Cara Menghitung PPh Pasal 15 Sesuai UU Pajak Penghasilan

Cara Menghitung PPh Pasal 15 Sesuai UU Pajak Penghasilan

Menurut UU Pajak Penghasilan Pasal 15 terdapat aturan pengenaan pajak terhadap penghasilan Wajib Pajak (WP) di industri tertentu. Ketahui cara menghitung PPh Pasal 15 sesuai Undang-Undang PPh di sini.

Contoh dari WP industri tertentu yang dikenakan ketentuan pada PPh Pasal 15 adalah pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing.

Bisnis lain yang terkena potongan PPh Pasal 15 adalah pengeboran minyak dan perusahaan yang berinvestasi pada proyek infrastruktur. Seperti proyek pembangunan jalan tol, jembatan, dan kereta bawah tanah.

PPh Pasal 15 telah mengatur pajak penghasilan untuk setiap jenis industri dengan jenis tarif yang berbeda-beda.

Bagaimana ketentuan dan cara menghitung PPh Pasal 15 sesuai Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) ini? Simak ulasan dari Klikpajak by Mekari berikut ini.

Tarif PPh Pasal 15 Berdasarkan UU Pajak Penghasilan

Pada dasarnya, besar tarif pengenaan PPh pasal 15 berbeda-beda tergantung jenis industri bisnis yang dijalankan.

Berikut rinciannya:

1. Perusahaan Pelayaran

  • Laba bersih = 6% X Peredaran Bruto
  • Pajak Penghasilan = 1,8% X Peredaran Bruto

2. Perusahaan Pelayaran Asing atau Maskapai Penerbangan

  • Laba bersih = 6% X Peredaran Bruto
  • Pajak Penghasilan = 2,6% X Peredaran Bruto

Note: Solusi Ekspor-Impor yang Terhambat Masalah SPT Pajak

3. Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

  • Laba bersih = 4% X Peredaran Bruto
  • Pajak Penghasilan = 1,2% X Peredaran Bruto

4. Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia 

  • Laba bersih = 1% X Nilai Ekspor Bruto
  • Pajak Penghasilan = 0,44% X Nilai Ekspor Bruto

5. Pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Build Operate and Transfer)

  • Pajak Penghasilan = 5% X Jumlah Bruto Nilai Tertinggi Nilai Pasar dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nah, yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua penghasilan atau imbalan berupa uang yang diterima oleh wajib pajak pelayaran dalam negeri.

Seluruh penghasilan bruto yang didapat ini, baik dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia.

Ataupun pengangkutan dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.

Perhitungan PPh Pasal 15 

Untuk lebih mendalami pemahaman mengenai UU Pajak Penghasilan Pasal 15, berikut contoh soal perhitungannya.

Contoh Kasus Pelayaran Dalam Negeri

PT AAA adalah perusahaan pelayaran dalam negeri yang bergerak dalam jasa penyewaan kapal. Tanggal 10 Januari 2020, perusahaan ini melakukan kontrak dengan PT BBB untuk mengangkut bahan baku pembuatan kertas dari Lampung – Banten. Nilai yang tertera dalam kontrak adalah sebesar Rp100.000.000 dan telah dibayar pada 30 Januari 2020. 

Pada Maret 2020 PT AAA menandatangani kontrak dengan PT CCC berupa persewaan kapal untuk mengangkut minyak. Nilai sewa yang disepakati adalah Rp300.000.000 dan telah dibayar pada tanggal 20 Maret 2020. 

Bagaimana perhitungan PPh menurut UU Pajak Penghasilan Pasal 15?

1. Atas penghasilan PT AAA dari PT BBB terutang PPh sebesar 1,2% dari peredaran bruto.

PPh Pasal 15 = 1,2% X Rp100.000.000 = Rp1.200.000

2. Penghasilan PT AAA dari PT CCC tidak termasuk dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 15 karena termasuk dalam pengertian sewa.

Oleh karena itu termasuk dalam pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dan dipotong oleh PT CCC.

PPh Pasal 23 = 2% X Rp300.000.000 = Rp6.000.000

Kewajiban PT BBB sebagai pemotong PPh Pasal 15 adalah:

  • Memotong PPh Pasal 15 atas pembayaran jasa pengangkutan bahan baku kertas sebesar Rp1.200.000. Serta memberikan bukti potong kepada PT AAA.
  • Menyetor PPh yang sudah dipotong ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang sudah ditunjuk Kementerian Keuangan paling lama 15 Februari 2020.
  • Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari 2020 paling lama 25 Februari 2020.

Agar lebih mudah melakukan penghitungan, pembayaran dan penyetoran pajak serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Ilustrasi teknologi cloud untuk mempermudah aktivitas perpajakan

Klikpajak Mengadopsi Teknologi ‘Cloud’

Klikpajak.id mengadopsi teknologi komputasi awan (cloud computing). Cloud adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud ini berbasis web (Web Based) yang memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Ilustrasi sistem keamanan dalam teknologi cloud

Keamanan Data

Klikpajak.id merupakan aplikasi perpajakan berbasis web yang dapat menyimpan berbagai riwayat permbayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya yang Anda lakukan dengan aman.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Anda juga dapat melakukan urusan perpajakan kapanpun dan dimanapun serta menggunakan perangkat apapun hanya bermodalkan jaringan internet.

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Contoh fitur aplikasi pajak online Klikpajak.id

Fitur Lengkap Klikpajak

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang semakin memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan?

e-Faktur Klikpajak

Melalui fitur e-Faktur yang terintegrasi dalam satu platform, Anda dapat mengelola administrasi perpajakan mulai dari:

  • Faktur Pajak Masukan
  • Faktur Pajak Keluaran
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Mengelola Faktur Pajak Masukan, Keluaran, dan Retur

Anda akan dipandu dengan langkah-langkah penggunaan fitur e-Faktur yang mudah dan sederhana.

Panduan langkah-langkah cara membuat e-Faktur dan contoh perhitungan PPN serta pelaporan SPT Masa PPN selengkapnya bisa lihat di SINI.

Fitur e-Faktur Klikpajak juga memudahkan Anda mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (Pajak Pertambahan Nilai) PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Note: Anda juga dapat menginput data Faktur Masukan menggunakan Scan QR Code e-Faktur Klikpajak secara gratis. Langkah-langkah input Faktur Pajak Masukan lewat handphone selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Seperti diketahui, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020, mulai 1 Agustus 2020 setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama seluruh Indonesia harus membuat bukti potong dan melaporkan SPT masa PPh Pasal 23/26 secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot.

Kini, penerapan wajib e-Bupot secara nasional berlaku mulai 1 September 2020 bagi semua wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dari PER-04/PJ/2017, melalui KEP-368/PJ/2020.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak memiliki keunggulan yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu bisnis perusahaan, di antaranya:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Contoh fitur membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

e-Billing Klikpajak

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Contoh BPE yang diterbitkan Klikpajak resmi dari DJP

e-Filing Klikpajak

Anda akan mendapatkan kemudahan cara lapor SPT Tahunan/Masa pajak dengan menggunakan aplikasi e-Filing Klikpajak. Sebab Anda akan dipandu dengan langkah-langkah mudah.

Anda bisa melaporkan seluruh jenis SPT secara gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak kapan saja dan di mana saja, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Note: Selengkapnya cara mudah membuat Kode Billing dan menyampaikan SPT online lewat e-Filing Klikpajak, lihat langkah-langkahnya di SINI.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Terintegrasi dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online. Salah satunya adalah Jurnal.id.

Anda semakin mudah dalam membuat dan mengelola e-Faktur serta e-Bupot karena Klikpajak bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan support system pajak online Klikpajak.id

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah.

Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Tim ‘Support’ Klikpajak Siap Membantu Anda!

Sebagai mitra resmi DJP, KlikPajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.


PUBLISHED23 Sep 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: