Inilah Penjelasan Setiap Kode Transaksi Nomor Seri Faktur Pajak

Inilah Penjelasan dan Fungsi Kode Transaksi dalam Nomor Seri Faktur Pajak

Faktur pajak tidak dapat terlepas dari Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebab, setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak terkait kepentingan penjualan dan transaksi terhadap sesama Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Pengusaha Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam Faktur pajak tersebut terdapat bagian penting yaitu Nomor Seri Faktur Pajak atau sering disingkat NSFP yang memuat kode-kode dengan makna tertentu. Namun tidak semua Wajib Pajak paham akan hal tersebut. Maka dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai makna dari kode yang termuat dalam Nomor Seri Faktur Pajak.

Penjelasan Kode Transaksi pada Nomor Seri Faktur Pajak

Dalam Nomor Seri Faktur Pajak, terdapat kode-kode pada kolom nomor yang menjadi bagian penting dari NSFP tersebut. Yang dimaksud kode transaksi adalah angka pada 2 digit awal Nomor Seri Faktur Pajak yang terdapat angka 01 hingga 09. Dari masing-masing memuat arti yang berbeda-beda, berikut penjelasannya.

Kode Transaksi 01

Menurut ketentuan yang berlaku, kode 01 biasanya digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. PKP Penjual yang melakukan penyerahan JKP atau BKP bertindak sebagai pemungut atas PPN tersebut.

Kode Transaksi 02

Untuk kode transaksi 02 digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemungut PPN Bendahara Pemerintah. Bendahara Pemerintah yang dimaksud ada tiga, pertama adalah Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perebendaharaan Negara (KPPN) berdasarkan yang termuat dalam KMK No. 563/KMK.03/2003. Kedua, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan PMK No.85/PMK.03/2012 stdtd nomor 136/ PMK.03/2012. Ketiga adalah Badan Usaha Tertentu berdasarkan PMK Nomor 37/PMK.03/2015.

Kode Transaksi 03

Kode transaksi ini digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selain dari pihak Bendahara Pemerintah. Pihak lain yang dimaksud adalah Kontraktor Kerjasama Pengusahaan Minyak dan Gas atau Pemegang Kuasa atau Pemegang Ijin Usaha Panas Bumi sesuai yang termuat dalam PMK No. 73/PMK.03/2010.

Kode Transaksi 04

Kode transaksi ini digunakan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang menggunakan DPP Nilai lain. Pajak Pertambahan Nilai dalam transaksi tersebut dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual atau PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Sementara untuk transaksi yang menggunakan DPP nilai lain mengacu pada KMK No. 251/KMK.03/2002.

Kode Transaksi 06

Setelah kode transaksi 04 akan dijelaskan kode transaksi 06. Dalam hal ini terjadi lompatan nomor kode transaksi, karena kode transaksi 05 tidak digunakan. Bentuk penyerahan lainnya dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PKP penjual. Selain itu, transaksi penyerahan kepada turis asing atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki paspor luar negeri sesuai dengan Pasal 16E Undang-Undang PPN sebagai berikut.

  1. Penyerahan dengan penggunaan tarif selain 10%.
  2. Penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh pengusaha pabrik hasil tembakau. Selain itu adalah hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau sesuai dengan KMK Nomor 62/KMK.03/2002 tentang Dasar Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau.
  3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada turis asing atau orang pribadi pemegang paspor luar negeri oleh Pengusaha Kena Pajak toko retail terkait, yang berhubungan dengan penerbitan faktur pajak khusus.
  4. Hanya PKP toko retail terkait sebagai penerbit faktur pajak khusus yang menggunakan kode 06 dan PKP tersebut telah memiliki aplikasi khusus dari DJP untuk membuat faktur pajak 06. Jika PKP toko retail tersebut tidak terkait atau tidak ditunjuk, maka dapat menggunakan kode transaksi 01.

Kode Transaksi 07

Kode transaksi  ini digunakan dalam melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung oleh pemerintah. Penyerahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  1. Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM dan PPh Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman atau Hibah Luar Negeri.
  2. Penyerahan untuk pengolahan di Kawasan Berikat.
  3. Penyerahan untuk pengolahan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
  4. Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional.
  5. Penyerahan Bahan Bakar Nabati di dalam Negeri.

Itulah penjelasan arti dari fungsi masing-masing kode transaksi Nomor Seri Faktur Pajak yang penting untuk Anda ketahui.

 


PUBLISHED10 Sep 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: