PPh Pribadi: Cara Hitung, Bayar dan Lapor SPT Pribadi Karyawan Swasta

Sebagai pekerja yang memiliki kewajiban pajak, setiap penghasilan bulanan yang diterimanya akan dipotong pajak. Ketahui penjelasan lengkap tentang PPh Pribadi, mulai dari cara menghitung pajaknya, cara bayar dan lapor SPT Pribadi karyawan swasta.

Pemberi Kerja Sebagai Pemotong Pajak

Karena statusnya sebagai karyawan swasta, maka pajak penghasilan dari gaji itu dipotong oleh perusahaan pemberi kerja.

Kemudian perusahaan yang memotong pajak dari gaji karyawan/pekerja akan membayarkan atau menyetorkannya ke kas negara setiap bulannya.

Artinya, karyawan akan menerima gaji yang telah terpotong Pajak Penghasilan (PPh) oleh perusahaan.

Lebih jelasnya mengenai PPh Pribadi karyawan swasta ini, selengkapnya Klikpajak by Mekari akan mengulasnya untuk Anda.

Pengertian PPh Pribadi

Apa itu PPh?

PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri.

Sedangkan PPh Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

a. PPh Pribadi Berdasarkan Subjek Pajaknya

Jika berdasarkan subjeknya, maka PPh Pribadi ini terbagi menjadi beberapa kategori Wajib Pajak (WP), diantaranya:

  • WP Pribadi pekerja formal atau karyawan
  • WP Pribadi pekerja bebas
  • WP Pribadi pekerja sekaligus memiliki usaha
  • WP Pribadi pengusaha

Kesemuanya itu memiliki ketentuan yang berbeda-beda terkait tarif dan penghitungan pajak, bahkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya.

Penjelasan mengenai macam-macam PPh, baca Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan: Jenis-Jenis PPh, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

b. PPh Pribadi Berdasarkan Objek Pajaknya

Sementara itu, berdasarkan objek pajaknya, PPh Pribadi ini juga bermacam-macam mulai dari penghasilan yang diperoleh dari gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, hadiah, dan lainnya.

Jadi, ada banyak macam PPh Orang Pribadi, tapi Klikpajak.id hanya akan mengulas khusus tentang PPh Pribadi Karyawan Swasta.

Artinya, pajak penghasilan yang atas gaji yang diperoleh karyawan.

Ketahui juga tentang pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 & Tarif Pajak PPh 23

Jenis PPh Pribadi untuk Karyawan Swasta

Penghasilan seorang karyawan dikenakan jenis PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26.

Lalu, apa perbedaan antara PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 ini?

a. PPh Pasal 21 Karyawan

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri sebagai karyawan.

b. PPh Pasal 26 Karyawan

PPh Pasal 26 pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi luar negeri (WNA/Warga Negara Asing) yang merupakan subjek pajak dalam negeri sebagai karyawan.

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tidak semua penghasilan yang diterima karyawan itu jadi dasar dari pemotongan pajak penghasilan.

Berdasarkan UU PPh, WP Orang Pribadi juga memiliki hak untuk mendapatkan nilai penghasilan yang tidak dikenakan PPh.

Ini disebut sebagai Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP.

Note: Inilah Daftar Subjek dan Objek Pajak yang Dikecualikan dari PPh

Berapa besar PTKP WP Orang Pribadi?

Besar PTKP memang diatur dalam UU PPh No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan.

Namun besar PTKP ini bisa berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi yang ada dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksanaannya.

Sesuai PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, berikut besar PTKP Orang Pribadi:

  • Rp54.000.000: PTKP untuk WP Orang Pribadi
  • Rp4.500.000: Tambahan PTKP untuk WP yang kawin
  • Rp54.000.000: Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 UU No. 7/1983 tentang PPh yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36/2008)
  • Rp4.500.000: Tambahan PTKP untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga

Berikut rincian besar PTKP 2020 sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh WP Orang Pribadi:

Golongan Kode Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)
  • TK/0 (tanpa tanggungan)
  • TK/1 (punya 1 tanggungan)
  • TK/2 (punya 2 tanggungan)
  • TK/3 (punya 3 tanggungan)
  • Rp54.000.000
  • Rp58.500.000
  • Rp63.000.000
  • Rp67.500.000
Kawin (K)
  • K/0 (tanpa tanggungan)
  • K/1 (punya 1 tanggungan)
  • K/2 (punya 2 tanggungan)
  • K/3 (punya 3 tanggungan)
  • Rp58.500.000
  • Rp63.000.000
  • Rp67.500.000
  • Rp72.000.000
Kawin dengan penghasilan istri digabung (K/I)
  • K/I/0 (tanpa tanggungan)
  • K/I/1 (punya 1 tanggungan)
  • K/I/2 (punya 2 tanggungan)
  • K/I/3 (punya 3 tanggungan)
  • Rp112.500.000
  • Rp117.000.000
  • Rp121.500.000
  • Rp126.000.000

Dasar Penghitungan PPh Pribadi Karyawan Swasta

Untuk menghitung berapa besar PPh karyawan adalah dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk PPh Pribadi dalam PPh 21/26.

Dasar Pengenaan Pajak untuk PPh 21/16 ini adalah Penghasilan Neto dikurangi dengan PTKP.

Rumus:

DPP = Penghasilan Neto – PTKP

Hasil dari DPP inilah yang nantinya akan dikenakan pajak atau biasa disebut Penghasilan Kena Pajak.

Penghasilan Kena Pajak ini kemudian dikalikan dengan tarif PPh 21/26.

Note: Cara Menghitung DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPh dan PPN

a. Penghasilan Kena Pajak

Mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan WP yang dijadikan dasar untuk menghitung PPh dalam satu tahun.

Bagi karyawan tetap, rumus Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan neto dikurangi PTKP terbaru.

Asal tahu saja, sedangkan karyawan tidak tetap, bakal dikenakan Penghasilan Kena Pajak dengan rumus:

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto – PTKP

b. Tarif PPh 21/26

Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a No. 36/2008 UU PPh, untuk tarif PPh Pasal 21/26 karyawan menggunakan tarif pajak progresif.

Jadi, tarif progresif yang akan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak pada Pasal 21/26 karyawan diantaranya:

  • 5% untuk penghasilan kena pajak hingga Rp50.000.000 per tahun
  • 15% untuk penghasilan kena pajak Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun
  • 25% untuk penghasilan kena pajak Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun
  • 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000 per tahun

Dari hasil mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan persentase tarif progresif PPh 21/26 tersebut, kemudian dijumlahkan dan hasilnya dibagi 12 bulan.

c. Jika Karyawan Tidak Punya NPWP

Akan tetapi, jika ternyata karyawan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka setelah jumlah Penghasilan Kena Pajaknya dikalikan dengan tarif progresif, masih akan ditambahkan dengan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

PPh Pribadi: Cara Hitung, Bayar dan Lapor SPT Pribadi Karyawan SwastaIlustrasi NPWP yang harus dimiliki oleh wajib pajak dalam pengenaan PPh Pribadi karyawan

Cara Menghitung PPh Pribadi Karyawan

Berikutnya adalah bagaimana cara menghitung pajak penghasilan karyawan swasta ini.

Sebelum ke tahap cara penghitungan PPh karyawan, ketahui lebih dulu metode yang digunakan untuk penghitungannya.

a. Metode Penghitungan PPh

Dalam menghitung PPh karyawan, terbagi menjadi tiga metode penghitungan, yakni:

  • Metode ‘Nett’

Menghitung PPh dengan metode nett (net) adalah pemotongan pajak yang dilakukan perusahaan, dimana perusahaanlah yang menanggung pajak karyawan tersebut.

Jadi, gaji yang terima karyawan sudah bersih atau tidak termasuk dipotong pajak penghasilan.

  • Metode ‘Gross’

PPh dengan metode gross (bruto) cara menghitung pajak penghasilan dengan membebankan pajak pada karyawan.

Hal ini berarti gaji yang diterima karyawan tersebut belum termasuk potongan pajak penghasilan.

  • Metode ‘Gross up’

Penghitungan PPh dengan metode gross up adalah dengan memberikan tunjangan kepada karyawan sejumlah potongan pajak yang ditentukan.

Untuk mengetahui contoh penghitungan dari ketiga metode di atas, baca Contoh Perhitungan PPh 21 Metode Nett, Gross, dan Gross Up.

b. Cara Penghitungan PPh

Penghitungan PPh Karyawan ini dibagi menjadi dua, yakni ketika yang bersangkutan memiliki NPWP dan yang tidak punya NPWP.

Berikut contoh penghitungannya:

Untuk mengetahui cara menghitung PPh Pribadi profesi Pengusaha atau Freelancer/Pekerja Bebas bisa baca Pemahaman Pajak Profesi dan Rumus Perhitungan Pajak Penghasilannya

c. Cara Hitung PPh 21/26 Karyawan yang Memiliki NPWP

Pak Kelik sebagai karyawan swasta di PT AAA dengan gaji setiap bulan sebesar Rp10.000.000 per bulan atau Rp120.000.000 per tahun pada tahun pajak 2020. Status Pajak Kelik adalah belum kawin dan tidak memiliki tanggungan (TK/0) dan memiliki NPWP.

Gaji 1 bulan = Rp10.000.000
Biaya Jabatan (tidak ada) = Rp0                    (-)
Penghasilan Neto Sebulan = Rp10.000.000
Penghasilan Neto Setahun = Rp10.000.000 x 12 bulan = Rp120.000.000
PTKP (TK/0) = Rp54.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak = Rp66.000.000
PPh Terutang:
5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000
15% x Rp16.000.000 = Rp2.400.000 (+)
Total PPh Terutang setahun = Rp4.900.000
PPh Pasal 21 sebulan = Rp4.900.000/12 bulan = Rp408.333

 

Dengan demikian, Pak Kelik setiap bulannya menerima gaji sebesar Rp10.000.000 – Rp408.333 = Rp9.591.667

d. Cara Hitung PPh 21 Karyawan Tidak Punya NPWP

Dari contoh perhitungan di atas, jika Pak Kelik tidak memiliki NPWP, maka dari total PPh terutang tersebut jumlahnya akan lebih besar 20% dari jumlah tersebut.

Maka penghitungannya adalah:

Tambahan PPh Terutang setahun = Rp4.900.000 x 20% = Rp980.000

Sehingga total PPh Terutang 1 tahun adalah Rp4.900.000 + Rp980.000 = Rp5.880.000

PPh Pasal 21 setiap bulannya adalah Rp5.880.000/12 bulan = Rp490.000

PPh Pribadi: Cara Hitung, Bayar dan Lapor SPT Pribadi Karyawan SwastaIlustrasi penghasilan yang dikenakan PPh karyawan

Cara Bayar PPh Pribadi Karyawan Swasta oleh Perusahaan

Sebagai wajib pajak atau perusahaan yang memotong/memungut PPh Pribadi pasal 21/26 dari karyawan atau wajib pajak pribadi, Anda harus menyetorkannya ke kas negara.

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Bagi Anda yang berprofesi di bidang keuangan (finance) di sebuah perusahaan, lebih mudah melakukan pembayaran PPh karyawan melalui e-Billing Klikpajak.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat dengan mudah membuat Kode Billing dan langsung membayar billing-nya dalam aplikasi ini tanpa keluar masuk platform yang berbeda.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa harus keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Berikut langkah-langkah Cara Membuat Kode Billing dan Cara Bayar Pajak Online di e-Billing.

 

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED30 Oct 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: