Tax Treaty: Definisi, Tujuan, Dan Prosedur Penerapannya

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau lebih populer dengan istilah P3B merupakan kebijakan yang tidak asing di dunia perpajakan. Secara global, perjanjian dikenal dengan nama Tax Treaty. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mencegah pengusaha melakukan pembayaran pajak ganda.

Perjanjian yang dijalin oleh dua negara ini mengatur pembagian besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh penduduk salah satu ataupun kedua negara. Dengan begitu permasalahan pengenaan pajak berganda bisa lebih diminimalisir.

tax treaty

Definisi Tax Treaty

Untuk Anda yang berkecimpung di dunia perpajakan pasti sudah tidak asing dengan kebijakan Tax Treaty. Perjanjian ini dinilai sangat menguntungkan bagi pengusaha yang menjalankan bisnis di negara lain dan menetap di negara yang berbeda pula.

Dengan begitu para pelaku usaha tak perlu membayar pajak di dua negara karena sudah ada perjanjian yang mengikat. Meski begitu tidak semua pebisnis paham akan keberadaan Tax Treaty hingga akhirnya mereka terpaksa membayar kewajiban pajak ganda.

Jadi secara ringkas, Tax Treaty diartikan sebagai kebijakan dua negara yang berbentuk perjanjian dimana isinya mengatur tentang pembagian alokasi pajak dari penghasilan yang timbul dari transaksi di dua negara tersebut.

Tentunya kebijakan perpajakan antara satu negara dengan negara lainnya sudah pasti berbeda tergantung pada perjanjian yang disepakati serta nominal transaksi yang terjadi. P3B tak hanya diperuntukkan bagi pengusaha yang memiliki bisnis di luar negeri tetapi juga tenaga kerja dan mahasiswa.

Tujuan Tax Treaty

Penerapan kebijakan pembebasan pajak ini dinilai sangat menguntungkan bagi pebisnis. Disamping terbebas dari pajak berganda, juga ada aturan yang jelas mengenai perjanjian dua negara tersebut. Dengan begitu pengusaha bisa langsung mengetahui besarnya beban pajak yang harus dibayarkan.

Adapun tujuan utama pemerintah menerapkan Tax Treaty diantaranya adalah:

Menciptakan Kedudukan yang Setara dalam Hal Perpajakan

Setiap negara memiliki aturan sendiri mengenai besarnya pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Tentunya jika P3B tidak diterapkan, maka pendapatan pajak yang diterima oleh masing-masing negara tidaklah sama dan tentunya akan ada pihak yang dirugikan.

Sebab itulah Tax Treaty dibuat agar terjadi kesetaraan pemajakan antar dua negara dengan menjunjung prinsip saling menguntungkan. Hadirnya kebijakan ini juga tidak membebani pengusaha karena hanya perlu melakukan pembayaran pajak satu kali untuk kepentingan dua negara.

Mencegah Pemajakan Berganda

Untuk pelaku usaha yang menjalankan bisnis di negara A, namun tinggal di negara B, maka tak perlu membayar pajak di kedua negara tersebut. Tax Treaty Indonesia misalnya, berisi perjanjian mengenai kewajiban membayar pajak sekali saja yaitu di negara domisili.

Dengan begitu pemajakan berganda bisa dicegah dan laba usaha yang didapatkan oleh pebisnis tidak mengalami pengurangan yang besar karena harus menanggung pajak di kedua negara.

Pembayaran pajak online dapat dilakukan dengan lebih praktis di e-Billing Klikpajak. Terintegrasi dengan berbagai fitur perpajakan lainnya.

Adanya P3B ini diharapkan dunia usaha semakin berkembang dan pelaku bisnis mendapatkan kepastian hukum mengenai kewajibannya sebagai wajib pajak. Selain itu juga bisa mendatangkan banyak investor karena penduduk asing hanya perlu membayar pajak di negara mereka berkedudukan.

Mendatangkan Modal Dari Luar Negeri

Perekonomian yang sehat tak hanya didukung oleh modal dari dalam negeri saja. Semakin banyak pengusaha asing yang mau menanamkan modal di dalam negeri, akan semakin meningkat pula kondisi perekonomiannya.

Salah satu hal yang ditakutkan oleh pengusaha asing adalah tingginya beban pajak yang harus dibayarkan. Terlebih mereka juga harus membayar pajak di negara asal. Namun dengan hadirnya Tax Treaty, permasalahan tersebut akan terselesaikan.

Berdasarkan perjanjian yang dibuat antara negara asal dan negara sumber penghasilan, maka pengusaha asing hanya perlu melakukan pembayaran pajak sekali saja. Adapun besarnya beban pajak yang harus dibayarkan bergantung pada kesepakatan antar dua negara tersebut.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tak hanya pengusaha saja yang menjalankan aktivitas di luar negeri untuk kepentingan bisnis. Banyak juga mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya di negara lain. Selain itu tak sedikit pula karyawan yang mengadu nasib di negeri orang.

Jika harus dibebani oleh kewajiban pajak, baik mahasiswa maupun pekerja luar negeri tidak akan fokus pada kegiatan mereka. Jadi pemerintah sepakat melalui kebijakan P3B untuk membebaskan pajak atau hanya membayar kewajiban pajak di salah satu negara.

Dengan begitu mahasiswa, pekerja, maupun pengusaha yang menjalankan kegiatannya di luar negeri akan lebih fokus dengan tujuan utama mereka. Langkah ini akan semakin memudahkan usaha dalam meningkatkan kualitas SDM agar bisa turut andil dalam memajukan perekonomian dalam negeri.

Mencegah Pengelakan Pajak

Salah satu cara untuk mencegah pengelakan pajak oleh warga negara asing adalah dengan melakukan pertukaran informasi. Dua negara yang terikat perjanjian Tax Treaty bisa melakukan pertukaran info mengenai penghasilan yang didapatkan dari negara sumber.

Hasil data tersebut kemudian akan dilakukan perhitungan kembali dan dijadikan laporan pajak akhir tahun. Peran aktif kedua negara sangat diperlukan agar pengusaha yang berusaha mengelak dari kewajiban pajak bisa segera diketahui.

Pengelakan pajak menjadi salah satu masalah rumit karena untuk mengetahui jumlah penghasilan yang didapatkan oleh penduduk asing diperlukan keterbukaan antar keduanya. Dengan begitu tak ada satu negara yang merasa dirugikan karena perhitungan beban pajak sesuai dengan data yang faktual.

Prosedur Penerapan Tax Treaty

Bagaimana perjanjian Tax Treaty bisa dibentuk oleh dua negara. Pada dasarnya P3B merupakan perjanjian internasional yang dijadikan acuan sumber hukum untuk setiap transaksi yang ada. Jadi negara Indonesia misalnya, selalu mengupayakan perjanjian dengan negara lain agar tercipta kebijakan P3B.

Adapun tahapan penerapan perjanjian Tax Treaty diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan pengecekan apakah subjek pajak, objek pajak, negara, dan peraturan P3B yang akan dibahas sesuai dengan ruang lingkup penghindaran pajak bagi subjek pajak tersebut. Tentunya tidak semua subjek pajak bisa dikenai kebijakan P3B, hanya yang memenuhi ketentuan saja.
  2. Menganalisa jenis penghasilan yang dibahas apakah akan dimasukkan kedalam ketentuan P3B atau substantif pasal yang tepat. Penghasilan yang dibebaskan dari pajak harus memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan perjanjian kedua negara.
  3. Menentukan negara yang akan menerima hak perpajakan berdasarkan pada pasal substantif yang dikenakan pada penghasilan tersebut.
  4. Menghilangkan beban pajak berganda jika dalam pasal substantif yang digunakan tersebut menyebutkan bila masing-masing mendapatkan hak perpajakan. Dalam hal ini negara domisili diwajibkan memberikan keringanan pajak melalui metode kredit maupun metode pembebasan.
  5. Apabila masih terdapat perbedaan dan belum mencapai kata sepakat antar kedua negara. Maka tahapan terakhir yang akan diterapkan adalah dengan menyelesaikan masalah perpajakan berganda melalui kesepakatan bersama.

Inti dari penerapan Tax Treaty adalah harus saling menguntungkan baik bagi negara sumber penghasilan maupun negara domisili. Dan wajib pajak pun akan dikenai kebijakan P3B dimana hanya dikenai kewajiban membayar pajak di salah satu negara sesuai dengan kesepakatan yang disetujui.

Model Tax Treaty

modal tax treaty

Dalam setiap transaksi yang melibatkan dua negara, kebijakan penghindaran pajak berganda selalu dijadikan acuan karena memiliki kekuatan hukum yang jelas. Setia negara berhak untuk menyusun perjanjian Tax Treaty sesuai dengan model yang digunakan.

Ada dua model P3B yang digunakan sebagai perjanjian penghindaran pajak berganda. Diantaranya adalah:

Model UN

Tingginya arus modal dari negara yang sudah maju ke negara berkembang menjadi hal yang melatarbelakangi pembentukan model P3B ini. Sekjen PBB sendirilah yang mengesahkan penerbitan model UN yang juga banyak diterapkan oleh beberapa negara saat ini.

Tax Treaty model UN memiliki cakupan tujuan yang lebih luas. Beberapa diantaranya seperti sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial di negara berkembang. Selain itu model P3B ini juga bertujuan untuk meningkatkan investasi sehingga perekonomian negara berkembang lebih maju.

Intinya model UN dibuat agar pemajakan lebih banyak diterapkan di negara berpenghasilan. Tujuannya tentu agar negara domisili lebih banyak mendapatkan investasi modal karena terkena kebijakan pembebasan pajak berganda.

Model OECD

Model OECD dibentuk dengan tujuan untuk memecahkan masalah perekonomian beberapa negara anggota terutama yang berkaitan dengan perpajakan berganda. OECD merupakan singkatan dari Organization for Economic Cooperation and Development yang anggotanya terdiri dari 26 negara.

Perjanjian ini disusun dan dibentuk oleh komite yang merupakan gabungan dari negara anggotanya. Dalam perjanjian ini dirumuskan bahwa tujuan utama Tax Treaty model OECD adalah untuk meningkatkan arus perdagangan antara negara yang menerapkan P3B dengan cara menghapus perpajakan berganda.

Berbeda dengan model UN yang menginginkan pemajakan pada negara berpenghasilan, pada model OECD justru sebaliknya. Hak pemajakan lebih dibebankan kepada negara domisili dengan begitu negara tersebut bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari pembayaran pajak.

Kedua model tersebut banyak digunakan oleh beberapa negara yang akan menerapkan perjanjian P3B. namun ada juga negara yang menciptakan model P3B sendiri. Contoh Tax Treaty Indonesia yang sengaja dibuat dengan menyesuaikan kondisi perdagangan dalam negeri.

Baca Juga: Mengenal Penerimaan Negara Bukan Pajak

Model P3B yang diciptakan oleh Indonesia diberi nama Model Indonesia. Sistem perjanjian pada model ini merupakan penggabungan antara model UN dan Model OECD. Tentunya model yang diterapkan ini dirasa cukup menguntungkan baik bagi pengusaha asing maupun kedua negara yang bekerjasama.

Apakah penerapan salah satu model P3B memiliki kelemahan? Negara yang akan menggunakan salah satu model P3B tentu akan memilih yang lebih menguntungkan bagi negara sendiri. Dan perjanjian P3B tak akan terbentuk jika tidak terjadi kesepakatan antara dua negara yang terlibat.

Syarat Memanfaatkan Tax Treaty

Tata cara penerapan penghindaran pajak berganda sudah diatur dalam PER-10/PJ/tahun 2007. Dalam peraturan tersebut disebutkan bawah pemungutan dan pemotongan pajak harus sesuai dengan ketentuan P3B. adapun syarat memanfaatkan Tax Treaty adalah sebagai berikut:

Penerima Penghasilan Bukan Subjek Pajak Dalam Negeri

Apabila perusahaan maupun perorangan yang menerima penghasilan merupakan subjek pajak dalam negeri, maka akan dikenakan pemotongan PPh sesuai dengan pasal 4 ayat 2, pasal 21, dan pasal 23. Namun sebaliknya jika pihak yang menerima penghasilan adalah subjek pajak luar negeri.

Maka aturan pemotongan pajak yang dikenakan adalah sebesar 20%. Akan tetapi wajib pajak bisa menggunakan ketentuan yang lain yaitu perjanjian penghapusan pajak berganda. Selain berasal dari luar negeri, subjek pajak tersebut juga harus berdomisili di negara yang bermitra dengan P3B.

Jadi disimpulkan bahwa hanya wajib pajak yang berasal dari negara yang terikat perjanjian P3B yang bisa memanfaatkan tarif ini. Untuk wajib pajak dari negara lain yang tidak bermitra Tax Treaty, tidak bisa memanfaatkan kebijakan penghapusan pajak berganda tersebut.

Terdapat Perbedaan Antara Aturan yang Ada pada UU PPh dengan P3B

Mengapa kebijakan P3B dirasa sangat menguntungkan bagi pengusaha yang termasuk dalam subjek pajak luar negeri? Ini karena tarif yang dikenakan biasanya lebih rendah dari beban pajak PPh. Itulah mengapa selalu ada perbedaan ketentuan antara UU PPh dengan P3B.

Bila hal tersebut terjadi, maka tarif pajak yang dikenakan adalah sesuai dengan perjanjian P3B. Jika ingin memanfaatkan tarif ini, maka subjek pajak luar negeri harus menunjukkan surat keterangan domisili.

Lantas bagaimana jika tarif P3B yang dibebankan lebih tinggi dari PPh. Aturan yang digunakan tetap menyesuaikan perjanjian Tax Treaty. Ini karena kebijakan tersebut dibuat tak hanya menguntungkan satu negara. Jadi negara sumber penghasilan dan negara domisili harus sama-sama mendapat keuntungan.

Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) Menyertakan Surat Keterangan Domisili yang Sudah Memenuhi Persyaratan Administratif

Tarif P3B hanya bisa dimanfaatkan apabila wajib pajak luar negeri menyertakan surat keterangan domisili atau SKD. Surat tersebut harus sudah memenuhi beberapa persyaratan seperti memakai form DGT.

Jenis form ini merupakan lampiran yang diisi oleh WPLN ketika sudah menyelesaikan DTC (Double Taxation Convention) dengan negara domisili. Pengisian formulir tersebut harus dilakukan dengan benar dan lengkap.

Selain itu harus dibubuhi dengan tanda tangan dan disertifikasi oleh pihak yang berwenang yaitu kantor pajak resmi di negara penerima penghasilan. Setelah itu SKD yang sudah dinyatakan memenuhi syarat diberikan kepada negara domisili.

Form DGT memiliki periode tertentu. Jadi pengisian harus disesuaikan dengan waktu pengurusan SKD agar WPLN bisa memanfaatkan tarif rendah Tax Treaty dan kebijakan penghapusan pajak berganda.

Tidak Terdapat Penyalahgunaan P3B

Agar perjanjian P3B tidak disalahgunakan oleh wajib pajak luar negeri, ada beberapa batasan yang harus dipatuhi. Diantaranya adalah:

  • Mempunyai bentuk hukum yang sama dengan substansi ekonomi entitas pelaksanaan transaksi
  • Kegiatan bisnis dikelola oleh manajemen sendiri yang memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan transaksi
  • Merupakan substansi ekonomi dalam pendirian entitas pelaksanaan transaksi
  • Memiliki aset tetap dan tidak tetap dalam jumlah yang cukup untuk menjalankan usaha dengan negara mitra P3B. Aset tersebut bukanlah aset yang mendatangkan penghasilan dari negara domisili
  • Mempunyai pegawai dalam jumlah yang cukup serta memadai. Pegawai tersebut harus memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang usaha yang ditekuni perusahaan
  • Merupakan bisnis dengan kegiatan atau usaha aktif selain mendapatkan penghasilan berupa dividen, royalti, ataupun bunga yang berasal dari negara domisili

Penerima Penghasilan Merupakan Pemilik Manfaat

Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar bisa memanfaatkan Tax Treaty yaitu penerima penghasilan harus merupakan pihak yang mendapatkan manfaat. Dalam hal ini penerima penghasilan bisa pihak perorangan maupun badan seperti perusahaan maupun lembaga.

Pihak perorangan bisa dikatakan sebagai pemilik manfaat jika tidak bertindak sebagai agen maupun nominee. Sementara untuk WPLN yang berbentuk badan, selain tidak berstatus sebagai agen juga harus memenuhi persyaratan berikut ini agar dianggap sebagai pemilik manfaat. Diantaranya adalah:

  • Memiliki Kendali Memanfaatkan Aset

Pemilik manfaat yang berbentuk badan misalnya saja seperti perusahaan harus memiliki kendali penuh dalam menggunakan aset, dana, modal, ataupun hal lainnya yang bisa mendatangkan penghasilan dari negara mitra P3B.

  • Tidak Memiliki Kewajiban Meneruskan Aset Ke Pihak Lain

WPLN dalam bentuk badan harus memiliki kekuatan penuh untuk menggunakan seluruh aset, dana, dan hak lain yang dimiliki perusahaan. Selain itu badan tersebut juga tidak memiliki kewajiban baik tertulis maupun tidak untuk meneruskan seluruh ataupun sebagian penghasilan kepada pihak lain.

Jadi aset ataupun modal yang digunakan sepenuhnya adalah hal perusahaan dan pihak lain tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan aset perusahaan tersebut.

  • Penghasilan untuk Memenuhi Kewajiban kepada Pihak Lain Tak Lebih dari 50%

Badan yang terikat dengan perjanjian misalnya saja piutang, besarnya tak boleh melebihi dari setengah penghasilan yang didapatkan. Jadi sebagian besar penghasilan harus dipakai untuk biaya operasional badan itu sendiri.

Jika sebagian besar penghasilan habis digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain, maka WPLN yang berbentuk badan tersebut tidak bisa memanfaatkan tarif Tax Treaty.

Adapun sumber penghasilan dari WPLN badan bisa berasal dari mana saja dan harus sama dengan laporan keuangan WPLN yang bersifat non-konsolidasi.

Pelaporan pajak online dapat dilakukan dengan lebih mudah menggunakan fitur e-Filing Klikpajak. Terintegrasi dengan layanan perpajakan online lainnya.

Tax Treaty merupakan perjanjian pembagian hak perpajakan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadi pengadaan pajak berganda. Tujuan dari kebijakan yang juga disebut P3B ini antara lain untuk menarik investasi, meningkatkan kualitas SDM, serta melindungi pengusaha dari beban pajak berlebihan.

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED18 May 2022
Pradana Vincentiar
Pradana Vincentiar

SHARE THIS ARTICLE: