Bayar Pajak dan Ketentuan Setor Pajak bagi Pebisnis

Ketentuan Setor Pajak dan Bayar Pajak bagi Pebisnis

Sebelum membayar pajak, sebaiknya pahami terlebih dahulu ketentuannya agar pembayaran pajak berjalan lancar. Klikpajak by Mekari akan mengulas ketentuan setor pajak dan bayar pajak yang harus dipahami bagi pebisnis.

Perlu diingat, bayar pajak tidak hanya sekadar asal membayar, tapi ada banyak hal yang harus disiapkan sebelum Sobat Klikpajak menunaikan kewajiban setor atau bayar pajak.

Sebab mulai dari cara, penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar, hingga kapan waktunya harus bayar pajak, ada ketentuan dan aturannya.

Sebelum membahas lebih lanjut ketentuan setor pajak dan bayar pajak ini, Klikpajak.id akan mengingatkan Sobat Klikpajak tentang pengelolaan pajak dan keuangan bisnis dengan cara mudah dan efisien.

Sobat Klikpajak dapat mengikuti demo online cara kelola pajak dan keuangan perusahaan/usaha di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

Untuk mengetahui ketentuan setor pajak atau bayar pajak bagi Sobat Klikpajak, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari agar proses pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat terhindar dari kesalahan prosedur bayar pajak yang sudah menjadi ketentuannya.

Atau menghindari sanksi dan denda terlambat bayar pajak atau setor pajak karena jadwal pembayaran pajak juga sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

SSP untuk Bayar Pajak

Di Indonesia, aktivitas pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menyertakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Surat Setoran Pajak atau SSP adalah surat yang berisi keterangan jumlah nominal pajak yang harus dibayar dan kode billing yang digunakan untuk melanjutkan proses bayar pajak atau setor pajak ke kas negara melalui bank persepsi.

Bank persepsi yang digunakan untuk menampung pembayaran pajak ke negara ini ditunjuk oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Satu formulir SSP hanya untuk aktivitas pembayaran, kecuali untuk WP dengan kriteria tertentu sesuai Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 16 Tahun 2009, bahwa membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak, hanya dalam satu SSP.

Jenis SSP terbagi menjadi dua yakni:

1. SSP Standar

SSP Standar adalah surat yang digunakan oleh WP yang berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran, dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan.

2. SSP Khusus

SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan/atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan.

Note: KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi Eksportir

Satu formulir SSP itu bisa digunakan untuk: 

  • Satu jenis pajak
  • Satu Masa Pajak atau Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak
  • Satu surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB, atau surat putusan atas upaya hukum (keberatan/banding/peninjauan kembali)

Formulir SSP ini memiliki bentuk yang sudah baku yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana diubah dalam Perdirjen Pajak No. PER-24/PJ/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Perdirjen Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir SSP.

Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap empat, untuk peruntukan sebagai berikut:

Lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak

Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran

Dalam kondisi tertentu, SSP bisa dibuat dalam rangkap lima, di mana lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Note: Kapan Batas Akhir Pembetulan SPT Tahunan? Syarat dan Caranya

Secara umum, berikut yang harus diperhatikan saat mengisi SSP:

  1. Untuk pengisian Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dalam formulir SSP, dilakukan berdasarkan Tabel Akun Pajak dan KJS. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan DJP.
  2. WP boleh membuat sendiri formulir SSP. Hanya saja, bentuk dan isi harus sesuai dengan formulir SSP yang sudah ditetapkan DJP karena bentuk SSP ini sudah baku.
  3. Untuk WP yang melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, maka menggunakan formulir Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP). Formulir ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009.

Berikut adalah bentuk formulir SSP:

Bayar Pajak dan Ketentuan Setor Pajak bagi PebisnisBentuk formulir SSP untuk bayar pajak

Cara Mengisi SSP untuk Bayar Pajak

1. Kolom ‘Kotak Lembar’

Kolom Kotak Lembar diisi dengan angka 1, 2, atau angka yang menunjukkan jumlah rangkap SSP.

2. Kolom ‘Untuk’

Kolom Untuk diisi dengan tujuan peruntukan formulir SSP (apakah untuk WP, KPPN, KPP, atau untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran).

3. Kolom ‘NPWP’

Kolom NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib pajak.

4. Kolom ‘Nama WP’

Kolom Nama WP diisi dengan nama wajib pajak.

Note: KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi Eksportir

5. Kolom ‘Alamat WP’

Kolom Alamat WP diisi sesuai dengan alamat wajib pajak.

Catatan:

Bagi yang belum memiliki NPWP, maka:

  • NPWP diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000
  • XXX diisi dengan Nomor Kode KPP tempat transaksi atau objek pajak diadministrasikan
  • Nama dan alamat diisi lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identittas lain yang sah

6. Kolom ‘NOP’

Kolom NOP diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

7. Kolom ‘Alamat Objek Pajak’

Kolom Alamat Objek Pajak diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan SPPT PBB.

Catatan:

Kolom Alamat Objek Pajak ini diisi hanya jika ada transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan, yaitu PBB Pertambangan, Perhutanan, Perkebunan, dan PBB Sektor lainnya, dan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sewa tanah dan/atau bangunan, dan kegiatan membangun sendiri.

8. Kolom ‘Kode Akun Pajak’

Kolom Kode Akun Pajak diisi dengan angka KAP.

9. Kolom ‘Kode Jenis Setoran’

Kolom Kode Jenis Setoran diisi dengan angka KJS, untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor.

Note: Solusi Ekspor-Impor yang Terhambat Masalah SPT Pajak

10. Kolom ‘Uraian Pembayaran’

Kolom Uraian Pembayaran ini diisi dengan tambahan informasi pembayaran yang tidak terdapat pada kolom yang tersedia.

Contoh:

  • Nama pembeli untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau nama penyewa untuk pembayaran PPh Final 4 (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan
  • Nomor Faktur Pajak atas transaksi yang terutang PPn yang dilakukan oleh pemungut

11. Kolom ‘Masa Pajak’

Kolom Masa Pajak diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk Masa Pajak yang dibayar atau disetor.

Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu Masa Pajak dilakukan dengan menggunakan 1 SSP untuk setiap Masa Pajak.

12. Kolom ‘Tahun Pajak’

Kolom Tahun Pajak diisi dengan Tahun Pajak yang sesuai.

13. Kolom ‘Nomor Pajak’

Kolom Nomor Pajak nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan (SKPKB), SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP, atau putusan lain.

14. Kolom ‘Jumlah Pembayaran’

Kolom Jumlah Pembayaran diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh.

Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang dolar AS), diisi secara lengkap sampai dengan sen.

15. Kolom ‘Terbilang’

Kolom Terbilang diisi dengan jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan Bahasa Indonesia.

Note: Harmonized System dan Cara Mencari Tarif Kode HS (HS Code) bagi Importir-Eksportir

16. Kolom ‘Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran’

Kolom Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.

17. Kolom ‘Wajib Pajak/Penyetor’

Kolom Wajib Pajak/Penyetor diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, NPWP, dan nama jelas WP/Penyetor serta stempel usaha (jika ada).

18. Kolom ‘Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran’

Kolom Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB), atau NTPN dan Nomor Transaksi Pos (NTP), atau NTPN dan Nomor Transaksi Lainnya (NTL).

Bayar Pajak dan Ketentuan Setor Pajak bagi PebisnisIlustrasi mengisi SSP untuk bayar pajak

Tata Cara Pengisian SSP untuk Setor dan Bayar Pajak

Membuat SSP secara online melalui Aplikasi Billing DJP atau ASP (Application Service Provider) atau PJAP mitra resmi DJP Klikpajak by Mekari.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Namun jika akan menyetorkan melalui loket/teller (over the counter), berikut beberapa hal yang harus diperhatikan:

  • Bentuk formulir SSPsesuai pada Lampiran A PER-09/PJ/2020.
  • Formulir SSP dibuat dalam 2 rangkap:
    • Lembar ke-1: untuk disampaikan kepada Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya
    • Lembar ke-2: untuk arsip Wajib Pajak.
  • Apabila diperlukan, SSP dapat dibuat lebih dari 2 rangkap sesuai dengan kebutuhan.
  • Dapat mengadakan/membuat sendiri SSP selama bentuk dan isinya sesuai dengan PER-09/PJ.2020.
  • Cara pengisian SSP harus sesuai dengan petunjuk pengisian Form SSP.
  • Rincian Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dapat dilihat di sini.
  • Untuk NOP dan alamat NOP pada SSP hanya diisi apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan, yaitu transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan dan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

Agar lebih mudah setor atau bayar pajak online, gunakan e-Billing Klikpajak.

Sobat Klikpajak akan dipandu dengan langkah-langkah yang simpel dan langsung bayar pajak melalui internet banking dalam satu paltform e-Billing Klikpajak.

Bayar Pajak dan Ketentuan Setor Pajak bagi PebisnisIlustrasi bayar pajak

Bentuk Lain Sejenis SSP untuk Bayar Pajak

Selain SSP juga ada sarana administrasi lain yang disamakan fungsinya dengan SSP, yaitu:

1. Bukti Penerimaan Negara (BPN) 

Jika pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan secara elektronik atau dengan datang langsung ke Bank Persepsi, maka Wajib Pajak (WP) akan menggunakan sarana BPN ini.

2. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) 

Jika pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 22 impor, PPN impor, dan PPnBM impor serta PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri, maka SSPCP ini yang dipergunakan.

Jadi, SSPCP adalah SSP yang digunakan oleh importir atau wajib bayar dalam rangka impor.

Note: Insentif Pajak PPh 22 Impor: Bidang Usaha yang Bisa Ajukan, Syarat dan Caranya

3. Bukti Pbk (Pemindahbukuan)

Bukti Pbk adalah SSP untuk pembayaran dan penyetoran pajak melalui Pemindahbukuan.

4. Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan dalam Negeri

Ini adalah SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri.

5. Bukti penerimaan pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kelima sarana administrasi tersebut dinyatakan sah, kalau sudah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Akan tetapi untuk Pemindahbukuan dan Bukti Pbk, baru dinyatakan sah jika sudah ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang berhak menerbitkan Bukti Pbk.

Bayar Pajak dan Ketentuan Setor Pajak bagi PebisnisIlustrasi bayar pajak dari dari ekspor impor menggunakan SSPCP

Ketentuan Mata Uang untuk Setor atau Bayar Pajak

Secara umum, pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Namun terdapat pengecualian bagi Sobat Klikpajak dengan kriteria:

  1. Telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat (USD) yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh WP serta Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan dalam mata uang USD dengan mata uang dolar AS.
  2. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis penyelenggaraan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang dolar AS sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sobat Klikpajak dengan kriteria di atas diperbolehkan membayar dengan menggunakan mata uang dolar AS (USD)

Namun demikian, bagi Sobat Klikpajak dengan kriteria di atas juga dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29 dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh Sobat Klikpajak dalam mata uang Rupiah.

Dalam kasus ini, Sobat Klikpajak harus mengonversikan pembayaran dalam satuan mata uang Rupiah tersebut ke satuan mata uang USD dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Pembayaran pajak dalam mata uang USD dilakukan ke kas negara melalui Bank Persepsi Mata Uang Asing.

Bayar Pajak dan Ketentuan Setor Pajak bagi PebisnisIlustrasi mata uang dolar AS dan rupiah untuk bayar pajak

Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Untuk menyetor, membayar dan melaporkan pajak, tentu saja ada ketentuannya.

Sebab setiap jenis pajak, tenggat waktu pembayarannya dan pelaporannya berbeda-beda.

Menteri Keuangan RI telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Note: Ketahui aturan baru sanksi pajak selengkapnya pada penjelasan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak

Berikut tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak untuk SPT Masa:

  1. Pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional.
  2. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk pelaksanaan PEMILU dan cuti bersama nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
  3. Batas waktu pembayaran, penyetoran pajak untuk SPT Masa lebih lengkapnya dalam tabel berikut:
No Jenis Pajak Batas Pembayaran (Paling Lambat)
(Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)
1 PPh pasal 4(2) setor sendiri tgl 15 bulan berikutnya
2 PPh pasal 4(2) pemotongan tgl 10 bulan berikutnya
3 PPh pasal 15 setor sendiri tgl 15 bulan berikutnya
4 PPh pasal 15 pemotongan tgl 10 bulan berikutnya
5 PPh pasal 21 tgl 10 bulan berikutnya
6 PPh pasal 23/26 tgl 10 bulan berikutnya
7 PPh pasal 25 tgl 15 bulan berikutnya
8 PPh pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dg bea masuk, PPN, PPnBM) saat penyelesaian dokumen PIB
9 PPh pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC 1hari kerja berikutnya
10 PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan hari yang sama dg pembayaran atas penyerahan barang
11 PPh pasal 22 migas tgl 10 bulan berikutnya
12 PPh pasal 22 pemungutan oleh WP badan tertentu tgl 10 bulan berikutnya
13 PPN & PPnBM akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan
14 PPN atas kegiatan membangun sendiri tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
15 PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean tgl 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak
16 PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan tgl 7 bulan berikutnya
17 PPN dan/ atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN
18 PPN & PPnBM Pemungutan selain bendaharawan tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
19 PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.
20 Pembayaran masa selain PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.

 

Itulah penjelasan tentang fungsi SSP dan penggunaannya yang harus diketahui sebelum menyetor dan membayar pajak.

Agar lebih mudah setor dan bayar pajak online, gunakan e-Billing Klikpajak karena Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing sebagai syarat untuk bayar pajak sekaligus bayar pajaknya melalui internet banking pada aplikasi yang sama.

Kelola Pajak Lebih Cepat & Mudah dengan Klikpajak by Mekari

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Bahkan, Sobat Klikpajak juga dapat kelola pajak lebih mudah dan cepat karena Klikpajak.id terhubung dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga, dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Note: Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id di SINI.

Bayar Pajak dan Ketentuan Setor Pajak bagi Pebisnis

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif dan efisien?

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Bayar Pajak dan Ketentuan Setor Pajak bagi Pebisnis

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak by Mekari yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Sebab Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Bayar Pajak dan Ketentuan Setor Pajak bagi Pebisnis

C. Setor Pajak dengan Cara Praktis di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Sobat Klikpajak dapat dengan mudah membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak.

“e-Billing Klikpajak akan menerbitkan ID Billing resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Sobat Klikpajak bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Hanya dalam satu platform, membuat Kode Billing dan bayar billing selesai dalam sekejap lewat e-Billing Klikpajak.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

D. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Sobat Klikpajak bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan baca di bawah ini:

Perlu diingat, ketentuan pengenaan sanksi pajak terbaru diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Bayar Pajak dan Ketentuan Setor Pajak bagi Pebisnis

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Bayar Pajak dan Ketentuan Setor Pajak bagi PebisnisKeamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

Bayar Pajak dan Ketentuan Setor Pajak bagi Pebisnis

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Cara pembetulan SPT Badan di e-Filing Klikpajak mudah, bukan?

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah dan praktis? Klik banner di bawah ini.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED24 Feb 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: