Dasar Pengenaan Pajak PPN & Dasar Pengenaan PPN Bisnis Emas

Dasar Pengenaan Pajak PPN Bisnis Emas Perhiasan

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digunakan untuk menentukan besar PPN yang harus dibayar pembeli atau disetorkan penjual ke kas negara. Klikpajak by Mekari akan mengulas seputar dasar pengenaan PPN dan contoh perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau DPP PPN.

Saat ini, besar tarif PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditetapkan sebesar 10% dari rentang 0% – 25%.

Perlu diketahui, rencananya tarif PPN akan dinakkan ke 12% dari dasar pengenaan pajak.

Pengertian dasar pengenaan pajak PPN merupakan dasar perhitungan PPN yang harus dibayar setelah dikalikan dengan tarif PPN 10% yang harus dibayar.

Dasar Pengenaan Pajak PPN & Dasar Pengenaan PPN Bisnis Emas

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Tentu saja, tarif PPN ini dikenakan untuk semua Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak dikecualikan atas pembebasan pengenaan PPN.

Bagi Sobat Klikpajak yang merintis bisnis emas perhiasan, tentu perlu memahami tentang dasar pengenaan pajak PPN atas emas perhiasan ini.

Selengkapnya penjelasan tentang dasar pengenaan pajak PPN dari bisnis emas perhiasan ini, simak ulasan dari Klikpajak by Mekari berikut ini.

Pengertian DPP & Dasar Pengenaan Pajak PPN Emas Perhiasan

Apa itu dasar pengenaan pajak atau DPP?

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dasar Pengenaan Pajak ini digunakan untuk menghitung besarnya PPN terutang, PPh Pasal 22 terutang, PPh Pasal 23 terutang, dan PPh Pasal 4 ayat 2 terutang.

Dengan demikian, pengertian Dasar Pengenaan Pajak PPN atau DPP PPN adalah dasar pengenaan pajak yang dipakai dasar untuk menghitung besarnya PPN terutang.

Berikut penjelasan dari masing komponen dalam dasar pengenaan pajak PPN:

1. Harga Jual

Pengertian Harga Jual adalah sebuah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP.

Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang tercantum di dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

Maksud dari dasar pengenaan pajak dari Penggantian adalah sebuah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud.

Baca juga tentang Cara Mengajukan Restitusi PPN di e-Faktur dan Syaratnya

Tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Atau nilai berupa sejumlah uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor

Dasar pengenaan pajak dari Nilai Impor adalah sebuah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut menurut UU PPN.

4. Nilai Ekspor

Dasar Pengenaan Pajak selanjutnya adalah Nilai Ekspor.

Nilai ekspor adalah sebuah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Dasar Pengenaan Pajak PPN & Dasar Pengenaan PPN Bisnis Emas

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

5. Nilai Lain

Selanjutnya, Nilai lain adalah sebuah nilai berupa uang yang telah ditetapkan sebagai DPP.

Berdasarkan PMK No. 75/PMK.03/ 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain sebagai DPP, Nilai Lain ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP yang merupakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

b. Pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP yang merupakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

c. Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.

d. Penyerahan produk tembakau adalah sebesar harga jual eceran.

e. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar.

f. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang adalah Harga Pokok Penjualan atau harga perolehan.

Baca juga tentang Begini Aturan Baru PPh Peralihan Usaha Migas bagi Kontraktor

g. Penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.

h. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang yang merupakan harga lelang.

i. Penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10%  dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.

j. Untuk Penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan sebesar 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

k. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi atau freight charges sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

Dasar Pengenaan Pajak PPN & Dasar Pengenaan PPN Bisnis Emas

a. Dasar Pengenaan Pajak PPN Emas Perhiasan

Seperti yang diketahui, emas perhiasan termasuk dalam BKP dikenakan PPN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014.

Tidak hanya itu, segala kegiatan atau jasa yang terkait emas perhiasan termasuk PPN terutang dan dikenakan Jasa Kena Pajak atau JKP.

Penulisan Dasar Pengenaan Pajak harus ditegaskan apa yang diserahkan atau ditulis dalam Faktur Pajak, apakah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Apabila yang diserahkan BKP maka DPP-nya adalah Harga Jual, sedangkan apabila yang diserahkan adalah JKP maka DPP-nya adalah Penggantian.

Hal ini ditetapkan dalam penulisan di dalam Faktur Pajak yang harus dicoret dan mana yang tidak dicoret.

Hal inilah yang seringkali kurang diperhatikan.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasan lengkap tentang Dasar Pengenaan Pajak dan cara menghitung PPN.

Tahukah, kini bayar/setor PPN makin praktis! Fitur Baru Klikpajak: Cara Bayar Pajak Terutang dari Halaman SPT PPN

Dasar Pengenaan Pajak PPN & Dasar Pengenaan PPN Bisnis Emas

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

b. Cara Menghitung PPN atas Pengusaha Emas Perhiasan

Rumus DPP untuk menghitung PPN atas penyerahan emas perhiasan adalah:

PPN = 10% x 20% x Harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian

Penentuan rumus yang dipakai dalam DPP di atas untuk penyerahan emas perhiasan berasal dari nilai lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Besar nilai lain yang dipakai sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian dan 10% adalah tarif tunggalnya.

Misal, PT AAA pebisnis emas perhiasan dengan nilai jual Rp50 juta per 5 gram. Maka besar PPN emas tersebut adalah:

Harga jual emas = Rp5 juta
PPN = 10% x 20% x Rp5.000.000
         = 10% x Rp10.000.000
         = Rp1.000.000

 

c. Cara Membuat Faktur Pajak Emas Perhiasan

Itulah beberapa penjelasan tentang Dasar Pengenaan Pajak serta cara menghitung PPN atas pengusaha yang menggeluti bisnis emas perhiasan.

Dalam hal Dasar Pengenaan Pajak PPN, Indonesia menganut sistem tarif tunggal dan saat ini tarif yang berlaku adalah sebesar 10%.

Hal ini diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN).

Setelah mengetahui penjelasan tentang dasar pengenaan pajak PPN dan contoh perhitungan PPN emas perhiasan, sebagai PKP tentunya wajib memungut dan menyetorkan PPN terutang atas transaksi dari emas perhiasan tersebut ke kas negara.

Tapi sebelum bayar/setor PPN ke kas negara, PKP wajib membuat Faktur Pajak atas barang atau jasa kena PPN.

Untuk mengetahui cara membuat Faktur Pajak, selengkapnya baca Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran di e-Faktur

Selain wajib membuat Faktur Pajak Keluaran bagi PKP penjual, kewajiban berikutnya adalah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Temukan di sini Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

Kategori : Pajak Bisnis

PUBLISHED14 Sep 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: