Cara Mengurus Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 bagi Distributor

Cara Mengurus Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 bagi Distributor

Sebagai pengusaha yang bergerak di bidang distribusi, juga tak luput dari kewajiban perpajakan salah satunya dari aktivitas PPN. Ketahui cara mengurus Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 bagi distributor.

Seperti diketahui, mulai 1 Oktober 2020 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan sistem terbaru e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur versi 2.2.

Sekilas tentang e-Faktur 3.0

Seiring berlakunya e-Faktur 3.0, pembuatan Faktur Pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus melalui aplikasi e-Faktur.

Tidak bisa lagi lapor SPT Masa PPN di e-SPT ataupun e-Filing untuk Masa Pajak September 2020 dan seterusnya.

Dengan pembaruan sistem aplikasi pembuatan Faktur Pajak elektronik DJP ini, bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan e-Faktur Client Desktop, harus update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya untuk bisa membuat e-Faktur.

Tapi saat akan melaporkan SPT Masa PPN-nya, PKP tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based.

Lalu, bagaimana cara mengurus Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 bagi distributor, berikut Klikpajak by Mekari ulas secara lengkap terkait perpajakan pelaku usaha bidang distribusi dan pembuatan Faktur Pajaknya.

Pengertian Distributor

Distributor adalah pengusaha sebagai pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen dan menjualnya kembali ke pedagang eceran atau pengecer atau agen.

Kriteria distributor memiliki ciri-ciri diantaranya:

  • Usaha distributor memiliki izin badan usaha dalam bentuk badan/perusahaan maupun perorangan
  • Sistem pembelian produk dapt dilakukan dengan sistem komisi ataupun beli putus
  • Bentuk kerja sama dengan produsen secara langsung untuk memasarkan barang/jasa ke pengecer atau konsumen akhir
  • Pembelian produk dari produsen dalam jumlah besar setiap melakukan transaksi pembelian
  • Cakupan wilayah pemasaran tertentu dan lebih luas
  • Penjualan barang juga dalam jumlah besar karena penjualan dilakukan bukan ke konsumen akhir, melainkan kea gen atau retailer
  • Produk yang dijual hanya berasal dari satu produsen saja. Artinya tidak diperbolehkan menjual barang serupa dari produk pesaing/kompetitor

Ilustrasi pembuatan Faktur Pajak bagi distributor

Kewajiban Perpajakan sebagai Distributor

Sebagai pengusaha distributor, juga memiliki kewajiban perpajakan yang sama seperti Wajib Pajak (WP) lainnya, terlebih lagi jika sudah berstatus PKP.

Artinya, ada kewajiban PPN atas transaksi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang harus dibuatkan Faktur Pajaknya.

Tentu saja bukan hanya terkait PPN, sebagai distributor juga ada kewajiban-kewajiban pajak lainnya.

Apa saja kewajiban perpajakan sebagai distributor ini?

Berikut kewajiban perpajakannya:

  • Pajak Penghasilan (PPh) => PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, dan PPh Pasal 26
  • PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)
  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Namun, kewajiban perpajakan dari kegiatan sebagai distributor ini akan dibahas yang berkaitan dengan transaksi yang dikenakan PPN dan pembuatan Faktur Pajaknya.

Sehingga akan diulas khusus bagaimana cara mengurus Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 bagi distributor.

Bagaimana Dana Bagi Hasil Pajak Digunakan?Ilustrasi pajak pertambahan nilai dalam transaksi yang dilakukan distributor

Perlakuan Perpajakan Distributor Atas PPN

Umumnya, setiap pengusaha atau perusahaan yang berstatus PKP, setiap transaksi barang dan jasa kena pajak, wajib membuat Faktur Pajak.

Karena kali ini Klikpajak membahas kewajiban perpajakan distributor terkait PPN, maka pajak dalam ketentuan yang berlaku terkait dengan jual-beli dalam kegiatan bidang usaha distributor, juga diatur mengenai imbalan penghargaan yang termasuk transaksi dikenakan PPN.

Ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Imbalan yang Diterima oleh Pembeli sehubungan dengan Kondisi Tertentu dalam Transaksi Jual Beli.

Sebab sesuai dengan karakteristik dari usaha distributor ini ada kalanya transaksi yang dilakukannya dengan pihak produsen berupa imbalan dari transaksi jual-belinya, yang ketentuannya diatur dalam SE-24/2018 ini.

Aturan ini mengatur tentang kondisi tertentu yang terjadi dalam transaksi jual beli yang umumnya terdapat pada kegiatan transaksi bidang usaha distributor.

Dalam SE-24/2018 yang berlaku pada tingkat WP PKP distributor, ada kondisi sebuah imbalan penghargaan itu dianggap sebagai kondisi tertentu yang dikenakan PPN, diantaranya:

  • Pencapaian syarat tertentu
  • Penyediaan ruang dan/atau peralatan tertentu
  • Penerimaan kompensasi yang diterima sehubungan dengan transaksi jual beli

Secara umum, pihak yang memperoleh bukti potong PPN atau PPnBM berupa Faktur Pajak sebagai Pajak Masukan adalah:

Pembeli BKP, penerima JKP, pengimpor BKP, pihak yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean.

Mereka wajib membayar PPN dan berhak menerima bukti pungut pajak.

Sama dengan WP PKP lainnya, ada kalanya pengusaha distributor merupakan bermitra dengan perusahaan/produsen luar negeri.

Artinya, transaksinya berupa impor BKP/JKP di luar pabean, yang juga berhak menerima bukti pungut PPN yang akan menjadi Pajak Masukan sebagai pengurang pajak keluarannya pada Masa Pajak yang sama.

Namun sebagaimana penjelasan di atas, selain dari transaksi BKP/JKP yang secara umum sebagai objek PPN, pengusaha distributor juga akan dikenakan PPN dan mendapatkan Pajak Masukan dari jenis transaksi dari imbalan penghargaan tertentu sesuai SE-24/2018.

Singkatnya, sebagai distributor, memiliki tambahan objek PPN Masukan yang bisa menjadi pengurang pajak keluaran, yakni bukan hanya dari transaksi BJP/JKP pada umumnya, tapi juga dari imbalan penghargaan, kompensasi maupun jasa manajemen sesuai perjanjian kerja sama.

Ilustrasi kompensasi yang dikenakan PPN

Tarif PPN bagi Distributor

Kegiatan usaha apapun yang berkaitan dengan PPN memiliki tarif pajak yang sama.

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), tarif PPN adalah:

  • Tarif umum PPN sebesar 10% untuk penyerahan BKP/JKP dalam negeri
  • Tarif khusus PPN 0% untuk ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud maupun ekspor JKP
  • Tarif PPN sebesar 10% ini dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% yang diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Note: Kenali Apa itu PPN dan Cara Menghitung PPN yang Mudah

Contoh Perhitungan PPN Distributor

Secara umum, rumus PPN adalah Tarif PPN dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

PPN = Tarif PPN x DPP

Note: Ingin mengetahui selengkapnya mengenai PPN Terutang, selengkapnya lihat di SINI.

Masih sesuai SE-24/2018, imbalan berbentuk BKP pada usaha distributor ini menggunakan harga kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk PPh maupun PPN.

Namun untuk penghargaan, jika nilai kesepakatan itu tidak diketahui, maka DPP dihitung berdasarkan harga pasar.

Berikut contoh kasus transaksi jual beli distributor yang termasuk dalam imbalan penghargaan yang dikenakan PPN.

Contoh 1,

Penghargaan:

PT AAA merupakan produsen tekstil yang melakukan kerja sama dengan toko BBB kain sebagai distributor dengan skema pemberian insentif kepada toko BBB. Skema ini disebut TTA (Trading Term Agreement).

Insentif yang diberikan PT AAA pada toko BBB sebesar 3% dari nilai pembelian toko atas produk tekstil PT AAA, ketika toko BBB memenuhi target pembelian senilai Rp100 juta per bulan.

Pada bulan November toko BBB yang merupakan distributor berstatus CV ini mencapai pembelian produk tekstil PT AAA senilai Rp110 juta. Sehingga PT AAA memberikan insentif senilai 3% x Rp110 juta, yakni sebesar Rp3.300.000 kepada toko BBB.

Dengan demikian, nilai penghargaan dari PT AAA tersebut yang diberikan pada toko BBB ini bukan merupakan aktivitas yang dianggap sebagai penyerahan jasa.

Sehingga PT AAA hanya memotong PPh Pasal 23 atas penghargaan yang diberikan kepada toko BBB tersebut sebesar 15% dari Rp3.300.000, yakni Rp495.000.

Kemudian toko BBB tidak perlu membuat Faktur Pajak, karena tidak ada penyerahan JKP. Tapi PT AAA sebagai produsen tetap wajib membuat Faktur Pajak atas penyerahan BKP kepada toko BBB dengan DPP sebesar Rp3.300.000 tersebut, yakni 10% x Rp3,3 juta = Rp330.000.

Contoh 2,

Kompensasi:

PT CCC merupakan distributor sepatu branded PT DDD. Dalam perjanjian penunjukan distributor oleh PT DDD kepada PT CCC ini terdapat ketentuan proteksi harga (price protection) yang diberikan PT DDD kepada PT CCC sebagai bagian dari antisipasi ketika terjadinya fluktuasi harga jual sepatu branded tersebut di pasar dalam periode tertentu.

Kemudian PT CCC membeli 5000 pasang sepatu branded dari PT DDD dengan harga satuan Rp1 juta. PT DDD menentukan harga jual standar untuk sepatu branded produksinya ini sebesar Rp1,5 juta per pasang sepatu.

Suatu ketika, pada periode kuartal 3 (Juli-September) 2020 kondisi pasar mengalami kelesuan daya beli masyarakat akibat pandemi Virus Corona (Covid-19), sehingga permintaan sepatu branded ini menurun.

Kemudian PT DDD menurunkan harga jual standar sepatu branded tersebut dari semula Rp1,5 juta menjadi hanya Rp1,25 juta per pasang, dengan tujuan dapat meningkatkan penjualan sepatu produksinya.

Sehingga PT CCC berhak mendapat price protection dari PT DDD sebesar Rp250 ribu atas setiap sepatu branded yang belum terjual dalam periode Juli-September 2020.

Jumlah sepatu branded yang belum terjual di PT CCC sebanyak 2000 pasang sepatu. Maka PT CCC sebagai penerima kompensasi bukan merupakan objek pemotongan PPh, dan PT CCC wajib melaporkan penerimaan tersebut sebagai penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Badan sebesar Rp1.250.000 x 2000 sepatu, yakni Rp2.500.000.000.

Namun PT CCC wajib membuat Faktur Pajak atas penyerahan BKP kepada PT DDD sebesar Rp2,5 miliar, yang artinya PT DDD akan dipungut PPN 10% dari Rp2,5 tersebut yakni Rp250 juta.

Contoh 3,

Jasa Manajemen:

PT EEE merupakan distributor produk kosmetik dari PT FFF di area Jakarta yang dalam kontrak kerja sama terdapat kesepakatan bahwa PT EEE diminta melakukan kegiatan pemasaran kepada konsumen akhir.

Pada periode kuartal IV (Oktober-Desember) 2020 PT EEE melakukan promosi dengan biaya sebesar Rp25 juta. Kemudian PT EEE menerbitkan tagihan atas penyerahan jasa manajemen sebagai pengganti dana promosi tersebut ke PT FFF.

Maka PT EEE akan dipotong PPh 2% dari Rp25 juta oleh PT FFF. Kemudian PT EEE akan dikenakan PPN 10% x Rp25 juta, yakni Rp2,5 juta oleh PT FFF.

Ilustrasi menghitung PPN

Ketentuan Membuat Faktur Pajak bagi Distributor

Dari contoh di atas, artinya pengenaan PPN atas transaksi jual-beli juga termasuk dalam hal kompensasi, jasa manajemen maupun penghargaan yang diterima dari pihak penjual/produsen.

Setelah mengetahui bagaimana ketentuan pengenaan PPN atas transaksi jual-beli dari kegiatan usaha sebagai distributor, berikutnya adalah bagaimana pembuatan Faktur Pajaknya.

Sama seperti PKP lainnya, distributor juga diwajibkan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pihaknya telah memotong atau memungut PPN atas transaksi barang atau jasa kena pajak yang dilakukannya dengan PKP mitra bisnisnya seperti agen atau pengecer yang statusnya sebagai PKP maupun Non-PKP

Karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan PPN ada keharusan tetap harus membuat Faktur Pajak meski lawan transaksi tidak berstatus PKP atau bahkan tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Note: Cara membuat Faktur Pajak jika lawan transaksi tidak memiliki NPWP, selengkapnya lihat di SINI.

Seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa implementasi e-Faktur 3.0 mulai berlaku menggantikan sistem e-Faktur 2.2, yang secara otomatis juga memengaruhi pembuatan Faktur Pajak dan pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Pengguna e-Faktur Client Desktop DJP, mau tidak mau harus melakukan pembaruan sistem dengan cara install dan download patch e-Faktur 3.0 pada perangkat komputer sendiri.

Download e-Faktur 3.0 ini pun juga harus disesuaikan dengan sistem operasi komputer yang digunakan agar update berhasil.

Note: Cara update e-Faktur 3.0 selengkapnya lihat di SINI.

Ilustrasi membuat Faktur Pajak

Cara Urus Faktur Pajak Masukan Pengusaha Distributor di e-Faktur 3.0

Lalu, bagaimana cara mengurus Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 bagi distributor ini?

Sama seperti PKP lainnya, berikut langkah-langkah mengurus Faktur Pajak Masukan pengusaha distributor di e-Faktur 3.0 DJP:

1. Input Pajak Masukan

Berikut langkah-langkahnya:

  • Buka aplikasi e-Faktur, lalu ‘Login’ di efaktur.go.id
  • Kemudian klik menu ‘Faktur’, lalu pilih ‘Pajak Masukan’, dan pilih ‘Administrasi Faktur’
  • Lalu akan masuk dalam ‘Daftar Faktur Pajak Masukan’, dan klik ‘Rekam Faktur’
  • Pada menu ‘Rekam Faktur Pajak Masukan’, isikan nomor faktur, NPWP lawan transaksi sesuai dengan Faktur Pajak. Jika lawan transaksi bukan PKP baru dan sudah pernah diinput datanya, maka tinggal klik F3 dan Cari
  • Jika belum pernah bertransaksi dengan lawan transaksi tersebut, ketika mengisi NPWP lawan transaksi, akan diarahkan untuk mengisi terlebih dahulu data lawan transaksi baru.

Cara input data lawan transaksi:

  • Klik ‘Buat Lawan Transaksi Baru’
  • Input data lawan transaksi, seperti nama, NPWP, alamat dan lainnya
  • Lalu klik ‘Simpan’, dan akan muncul notifikasi berhasil input data lawan transaksi

Kembali ke menu ‘Rekam Faktur Pajak Masukan’. Maka akan terlihat nama lawan transaksi.

Pastikan tanggall faktur sesuai dengan Faktur Pajak yang diterima dan pelaporan SPT serta nilai DPP sesuai.

  • Lalu klik ‘Simpan’.

2. Upload Faktur

Dalam ‘Daftar Faktur Pajak Masukan’, akan terlihat dokumen Faktur Pajak Masukan yang berhasil terekam.

  • Lalu klik ‘Upload Faktur’
  • Pastikan Faktur Pajak Masukan sudah benar, lalu klik ‘Ya’ jika sudah yakin
  • Kemudian akan terlihat status dokumen Faktur Pajak Masukan yang berhasil terekam sebelumnya menjadi ‘Siap Approve’
  • Lalu masuk ke menu ‘Management Upload’ dan pilih ‘Upload Faktur/Retur”
  • Berikut klik ‘Start Uploader’
  • Masuk captcha dan password e-Nofa, lalu klik ‘Submit’
  • Selanjutnya klik F5 atau perbarui, maka status dokumen akan menjadi ‘Approval Success’.

Itulah beberapa tahapan cara membuat Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 bagi distributor. Tentunya sama halnya dengan PKP dari jenis usaha lainnya dalam pembuatan Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0.

Ingat, untuk bisa menggunakan e-Faktur 3.0 ini, PKP distributor yang selama ini menggunakan e-Faktur Client Desktop DJP, harus melakukan memperbarui sistem dengan cara update e-Faktur 3.0 sendiri pada perangkat komputer.

Tapi, ada cara praktis untuk dapat memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur tanpa install sendiri aplikasi e-Faktur jika menggunakan e-Faktur Klikpajak.id.

Sebab Klikpajak merupakan aplikasi pajak online berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, yang dapat menggunakan aplikasi e-Faktur tanpa install aplikasi.

“Langsung gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Melalui Klikpajak, Anda dapat membuat Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Pengganti, Faktur Pajak Retur, dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu platform.

1. Langkah-langkah membuat e-Faktur, bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN

Tutorial cara membuat e-Faktur, bayar PPN dan menyampaikan SPT Masa PPN selengkapnya lihat di SINI.

2. Langkah-langkah membuat berbagai jenis Faktur Pajak

Tutorial cara membuat berbagai jenis Faktur Pajak seperti Faktur Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Faktur Pajak Retur dan lainnya melalui e-Faktur Online juga dapat dilihat di SINI.

Bahkan pembuatan Faktur Pajak semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntani online Jurnal.id, sehingga dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Note: Jika sebagai distributor yang melakukan kegiatan ekspor-impor, berikut cara mengurus Faktur Pajaknya di e-Faktur 3.0 bagi eksportir dan importir.

Contoh membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

Fitur Lengkap Klikpajak: Hitung, Bayar dan Lapor Pajak dalam Satu Platform

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap yang memudahkan urusan perpajakan Anda, mulai dari menghitung, membayar pajak hingga melaporkan SPT Pajak tanpa keluar masuk atau berpindah platform.

Selain fitur membuat e-Faktur dan lapor SPT Masa PPN, Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur-fitur berikut ini:

a. Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Bahkan melalui fitur e-Bupot Klikpajak, Anda dapat langsung menarik data laporan keuangan elektronik yang akan dibuatkan bukti pemotongan pajaknya maupun pelaporan SPT PPh 23/26.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Contoh fitur membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak

b. Dapat Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing Klikpajak

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa harus keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Langkah-langkah cara membuat Kode Billing dan Bayar Billing, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat kode billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak

c. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak Gratis!

Melalui e-Filing Klikpajak, Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT pajak di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Anda juga dapat melihat tutorial penyampaian SPT Tahunan PPh Badan melalui video berikut ini:

Mudah Lihat Batas Waktu Bayar dan Lapor Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus membayar dan melaporkan pajak Anda tepat waktu.

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

d. Dilengkapi Fitur ‘Multi User & Multi Company’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur multi user dan multi company yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi User’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses aplikasi Klikpajak di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi User dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Ilustrasi fitur multi user dan multi company di Klikpajak

Bagaimana dengan keamanan data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Ilustrasi keamanan data dan sistem keamanan cloud yang berlapis

Administrasi Perpajakan Makin Mudah karena Terhubung Jurnal.id

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Pemotongan pajaknya serta langsung saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ingin mengetahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin mempermudah urusan Anda, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan aplikasi pajak online Klikpajak.id

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Apapun jenis usaha yang Anda jalankan, termasuk bagi Anda yang bergerak di bidang distributor, tidak perlu bingung lagi bagaimana cara mengurus Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0. Karena mengurus Faktur Pajak Masukan terasa lebih sederhana menggunakan Klikpajak.id.


PUBLISHED16 Nov 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: