Pahami Ketentuan Hukum Daluwarsa SKPKB

Pahami Ketentuan Hukum Daluwarsa SKPKB

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar daluwarsa atau biasa disebut daluwarsa SKPKB adalah saat 5 tahun setelah waktu terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Untuk hak penagihan pajak termasuk di dalamnya adalah bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, memiliki masa jatuh tempo setelah 5 tahun sejak penerbitan STP, SKPKB, serta SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Dalam artikel ini akan dibahas khusus untuk ketentuan daluwarsa STP.

Daluwarsa STP

Dasar hukum tentang daluwarsa Surat Tagihan Pajak tidak diungkapkan secara tersurat dalam Undang-Undang KUP. Tetapi disebutkan pada Pasal 14 Ayat 2 bahwa STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. Itu artinya ketentuan daluwarsa STP ditetapkan sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

Berdasarkan surat penegasan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pajak yaitu S-411/PJ.02/2016 pada tanggal 2 Mei 2016 menjelaskan bahwa:

  1. Asas hukum yang menyatakan apabila gugur perkara pokok, maka gugur pula perkara assessor-nya atau perkara yang menumpanginya. Dalam hukum pajak, apabila pokok pajak telah dihapus, seharusnya atas sanksi administrasi yang mengikuti juga ikut dihapus.
  2. Asas hukum Litis Finiri Oportet dengan inti pesan yang menyatakan bahwa setiap perkara harus ada akhirnya.

Dari penjelasan tersebut, daluwarsa penetapan pajak berarti dipahami sesuai dengan daluwarsa penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. sehingga, daluwarsa penerbitan Surat Tagihan Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan setelahnya adalah sebagai berikut:

  1. STP Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 14 diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhir Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.
  2. STP Pasal 19 diterbitkan paling lama 5 tahun sejak SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, kecuali ada kondisi yang menyebabkan tertangguh.
  3. Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang KUP berbunyi:

“Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.”

Sementara kondisi yang menyebabkan tertangguhnya daluwarsa penagihan pajak diatur dalam Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang KUP sebagai berikut:

  1. Diterbitkan Surat Paksa.
  2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
  3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (4).
  4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Apabila Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Paksa, maka masa surat 5 tahun dimulai kembali sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa. Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo dapat diajukan oleh Wajib Pajak dengan menyatakan pengakuan utang pajak. Sehingga dalam kasus ini daluwarsa penagihan pajak akan dihitung mulai dari tanggal dimana surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diajukan dan diterima Direktorat Jenderal Pajak.


PUBLISHED05 Oct 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: