Syarat Pengajuan PKP dan Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Syarat Pengajuan PKP dan Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Dijelaskan pula dalam Pasal 3A UU PPN bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pelaporan untuk menjadi PKP dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di area tempat tinggalnya atau tempat kegiatan usaha berada calon PKP berada.

Ketahui selengkapnya tentang pengusaha yang memiliki status pengusaha kena pajak serta syarat pengajuan PKP dan cara pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari ulasan Klikpajak by Mekari berikut ini.

Siapa yang Bisa Mengajukan sebagai PKP?

Tidak semua pemilik usaha atau pengusaha dapat menjadi PKP.

Seperti diketahui, dengan status PKP maka pengusaha dapat menerbitkan Faktur Pajak elektronik atau e-Faktur.

Keuntungannya, dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang nantinya bisa digunakan untuk pengurang pajak ketika Pajak Masukan terutang lebih besar dari Pajak Keluaran terutang.

Lalu, siapa saja yang bisa mengajukan diri sebagai PKP?

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas PMK No. 68/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN.

Dalam beleid ini, pengusaha kecil adalah yang memiliki penerimaan/penghasilan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun.

Kendati masih berstatus sebagai pengusaha dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar setahun, tetap bisa mengajukan pengukuhan sebagai PKP.

Namun bagi pengusaha yang omzet brutonya sudah melebihi Rp4,8 miliar setahun, wajib mengajukan pengukuhan sebagai PKP.

Pendaftaran sebagai PKP diimbau dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari kerumitan yang tidak perlu di masa mendatang.

Sebab, katakanalah jika perusahaan diketahui dikukuhkan sebagai PKP pada 2020, namun hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukkan perusahaan seharusnya sudah bisa dikukuhkan pada 2019, maka pengusaha tersebut harus tetap melunasi kewajiban perpajakannya pada 2019 sebagai PKP.

Khususnya kewajiban memungut PPN atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) maupun Pajak Penghasilan (PPh) sebagai Wajib Pajak (WP) Badan.

Contoh UKM yang bisa mengajukan sebagai PKP

Syarat Pengajuan PKP

Untuk mengurus pengukuhan status sebagai PKP, berikut syarat dan kondisi yang harus dipenuhi:

1. Untuk WP Badan dengan Status Pusat/Induk

  • Salinan akta pendirian atau dokumen pendirian perusahaan dan perubahan bagi WP Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
  • Salinan kartu NPWP salah satu pengurus perusahaan, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah WNA dan tidak memiliki NPWP;
  • Surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus WP Badan yang menjelaskan jenis serta kegiatan usaha yang dilakukan, termasuk alamat lokasi usaha dilakukan.

2. WP Badan dengan Status Cabang

  • Salinan akta pendirian dan perubahan bagi WP Badan dalam negeri, atau bisa juga surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
  • Kartu NPWP salah satu pengurus cabang, atau fotokopi paspor staf penanggung jawab cabang WNA yang tidak memiliki NPWP;
  • Surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus cabang yang menjelaskan jenis kegiatan usaha dan lokasinya.

3. Kerja Sama Operasi (joint operation)

  • Salinan dokumen perjanjian kerja sama atau akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi;
  • Fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi yang diwajibkan memiliki NPWP;
  • Fotokopi kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi, atau fotokopi paspor staf penanggung jawab WNA yang tidak memiliki NPWP;
  • Surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus wajib pajak kerja sama operasi yang menjelaskan jenis kegiatan usaha dan lokasinya.

4. Kantor Virtual

  • Surat keterangan untuk perusahaan yang menggunakan kantor virtual;
  • Dokumen yang memperlihatkan kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis antara penyedia jasa kantor virtual dan pengusaha
  • Dokumen surat izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang.

5. Ketentuan Tambahan

  • Menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilan untuk dua tahun pajak terakhir
  • Tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
  • Ketentuan tersebut juga berlaku untuk seluruh pengurus atau penanggung jawab.

6. Isi Formulir

Pengusaha yang akan dikukuhkan menjadi PKP harus mengisi formulir pengukuhan, yang bisa diperoleh melalui laman DJP Online.

Selanjutnya, formulir itu dikirim bersama lampiran dokumen lainnya ke KPP untuk pendaftaran.

Pengiriman formulir ini bisa dilakukan dengan tiga cara, yakni datang langsung ke KPP, melalui pos atau menggunakan jasa kurir.

Berkaca pada kondisi saat ini dengan merebaknya wabah virus corona, maka cara yang paling mungkin hanya melalui pos. Terlebih, DJP juga menghentikan sementara layanan pajak tatap muka demi menekan penyebaran Virus Corona.

Note: Cara Membuat Pembukuan Keuangan Usaha Kecil: UMKM Wajib Tahu

Apakah calon PKP bisa mengajukan pendaftaran PKP secara online?

Jawabannya, belum bisa. Sebab walaupun menu pendaftaran PKP online ada di aplikasi e-registration DJP https://ereg.pajak.go.id dengan nama “Pengukuhan PKP”, namun aplikasi ini belum bisa dipakai untuk daftar PKP online.

Dalam  pengumuman yang dipasang pada situs e-Registration DJP disebutkan untuk daftar PKP, para calon PKP diantaranya harus tetap mendatangi KPP tempat WP terdaftar.

Syarat pengajuan PKP dan pengukuhan PKP juga tidak bisa dilakukan dengan daftar online. Daftar PKP Online sekarang ini belum bisa dilakukan di website e-Registration DJP.

Ilustrasi menyerahkan dokumen pengajuan PKP

Jika Pengajuan PKP Ditolak

Dokumen permohonan pengajuan yang diserahkan calon PKP, dalam jangka waktu 3-5 hari setelah diajukan akan diverifikasi dan survei oleh petugas pajak.

Biasanya, setelah 1 – 2 hari setelah dilakukan survei, akan diputuskan apakah disetujui atau ditolak.

Jika disetujui, maka surat pengukuhan PKP dapat diambil di KPP tempat PKP mengajukan.

Keputusan Permohonan Pengajuan PKP diterbitkan paling lambat 5 hingga 10 hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.

Akan tetapi, bagaimana jika permohonan pengusaha untuk menjadi PKP ditolak?

Penyebabnya bisa karena hal-hal sebagai berikut:

  1. Tidak memenuhi semua persyaratan pengajuan PKP
  2. Petugas ragu atas keabsahan dan kelayakan perusahaan
  3. Pengusaha melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikecualikan/bukan objek PPN

Ilustrasi pengajuan PKP tidak disetujui

Kewajiban Setelah Dikukuhkan sebagai PKP

Setelah dokumen permohonan pengukuhan dikirimkan atau diserahkan ke KPP, pengusaha yang akan dikukuhkan sebagai PKP itu tinggal menunggu keputusan apakah permohonannya dikabulkan atau tidak.

Proses ini biasanya hanya memakan waktu beberapa hari setelah semua dokumen yang diperlukan lengkap.

Setelah menyandang status sebagai PKP, langkah selanjutnya adalah wajib membuat Pajak Masukan, Pajak Keluaran, e-Faktur pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Jadi, kewajiban PKP adalah memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Jangan lupa pula untuk meminta Sertifikat Elektronik agar bisa menjalankan aktivitas perpajakan dengan lancar dan memanfaatkan aplikasi e-Faktur.

Note: Cara Mendapatkan Sertifikat Elektronik dan Syarat Pengajuannya

Ilustrasi membuat Faktur Pajak dan menyampaikan SPT Masa PPN

Lapor SPT Masa PPN Wajib Melalui e-Faktur

Perlu diingat, mulai 1 Oktober 2020 DJP merilis e-Faktur 3.0 dan mewajibkan PKP menyampaikan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak September 2020 dan seterusnya harus melalui aplikasi e-Faktur.

Artinya, pelaporan SPT Masa PPN yang selama ini dengan cara mengupload CSV (Comma-separated values) melalui e-Filing sudah ditutup.

Jadi, dengan fitur prepopulated pada e-Faktur 3.0 ini, membuat Faktur Pajak elektronik maupun lapor SPT Masa PPN dalam satu aplikasi e-Faktur.

Anda dapat melakukan semua kewajiban perpajakan sebagai PKP dengan mudah melalui aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Ilustrasi lapor SPT Masa PPN di e-Faktur

Kenapa Mengurus Perpajakan Lebih Mudah di Klikpajak?

Jika bisa praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang dapat menyita banyak waktu dan tenaga Anda untuk urusan perpajakan?

Anda dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan ini melalui Klikpajak.

Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Anda melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Anda inginkan.

a. Anda Dapat Membuat e-Faktur Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Karena berbasis web, Anda dapat membuat e-Faktur tanpa harus melakukan update atau menginstal aplikasi terlebih dahulu.

Seperti diketahui, mulai 1 Oktober 2020 DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur client desktop harus update e-Faktur 3.0 karena e-Faktur versi 2.2 telah ditutup.

Note: Ini perbedaan e-Faktur 3.0 dan e-Faktur 2.2.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda tidak perlu repot-repot download patch terbaru e-Faktur ini karena Anda bisa langsung menggunakannya dan memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur pada versi 3.0 ini.

“Gunakan aplikasinya, biar Klikpajak yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Di e-Faktur Klikpajak, Anda juga dapat mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Bahkan pembuatan dan pengelolaan e-Faktur Anda semakin cepat karena salah satu kelebihan Klikpajak adalah terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by MekariSimple Online Accounting Software.

Anda dapat menarik data langsung dari pembukuan atau laporan keuangan Jurnal.id tanpa harus keluar masuk platform lagi.

Tentu saja, hal ini semakin menghemat waktu Anda, bukan?

Untuk mengetahui bagaimana cara membuat e-Faktur, bayar PPN dan melaporkan SPT Masa PPN, lihat tutorialnya di SINI.

Lebih jelasnya bagaimana cara membuat:

  • Cara membuat Faktur Keluaran
  • Membuat Faktur Pengganti
  • Cara membuat Faktur Pajak Pembatalan
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Cara menghapus ‘Draft’ Faktur Pajak

Berikut panduan langkah-langkah membuat berbagai jenis Faktur Pajak melalui e-Faktur ‘Online’.

Contoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

b. Bisa Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Bahkan melalui fitur e-Bupot Klikpajak, Anda dapat langsung menarik data laporan keuangan elektronik yang akan dibuatkan bukti pemotongan pajaknya maupun pelaporan SPT PPh 23/26.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Contoh fitur membuat bukti potong dan lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak

c. Anda Dapat Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa harus keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Langkah-langkah cara membuat Kode Billing dan Bayar Billing, selengkapnya lihat di SINI.

d. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak Gratis!

Melalui e-Filing Klikpajak, Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT pajak di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Note: Tutorial Lapor SPT Tahunan Pajak di e-Filing

Mudah Lihat Batas Waktu Bayar dan Lapor Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus membayar dan melaporkan pajak Anda tepat waktu.

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Bagaimana dengan keamanan data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Ilustrasi keamanan data dan sistem keamanan cloud yang berlapis

Administrasi Perpajakan Makin Mudah karena Terhubung Jurnal.id

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporkan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Pemotongan pajaknya serta langsung saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ingin mengetahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin mempermudah urusan Anda, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur aplikasi pembukuan online Jurnal.id yang terintegrasi dengan aplikasi pajak online Klikpajak.id

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.


PUBLISHED06 Nov 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: