Non-PKP Wajib Membuat e-Bupot PPh Pasal 23/26 Mulai Oktober 2020

Non-PKP Wajib Membuat e-Bupot PPh Pasal 23/26 Mulai Oktober 2020

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI telah memperluas aturan wajib penggunaan aplikasi e-Bupot untuk wajib pajak Non-PKP (Pengusaha Kena Pajak) dalam membuat bukti pemotongan PPh 23/26 mulai Oktober untuk Masa Pajak September 2020.

Penerapan ini merupakan bentuk peningkatan layanan perpajakan DJP kepada masyarakat dalam membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, serta menyampaikan SPT Masa kedua PPh tersebut.    

Ketentuan wajib e-Bupot bagi para Non-PKP ini sudah resmi berlaku untuk masa pajak September 2020, yang harus dilaporkan pada Oktober kalender bulan berjalan.

Sehingga Wajib Pajak (WP) perlu mempersiapkan keperluan administrasi agar dapat menerapkan penggunaan e-Bupot tepat waktu.

Seperti apa penjelasan lengkap mengenai wajib e-Bupot bagi WP PKP maupun Non-PKP ini, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Apa itu e-Bupot?

Aplikasi e-Bupot adalah perangkat lunak (software) DJP yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan PPh 23/26 dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik.

Melalui e-Bupot ini, membuat bukti potong PPh 23/26 dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26 hanya menggunakan perangkat elektronik dan bisa dilakukan di mana saja selama terhubung dengan internet, tanpa harus datang dan mengantre di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pada aplikasi e-Bupot, WP dapat membuat tiga jenis bukti pemotongan, yaitu bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, bukti pemotongan pembetulan, dan bukti pemotongan pembatalan. 

Aplikasi e-Bupot ini jadi sebuah terobosan karena membuat administrasi menjadi lebih tertib, penyederhanaan proses administrasi, pengerjaan secara online dan langsung ke sistem DJP serta pemanfaatan tanda tangan elektronik.

Aplikasi ini juga cocok untuk kondisi saat ini, di mana wabah virus corona membuat masyarakat tidak keluar rumah untuk hal yang tidak mendesak dan ada pemberlakuan aturan jaga jarak fisik atau physical distancing

Note: Ulasan Lengkap Bukti Pemotongan Pajak dan Cara Membuat Bukti Potong

Ilustrasi membuat bukti potong di e-Bupot di masa pandemi Covid-19

Aturan Wajib e-Bupot untuk PPh 23/26

Dirjen Pajak menetapkan semua WP, baik PKP maupun Non-PKP, selama melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26, wajib membuat bukti potong serta menyampaikan SPT Masa PPh kedua pasal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) peraturan PER-04/PJ/2017 mulai masa pajak September 2020. 

Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-368/PJ/2020 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2020.

Note: Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26, Tarif, Penggunaan dan Perhitungannya

WP yang wajib menggunakan e-Bupot sesuai Pasal 6 ayat (1) PER-04/PJ/2017 adalah:

  • WP yang menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dalam 1 Masa Pajak
  • Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp100 juta dalam satu Bukti Pemotongan
  • Sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik
  • Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus atau KPP di lingkungan Kanwil DJP WP Besar

Sebelumnya, wajib e-Bupot mulai 1 Agustus 2020 diperuntukkan bagi PKP yang terdaftar di KPP Pratama seluruh Indonesia yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020.

Contoh fitur membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot

Cara Kerja Aplikasi e-Bupot

Aplikasi e-Bupot dirancang untuk memudahkan Pemotong Pajak dalam menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sekaligus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam satu program. 

Sistem ini juga menjamin kepastian hukum terkait status dan keandalan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26. Dengan pembuatan Bukti Pemotongan melalui aplikasi, maka data akan lebih mudah divalidasi dan akurasinya makin meningkat. 

Aplikasi e-Bupot disebut sebagai upaya Kementerian Keuangan RI dalam transformasi digital di bidang perpajakan.

Dengan adanya konsep sistem digital ini, maka jeda dalam pengumpulan data perpajakan yang sering ditemui dalam sistem manual diharapkan semakin menipis, tergantikan dengan data akurat yang dapat diakses secara riil baik oleh wajib pajak maupun oleh otoritas pajak. 

Sistem digital ini juga bisa membantu memenuhi prinsip kelayakan dalam memenuhi kewajiban dari pemotongan PPh 23/26 dan penyampaian SPT Masa-nya.

Ilustrasi kemudahan aplikasi e-Bupot

Bukti Efektivitas Aplikasi e-Bupot

Efektivitas e-Bupot dapat dilihat dalam contoh kasus seperti ini, misal A mengaku telah dipotong pajak oleh sebuah perusahaan sebesar Rp125 juta.

Bukti Potong ini perhitungkan oleh A di SPT Tahunannya sebagai kredit pajak. Jika PPh Terutang A Rp150 juta, maka A tinggal membayar kurangnya yaitu Rp25 juta saja kendati tidak ada bukti potong. 

Lalu, bagaimana kantor pajak mengujinya? Apakah benar perusahaan memotong pajak A dan menyetorkan ke Kas Negara?

Lantaran database tidak terintegrasi, maka petugas di Kantor Pelayanan Pajak secara manual akan mengecek langsung ke SPT Masa yang dilaporkan perusahaan. Hasilnya dibalas melalui surat. 

Apakah semua Bukti Potong dilakukan konfirmasi?

Tidak. Dilakukan pemeriksaan, itu pun jika petugas pemeriksanya curiga. Jika tidak, lolos saja.

Maka dengan e-Bupot proses konfirmasi dilakukan secara sistem yang bekerja otomatis sehingga meminimalkan pemalsuan Bukti Potong. 

e-Bupot juga membawa manfaat bagi otoritas pajak. Mengingat Faktur Pajak dibuat secara terpusat (sentralisasi) dan bukti potong juga dibuat secara terpusat, maka secara real time kantor pajak bisa mengetahui dinamika real ekonomi.

Ilustrasi membuat bukti potong di e-Bupot

Cara Membuat e-Bupot

Untuk bisa mengakses aplikasi ini, para wajib pajak (pengguna), baik itu PKP dan Non-PKP harus login di situs pajak.go.id. e-Bupot juga tersedia di aplikasi pajak online Klikpajak.id

Langkah selanjutnya ke menu Profil. Pastikan semua fitur layanan dicentang.

Berikutnya, baru bisa membuat bukti potong elektronik. Caranya, sebelum masuk ke e-Bupot.pajak.go.id, pengguna bisa klik tab Lapor, lalu klik menu Pra-Pelaporan, terakhir baru klik logo e-Bupot.

Langkah-langkah Membuat Bukti Potong PPh 23/26

Untuk membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26, Anda harus memiliki akun Klikpajak terlebih dahulu.

Setelah memiliki akun di Klikpajak, sekarang tinggal membuat bukti potong PPh 23/26.

Berikut cara membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 (normal):

1. Klik menu e-Bupot, setelah itu pada submenu pilih PPh Pasal 23. Anda akan diarahkan ke list Bukti Potong PPh 23. Klik ‘Buat Bukti Potong PPh 23’, kemudian Anda akan diarahkan ke form untuk Bukti Potong PPh 23.

2. Isi form Bukti Potong PPh Pasal 23 sesuai dengan kebutuhan Anda.

a. Masukkan tanggal pemotongan dan identitas WP yang dipotong. Masa Pajak akan menyesuaikan dengan tanggal pemotongan yang dipilih. Identitas WP yang dipotong berupa:

  • NPWP atau NIK (bila tidak memiliki NPWP) wajib diisi
  • Nomor telepon
  • email (opsional) digunakan untuk alamat mengirimkan bukti potong

b. Input dokumen dasar pemotong (bisa lebih dari satu)

  • Dokumen bisa berupa: Faktur Pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS, atau surat pernyataan
  • Nomor dokumen
  • Tanggal dokumen

c. Tentukan fasilitas dalam pembuatan bukti potong.

  • Bukti potong tanpa fasilitas
  • Bukti potong dengan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB). Fasilitas ini hanya tersedia apabila WP yang dipotong memiliki NPWP. (1) BP dengan fasilitas ini wajib memasukkan nomor SKB yang diberikan oleh WP yang dipotong. (2) Tarif PPh yang dipotong dianggap 0%.
  • Bukti potong dengan fasilitas Ditanggung Pemerintah (DTP). Fasilitas ini hanya tersedia apabila WP yang dipotong tidak memiliki NPWP. (1) BP dengan fasilitas ini wajib memasukkan nomor DTP yang diberikan oleh WP yang dipotong. (2) Masukkan juga NTPN yang telah diterbitkan atas PPh DTP itu.

d. Tentukan kode objek pajak beserta jumlah penghasilan brutonya.

  • Kode objek pajak yang dipilih akan menentukan tarif PPh 23 apabila menggunakan fasilitas SKP, maka tarif PPh 23-nya akan selalu dianggap 0%.
  • Jumlah penghasilan bruto akan dikalikan dengan tarif PPh 23 untuk menghitung PPh 23/DTP-nya.

e. Kemudian centang pernyataan persetujuan dan klik ‘Buat Bukti Potong’.

3. Anda akan diarahkan kembali ke halaman isi Bukti Potong PPh Pasal 23 dengan status ‘Sedang Diproses’.

4. Tunggu beberapa saat dan refresh halaman list Bukti Potong Pasal 23, apabila berhasil, status Bukti Potong PPh Pasal 23 tersebut akan berubah dari sedang diproses menjadi ‘Normal’ dan Nomor BP akan diberikan oleh DJP.

Cara Melihat Detail Bukti Potong PPh 23

1. Klik menu e-Bupot, setelah itu pada submenu pilih PPh Pasal 23.

2. Pada list Bukti Potong PPh 23 pilih salah satu dari Nomor Bukti Potong yang ingin Anda lihat detailnya.

3. Status dari bukti potong dapat dilihat di bagian atas dengan label berwarna:

  • Normal atau Normal Pembetulan (Hijau)
  • Dibetulkan atau Dihapus (Kuning)
  • Dibatalkan atau Gagal (Merah)
  • Sedang diproses (Biru)

4. Apabila Bukti Potong sudah dilaporkan dalam SPT Masa, akan diberi tanda Sudah Lapor pada bagian atas.

5. Untuk memeriksa bukti potong benar-benar diterbitkan oleh DJP, dapat melakukan scan atas QR Code-nya yang tertera di bagian bawah setelah bukti potong tervalidasi DJP.

Harus Punya Sertifikat Elektronik untuk Pakai e-Bupot

Sedangkan salah satu persyaratan utama yang diperlukan dalam menggunakan aplikasi e-Bupot adalah memiliki sertifikat elektronik atau Digital Certificate.

Sertifikat ini juga wajib dimiliki untuk para wajib pajak agar dapat melakukan pemotongan PPh pada aplikasi e-bupot. 

Lalu, bagaimana cara mendapatkan sertifikat elektronik ini? Selengkapnya baca di SINI.

Berikut persyaratan membuat Sertifikat Elektronik:

  1. Wajib Pajak mengirimkan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus perusahaan.
  2. Surat yang dikirimkan harus disampaikan oleh pengurus Perusahaan secara langsung (Tidak Diwakilkan/Dikuasakan) ke KPP terdaftar.
  3. Wajib Pajak harus sudah menyampaikan SPT tahunan PPh, beserta bukti penerimaan/tanda terima serta membawa dokumen SPT asli.
  4. Pastikan nama pengurus yang mengajukan tercantum dalam SPT tahunan pph Badan beserta dokumen pendukung berupa dokumen asli dan fotokopi.
  5. Akta pendirian atau permanent establishment
  6. Surat Pengangkatan nama pengurus
  7. Menyerahkan KTP dan KK (Kartu Keluarga) Untuk Warga Negara Indonesia. Sedangkan untuk Warga negara Asing harus menunjukkan Paspor dan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) / KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap)
  8. Pengurus melampirkan Softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam format Compact Disc (CD) atau media lain yang (File dinamakan: nomor NPWP-nama pengurus-nomor kartu identitas pengurus)

Setelah e-mail yang memuat Sertifikat Elektronik atau Digital Certificate diterima, maka dokumen itu sudah bisa digunakan dengan masa berlaku 2 tahun yang harus diperpanjang secara berkala untuk pelaporan berikutnya.

Contoh bukti potong PPh Pasal 23/26

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak memiliki keunggulan yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu bisnis perusahaan, di antaranya:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Bayar dan Lapor Pajak dalam Satu Platform

Bukan hanya e-Bupot, aplikasi pajak online Klikpajak.id juga memiliki fitur lengkap lainnya seperti e-Faktur, e-Billing dan e-Filling.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud. Anda pun dapat melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan saja dan di mana saja.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Bisa Langsung Gunakan e-Faktur 3.0 Tanpa Install Sendiri

Sehingga, untuk bisa memanfaatkan e-Faktur 3.0 yang memiliki fitur pengisian otomatis atau prepopulated Pajak Masukan, baik dalam bentuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) maupun e-Faktur, tanpa update atau instal sendiri di perangkat komputer.

Cukup gunakan aplikasinya, biar Klikpajak yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN Anda.

Penjelasan lengkap mengenai fitur e-Faktur 3.0 ini, selengkapnya bisa Anda baca Kelebihan e-Faktur 3.0 Dibanding e-Faktur 2.2: Update e-Faktur.

Ilustrasi bayar pajak online

Bayar Pajak Semudah Sentuh Layar ‘Gadget’

Sebelum membayar atau menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda bisa menggunakan e-Billing Klikpajak untuk melakukan proses pembayaran pajak tersebut dengan mudah dan cepat.

Sistem e-Billing Klikpajak akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Anda pun tidak perlu keluar masuk aplikasi dari berbagai perangkat komputer Anda, karena fitur Klikpajak terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan pembayaran hingga pelaporan pajak hanya dalam satu platform.

Contoh SSP yang diterbitkan Klikpajak resmi dari DJP

Lapor SPT dengan e-Filing Gratis!

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak. Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Note: Selengkapnya cara mudah membuat Kode Billing dan menyampaikan SPT online lewat e-Filing Klikpajak, lihat langkah-langkahnya di SINI.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Terintegrasi dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda semakin mudah dalam membuat dan mengelola e-Faktur serta e-Bupot karena Klikpajak bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah.

Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Temukan kemudahan urusan administrasi perpajakan dari integrasi Klikpajak dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id di SINI

Data Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat permbayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Tim ‘Support’ Klikpajak Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Masa PPN dan aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.


PUBLISHED01 Oct 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: