Insentif PPh Pasal 21 Terbaru, Begini Kriteria & Syarat Pengajuannya

Demi menggerakkan perekonomian masyarakat yang tertekan akibat pandemi Covid-19, pemerintah menggelontorkan stimulus fiskal berupa insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Ketahui kriteria dan syarat pengajuan insentif PPh 21 terbaru ini.

Seperti apa kriteria dan syarat untuk mengajukan insentif PPh Pasal 21 DTP, Mekari Klikpajak menghadirkan Konsultan Pajak dari Rusdiono Consulting, Leander Resadhatu R., yang memaparkan secara detail terkait insentif PPh Pasal 21 terbaru ini. Simak penjelasannya berikut:

Dampak Covid-19 yang Merajalela

Pada tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia dilanda oleh Coronavirus disease -19 (Covid-19), tidak terkecuali Indonesia.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penangan Covid-19 per tanggal 13 September 2020, jumlah penduduk Indonesia yang terkonfirmasi terpapar Covid-19 sebanyak 218.382 orang, sembuh sebanyak 155.010 orang, dan meninggal sebanyak 8.723 orang. Indonesia menjadi negara urutan ke-23 untuk kasus Covid-19 berdasarkan data yang dipublikasikan oleh worldometers.info per tanggal 14 September 2020.

Dampak Covid-19 ini tidak hanya terasa untuk bidang kesehatan saja, namun pada semua bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya yang ikut terdampak juga.

Berdasarkan data dari APBN Kita Agustus 2020, pertumbuhan Ekonomi Q2 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 5,32% dan Produk Domestik Bruto (PDB) Semester I 2020 mengalami pertumbuhan sebesar -1,26%.

Pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak Covid-19 ini terhadap ekonomi yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Program ini bertujuan untuk menggerakan ekonomi, melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Di dalam program ini, pemerintah menganggarkan pemberian insentif usaha seperti:

• Pajak Penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP)
• Pembebasan PPh 22 impor
• Pengurangan angsuran PPh 25
• Pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
• Penurunan tarif PPh Badan
• PPh Final UMKM DTP

Berdasarkan data yang dilansir APBN Kita Agustus 2020, untuk periode Januari – Juli 2020 PPh Pasal 21 mengalami kontraksi 5,04 % dibandingkan kondisi yang sama tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan karena menurunnya pasar tenaga kerja akibat pandemi Covid-19 dan pemberian insentif dalam bentuk PPh Pasal 21 DTP.

Ilustrasi Presiden Joko Widodo menghadapi wabah Covid-19 di Indonesia

Bencana Nasional

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, menetapkan bahwa pandemi Covid-19 ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.

Hal ini yang menyebabkan pemerintah terus menerus memperbarui dan memperluas kebijakan perpajakan untuk menjangkau sektor-sektor yang diberikan insentif.

Pada awalnya untuk pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020.

Pemerintah kemudian mencabut PMK tersebut karena dianggap perlu untuk memperluas sektor pemberian insentif dan menggantinya menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020.

Pemerintah kemudian mengganti peraturan tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 karena dianggap sudah tidak tepat.

Perubahan terakhir untuk peraturan terkait insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 ini pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020.

Untuk perlu diingat, bahwa peraturan terakhir tersebut hanya perubahan dan tidak mencabut PMK No.86/PMK.03/2020.

Kebijakan yang menetapkan bahwa penghasilan karyawan yang sebelumnya dipotong PPh 21 oleh perusahaan, kini ditanggung pemerintah, sehingga perusahaan tak perlu lagi memungut PPh 21 karyawan.

Melalui peraturan yang terbaru, daftar jenis usaha yang mendapatkan insentif PPh 21 DTP diperluas dari semula 1.062, kini menjadi 1.189 jenis usaha dari berbagai industri yang telah ditetapkan.

Pada artikel kali ini, hanya akan dijelaskan mengenai pemberian insentif pajak PPh 21 DTP untuk kriteria dan syaratnya.

Ilustrasi perusahaan yang bisa mengajukan insentif PPh 21 DTP

Kriteria Jenis Usaha Dapat Ajukan PPh 21 Terbaru

Berdasarkan PMK No.86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Pasal 2 ayat (3), pegawai yang PPh 21 DTP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang:
2. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
4. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
5. memiliki NPWP; dan
6. pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Baca juga: Jangan Terlewat, Ini Jenis Insentif Pajak untuk Perusahaan Tbk

Menurut PMK No.86/PMK.03/2020 Pasal 2 ayat (5), Insentif ini harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai secara tunai pada saat pembayaran penghasilannya.

Ketika karyawan menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) di tahun 2020, kemudian memberitahukan terdapat pembayaran berlebih, maka kelebihan pembayaran PPh 21 DTP tidak bisa dikembalikan.

Ilustrasi batas gaji yang mendapatkan insentif PPh 21 DTP

Maksimal Gaji Karyawan Bebas Potongan PPh 21

Meskipun jenis usaha diperluas, tetapi aturan PMK No.86/PMK.03/2020 tidak dapat diberlakukan kepada semua karyawan.

Selain syarat karyawan harus bekerja di perusahaan terdaftar, memiliki NPWP, insentif PPh 21 DTP terbaru diberikan kepada karyawan yang berpenghasilan tetap dan teratur maksimal 200 juta rupiah ketika disetahunkan atau 16,5 juta rupiah per bulan.

Hal tersebut disimpulkan dari Pasal 2 ayat (3) huruf c yang berbunyi:

“Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Hal ini berarti, karyawan yang berpenghasilan tahunan atau bulanan lebih dari yang telah ditetapkan, perusahaan wajib memberi gaji bulanan tanpa potongan PPh 21. Tak terkecuali tunjangan atau PPh 21 karyawan yang ditanggung perusahaan.

Ilustrasi memanfaatkan insenitf pajak PPh 21 DTP

Insentif PPh 21 Terbaru Diberlakukan Selama 9 Bulan

Berdasarkan PMK No.86/PMK.03/2020 Kebijakan insentif PPh 21 dijalankan untuk masa pajak dari bulan April hingga Desember 2020. Hal tersebut diterbitkan dalam Pasal 2 ayat (9), berbunyi:

“PPh Pasal 21 (PPh 21) ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020”

Kendati demikian, insentif PPh 21 DTP diberikan bergantung pada mulai kapan perusahaan ajukan insentif.

Jadi, ketika perusahaan mendapat insentif mulai dari Masa Pajak 2020, karyawan terbebaskan dari potongan PPh 21 selama 9 bulan sampai bulan Desember.

Namun jika perusahaan mengajukan insentif PPh 21 pada bulan Agustus, maka bebas PPh 21 didapat hanya 5 bulan saja.

Bcaa juga: Opini: Mempertanyakan Kewajiban PPh Badan Atas Nama Kerja Sama Operasi.

Syarat KLU Ajukan PPh 21 DTP Terbaru

Usaha atau Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)  yang ingin mendapat insentif PPh 21, dapat mengajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat perusahaan terdaftar, atau dengan secara daring dengan mengunjungi website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakni www.pajak.go.id.

Cara menyampaikannya sebagai berikut:

1. Login pada website  www.pajak.go.id.
2. Pilih menu Layanan
3. Memilih Info KSWP
4. Memilih Profil Pemenuhan Kewajiban Saya

Nantinya, insentif PPh 21 didapat sejak mendapat pemberitahuan masa pajak atau diterbitkannya surat keterangan masa pajak Desember 2020.

Ilustrasi menghitung PPh 21 DTP

Contoh Perhitungan PPh 21 DTP bagi Karyawan

Pak Andi (K/1) pegawai tetap di PT X (industry gips /KLU 23943), pada bulan Juli 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00. PT X memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada Pak Andi sebesar Rp1.000.000,00.

Penghasilan bruto Pak Andi yang disetahunkan Rp192.000.000,00

([Rp15.000.000,00 + Rp1.000.000,00] x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00

Maka Pak Andi dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Juli 2020:              

Besarnya penghasilan yang diterima Pak Andi bulan Juli 2020:

Dalam melakukan perhitungan ini, hal yang perlu untuk diperhatikan adalah mengenai gaji tetap dan teratur.

Dalam peraturan tersebut jelas bahwa ketika gaji tersebut tidak tetap dan teratur seperti contohnya Bonus/Tunjangan Hari Raya (THR) tidak termasuk dalam kriteria untuk DTP. Hal ini perlu untuk melakukan perhitungan terpisah.

Keterangan Tentang Penulis:

Leander Resadhatu R. merupakan Junior Partner di Rusdiono Consulting, Professional Services Firms (PSFs) yang memberikan jasa perpajakan, akuntansi, dan penasihat bisnis. Resadhatu terdaftar sebagai Konsultan Pajak Berizin dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sebelum berkarir di Rusdiono Consulting, Resadhatu bekerja di Crowe Indonesia sebagai Auditor. Resadhatu sedang melanjutkan kuliahnya program Magister Manajemen di Prasetiya Mulya Business School dan sebagai MM Prasetiya Mulya Representative. Ia juga terdaftar sebagai anggota dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Perusahaan Anda Termasuk Jenis Usaha Penerima PPh 21 DTP?

Apakah perusahaan Anda termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha NPWP yang menerima insentif pajak dampak Covid-19? Ajukan insentif sekarang juga dan jalankan bisnis dengan lancar.

Jika sudah mengajukan insentif PPh Pasal 21 DTP, jangan lupa melaporkan realisasi pemanfaatan insentif tersebut secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku kepada DJP.

Agar semakin mudah melakukan urusan perpajakan, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Terlebih lagi di tengah kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II di DKI Jakarta yang mulai berlaku mulai 14 September 2020.

Sehingga dibutuhkan cara yang praktis dan mudah untuk melakukan aktivitas perpajakan. Maka, teknologi komputasi awan atau cloud jadi sistem yang menjadi solusi perpajakan di saat PSBB Jakarta.

Klikpajak.id telah didukung dengan teknologi cloud yang mampu menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak Anda dengan aman dan melakukan aktivitas perpajakan kapan saja dan di mana saja.

Sehingga tidak perlu khawatir bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop. Dengan mengadopsi teknologi cloud ini pula, Anda bisa urus pajak hanya dengan ponsel pintar (Smartphone).

Contoh fitur aplikasi pajak online Klikpajak

Solusi Urus Perpajakan saat PSBB Jakarta

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Karena aktivitas sosial kembali dibatasi, menjaga diri dengan mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan saat PSBB Jakarta jilid II ini sangat penting.

Di tengah PSBB Jakarta ini pula kegiatan urusan perpajakan Anda tetap bisa dilakukan dengan memanfaatkan fitur lengkap Klikpajak.id.

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin. Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Manfaatkan fitur Mekari Klikpajak lainnya, seperti e-Faktur yang memudahkan Anda membuat dan mengelola Faktur Pajak.

Ingin mengetahui tutorial pembuatan e-Faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN yang mudah di Klikpajak, lihat caranya di SINI.

Bahkan e-Faktur Klikpajak sudah dilengkapi dengan sistem Scan QR Code e-Faktur yang memudahkan Anda input Faktur Pajak Masukan.

Langkah-langkah cara input Faktur Pajak Masukan menggunakan Scan QR Code e-Faktur Klikpajaka, lihat di SINI.

Anda juga bisa membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak dengan langkah-langkah yang mudah dan simpel.

Maupun pembuatan ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah.

Salah satu keunggulan Klikpajak.id adalah dapat menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal.id.

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.

Daftar KLU yang Mendapat Insentif PPh 21 DTP Terbaru