Lapor Pajak Badan WP Badan PT dan Cara Pilih Tarif PPh yang Tepat

Cara Pilih Tarif Pajak Perusahaan yang Tepat dan Persiapan Lapor SPT Pajak WP Badan PT

Apakah perusahaan yang Sobat Klikpajak kelola berbentuk PT yang didirikan dan terdaftar sebagai NPWP Badan dengan memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% sejak 2018? Ingat, tahun ini adalah masa transisi, sehingga Sobat Klikpajak harus mengetahui persiapan lapor pajak WP Badan PT 2021 dengan benar. Klikpajak by Mekari juga akan menunjukkan cara pilih tarif PPh yang tepat untuk perusahaan.

Seperti apa persiapan lapor pajak Wajib Pajak Badan (WP Badan) Perseroan Terbatas (PT) untuk Tahun Pajak 2021 ini?

Klikpajak by Mekari telah menghadirkan Founder IBS Consulting, Ida Bagus Suadmaya, SE BKP., dalam kesempatan Webinar Bincang Pajak bertajuk “Persiapan Lapor Pajak WP Badan PT 2021”.

Secara gamblang, Ida Bagus menjabarkan hal-hal apa saja yang harus dipahami oleh UMKM atau pengurus maupun pengelola perusahaan yang berstatus WP Badan terkait perpajakan sebagai bagian dari perencanaan pajak perusahaan.

Penasaran apa saja poin penting yang harus diketahui dan dipahami Sobat Klikpajak dalam mengelola perpajakan perusahaan?

Sebelum itu, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya mengelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang praktis?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan keuangan perusahaan yang mudah dan cepat hanya di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id. 

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id ini

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi guna mendukung kinerja perusahaan dan perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”

Sebelum membahas terkait persiapan lapor pajak WP Badan PT 2021 dan cara lapor pajak badan, Klikpajak by Mekari akan mengulas pentingnya menentukan pilihan jenis status WP Badan pada saat mendirikan usaha dan mendaftar NPWP.

Kenapa ini penting? Simak penjelasannya di bawah ini.

Ketahui Jenis Tarif PPh Badan atau UMKM Sebelum Lapor Pajak Badan

Perlu diingat, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan terbagi menjadi 2 yang didasarkan pada penggunaan metode pengelolaan keuangan, yakni:

  • Metode Pencatatan
  • Metode Pembukuan

Apa yang membedakan dari kedua metode tersebut terhadap penggunaan tarif PPh Badan atau UMKM?

Beda Pembukuan dan Pencatatan yang Harus Dipahami WP Badan

Sebagai WP Badan, sebelum menentukan jenis tarif PPh Badan yang akan dipilih, terlebih dahulu pahami apa itu perbedaan Pencatatan dan Pembukuan.

Sebab sebagai WP Badan tidak akan lepas dari yang namanya laporan keuangan sebagai dasar untuk penghitungan pajak penghasilannya.

Ida Bagus mengakui tak sedikit WP yang mengaku ribet melakukan pembukuan dari usahanya sehingga memilih menggunakan metode Pencatatan yang sejatinya tidak cocok untuk jenis usahanya.

Padahal, menurutnya urusan pembukuan untuk sekarang ini bukanlah hal yang rumit.

Sebab seiring berkembangnya teknologi, urusan laporan keuangan atau pembukuan tidak perlu lagi dilakukan secara manual.

“Sekarang sudah banyak berkembang software pembukuan seperti Jurnal.id,” kata Ida Bagus.

Lalu, apa sih perbedaan Pembukuan dan Pencatatan?

Temukan cara kelola e-Faktur yang mudah dan cepat dengan menarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba sekarang!

1. Pembukuan

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007, Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi:

  • Harta
  • Kewajiban
  • Modal
  • Penghasilan
  • Biaya
  • Jumlah harga perolehan
  • Dan penyerahan barang atau jasa,

Yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa:

  • Neraca
  • Dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Jika WP Badan memilih untuk melakukan pembukuan, artinya mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dengan memilih melakukan pembukuan, maka WP Badan akan dikenakan tarif PPh Badan normal Pasal 17.

Tarif PPh Badan normal sesuai Pasal 17 adalah 25% dan yang diturunkan menjadi 22% pada 2020-2021 dan 20% mulai 2022.

Sesuai Pasal huruf E (Pasal 23E) ada potong PPh Badan sebesar 50%, maka tarif PPh Badan Pasal 17 menjadi 11% untuk 2020-2021 dan 10% pada 2022.

“Kalau WP rugi, perusahaan tidak perlu bayar pajak jika perusahaan melakukan pembukuan (memilih tarif PPh Badan Pasal 17),” ucapnya.

2. Pencatatan

Masih berdasarkan UU KUP, Pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang, termasuk di dalamnya penghasilan bukan objek pajak atau dikenai pajak.

Apabila perusahaan memilih menggunakan metode pencatatan, artinya mendaftarkan diri sebagai WP Badan UMKM yang belum PKP.

Dengan demikian, WP Badan akan dikenakan tarif PPh Final 0,5% dalam kurun waktu tertentu sesuai aturan dalam PP 23 Tahun 2018, ketika masa berlakunya sudah habis, akan otomatis dikenakan tarif PPh Badan normal sesuai Pasal 17.

“Kalau menggunakan pencatatan, untung atau rugi, perusahaan itu harus bayar pajak. Kadang kita terlena menggunakan tarif 0,5 persen, padahal itu malah berat juga jadinya,” jelasnya.

Berikut adalah perbedaan penggunaan metode pencatatan dan pembukuan untuk tarif pajaknya:

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

a. Metode Pencatatan untuk PPh Badan UMKM Tarif PPh Final 0,5%

WP Badan UMKM yang menggunakan tarif PPh Final 0,5% dari omzet bruto hanya perlu menggunakan metode pencatatan dalam laporan keuangannya.

Tarif PPh Final 0,5% ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, menggantikan PP No. 46 Tahun 2013 yang kala itu tarifnya ditetapkan sebesar 1% dari peredaran bruto.

WP Badan UMKM yang dapat menggunakan PPh Final PP 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% ini adalah WP yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar setahun.

UMKM yang memiliki omzet bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun dikenakan tarif PPh Final 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan, yang harus dibayarkan setiap bulan juga.

Perlu diingat, penggunaan tarif PPh Final 0,5% ini tidak berlaku selama alias ada batas waktunya.

Sesuai Pasal 5 ayat (1) PP 23 Tahun 2018, jangka waktu tertentu pengenaan PPh bersifat Final dengan tarif 0,5% ini paling lama:

  • 7 tahun bagi WP Orang Pribadi
  • 4 tahun bagi WP Badan berbentuk Koperasi, CV (commanditaire vennootschap/perseroan komanditer), atau Firma
  • 3 tahun bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% bagi WP tersebut terhitung sejak:

  • Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP tersebut
  • Tahun Pajak berlakunya PP tersebut, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini

Setelah melewati masa penggunaan PPh Final 0,5% ini maka WP Badan otomatis dikenakan tarif umum atau tarif normal sesuai UU PPh Pasal 17.

Ketahui dan pahami juga PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

Contoh 1,

WP Badan UMKM mendirikan PT AAA pada 2018, masa PP 23/2018 berlaku tarif PPh Final 0,5%.

Karena perusahaan AAA ini berbentuk PT, maka hanya dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% selama 3 tahun saja hingga 2020.

Masuk Tahun Pajak 2021, PT AAA harus menggunakan tarif PPh Badan normal sesuai Pasal 17.

Contoh 2,

WP Badan UMKM berstatus PKP mendirikan PT BBB pada 2021 dan mengajukan penggunaan PPh Final 0,5%.

Maka PT BBB ini hanya dapat menggunakan tarif PPh Final sesuai PP 23 Tahun 2028 selama 3 tahun hingga 2023.

Masuk Tahun Pajak 2024, PT BBB harus sudah menggunakan tarif PPh Badan normal sesuai PPh Pasal 17.

Contoh 3,

PT CCC sudah mendirikan perusahaannya sejak 2015 yang kala itu statusnya sudah menjadi PKP dan menggunakan tarif PPh Badan normal sesuai PPh Pasal 17.

Namun selama setahun terakhir, omzet bruto usaha di bawah Rp4,8 miliar setahun.

Sehingga pada Desember 2021 mengajukan menggunakan tarif PPh Final 0,5% untuk Tahun Pajak 2022.

Maka PT CCC akan dikenakan tarif PPh 0,5% selama 3 tahun mulai 2022 hingga 2024.

Masuk Tahun Pajak 2025, PT CCC sudah harus kembali menggunakan tarif PPh Badan normal sesuai Pasal 17.

Tahukah, lapor pajak badan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. Begini cara Lapor SPT Tahunan Badan serta Persiapan Dokumennya

Contoh 4,

CV ADDA didirikan pada 2018 dan mengajukan penggunaan tarif PPh Final 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018.

Karena penggunaan tarif PPh Final 0,5% bagi CV berlaku 4 tahun, maka CV ADDA dapat menggunakan tarif PPh 0,5% ini hingga 2021.

Masuk Tahun Pajak 2022, CV ADDA sudah harus menggunakan tarif PPh normal sesuai Pasal 17.

Contoh 5,

CV ABBA sudah didirikan sejak 2012 dan memilih mengajukan sebagai WP Badan UMKM berstatus PKP.

Namun beberapa tahun terakhir pendapatan brutonya mengalami penurunan di bawah Rp4,8 miliar setahun.

Kemudian pada Desember 2029 CV ABBA mengajukan penggunakan PPh Final sesuai PP 23 Tahun 2018, untuk Tahun Pajak 2020.

Maka CV ABBA dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% dari omzet bruto ini hingga 2023.

Masuk Tahun Pajak 2024, CV ABBA sudah harus kembali menggunakan tarif PPh Badan normal sesuai Pasal 17.

Lapor Pajak Badan WP Badan PT dan Cara Pilih Tarif PPh yang TepatIlustrasi lapor pajak badan sesuai tarif pajak yang dipilihnya

b. Metode Pembukuan untuk PPh Badan atau UMKM dengan Tarif PPh Pasal 17

Metode pembukuan ini diberlakukan bagi UMKM atau WP Badan berstatus PKP dan dikenakan tarif PPh normal sesuai Pasal 17 UU PPh.

Tarif PPh normal atau PPh Badan adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku sejak 2010 sesuai Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008.

Penurunan Tarif PPh Badan Bertahap

Perlu dipahami, pemerintah telah menurunkan tarif PPh Badan.

Ingat, penurunan tarif PPh Badan ini berlaku untuk PT, ya!

Bagaimana dengan CV dan lainnya?

Tetap menggunakan tarif PPh Badan 25%.

Penurunan tarif PPh Badan ini ditetapkan melalui PP No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi WP Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas.

Beleid ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020, tentang:

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU.

Buat Kode Billing langsung bayar pajaknya melalui virtual account bank dalam satu platform hanya di e-Billing Klikpajak by Mekari. Coba sekarang, Gratis!

Melalui beleid terbaru ini, tarif PPh Badan untuk PT diturunkan secara bertahap dari sebelumnya 25% menjadi:

  • 22% berlaku 2020 dan 2021
  • 20% mulai berlaku 2022

Lebih rendah 3% untuk Perseroan Terbuka (Tbk), menjadi:

  • 19% berlaku 2020 dan 2021
  • 17% mulai berlaku pada 2023

Namun penurunan tarif PPh Badan lebih rendah 3% bagi Tbk ini syaratnya:

  • Saham dikuasai setidaknya 300 pihak
  • Setiap pihak di dalam Perseroan Terbuka hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh
  • Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak
  • Membuat laporan kepada DJP

Fasilitas Potongan Pajak 50% bagi WP Badan PKP

Kendati WP Badan UMKM ini sudah berstatus PKP dan harus menggunakan tarif PPh Badan normal sesuai Pasal 17, namun tetap dapat menggunakan fasilitas potongan pajak 50% selama jumlah omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun.

Fasilitas potongan pajak 50% dari tarif PPh Badan normal ini diatur dalam Pasal 31 huruf E.

Contoh,

PT AAA sudah berstatus PKP namun memiliki omzet Rp4,7 miliar setahun dan menggunakan tarif PPh Badan normal sesuai pasal 17.

Maka PT AAA dikenakan tarif PPh Badan normal yang dikurangi 50% sesuai Pasal 31E.

Jadi, tarif PPh Badan PT AAA di tahun 2021 ini adalah 22% – 50% = 11% saja.

Lapor Pajak Badan WP Badan PT dan Cara Pilih Tarif PPh yang TepatIda Bagus Suadmaya dalam webinar Bincang Pajak bareng Klikpajak tentang lapor pajak badan WP Badan PT

Pentingnya Pilih Status WP Badan yang Tepat

Apa yang menjadi pilihan awal terkadang jadi penentu hasil ke depannya. Ini juga berlaku dalam hal perpajakan.

Untuk itulah Ida Bagus menekankan pentingnya memilih status WP Badan yang tepat pada saat mendirikan usaha.

Sebab pada saat mendaftarkan usaha untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan, akan dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu:

  • Pilih NPWP Badan UMKM dengan tarif PPh Final 0,5%, atau
  • Memilih NPWP Badan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan tarif PPh Badan umum atau normal

Sebab pilihan di awal sebagai WP Badan dengan status PKP atau bukan dapat memengaruhi operasional usaha.

“Jadi bagi yang buka usaha, apakah itu PT atau CV, pahami bahwa kita sekarang bisa memilih (status WP Badan). Tidak otomatis WP baru itu kalau UMKM langsung pakai tarif 0,5%. Tapi WP baru pun bisa memilih tarif Pasal 17,” kata Ida Bagus.

Menurut dia, kesalahan memilih penggunaan tarif PPh Badan antara pembukuan atau pencatatan dapat berdampak sangat signifikan pada bisnis.

Cara mudah & cepat buat Bukti Potong dan lapor SPT PPh 23/26 dengan menarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Bupot Klikpajak by Mekari. Coba sekarang!

a. Pilih Tarif PPh Final 0,5% atau Tarif PPh Badan Normal?

Sebagai WP Badan UMKM, pada saat memilih jenis tarif PPh ketika mendaftar NPWP Badan harus diperhatikan dengan baik, apakah pilihan tersebut sudah tepat atau tidak?

Begitu juga jika sudah menjalankan usaha cukup lama dan seiring berjalannya waktu, arus kas usaha tidak cocok dengan jenis tarif PPh yang selama ini digunakan.

Jangan sampai jenis PPh Badan yang dipilih nantinya justru tidak mendukung rencana pengembangan bisnis.

Sebab jika salah dalam menentukan pilihan jenis tarif PPh Badan yang diambil, dapat berdampak pada beban usaha yang besar.

Jika dibandingkan, tarif PPh Final 0,5% memang terkesan kecil ketimbang tarif PPh Badan normal Pasal 17 yang sebesar 25%.

Tapi ingat, ternyata dengan tarif PPh Final 0,5% tidak selalu menguntungkan bagi WP Badan atau bahkan justru malah merugikan ketimbang tarif PPh Badan normal.

“Tarif 0,5 persen kelihatannya kecil, ternyata sangat merugikan WP yang profit margin-nya kecil,” ungkap Ida Bagus.

Sebaliknya, kendati tarif PPh Badan normal Pasal 17 terlihat besar, namun justru bisa saja lebih menguntungkan WP Badan.

‘Kok, bisa?

Untuk lebih jelasnya gambaran penggunaan tarif PPh Final dan tarif PPh Badan normal yang tepat sesuai dengan kebutuhan, simak penjelasan dalam contoh perhitungan penggunaan dari kedua jenis tarif tersebut.

b. Cara Pilih Tarif PPh Badan yang Tepat Sesuai Jenis Usaha

Jadi, lebih hemat tarif PPh Badan yang menggunakan metode pembukuan atau pencatatan?

Ida Bagus memberikan gambaran penggunaan tarif PPh Final dan tarif PPh Badan normal yang tepat sesuai dengan jenis usaha melalui beberapa contoh berikut ini:

Contoh 1,

Usaha Rokok

PT A jual rokok dengan harga Rp1.000.000 dan untung Rp10.000 per ball (margin 1%).

Tahun 2019 omzet mencapai Rp4.000.000.000 dengan biaya operasional 0,75%.

Berikut perhitungan PPh yang harus dibayar PT A dengan dua gambaran jika menggunakan tarif PPh Final 0,5% dan tarif PPh Badan normal Pasal 17.

Keterangan Pencatatan Pembukuan
Penjualan Rp4.000.000.000 Rp4.000.000.000
HPP Rp3.960.000.000 Rp3.960.000.000
Laba Kotor Rp40.000.000 Rp40.000.000
% 1 1
     
Biaya Operasi Rp30.000.000 Rp30.000.000
Laba Bersih Rp10.000.000 Rp10.000.000
     
Pajak Rp20.000.000 Rp1.100.000
Laba Setelah Pajak -Rp10.000.000 Rp8.900.000
% -0,25 0,22
     

 

“Bisa dilihat perbandingannya, bahwa tarif 0,5 persen ini berat buat yang jualan rokok. Karena beban pajaknya itu lebih besar daripada jika kita melakukan pembukuan (gunakan tarif PPh Badan normal Pasal 1),” jelasnya.

Contoh 2,

Usaha Jual Handphone

Tuan A (K/1) jual HP dengan harga Rp3.000.000 dan untung Rp50.000 (margin 2%).

Tahun 2019 omzet Rp4.000.000.000 dengan biaya operasional 0,5%.

Maka PPh yang dibayarkan adalah:

Keterangan Pencatatan Pembukuan
Penjualan Rp4.000.000.000 Rp4.000.000.000
HPP Rp3.920.000.000 Rp3.920.000.000
Laba Kotor Rp80.000.000 Rp80.000.000
% 2 2
Biaya Operasi Rp20.000.000 Rp20.000.000
Laba Bersih Rp60.000.000 Rp60.000.000
PTKP    
DPP   Rp1.500.000
Pajak Rp20.000.000 Rp75.000
Laba Setelah Pajak Rp40.000.000 Rp59.925.000
% 1,00 1,5
     

 

“Itu contoh WP Perorangan ya, dan kalaupun WP Badan pun dengan laba bersih Rp60 juta, ini tarif pembukuan tetap lebih murah, karena Rp60 juta dikali 11% itu ada di Rp6 jutaan. Kalau di pencatatan itu kena Rp20 juta dari Rp4 miliar. Jadi tetap pembukuan itu jauh lebih menguntungkan kalau kita punya margin 2%,” jelas Ida Bagus.

Contoh 3,

Usaha Jual Aksesoris Handphone

CV A jual aksesoris HP dengan harga Rp100.000 untung Rp40.000 (margin 40%).

Tahun 2019 omzet CV A Rp2.500.000.000 dengan biaya operasional 5%.

Maka pajak penghasilan yang harus dibayar adalah:

Keterangan Pencatatan Pembukuan
Penjualan Rp2.500.000.000 Rp2.500.000.000
HPP Rp1.750.000.000 Rp1.750.000.000
Laba Kotor Rp750.000.000 Rp750.000.000
% 30 30
     
Biaya Operasi Rp125.000.000 Rp125.000.000
Laba Bersih Rp625.000.000 Rp625.000.000
     
Pajak Rp12.500.000 Rp68.750.000
Laba Setelah Pajak Rp612.500.000 Rp556.250.000
% 24,50 22,25
     

 

“Dari hitungan itu laba bersihnya kalau dengan pencatatan 24,5 persen, tapi kalau dengan pembukuan laba bersihnya hanya 22,25 persen. Jadi dengan margin besar, menggunakan pencatatan itu masih menguntungkan daripada pembukuan,” tutur Ida Bagus.

Contoh 4,

Usaha Toko Grosir Beras

CV A agen beras dengan harga Rp250.000 dan untung Rp5000 (margin 2%).

Tahun 2019 CV A memperoleh omzet Rp4.000.000.000 dengan biaya operasional 1%.

Maka pajak penghasilan yang dibayarkan adalah:

Keterangan Pencatatan Pembukuan
Penjualan Rp4.000.000.000 Rp4.000.000.000
HPP Rp3.920.000.000 Rp3.920.000.000
Laba Kotor Rp80.000.000 Rp80.000.000
% 2 2
     
Biaya Operasi Rp40.000.000 Rp40.000.000
Laba Bersih Rp40.000.000 Rp40.000.000
     
Pajak Rp20.000.000 Rp4.400.000
Laba Setelah Pajak Rp20.000.000 Rp35.600.000
% 0,50 0,89
     

 

“Jualan beras ternyata margin-nya kecil. Kalau simulai apakah kita pilih pencatatan atau pembukuan? Kalau kita pilih pencatatan, pajaknya itu dengan omzet Rp4 miliar, pajaknya Rp20 juta,” jelasnya.

Sedangkan jika memilih pembukuan, lanjut Ida Bagus, dengan margin tipis yang 2 persen, ini pajaknya hanya Rp4,4 juta. Jadi perbedaannya cukup besar, yakni Rp15,6 juta yang bisa dihemat pajaknya dengan memilih skema dari pembukuan.

Masih bingung pilih tarif dari metode pembukuan atau pencatatan?

“Jadi untuk tax planning, harus mengetahui estimasi profit margin terlebih dahulu. Kalau tidak mengetahui profit margin atau laba kotor, akan kesulitan memilih mana sebaiknya tarif PPh yang akan digunakan,” kata dia.

Dari beberapa contoh di atas dapat dikatakan bahwa sebelum mendaftarkan NPWP perusahaan, harus teliti dulu dari margin usaha cocoknya menggunakan tarif umum PPh Badan Pasal 17 atau PP 23 Tahun 2018 (PPh Final 0,5%).

“Dari empat simulasi tadi, dapat kita simpulkan bahwa bisnis dengan margin rendah seperti rokok, sembako, pulsa dan lain-lain, yang margin-nya di bawah 5%, lebih hemat (pajak) jika menggunakan tarif Pasal 17 atau pembukuan,” papar Ida Bagus.

Lapor Pajak Badan WP Badan PT dan Cara Pilih Tarif PPh yang TepatIlustrasi WP Badan yang melihat laporan keuangan untuk menentukan pilihan tarif PPh Badan

Kapan Waktu yang Tepat Beralih Gunakan Tarif PPh Badan?

Sebagai WP Badan yang masih diberikan keleluasaan memilih tarif PPh yang dapat digunakan, yakni WP Badan PKP maupun Non-PKP, sebaiknya pahami penggunaan kedua tarif PPh ini.

Ida Bagus menekankan, kendati awalnya pada tahun pertama usaha didirikan mendaftarkan oleh Notaris atau salah mendaftar sebagai WP Badan yang menggunakan metode pencatatan dengan tarif PPh Final 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018, masih bisa diubah di tahun berikutnya.

“Tahun kedua, segeralah beralih mengajukan di KSWP untuk dikukuhkan sebagai WP yang melakukan pembukuan. Sehingga pajaknya lebih murah kalau memang kita merasa margin yang didapatkan rendah,” kata dia.

a. Bagaimana Cara Beralih dari Tarif PPh Badan Sebelumnya?

Tenang, DJP tetap memberikan privilege bagi Sobat Klikpajak untuk mengganti pilihan jenis tarif PPh yang sebelumnya digunakan.

“Jadi meskipun kita WP lama, itu juga bisa memilih untuk beralih ke tarif pajak, misalnya dari tarif pajak UMKM ke tarif pajak Pembukuan (PPh Badan normal pasal 17),” ucap Ida Bagus.

Caranya?

Cara beralih menggunakan jenis tarif PPh Badan sangat mudah, yakni dengan mengakses aplikasi informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) DJP.

Berikut cara beralih jenis tarif PPh Badan dari sebelumnya 0,5% ke tarif PPh Badan normal Pasal 17, atau sebaliknya:

  • Buka laman resmi DJP dan login di www.djponline.pajak.go.id
  • Pilih menu “KSWP”
  • Isikan form yang tertera sesuai petunjuk untuk pindah dari sebagai WP Pencatatan yang menggunakan tarif PPh Final 0,5% ke tarif Pembukuan Pasal 17 atau sebaliknya.

“Lakukan peralihan pemilihan tarif PPh Badan ini pada bulan Desember. Jadi, Desember ini harus mengajukan pemilihan di KSWP,” ujarnya.

Pajak Penghasilan Final: Objek, Tarif dan Perhitungan PPh Final

b. Bagaimana Persiapan Lapor Pajak Badan WP Badan PT 2021?

Seperti diketahui WP Badan PT yang menggunakan tarif PPh Final 0,5% mulai 2018, sudah harus berakhir di 2020.

Memasuki tahun 2021, WP Badan PT yang sudah menggunakan tarif 0,5% selama 3 tahun sejak mendaftarkan pada 2018, harus kembali menggunakan tarif PPh normal Pasal 17.

Jadi, bagi WP Badan PT yang sudah menggunakan tarif PPh Final sejak 2018 lalu, maka pada 2021 ini merupakan masa transisi aturan yang harus dipersiapkan untuk pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2021 karena sudah tidak boleh menggunakan tarif PPh 0,5%.

Transisi aturan bagi WP Badan UMKM di sini adalah sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 Tahun 2018 Pasal 9, perhitungan angsuran pajak dengan 2 skema, yaitu:

  1.   Menggunakan angsuran PPh Pasal 25

Penggunaan angsuran Pasal 15 ini sesuai tarif pajak Pasal 17 yakni dengan mendapatkan pengurangan 50% sesuai Pasal 31 E menjadi 11% untuk tahun 2020-2021.

  1.   Menggunakan skema WP Baru

Sesuai PMK 216 Tahun 2018 untuk WP Badan UMKM yang memilih skema WP Baru, maka angsuran pajak Pasal 15 menjadi Nihil atau angsuran nihil.

“Nah, untuk pelaporan SPT untuk UMKM itu sudah diatur standarnya harus ada laba rugi, kemudian neraca, dan catatan laporan keuangan,” jelas Ida Bagus.

Cara Lapor SPT Tahunan UMKM Online di e-Filing dan Dokumen yang Disiapkan

Bagaimana persiapan lapor pajak badan UMKM?

Berikut adalah ketentuan cara mengisi SPT Tahunan UMKM:

Lampiran I

  • Wajib mengisi Lampiran I meskipun Final dan Penghasilan Kena Pajak nol
  • Harus melakukan rekonsiliasi fiskal
  • Semua pendapatan direkonsiliasi di kolom IV
  • Seluruh biaya harus direkonsiliasi di penghasilan koreksi fiskal positif

Lampiran II

Lampiran II ini untuk mencerminkan potensi khususnya potong/pungut yang diisi oleh AR.

  • Harus melihat equalisasi (apakah objek pajak sudah dilaporkan)
  • Harga pokok harus sama dengan neraca
  • Biaya di luar usaha juga harus sama dengan neraca

“Mengisi lampiran II Formulir 1771 ini harus hati-hati, apakah pengelompokan biaya-biaya tersebut sudah dilakukan pemotongan/pemungutan pajak atau belum. Jadi ini bukan sekadar mengisi kolom ya, tapi juga meneliti apakah objek-objek pajak tersebut sudah dibayar,” kata Ida Bagus.

Untuk lebih jelasnya tata cara lapor SPT Pajak WP Badan ini, selengkapnya lihat pemaparan Ida Bagus Suadmaya pada video berikut ini:

Cara Lapor Pajak Badan WP Badan PT di e-Filing Klikpajak

Lapor SPT pajak penghasilan melalui e-Filing Klikpajak sangat cepat karena Sobat Klikpajak akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

Cara Bayar Pajak WP Badan PT

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Lapor Pajak Badan WP Badan PT dan Cara Pilih Tarif PPh yang TepatIlustrasi lapor pajak badan di e-Filing Klikpajak

 

Kelola Pajak jadi Lebih Mudah & Cepat dengan Klikpajak by Mekari

Jika bisa praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang dapat menyita banyak waktu dan tenaga untuk urusan perpajakan?

Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan ini melalui Klikpajak.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat mengurus berbagai kewajiban perpajakan dengan mudah dan cepat karena dapat dilakukan dalam satu platfrom, sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

A. Buat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Mudah & Cepat

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Lapor Pajak Badan WP Badan PT dan Cara Pilih Tarif PPh yang Tepat

B. Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Sobat Klikpajak dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Lapor Pajak Badan WP Badan PT dan Cara Pilih Tarif PPh yang Tepat

C. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Masa Berlaku Sertifikat Elektronik e Faktur dan Cara Mengecek Masa Berlaku Sertifikat Elektronik eFaktur

Kemanan Data Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sistem keamanan yang berlapis dan menjaga data Sobat Klikpajak dengan aman adalah menjadi komitmen utama.

Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan maupun kehilangan komputer atau laptop.

data protectionKeamanan data adalah yang utama

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Itulah tadi penjelasan tetang cara lapor pajak badan penjelasan umum seputar tarif PPh Badan.

Sudah tahu cara pilih tarif PPh Badan dan cara lapor pajak badan, ya?

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED22 Apr 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: