PPh 21 Pegawai Magang dan Aturan Pajak Magang dan Cara Hitung

Aturan Pajak Karyawan Magang dan Cara Menghitung PPh 21 Pegawai Magang

Sebagai karyawan tetap maupun statusnya magang, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, sama-sama wajib bayar pajak penghasilan. Berapa sih PPh yang dikenakan pada karyawan magang? Bagaimana cara menghitung PPh 21 pegawai magang? Ikuti ulasan Klikpajak by Mekari tentang pajak magang ini.

Gaji memang hal yang sifatnya pribadi. Rahasia bagi segelintir pihak berkepentingan saja. Antara pekerja, HRD, bagian keuangan dan atasan yang memberikan deal saat interview.

Tapi, apa jadinya jika besar gaji di suatu instansi sudah terlanjur jadi konsumsi publik dan berujung pada adu banding?

Mungkin bisa dibilang “lumrah” jika pencari nafkah membandingkan dengan perusahaan lain. Setidaknya bisa jadi motivasi.

Mudahnya kelola pajak, mulai dari e-Faktur, e-Bupot, bayar atau setor pajak dan lapor SPT Tahunan/Masa di aplikasi pajak online Klikpajak. Coba sekarang!

Tapi bagaimana jika “kesenjangan” ini terjadi antara karyawan tetap dan karyawan intern di satu instansi yang sama?

Meski, bukan rahasia lagi antara gaji pekerja tetap dan pegawai magang pastinya berbeda. Bukan hanya dari jumlah, tapi juga benefit yang disediakan perusahaan.

Bisa dibilang, sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja.

Lalu, bagaimana jika kondisi itu terbalik? Atau, “dibalik”?

Terlepas dari polemik “enak-tidaknya” jadi pegawai magang, ketahui Aturan Karyawan ‘Internship’ atau Magang di Indonesia.

Lantas, seperti apa aturan pajak magang dan cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh) 21 pegawai magang?

Sebelum itu, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan pentingnya dapat mengelola pajak dan keuangan bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang praktis?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan laporan keuangan perusahaan atau usaha di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak Indonesia yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat lebih mudah menghitung, membayar dan lapor pajak dalam satu platform aplikasi pajak online yang terintegrasi.

Bahkan pengelolaan e-Faktur dan e-Bupot semakin cepat dan simpel karena Klikpajak terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal by Mekari.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat, sehingga menghindarkan dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi atau denda pajak.”

Beda Karyawan Magang dan Mahasiswa Magang

Sebelum lebih jauh membahas terkait pajak magang, yang perlu digarisbawahi adalah jika status intern atau magang ini dilakukan oleh karyawan magang, atau sekadar mahasiswa/siswa sebagai bagian dari tugas kampus atau sekolah, maka keduanya menjadi hal yang berbeda.

Sebab, keduanya memiliki arah perhitungan pemotongan pajak yang beda, meski sama-sama dipotong PPh Pasal 21.

Bahkan sebenarnya punya penyebutan yang berbeda pula. Jika pekerja magang dipersiapkan bakal calon karyawan atau pegawai tetap, maka disebut sebagai pegawai/karyawan magang.

Sedangkan bagi pelajar atau mahasiswa yang melakukan uji praktik di suatu perusahaan, lebih tepat disebut sebagai peserta pelatihan/kegiatan/magang, yang akan kembali ke institusi pendidikan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat d huruf (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Bunyi Bab III Pasal 3 ayat d huruf PER-31/2009 adalah:

Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

  1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
  2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
  3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
  4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang
  5. Peserta kegiatan lainnya

PPh 21 Pegawai Magang dan Aturan Pajak Karyawan MagangIlustrasi karyawan magang dan perhitungan PPh 21 pegawai magang

Terima Mahasiswa Magang, Perusahaan dapat Insentif Pajak

Nyatanya, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 mengamanatkan, biaya-biaya, salah satunya biaya untuk program magang yang dikeluarkan perusahaan dapat menjadi pengurang pajak.

“Artinya, biaya yang dikeluarkan perusahaan/industri yang menerima mahasiswa magang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak (tax deduction) perusahaan.”

Dalam Pasal 6 UU PPh No 36 Tahun 2008, berikut biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang pajak atau pengurang penghasilan bruto:

  • Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha
  • Biaya penyusutan dan amortisasi
  • Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
  • Kerugian atas penjualan atau pengalihan aset
  • Kerugian selisih kurs mata uang asing
  • Biaya penelitian dan pengembangan
  • Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
  • Piutang tak tertagih
  • Biaya sumbangan
  • Sumbangan keagamanaan
  • Kompensasi kerugian

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pernah menegaskan, bagi industri yang menerima mahasiswa untuk magang, diberikan insentif tax deduction atau pengurang pajak hingga 2 kali lipat dari dana yang digunakan untuk pembiayaan.

Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja insentif pajak berupa tax deduction bagi perusahaan yang membangun fasilitas pada institusi pendidikan, contohnya bangun fasilitas laboratorium, maka seluruh biaya yang dikeluarkannya dapat sebagai pengurang pajak hingga 4 kali lipat.

PPh 21 Pegawai Magang dan Aturan Pajak Karyawan MagangIlustrasi insentif pajak bagi perusahaan dan perhitungan PPh 21 pegawai magang dan aturan pajak magang

Aturan Pajak Magang

Setelah memahami perbedaan antara karyawan magang dan mahasiswa magang, pembahasan selanjutnya mengenal seperti apa aturan pajak magang ini.

Karyawan magang dikenakan PPh Pasal 21 (bagi Subjek Pajak Dalam Negeri) dan PPh Pasal 26 (bagi Subjek Pajak Luar Negeri/WNA).

Jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21/26 bagi karyawan magang atau mahasiswa/peserta magang sesuai Bab IV Pasal 5 ayat (d), ayat (e) dan (f) PER-31/2009 adalah:

  • Pasal 5 ayat (d): Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
  • Pasal 5 ayat (e): Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
  • Pasal 5 ayat (f): Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama, dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun

Note: Mudahnya Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Hanya dalam Satu Aplikasi

Sama seperti dasar pengenaan PPh Pasal 21 secara umum, tarif PPh 21 pegawai magang atau mahasiswa magang ini menggunakan tarif pajak progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36 Tahun 2008, yaitu:

  • 5% untuk penghasilan kena pajak hingga Rp50.000.000 per tahun
  • 15% untuk penghasilan kena pajak Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun
  • 25% untuk penghasilan kena pajak Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun
  • 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000 per tahun

Apabila pegawai magang atau mahasiswa magang ini tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka akan dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif pajak progresif orang pribadi normal.

Tidak Dipotong PPh 21 Alias Bebas Pajak Magang

Sesuai Pasal 12 ayat 1 (a), jika penghasilan tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 bulan tidak melebihi Rp1.320.000 atau belum melebihi Rp150.000 sehari, maka tidak dipotong PPh 21 pegawai magang.

Ternyata, karyawan magang atau mahasiswa magang bisa saja tidak dipotong pajak magang atau PPh 21 dengan ketentuan yang diatur dalam Perdirjen Nomor PER-16/PJ/2016 tentang:

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Menurut PER-16/2016 ini pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang dan calon pegawai yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah Borongan, uang saku harian atau mingguan, yang tidak dipotong PPh 21 adalah:

  • Jika upah/uang saku harian tidak melebihi Rp450.000, dan jumlah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi Rp4.500.000

PPh 21 Pegawai Magang dan Aturan Pajak Karyawan MagangIlustrasi tarif pajak magang dan perhitungan PPh 21 pegawai magang

Perhitungan Pajak Magang atau PPh 21 Pegawai Magang

Komponen pengurang Pajak Penghasilan atau PPh Orang Pribadi adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Secara umum, perhitungan PPh Pasal 21 karyawan adalah Penghasilan Bruto dikurangi PTKP, hasilnya Penghasilan Kena Pajak, lalu dikalikan Tarif PPh Pasal 17 ayat 1 (a).

Rumusnya: Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh Pasal 17

Namun, ada beberapa ketentuan lain dalam perhitungan pemotongan PPh 21 pegawai magang/mahasiswa magang ini.

Ketentuan Pemotongan PPh 21 Pegawai Magang

Merujuk padai PER-16/2016, ada beberapa ketentuan perhitungan pemotongan PPh 21 pegawai magang, yaitu:

1. Upah/uang saku harian > Rp450.000 dan < Rp4.500.000 sebulan

Jika upah/uang saku harian pegawai magang rata-rata melebihi Rp450.000 dan secara kumulatif dalam bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000, maka PPh 21 pegawai magang yang harus dipotong adalah:

“Sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp450.000, dikalikan Rp450.000, dikalikan 5%.”

2. Upah/uang saku sebulan > Rp4.500.000 dan < Rp10.200.000

Apabila jumlah upah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender telah melebihi Rp4.500.00 dan kurang dari Rp10.200.000, maka PPh PPh 21 pegawai magang yang harus dipotong adalah:

“Sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%.”

3. Upah/uang saku sebulan > Rp10.200.000

Jika jumlah upah kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender melebihi Rp10.200.000, maka perhitungan PPh 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf (a) UU PPH atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh 21 yang harus dipotong adalah:

“Sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan (tarif pasal 17) tersebut dibagi 12 (bulan).”

PPh 21 Pegawai Magang dan Aturan Pajak Karyawan MagangIlustrasi menghitung PPh 21 pegawai magang atau aturan pajak magang

Contoh Perhitungan PPh 21 Pegawai Magang

Berikut contoh perhitungan pajak magang atau PPh 21 pegawai magang berdasarkan bentuk pengupahannya seperti pada PER-16/2016:

a. Jika dengan Upah Harian

1. Jika Upah di Bawah Rp450 Ribu/Hari

Si A magang di PT BBB pada Januari 2021 selama 10 hari dan menerima uang saku/upah harian sebesar Rp450.000. Maka perhitungan PPh 21 atau pajak magangnya adalah:

Upah sehari Rp450.000
Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh Rp450.000
Penghasilan Kena Pajak Sehari Rp0

 

Hingga hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp4.500.000, maka tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 untuk si A yang magang hanya 10 hari.

Jika Si A (belum menikah) magang di PT BBB, pada hari ke-11 jumlah upah yang diterima melebihi Rp4.500.000, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Maka perhitungannya adalah:

Upah sampai dengan hari ke-11:  
11 x Rp450.000 Rp4.950.000
PTKP sebenarnya:  
11 x (Rp54.000.000 / 360 hari) Rp1.650.000
Penghasilan Kena Pajak hingga hari ke-11 Rp3.300.000
PPh Pasal 21 terutang hingga hari ke-11:  
5% x Rp3.300.000 Rp165.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong hingga hari ke-10 Rp0                 
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 Rp165.000
Maka pada hari ke-11, Si A menerima upah bersih sebesar:  
Rp450.000 – Rp165.000 Rp285.000

 

Note: Cara Lapor SPT Tahunan UMKM Online di e-Filing dan Dokumen yang Disiapkan

Jika Si A magang selama 12 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 adalah sebagai berikut:

PPh 21 yang dipotong pada hari ke-12:  
Upah sehari Rp450.000
PTKP sehari:  
(Rp54.000.000 / 360 hari) Rp150.000
Penghasilan Kena Pajak Rp300.000
PPh Pasal 21 Terutang:  
5% x Rp300.000 Rp15.000
Upah bersih yang diterima si A pada hari ke-12:  
Rp450.000 – Rp15.000 Rp435.000

2. Jika Upah di Atas Rp450 Ribu/Hari

Si B (belum menikah) pada bulan Maret 2021 magang di PT CCC dan menerima upah sebesar Rp650.000 per hari. Maka PPh 21 pegawai magang ini adalah:

Batas PPh upah sehari:  
Rp650.000 – Rp450.000) Rp200.000
PPh Pasal 21 harian:  
5% x Rp200.000 Rp10.000
   

 

Pada hari ke-7 dalam bulan kalender tersebut, Si B telah menerima penghasilan sebesar Rp4.550.000, sehingga telah melebih Rp4.500.000.

Dengan demikian, PPh Pasal 21 atas penghasilan Si B pada bulan Maret 2021 dihitung sebagai berikut:

Upah 7 hari kerja Rp4.550.000
PTKP:  
7 x (Rp54.000.000 / 360 hari) Rp1.050.000
Penghasilan Kena Pajak Rp3.500.000
PPh Pasal 21:  
5% x Rp3.500.000 Rp175.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong hingga hari ke-6:  
6 x Rp10.000 Rp60.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-7: Rp115.000
   

 

Note: Cara Menghitung Pajak Artis, Cara Bayar dan Lapor SPT Pajaknya

Jumlah sebesar Rp115.000 ini dipotong dari upah harian sebesar Rp650.000, sehingga upah yang diterima Si B pada hari magang ke-7 adalah:

Rp650.000 – Rp115.000 Rp535.000

Pada hari ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang bersangkutan, jumlah PPh 21 per hari yang dipotong adalah:

Upah sehari Rp650.000
PTKP:  
(Rp54.000.000 / 360 hari) Rp150.000
Penghasilan Kena Pajak Rp500.000
PPh Pasal 21 yang terutang:  
5% x Rp500.000 Rp25.000
   

 

b. Jika dengan Upah Bulanan

Si C (belum menikah) magang di PT DDD dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan.

Pada Januari 2021, Si C hanya magang selama 20 hari kerja dan upah sehari Rp250.000. Maka, perhitungan PPh 21 pegawai magang ini adalah:

PPh Pasal 21 atas Gaji:    
Perhitungan PPh 21    
Upah Januari 2021 20 x Rp250.000 Rp5.000.000
Penghasilan Neto Setahun 12 x Rp5.000.000 Rp60.000.000
PTKP setahun (TK/0)   Rp54.000.000
Penghasilan Kena Pajak   Rp1.500.000
PPh Pasal 21 setahun: 5% x Rp1.500.000 Rp75.000
PPh 21 sebulan: Rp75.000 : 12 bulan Rp6.260
     

 

Ingin mengetahui perhitungan lengkap contoh perhitungan karyawan atau pegawai tetap?

Selengkapnya temukan pada Panduan Penghitungan PPh 21 Karyawan, Contoh, Cara Bayar dan Lapor SPT

Itulah penjelasan tentang pajak magang atau perhitungan PPh 21 pegawai magang.

Bagi Sobat Klikpajak yang ingin mengetahui cara mudah menghitung pajak karyawan, gunakan Kalkulator Pajak Penghasilan Online Talenta by Mekari.

Setelah mengetahui perhitungan PPh 21 pegawai magang atau pajak magang ini, perusahaan wajib menyetorkan PPh 21 yang telah dipotong dari gaji atau upah pekerja internship ini.

Cara Bayar atau Setor PPh 21 Pegawai Magang dan Lapor SPT Badan

Karena PPh 21 pegawai magang ini dipungut atau dipotong perusahaan pemberi kerja, maka yang berkewajiban menyetorkan hasil pemungutan PPh 21 adalah perusahaan.

Sedangkan pegawai magang yang telah dipotong PPh 21 dari gaji yang diterimanya itu, hanya wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh saja dengan menyertakan Bukti Potong 1721 A1 (untuk swasta) dari perusahaan pemberi kerja.

Sebelum menyetorkan pemungutan PPh 21 pegawai magang ke kas negara, Sobat Klikpajak harus membuat Kode Billing terlebih dahulu, selanjutnya membayarkan melalui bank persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat langsung membuat Kode Billing dan bayar pajaknya dengan virtual account bank persepsi DJP hanya dalam satu platform dan langsung mendapatkan Bukti Pembayaran Elektronik (BPE) resmi dari Ditjen Pajak.

Setelah membayarkan pungutan PPh 21 pegawai magang, perusahaan juga wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak melalui e-Filing.

Klikpajak by Mekari, Solusi Perpajakan yang Terintegrasi

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Bahkan, Sobat Klikpajak juga dapat kelola pajak lebih mudah dan cepat karena Klikpajak.id terhubung dengan software akuntansi online Jurnal by Mekari.

Sehingga, dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal.id ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Note: Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id.

PPh 21 Pegawai Magang dan Aturan Pajak Karyawan Magang

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif dan efisien?

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

PPh 21 Pegawai Magang dan Aturan Pajak Karyawan Magang

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak by Mekari yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Sebab Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

PPh 21 Pegawai Magang dan Aturan Pajak Karyawan Magang

C. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya begini cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

PPh 21 Pegawai Magang dan Aturan Pajak Karyawan Magang

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

PPh 21 Pegawai Magang dan Aturan Pajak Karyawan MagangKeamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

PPh 21 Pegawai Magang dan Aturan Pajak Karyawan Magang

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Itulah penjelasan tentang pajak magang atau PPh 21 pegawai magang

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah dan praktis? Klik banner di bawah ini.

live demo pajak online

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED17 Mar 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: