PP 23/2018, Cara Ajukan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 Online

Cara Mengajukan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 Online

Tarif PPh Final setengah persen yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 hanya diperuntukkan bagi UKM. Bagaimana cara mengajukan Surat Keterangan PP 23/2018 secara online? Klikpajak by Mekari akan mengulasnya untuk Anda.

Untuk mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masuk ke dalam sistem administrasi pajak, pemerintah memberlakukan tarif PPh 0,5%.

Langkah ini sekaligus agar pelaku UMKM turut berkontribusi dalam perekonomian nasional.

Pelaku UKM juga dapat mengelola perpajakan dan keuangan bisnis dengan mudah.

Ingin mengetahui bagaimana cara kelola pajak dan keuangan usaha/perusahaan, ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktunya.

Bagi pelaku UMKM, fasilitas dari pemerintah tersebut sangat menarik.

Sebab tarif UMKM tersebut cukup rendah, ketimbang tarif PPh Badan yang berlaku umum saat ini, yakni 22% maupun tarif progresif PPh orang pribadi sebesar 5%-30%.

Hanya saja, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pelaku UMKM menikmati tarif PPh Final PP 23/2018.

Salah satu syarat tersebut adalah mengajukan permohonan surat keterangan PP 23 tahun 2018.

PP No 23/2018 secara spesifik mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Bagaimana cara mengajukan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018, berikut ulasan dari Klikpajak.id dan manfaatkan fasilitas tarif PPh setengah persen ini.

Sekilas tentang Surat Keterangan PP 23/2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, ditandatangani oleh Presiden pada 8 Juni 2018.

Peraturan ini mulai berlaku 1 Juli 2018. Melalui PP 23/2018 ini artinya tarif PPh UMKM turun dari sebelumnya 1% menjadi hanya 0,5%.

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini, selanjutnya terbit Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan ini mulai berlaku sejak 27 Agustus 2018.

Lewat aturan itu, maka Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilunasi dengan 2 (dua) cara, yaitu:

  • Pertama disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
  • Kedua dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. Pemotong atau pemungut pajak tersebut berkedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria PP 23/2018 dengan tarif sebesar 0,5%. 

Note: Contoh Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018

Untuk menjadi perhatian, tarif 0,5% ini hanya dipungut atau dipotong pada Wajib Pajak yang sudah memiliki Surat Keterangan PP 23 Tahun 20218.

Adapun ketentuannya dilakukan pada setiap transaksi atau penyerahan jasa, yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan.

WP juga harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada pemotong atau pemungut pajak. 

WP yang memiliki Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 tidak akan dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 apabila melakukan transaksi impor atau pembelian barang.

Syaratnya, WP tersebut menyerahkan fotokopi Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 kepada pemotong atau pemungut pajak.

Untuk mendapatkan Surat Keterangan ini, WP harus memenuhi kriteria yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018.

Note: Jenis Insentif Pajak yang Diperpanjang hingga Desember 2021

Adapun syarat-syarat mendapatkan Surat Keterangan PP 23 Tahun 20218 sebagai berikut:

1. Permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009;

2. WP menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

3. WP Orang Pribadi maupun Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu Tahun Pajak  

4. WP bukan merupakan wajib pajak yang dikecualikan sebagai Subjek Pajak PP 23/2018

PP 23/2018, Cara Ajukan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 OnlineIlustrasi mengajukan surat keterangan PP 23 Tahun 2018

Jangka Waktu Penerbitan Surat Keterangan PP 23/2018

Setelah surat permohonan dilayangkan, maka Kepala KPP atas nama Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Keterangan atau surat keputusan permohonan Surat Keterangan paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan diterima.

Jika dalam jangka waktu tiga hari terlewati dan WP masih belum menerima Surat Keterangan atau surat penolakan maka permohonan dianggap diterima. Kepala KPP biasanya akan menerbitkan Surat Keterangan dalam tempo satu hari kerja setelah jangka waktu tiga hari kerja terlewati. 

Selanjutnya, masa berlaku Surat Keterangan ini sesuai pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Tujuh Tahun Pajak bagi wajib pajak orang pribadi;

2. Empat Tahun Pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan

3. Tiga Tahun Pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas

Note: Panduan Lengkap PPh Pasal 22 Impor, Hitung dan Lapor SPT PPh 22

Jangka waktu tersebut dihitung sejak tahun WP terdaftar.

Untuk WP yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, atau Tahun Pajak berlakunya PP ini, maka dia dihitung telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Surat Keterangan berlaku terhitung dari tanggal diterbitkan sampai dengan jangka waktu tersebut, kecuali untuk WP yang menyampaikan pemberitahuan memilih untuk dikenai PPh berdasarkan UU KUP atau WP sudah tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak yang dikenai PP 23/2018.

Apabila nantinya ditemukan data WP ternyata tidak memenuhi kriteria sebagai pelaku UMKM yang boleh menikmati PPh  berdasarkan PP 23 Tahun 2018, maka Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan pembatalan atau mencabut Surat Keterangan yang telah diterbitkan tersebut.

PP 23/2018, Cara Ajukan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 OnlineIlustrasi masa berlaku dari surat keterangan PP 23 Tahun 2018

Cara Mendapatkan Surat Keterangan PP 23/20218

Dalam perpajakan Indonesia, surat keterangan PP 23/2018 ini boleh dibilang salah satu syarat untuk mereka yang ingin mendapatkan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP). Aturan mengenai hal ini diatur dalam PMK No.44/PMK.03/2020.

Maka pasti menjadi pertanyaan banyak Wajib Pajak (WP), bagaimana cara mendapatkan surat keterangan PP 23/2018 secara online?

Berikut beberapa cara mendapatkan atau mengajukan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2013 agar dapat menikmat fasilitas tarif PPh Final 0,5% dan terbebas dari pungutan PPh 22 impor bagi UMKM.

a. Cara mengajuan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 secara manual   

Adapun cara manual mendapatkan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 adalah mengajukan langsung permohonan Surat Keterangan kepada Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak melalui:

  • Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar
  • Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
  • Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mikro yang berada di dalam wilayah kerja KPP tempat wajib pajak pusat terdaftar
  • Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak

Note: Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final PP No 23 Tahun 2018?

b. Cara mengajukan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 secara online

Pada awalnya, pengajuan surat keterangan PP 23/2018 ini hanya bisa dilakukan secara manual atau pelaku UMKM datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Namun seiring majunya teknologi, sekarang surat keterangan PP 23/2018 sudah bisa diajukan secara daring melalui website DJP Online.

Berikut tahapan cara mengajukan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 online

1. Silahkan masuk ke situs pajak.go.id. 

2. Klik ‘Login’ yang ada di bagian kanan atas. Selanjutnya, Anda akan diarahkan untuk Login ke DJP Online. 

3. Silakan isi nomor NPWP, password dan isi kode keamanan (captcha).

4. Anda akan melihat beberapa fitur yang bisa dipilih. Silahkan klik ‘Layanan’.

5. Anda akan melihat menu Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). 

Jika tidak muncul, maka Anda harus mengaktifkannya terlebih dahulu.

Caranya, klik menu ‘Profil’ dan klik menu ‘Aktivasi Fitur Layanan’.

Selanjutnya, centang opsi ‘Info KSWP’, dan klik ‘Ubah Fitur Layanan’.

Bila berhasil, Anda akan melihat notifikasi Sukses dan bakal otomatis Logout.

6. Silakan login kembali dengan akun DJP Online. Selanjutnya, klik menu Layanan dan klik menu KSWP.

Pada kolom profil wajib pajak, Anda dapat melihat nomor NPWP, Nama dan Alamat yang terisi otomatis.

7. Pada kolom profil pemenuhan kewajiban, pilih Surat Keterangan (PP 23).

8. Silakan isi kode keamanan dan klik ‘Submit’. Berikutnya, sistem akan melakukan verifikasi atau pengecekan otomatis apakah WP tersebut memenuhi persyaratan untuk masuk kelompok Wajib Pajak PP 23.

Data-data yang bakal diperiksa oleh petugas DJP seperti NPWP, Anda masuk dalam skema 23, SPT Tahunan terakhir dan omset yang tidak boleh melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun.

Jika semua data tersebut sah dan terpenuhi, Anda bisa klik ‘Cetak Suket’.

9. Selanjutnya, Anda akan mendapat konfirmasi dari DJP, silakan klik ‘Ya’.

Cetakan surat keterangan PP 23 akan otomatis terunduh dalam format PDF. 

10. Periksa kembali hasil unduhan tersebut. Selesai. 

Setelah berhasil mendapatkan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 Anda akan mendapatkan fasilitas tarif PPh Final 0,5% dari omzet bruto.

Selanjutanya jangan lupa laporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tepat waktu untuk menghindari sanksi dan denda.

Agar lebih mudah lapor SPT Pajak, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Berikut langkah-langkah cara lapor SPT PPh Pribadi dan SPT PPh Badan di e-Filing:

Aturan Baru Tarif Sanksi Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Hasil penghitungan sanksi telat lapor SPT dan kurang bayar pajak terbaru pengenaan sanksi terkait pelaporan SPT jumlahnya bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Berikut rincian aturan sanksi dan denda pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Note: Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Semakin Mudah karena Terintegrasi dengan Jurnal.id

Melalui Klikpajak, Anda dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Sebab aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

PP 23/2018, Cara Ajukan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 Online

Fitur Lengkap Klikpajak: Urus Pajak hanya Satu Platform

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar pajak, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh dengan mudah.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak Anda secara akurat untuk menghindari sanksi denda akibat kesalahan penghitungan.

Berikut fitur lengkap Klikpajak yang membuat administrasi perpajakan Anda efefktif dan efisien:

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

PP 23/2018, Cara Ajukan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 Online

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

PP 23/2018, Cara Ajukan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 Online

C. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

PP 23/2018, Cara Ajukan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 Online

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

 

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Note: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

PP 23/2018, Cara Ajukan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 OnlineKeamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

PP 23/2018, Cara Ajukan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 Online

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Cara mengajukan surat keterangan PP 23/2018 mudah, bukan?

Setelah memanfaatkan fasilitas tarif PPh dari PP 23/2018, kini waktunya mengelola pajak dan keuangan usaha dengan cara yang mudah.

Ingin mengetahui bagaimana cara kelola perpajakan dan laporan keuangan usaha/perusahaan, iktu demo online di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.


PUBLISHED22 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: