Daftar Lengkap Komoditas Bebas Pajak Pertambahan Nilai - Klikpajak

Daftar Lengkap Barang dan Jasa Bebas Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dimiliki oleh transaksi barang kena pajak dan jasa kena pajak. Transaksi atas kedua jenis komoditas ini dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Serangkaian panjang barang kena pajak dan jasa kena pajak bisa disimak pada artikel terkait, dan dikenai PPN sebesar 10%.

Namun demikian, dalam peraturan UU PPN, ada yang disebut dengan negative list. Negative list merupakan kelompok barang dan jasa, yang ketika transaksinya tidak dikenai PPN atau statusnya bebas PPN. Hal ini mempertimbangkan bahwa barang atau jasa tersebut merupakan kebutuhan masyarakat luas dan bukan merupakan komoditas yang hanya diakses golongan ekonomi tertentu.

Nantinya, barang atau jasa kena pajak ini ada juga yang dikenai pajak daerah, sehingga terbebas dari PPN. Pengenaan pajak daerah dan pembebasan PPN ini bertujuan agar barang atau jasa tersebut tidak dikenai kewajiban pajak lebih dari satu kali dalam transaksinya. Bisa juga komoditas tersebut tidak dikenai PPN karena merupakan alat tukar.

Untuk memahami lebih jauh, berikut daftar jenis barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Daftar Isi

Barang Bebas PPN

Barang bebas PPN bisa dibagi ke dalam empat jenis, yaitu :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya

  • Minyak mentah.
  • Gas bumi.
  • Panas bumi.
  • Pasir dan kerikil.
  • Batu bara (sebelum diproses jadi briket)
  • Bijih timah, bijih besi, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak dan bijih bauksit.

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak

  • Segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras ketan atau beras putih (dalam bentuk beras berkulit, digiling, beras setengah giling, beras pecah dan menir dari beras).
  • Segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning, jagung kuning kemerahan atau jagung brondong (jagung yang telah dikupas atau belum dikupas atau jagung tongkol dan biji jagung, menir atau beras jagung, sepanjang masih berbentuk buliran).
  • Sagu (dalam bentuk empulur sagu, tepung, tepung kasar dan bubuk dari sagu).
  • Segala bentuk kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kuning atau kedelai hitam dalam bentuk pecah atau utuh.
  • Garam, baik yang beryodium atau tidak (garam meja, garam curah atau kemasan 50 kg atau lebih dengan kadar NaCl minimum 94,7%).

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya

4. Uang, emas batangan dan surat berharga.

Jasa Bebas PPN

Mengingat jasa ini dibutuhkan oleh masyarakat luas, maka yang termasuk dalam daftar berikut bebas dari PPN. Diantaranya :

1. Jasa bidang kesehatan atau medik

  • Jasa dokter umum, spesialis dan dokter gigi.
  • Jasa dokter hewan.
  • Jasa ahli kesehatan (akupuntur, ahli gizi, fisioterapi dan ahli gigi).
  • Jasa kebidanan dan dukun bayi.
  • Jasa paramedis dan perawat.
  • Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan dan sanatorium.

2. Jasa bidang pelayanan sosial

  • Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.
  • Jasa pemadam kebakaran (kecuali yang bersifat komersil).
  • Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
  • Jasa lembaga rehabilitasi (kecuali bersifat komersial).
  • Jasa pemakaman dan krematorium.
  • Jasa bidang olahraga (kecuali yang bersifat komersial).

3. Jasa bidang pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero)

4. Jasa bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi

  • Jasa perbankan (kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak atau perjanjian, serta anjak piutang).
  • Jasa asuransi (kecuali broker asuransi).
  • Jasa sewa guna usaha dengan hak opsi.

5. Jasa bidang keagamaan

  •   Jasa pelayanan rumah ibadat.
  •   Jasa pemberian khotbah atau dakwah.
  •   Jasa lain dibidang keagamaan.

6. Jasa bidang pendidikan

  • Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah (jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional).
  • Jasa penyelenggara pendidikan luar sekolah seperti kursus.

7. Jasa bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa bidang kesenian yang tidak bersifat komersial (pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara gratis).

8. Jasa bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan (jasa penyiaran radio atau televisi, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial).

9. Jasa bidang angkutan umum (darat maupun air), meliputi jasa angkutan umum darat, laut, danau atau sungai yang dilakukan pemerintah maupun swasta.

10. Jasa bidang tenaga kerja

  • Jasa tenaga kerja.
  • Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.
  • Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.

11. Jasa bidang perhotelan

  • Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.
  • Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.

12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum (meliputi jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian izin Usaha Perdagangan, pemberian NPWP dan pembuatan KTP).

 

Demikian daftar barang dan jasa yang terbebas dari regulasi Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku di Indonesia. Mengingat barang dan jasa tersebut diperlukan secara luas, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk tidak mengenakan PPN pada komoditas tersebut. Meski demikian, kewajiban perpajakan lain tetap harus dilaksanakan oleh PKP. Untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan, pengusaha bisa menggunakan jasa Klikpajak, dengan fitur hitung, bayar dan lapor pajak pada satu platform yang sama. Daftar di sini untuk menggunakan layanan lapor pajak cepat, mudah, dan gratis lewat Klikpajak!


PUBLISHED29 Apr 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: