Skema Pajak Badan Usaha Tetap yang Harus Dipahami BUT

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri. Sebagai wajib pajak berupa Bentuk Usaha Tetap (BUT), tentu aspek-aspek perpajakan yang dikenakan pada Badan Usaha Tetap ini perlu dipahami agar usaha dapat berjalan lancar. Klikpajak by Mekari akan mengulas skema pajak Badan Usaha Tetap serta berapa tarif pajak BUT dan perhitungan pajak penghasilan WP Badan BUT untuk Sobat Klikpajak.

Tentang Pajak Badan Usaha Tetap di Indonesia & Tarif Pajak BUT

Badan Usaha Tetap atau lebih dikenal dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT), berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 5, adalah:

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:

1. Tempat kedudukan manajemen
2. Cabang perusahaan
3. Kantor perwakilan
4. Gedung kantor
5. Pabrik
6. Bengkel
7. Gudang
8. Ruang untuk promosi dan penjualan
9. Pertambangan dan penggalian sumber alam
10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan
12. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
13. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
14. Orang atau Badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
15. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
16. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Temukan cara membuat Faktur Pajak dan lapor SPT Masa PPN lebih mudah & cepat dengan menarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

Tarif Pajak BUT, Dikenai Tarif PPh Pasal 26

UU PPh Pasal 26 mengatur tentang kebijakan tarif sebesar 20% yang bersifat Final atas jumlah bruto dari pendapatan yang diperoleh dari:

1. Dividen
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
5. Hadiah dan penghargaan
6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
8. Keuntungan karena pembebasan utang

Selain pajak atas pendapatan bruto, BUT yang dikenai PPh Pasal 26 juga terkena kebijakan tarif pajak dari laba bersih, yakni 20% dari jenis penghasilan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari penjualan aset di Indonesia
2. Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung ataupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri

Baca juga tentang Bentuk Usaha Tetap: Tarif Pajaknya dan Bentuk Lain Dikategorikan BUT

Ketentuan tarif 20 % mengikuti kriteria sebagai berikut:

1. Tarif 20% (Final) dari laba bersih juga berlaku atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak.
2. Tarif 20% yang dipungut dari Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi dengan pajak. Tidak berlaku bagi BUT yang penghasilannya tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
3. Tax Treaty antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian bisa saja berbeda satu sama lain. Tarifnya mungkin berbeda dari tarif biasa yang sebesar 20% dan dalam beberapa kasus mungkin memiliki tarif 0%.
4. Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia.

Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia.

Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Pajak Badan Usaha Tetap, Begini Skema Perpajakan dan Tarif Pajak BUT

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Contoh Kasus Pajak Badan Usaha Tetap & Tarif Pajak BUT

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20%.

Berikut contoh perhitungan pajak Badan Usaha Tetap:

Peneghasilan Kena Pajak BUT Tahun 2021 = Rp20.500.000.000
PPh = 22% x Rp20.500.000.000 = Rp4.510.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak setelah pajak = Rp15.990.000.000
PPh 26 yang terutang = 20% x Rp15.990.000.000 = Rp3.198.000.000

 

Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp15.990.000.000 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

BUT dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari usaha atau kegiatan dan dari harta yang dimiliki atau dikuasainya, karena pada dasarnya BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan.

Dengan demikian, semua penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia.

Setelah mengetahui tentang pajak Badan Usaha Tetap dan tarif pajak BUT, ketahui juga cara mengurus pajaknya dengan cara yang simpel.

Sobat Klikpajak dapat mengurus dan mengelola pajak Badan Usaha Tetap dengan fitur lengkap Klikpajak.

Sebab Klikpajak by Mekari memiliki fitur lengkap dan terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal by Mekari yang semakin memudahkan mengurus pajak perusahaan.

Temukan fitur lengkap dan kemudahan urus pajak dengan integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Sudah tahu tentang pajak Badan Usaha Tetap dan tarif pajak BUT, ya?

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Temukan di bawah ini fitur lengkap Klikpajak yang memudahkan urusan pajak bisnis:

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kategori : Pajak Bisnis

PUBLISHED15 Jul 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: