PPh Pasal 15: Ketentuan Hitung, Bayar dan Lapor Pajaknya - Klikpajak

PPh Pasal 15: Ketentuan Hitung, Bayar dan Lapor Pajaknya

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 menurut UU No 36 Tahun 2008, adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada beberapa wajib pajak yang bergerak dalam beberapa industri tertentu. Wajib pajak yang bergerak di bidang tersebut mengalami kesulitan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, sehingga tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam PPh Pasal 15 ini.

Kegiatan Usaha PPh Pasal 15

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sampai saat ini kegiatan usaha yang dikenakan jenis pajak penghasilan ini adalah:

  1. Charter Penerbangan Dalam Negeri
  2. Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
  3. Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri
  4. Perusahaan Asuransi Asing
  5. Wajib pajak yang berkegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak
  6. Wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia

Objek Pajak

Objek pajak PPh 15 adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima oleh badan/perusahaan Anda berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Penghitungan PPh Pasal 15

Ketahui Tentang Pajak Progresif Mobil Dan Tips Agar Tidak Terkena Pajaknya

Besarnya pajak penghasilan yang harus disetor dan dipotong sendiri oleh badan atau perusahaan Anda adalah dengan mengalikan tarif efektif dan Peredaran Bruto yang diterima berdasarkan perjanjian charter.

Pemotongan PPh Pasal 15 atas penghasilan berdasarkan perjanjian charter dilakukan pada saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti.

Tarif dan Dasar Pengenaan PPh 15

  • Perusahaan Pelayaran
    Laba bersih = 60% x Omzet Bruto
    Pajak Penghasilan = 1,8% x Omzet Bruto
  • Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
    Laba Bersih = 4% x Omzet Bruto
    Pajak Penghasilan = 1,2% x Omzet Bruto
  • Pelayaran Asing dan/atau Perusahaan Maskapai Penerbangan, namun tidak melakukan P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda)
    Laba Bersih = 1% x Nilai Ekspor Bruto
    Penyelesaian Pajak Penghasilan = 0,44% x Nilai ekspor Bruto
  • Pihak yang Melakukan Kemitraan dalam Perjanjian BOT
    Pajak Penghasilan = 5% x bruto nilai tertinggi nilai pasar dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Contoh Penghitungan PPh 15

Penghitungan PPh Pasal 15 atas penghasilan sewa kapal milik perusahaan dalam negeri:

PT Maju Jaya membayar atas sewa kapal kepada PT Karya Bersama sebesar Rp 50 juta

Penghasilan sewa kapal = Rp 50 juta

Tarif PPh pasal 15 = 1,2%

PPh yang harus dipotong sama dengan Rp 50 juta × 1,2% = Rp600.000

Pembayaran Pajak

Pembayaran PPh Pasal 15 secara mandiri oleh badan atau perusahaan Penerbangan Dalam Negeri (pencharter) melalui pemotongan. Penyetoran atas PPh 15 dilakukan oleh pencharter paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Tidak lupa, sebagai wajib pajak badan, Anda harus memberikan Bukti Pemotongan kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Perlu diketahui bahwa dalam laporan SPT Masa, bukti potong wajib disertakan sebagai lampiran.

Cara Pembayaran

Pencharter harus menyetorkan PPh Pasal 15 kepada bank atau pos persepsi dengan cara menyampaikan SSP (sekarang SSE) atau kode billing melalui teller bank atau pos persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet banking, mobile banking, EDC atau sarana lainnya.

Anda akan mendapatkan lembar Bukti Penerimaan Negara sebagai bukti pembayaran yang berisi mengenai data pembayaran yang dilakukan. Data yang tertera di antaranya identitas pembayar, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, dan Nomor Tanda Penerimaan Negara atau NTPN.

[adrotate banner=”4″]

Pelaporan SPT Masa PPh 15

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15 oleh wajib pajak selaku pemotong pajak dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah penyetoran pajak atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/2009, SPT dapat berbentuk formulir kertas (hard copy) atau dokumen elektronik.

Penyampaian SPT dilakukan oleh wajib pajak ke KPP atau tempat lain yang telah ditentukan DJP, seperti kantor Pos Indonesia, perusahaan ekspedisi maupun e-filing. Perhatikan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) Anda.

 

Apabila Anda mengalami kesulitan atau error saat menggunakan DJP Online, solusi lapor SPT Tahunan dan Masa Anda bisa melalui layanan eFiling Klikpajak. Klikpajak membantu Anda untuk menghitung, bayar, dan lapor pajak dengan mudah,  cepat, dan aman. Segera persiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sekarang juga. Jangan tunda waktu pelaporan Anda hingga mendekati batas pelaporan SPT. Lebih awal Anda melapor pajak, lebih baik.

Anda akan mendapatkan bukti lapor resmi dan riwayat lapor pajak Anda dapat direkam melalui Arsip Pajak. Layanan dari klikpajak sangat mudah dan gratis untuk digunakan selamanya. Klikpajak merupakan mitra resmi dari Ditjen Pajak yang bisa digunakan untuk melakukan eFiling pajak online untuk semua jenis SPT Tahunan dan Masa Pajak. Dengan Klikpajak, urusan perpajakan Anda beres tanpa repot. Daftar dan coba sekarang di sini!

[adrotate banner=”8″]

 

 


PUBLISHED13 Mar 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: