Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Tarif PPh Perusahaan Terbuka itu Beda

Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Tarif PPh Perusahaan Terbuka itu Beda

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan antara Wajib Pajak (WP) Badan dengan status WP Badan sebagai perusahaan terbuka itu tidak sama. Ketahui besar tarif pajak penghasilan yang dikenakan pada masing-masing badan usaha ini.

Pengenaan tarif pajak penghasilan harus sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Meski sama-masa merupakan WP Badan, antara perusahaan yang statusnya masih tertutup dan yang sudah terbuka melalui penawaran saham perdana (IPO/Initial Public Offering) dikenakan tarif yang berbeda.

Bagi perusahaan yang belum belum menjadi perusahaan terbuka (Tbk) inilah yang umumnya hanya disebut sebagai WP Badan. Perusahaan yang sudah go public, menjadi WP Badan perusahaan Tbk.

Tarif pajak penghasilan yang dikenakan pada badan dan perusahaan terbuka itu berbeda. Tarif pajak penghasilan dikenakan karena badan dan perusahaan terbuka termasuk dalam subjek pajak dalam negeri.

Perlu diketahui, sebagai subjek pajak dalam negeri, badan dan perusahaan terbuka menanggung kewajiban untuk lapor dan bayar pajak mulai dari awal mula berdiri atau sejak menjalankan bisnis di Indonesia.

Kewajiban tersebut baru akan gugur saat perusahaan tidak lagi beroperasi atau menghentikan bisnisnya di Indonesia. Berapa tarif pajak penghasilan badan dan tarif PPh perusahaan terbuka ini, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan badan secara umum adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Tarif yang dikenakan tersebut berlaku mulai tahun pajak 2010. Namun, WP Badan dalam negeri bisa mendapatkan tarif yang lebih rendah jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. Badan atau perusahaan berupa perseroan terbuka.
  2. Wajib pajak menguasai setidaknya 40% dari seluruh jumlah saham yang disetorkan serta diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
  3. Tarif yang dibebankan 5% lebih rendah dari tarif normal.

Note: Ketahui bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. Ini Contoh Penghitungan PPh 21 DTP yang Bekerja Januari-Desember 2020.

Melihat ketentuan di atas, berikut adalah contoh cara perhitungan tarif pajak penghasilan badan:

Besaran Penghasilan Kena Pajak suatu perusahaan senilai Rp5.000.000.000. Jadi tarif pajak penghasilan badan yang wajib dibayar adalah 25% x Rp5.000.000.000 = Rp1.250.000.000.

Sebagai catatan, untuk penghasilan yang dipotong dengan PPh Final tidak mengikuti ketentuan di atas. Tarif PPh Final memiliki aturan sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Ilustrasi menghitung tarif pajak penghasilan badan

Berapa Tarif PPh Badan Perusahaan Terbuka (Tbk)?

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas, tarif PPh bagi WP badan perusahaan terbuka turun.

Beleid ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 2/2020 tentang Penertapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  (Perpu) No. 1/2020 tentang:

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Sesuai Pasal 2 PP No. 30/2020 tersebut, tarif PPh Badan wajib pajak badan dalam negeri dan berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) adalah:

  • 22% berlaku pada 2020 dan 2021
  • 20% mulai berlaku pada 2022

Note: Ulasan lengkap tentang perusahaan terbuka ini, selengkapnya baca Jangan Terlewat, Ini Jenis Insentif Pajak untuk Perusahaan Tbk

Kriteria atau syarat perusahaan yang bisa menikmati penurunan tarif ini:

  • Wajib Pajak Dalam Negeri
  • Berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk)
  • Jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%
  • Memenuhi persyaratan tertentu

Tambahan Penurunan Tarif PPh Badan Perusahaan Tbk

Pemerintah juga memberikan tambahan penurunan tarif PPh Badan Perusahaan Tbk 3% dari tarif yang sebelumnya sudah diturunkan.

Hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) bagian c bahwa badan yang dapat memenuhi syarat-syarat tertentu bisa mendapatkan penurunan tarif sebesar 3% dari tarif yang tercantum dalam Pasal 2.

Dengan tambahan pengurangan tarif pajak penghasilan badan sebesar 3% dari tarif yang sebelumnya telah ditetapkan, maka perusahaan dapat memperoleh tarif pajak penghasilan badan sampai 19% di tahun pajak 2020 dan 2021, serta 17% di tahun pajak 2022.

Berikut adalah syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan penurunan tarif pajak penghasilan badan sebesar 3% dari 22% dan 20% menurut Pasal 3 ayat (2).

  1. Saham dikuasai setidaknya 300 pihak.
  2. Setiap pihak di dalam Perseroan Terbuka (PT) hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh.
  3. Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak.
  4. Membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Perusahaan Tbk yang Tidak Bisa Manfaatkan Perunan Tarif PPh

Sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (3) beleid tersebut bahwa ada kriteria perusahaan yang tidak bisa mendapatkan penurunan tarif PPh Badan, yakni:

  • Perusahaan Tbk yang membeli kembali sahamnya (buy back)
  • Perusahaan Tbk yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam UU PPh dengan WP Perseroan Terbuka

Ilustrasi melakukan aktivitas perpajakan termasuk menghitung pajak penghasilan badan

Gunakan Sistem ‘Cloud’ untuk Mempermudah Urusan Pajak

Segala urusan pajak memang bisa menyita banyak waktu dan tenaga. Tapi seiring dengan hadirnya teknologi komputasi awan atau cloud semakin memudahkan melakukan urusan perpajakan.

Agar urusan perpajakan Anda lancar, mulai dari membuat Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur), membuat bukti pemotongan pajak penghasilan, menghitung, membayar dan meaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak lancar, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Anda dapat melakukan aktivitas perpajakan dengan mudah dan praktis, dilakukan kapan saja dan dimanapun Anda berada. Karena Klikpajak menggunakan teknologi berbasis cloud. Bisa menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak Anda dan lainnya dengan aman.

Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Dengan mengadopsi teknologi cloud ini pula, Anda bisa urus pajak hanya dengan ponsel pintar (Smartphone).

Ilustrasi melakukan aktivitas perpajakan di aplikasi pajak online Klikpajak

Fitur Lengkap Klikpajak jadi Solusi Perpajakan Anda

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin. Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang semakin memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan?

Contoh fitur e-Faktur Klikpajak

e-Faktur Klikpajak

Selain e-Filing, berikut fitur lengkap Klikpajak lainnya yang semakin memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan:

Klikpajak merupakan aplikasi pajak online lengkap dan terintegrasi dalam satu platform yang memudahkan Anda mengelola administrasi perpajakan, mulai dari:

  • Faktur Pajak Masukan
  • Faktur Pajak Keluaran
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Mengelola Faktur Pajak Masukan, Keluaran, dan Retur

Anda akan dipandu dengan langkah-langkah penggunaan fitur e-Faktur yang mudah dan sederhana.

Panduan langkah-langkah cara membuat e-Faktur dan contoh perhitungan PPN serta pelaporan SPT Masa PPN, selengkapnya bisa Anda lihat di SINI.

Fitur e-Faktur Klikpajak juga memudahkan Anda mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (Pajak Pertambahan Nilai) PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Note: Anda juga dapat menginput data Faktur Masukan dengan mudah menggunakan Scan QR Code e-Faktur Klikpajak secara gratis. Untuk mengetahui langkah-langkah input Faktur Pajak Masukan lewat handphone dengan Scan QR Code ini, selengkapnya lihat di SINI

Contoh fitur e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah. Karena alur yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).

Seperti diketahui, pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 wajib menggunakan e-Bupot yang berlaku mulai 1 Agustus 2020 ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak memiliki keunggulan yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu bisnis perusahaan, di antaranya:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun.
  • Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO, yang menjadi standar keamanan sistem teknologi informasi.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Note: Langkah-langkah membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 dan penjelasan lengkap mengenai bukti pemotongan, baca di SINI.

Contoh BPE yang diterbitkan Klikpajak resmi dari DJP

e-Billing Klikpajak

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi. Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan. Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

 

e-Filing Klikpajak

Anda akan mendapatkan kemudahan cara lapor SPT Tahunan/Masa pajak dengan menggunakan aplikasi e-Filing Klikpajak karena akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah.

Selain itu, melaporkan seluruh jenis SPT melalui e-Filing Klikpajak gratis selamanya dan bisa dilakukan kapan saja serta di mana saja, seperti:

  • Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Terintegrasi dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online. Salah satunya adalah Jurnal.id.

Anda semakin mudah dalam membuat dan mengelola e-Faktur serta e-Bupot karena Klikpajak bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah. Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan support systems pajak online Klikpajak.id

Tim ‘Support’ Klikpajak Siap Membantu Anda!

Sebagai mitra resmi DJP, KlikPajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.


PUBLISHED16 Sep 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: