih Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan. Bila sudah, klik tab “Neraca-Aktiva” dan “Neraca-Kewajiban“. Silahkan isi akun-akun yang sesuai. Jika sudah terisi semua dan balance, klik “simpan”.
  • Isikan Lampiran V dan VI. Klik “baru” dan isikan data pemegang saham. Apabila sudah selesai, klik “simpan”. Untuk menambah daftar pengurus, klik “baru” lalu isikan data pengurus sesuai dengan Akta Perusahaan yang terbaru. Setelah klik “simpan” maka data isian akan muncul pada daftar. Jika semua sudah selesai diisi, klik “tutup”.

4. Mengisi Lampiran Khusus dan SSP

Pada menu SPT PPh dapat ditemukan menu lampiran khusus dan SSP yang terdiri dari:

  • Isian Induk SPT.
  • SPT PPh.
  • SPT PPh Wajib Pajak Badan.
  • Pada tab “Pembukuan”, isi status diaudit, nama auditor (jika ada) dan nama konsultan pajak (jika ada), bila tidak ada bisa dikosongkan saja.
  • Langsung ke tab “Bag. H”, checklist yang perlu saja. Bila sudah selesai, pilih “tanggal laporan” dan klik “simpan”.
  • Klik “cetak” untuk lapor SPT Tahunan Badan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) disertai cetak induk SPT dan membawa CSV.

5. Membuat File CSV

Terakhir, untuk membuat file CSV cukup mudah:

  • Klik “SPT Tools”
  • Lapor data SPT ke KPP dan akses direktori penyimpanan database pajak. Klik “tampilkan data”. Setelah data ditampilkan, pilih tahun pajak, kemudian akan tampil ringkasan PPh kurang/lebih bayar.
  • Pilih “Create File” lalu simpan file CSV di folder yang diinginkan.
  • Setelah memiliki e-Fin dan membuat file CSV, kini Anda sudah bisa memulai melakukan e-Filing.

Demikian penjelasan lengkap tentang Pajak Penghasilan Badan yang penting diketahui. Semoga dapat membantu Wajib Pajak Badan untuk memenuhi kebutuhan dalam melapor dan membayar pajak dengan tepat waktu.

Untuk mempermudah pengelolaan pajak badan, Anda dapat memanfaatkan aplikasi perpajakan resmid ari DJP Online, Klikpajak. Melalui Klikpajak, Anda dapat melaporkan pajak bisnis Anda kapan dan di mana saja. Klikpajak juga telah terintegrasi dengan software akuntansi Jurnal, sehingga Anda tidak perlu repot menghitung pajak yang harus Anda setorkan ke negara.

Daftar dan lapor pajak Anda sekarang juga di Klikpajak.


PUBLISHED22 Jan 2020
Novina Fransisca
Novina Fransisca

SHARE THIS ARTICLE: