Pengajuan SKB PPh Pasal 22 dan 23 Dapat Dilakukan Secara Online - Klikpajak

Pengajuan SKB PPh Pasal 22 dan 23 Dapat Dilakukan Secara Online

Setelah sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan fitur pengajuan Insentif Pajak yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 tahun 2020, saat ini Pengajuan Surat Keterangan Bebas/ SKB Pajak untuk PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sebagaimana PMK Nomor 28 Tahun 2020 pun telah dapat dilakukan secara elektronik melalui laman DJP Online. 

Sebagaimana kita ketahui, pengajuan SKB PPh pasal 22 dan pasal 23 sebelumnya dilakukan melalui email yang ditujukan kepada kantor pelayanan pajak, dimana wajib pajak terdaftar. 

Kemudian, untuk memudahkan wajib pajak, saat ini pengajuan SKB Pajak dapat dilakukan secara online, yaitu melalui menu Layanan Info Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada laman DJP Online. Pada laman tersebut Anda dapat memilih modul SKB PPh Pasal 22 (PMK 28 2020) atau SKB PPh Pasal 23 (PMK 28 2020) sesuai keperluan Anda. 

Baca Juga: 5 Insentif Pajak Berdasar PMK Nomor 44 Tahun 2020

Insentif Pajak pada PMK 28 Tahun 2020

Seperti diketahui, sesuai PMK 28 Tahun 2020 atau insentif PPN dan PPh diberikan kepada badan/ instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak-pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah COVID-19 atas impor, perolehan, dan pemanfaatan barang dan jasa. Insentif pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan di atas diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020.

Syarat Umum untuk Memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak

Untuk bisa mendapatkan Surat Keternagan Bebas Pajak, wajib pajak harus mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen yang dibutuhkan seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah atau dokumen pendukung sejenis lainnya, Serta memenuhi syarat yang telah ditetapkan di antaranya:

  • Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya permohonan. Berlaku bagi wajib pajak yang telah terdaftar pada tahun pajak sebelum diajukannya SKB.
  • Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani WP atau kuasa WP yang menyatakan peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai PPh final yang disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya SKP, untuk WP yang terdaftar pada tahun pajak yang sama dengan tahun pajak saat diajukannya SKB.
  • Ditandatangani oleh WP pemohon. Jika permohonan ditandatangani oleh bukan WP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. 
  • Menyerahkan dokumen pendukung transaksi

Setelah wajib pajak melakukan permohonan penerbitan SKB dari KPP setempat, permintaan wajib pajak biasanya akan diproses paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pengajuan SKB Pajak PPh Pasal 22

Barang yang membantu penanganan wabah COVID-19 yang dimaksud dalam PMK 28 Tahun 2020 antara lain obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya. 

Apabila dalam laman DJP Online, Anda memilih modul SKB PPh Pasal 22 (PMK 28/2020), maka sistem DJP akan menampilkan Form Permohonan. 

Di dalam form tersebut Anda perlu mengisi:

  • nama pemohon, 
  • NPWP pemohon, 
  • kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) pemohon,
  • NPWP dan nama lawan transaksi. 

Pada formulir juga dicantumkan daftar barang kena pajak yang diperlukan dalam penanganan wabah COVID-19 sebagaimana sesuai dengan PMK 28 Tahun 2020.

Pengajuan SKB Pajak PPH Pasal 23

Sementara itu, yang dimaksud dengan jasa yang membantu penanganan wabah COVID-19 sebagaimana tercantum pada PMK 28 Tahun 2020, antara lain meliputi jasa konstruksi, jasa konsultasi, teknik, dan manajemen, jasa persewaan, dan jasa pendukung lainnya.

Apabila dalam laman DJP Online, Anda mengajukan SKB PPh Pasal 23 (PMK 28/2020), maka seperti juga pada SKB Pasal 22, sistem DJP akan menampilkan Form Permohonan. Pada form tersebut Anda harus mengisi informasi terkait nama pemohon, NPWP pemohon, kode KLU pemohon serta nama dan NPWP lawan transaksi. 

Berbeda dengan form Permohonan SKB Pajak PPh Pasal 22 yang berisi daftar barang terkait, dalam form Permohonan SKB Pajak Pssal 23 DJP dicantumkan daftar jasa kena pajak yang diperlukan dalam penanganan wabah COVID-19. 

Walaupun memberikan kemudahan dalam proses pengajuan SKB Pajak tersebut di atas, DJP menegaskan tetap melakukan pengawasan terhadap pemberian insentif pajak tersebut di atas. Salah satu pengawasan yang dilakukan adalah dengan mewajibkan pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa terkait penanganan pandemi COVID-19 melaporkan faktur pajaknya.

Baca Juga: Tips Menggunakan E-Faktur Bagi Pemula

 

Kini Anda bisa Lapor Kewajiban Anda Melalui Klikpajak

Klikpajak merupakan aplikasi manajemen pajak yang dikembangkan oleh Mekari dan telah mendapakan izin dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan Klikpajak, Anda dapat melakukan laporan bukti potong dan SPT, membuat e-faktur pajak, hingga pengarsipan pajak,

Ilustrasi fitur pajak online Klikpajak

Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah dengan pemakain Klikpajak.id. Sehingga proses pembuatan, pembayaran, pelaporan pajak jadi makin gampang dan tepat.

Cukup daftarkan alamat email Anda di www.klikpajak.id dan nikmati kemudahan cara bayar, lapor, dan kelola pajak dengan mudah dalam satu aplikasi yang terintegrasi langsung dengan DJP. Tinggal klik, urusan perpajakan Anda pun langsung terupdate secara otomatis, makin efektif dan efisien.

 

 


PUBLISHED30 Jun 2020
Hafidh
Hafidh

SHARE THIS ARTICLE: