eFaktur 3.2 
eBilling 
eFiling 
e-Bupot Unifikasi 
User Management 
Arsip Pajak 
eFaktur API 
eBupot API 
eBilling API 
Distributor 
Manufaktur 
Retail 
Waralaba 
Kelola Faktur Pajak 
Multi User & Multi NPWP 
Wajib Pajak dinilai masih sering melakukan keterlambatan pembayaran pajak, baik dengan alasan yang tidak disengaja atau pun dengan sengaja. Untuk menegaskan kepada Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak tersebut, maka akan diberikan Surat Tagihan Pajak.
Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta sarana menagih pajak. Surat Tagihan Pajak ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.
Ketentuan Penerbitan STP
STP dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut:
- Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, tidak atau kurang bayar.
- Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Pertama, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi membuat faktur pajak. Kedua, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak. Ketiga, PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.
Fungsi STP
Dalam Surat Tagihan Pajak, terdapat beberapa fungsi yang dijelaskan sebagai berikut:
- Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak.
- Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.
- Sarana untuk menagih pajak.
Sanksi Administrasi STP
Sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:
- Sanksi administrasi berupa denda Rp50.000,- apabila Wajib Pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa. Dikenakan denda Rp100.000,- apabila tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan.
- Sanksi administrasi berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak dalam hal:
a) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
b) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak.
c) Pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.
3. Sanksi administrasi berupa bunga dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar.
4. Sanksi administrasi berupa bunga apabila Wajib Pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya.
Penomoran STP
Pada Surat Tagihan Pajak biasanya terdapat nomor unik atau biasa disebut nomor kohir. Penomoran STP tersebut serupa dengan penomoran SKP yang diurutkan dalam format AAAAA/BBB/CC/DDD/EE. Makna dari penomoran AAAAA menunjukkan nomor urut dalam lima digit, sebagai 00303.
BBB menunjukkan untuk kode jenis pajak, sebagai contoh 105 untuk PPh Badan atau 106 untuk PPN. CC menunjukkan Tahun Pajak, sebagai contoh untuk tahun pajak 2017 kodenya adalah 17. DDD merupakan kode KPP yang menerbitkan, sebagai contoh angka 060 menunjukkan KPP PMA Enam. EE menunjukkan tahun diterbitkannya STP tersebut, misal STP diterbitkan pada tahun 2018 maka kodenya adalah 18. Jadi jika seluruh kode di atas diurutkan, maka penomoran STP tersebut adalah 00303/105/06/060/18.
Cara Melunasi STP
Pelunasan STP harus dilakukan Wajib Pajak dengan membayarnya di bank-bank yang menerima pembayaran pajak melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Anda wajib mencantumkan nomor STP dalam SSP tersebut pada bagian Nomor Ketetapan. Sebab jika Anda lupa mencantumkan nomor STP ini biasanya akan mengakibatkan permasalahan nantinya, karena Wajib Pajak bisa dianggap belum membayar STP tersebut. Jika masalah ini terjadi, Wajib Pajak harus menyelesaikan melalui proses pemindahbukuan yang membutuhkan waktu tidak sebentar.
