UU Bea Meterai Terbaru: ‘Materai’ Elektronik (e-Meterai) Berlaku 2021

UU Bea Meterai Terbaru: ‘Materai’ Elektronik (e-Meterai) Berlaku 2021

Setelah nantinya Undang-Undang (UU) Bea Meterai terbaru disahkan, tarif Bea Meterai naik, objeknya bertambah dan penggunaan Bea ‘Materai’ elektronik atau e-Meterai yang berlaku mulai 2021.

Meterai atau Materai?

Sebelum membahas lebih dalam mengenai bea yang satu ini, mungkin selama ini masih ada yang bertanya-tanya, “Penulisan yang benar itu Bea Meterai atau Bea Materai?”

Meterai maupun ‘Materai’, keduanya sah-sah saja diucapkan sesuai keinginan.

Bedanya, jika ‘Meterai’ adalah bentuk kata baku, sedangkan ‘Materai’ adalah bentuk kata tidak baku.

Artinya, ketika Anda bilang “Materai!” ya boleh saja. Tapi ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata “Meterai”.

Penjelasan lengkap mengenai bea meterai elektronik atau digital yang resmi akan berlaku pada tahun depan, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Pengertian Bea Meterai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Meterai adalah cat tanda berupa gambar yang tercantum pada kertas atau terukir (terpateri dan sebagainya) pada kayu, besi, dan sebagainya; cap; tera; segel.

Dengan beberapa kategori meterai, diantaranya:

  • Meterai efek; adalah pajak meterai yang dipungut dari efek
  • Meterai tempel; adalah meterai yang berbentuk seperti perangko, ditempelkan pada kuitansi dan sebagainya
  • Meterai upah; adalah meterai tanda pembayaran pajak upah yang ditempelkan pada daftar upah pekerja

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), definisi Bea Meterai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak.

Jika dokumen tersebut dibuat di luar negeri, maka Bea Meterainya akan menjadi terutang ketika dokumen itu digunakan di Indonesia.

Bea meterai terutang ini adalah oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

Contoh bea meterai zaman Belanda di Indonesia

Sejarah Bea Meterai dari Masa ke Masa

Penggunaan Bea Meterai di Indonesia awalnya diatur dalam Aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921) atau bermana Staatsblad Tahun 1921 Nomor 498.

Aturan mengenai Bea Meterai ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, tercatat diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121), yang ditetapkan menjadi UU No. 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38).

Undang-Undang Bea Meterai ini terakhir kali diubah dengan UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Perubahan ini dilakukan karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan di Indonesia pada masa itu.

Note: Pajak Restoran: Pengertian, Tarif, Hitung, Bayar dan Lapor PB1

Tarif Bea Meterai Naik Sekali Sejak 1985

Tanpa mengubah UU No. 13/1985, pada tahun 2000 pemerintah memutuskan menaikkan tarif Bea Meterai dari sebelumnya Rp500 menjadi Rp3000 dan dari Rp1000 menjadi Rp6000.

Kenaikan tarif Bea Meterai ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.

a. Satu Tarif dalam UU Bea Meterai Terbaru

Kini, melalui revisi UU Bea Meterai terbaru menggantikan UU No. 13/1985, tarif Bea Meterai dinaikkan dan diubah menjadi satu tarif saja, sebesar Rp10.000.

b. Perubahan Tarif Bea Meterai di Indonesia

Berikut perubahan besar tarif Bea Meterai dari masa ke masa:

No. Ketentuan Bea Meterai Harga Nominal Dokumen Bea Meterai
1 UU No. 13 Tahun 1985 > Rp1.000.000.000 Rp1000
    Rp100.000 – Rp1.000.000 Rp500
    < Rp100.000 Tidak dikenakan
2 PP No. 24 Tahun 2000 > Rp1.000.000 Rp6000
    Rp250.000 – Rp1.000.000 Rp3000
    < Rp250.000 Tidak dikenakan
3 UU Terbaru mulai 2021 > Rp5.000.000 Rp10.000
    < Rp5.000.000 Tidak dikenakan

 

Berlakunya Bea Meterai Elektronik

Dalam UU terbaru ini, mulai diberlakukannya Bea Meterai elektronik atau Bea Meterai digital.

Bea Meterai elektronik (e-Meterai) adalah meterai yang digunakan untuk dokumen elektronik.

Sebelumnya, Bea Meterai hanya berbentuk kertas dan digunakan untuk dokumen dalam bentuk fisik atau kertas juga.

Kini, Bea Meterai digital ini digunakan untuk dokumen-dokumen yang bersifat elektronik, mengingat transaksi paperless semakin meningkat.

Hal ini juga didukung adanya UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 8 Tahun 2011 pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.

Artinya, kedudukan dokumen elektronik ini disamakan dengan dokumen kertas. Sehingga perlu equal treatment dokumen kertas dengan elektronik.

Jenis Meterai dalam UU Bea Meterai terbaru diantaranya:

  • Meterai tempel
  • Meterai elektronik
  • Meterai dalam bentuk lain, yang ditetapkan oleh Menteri (wajib memperoleh izin), seperti Meterai yang dibuat dengan mesin teraan meterai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya.

Ilustrasi dokumen elektronik bisa menggunakan Bea Meterai elektronik

Cara Kerja e-Meterai dan Penggunaan Bea Meterai Elektronik

Implementasi e-Meterai tentunya membutuhkan dukungan teknologi tersendiri. Lalu, teknologi apa yang akan digunakan dalam meterai elektronik ini?

e-Meterai ini bisa dibilang berbentuk seperti pulsa. Jadi konsepnya semacam code generator yang dibuat oleh sistem.

Code generator inilah yang akan disalurkan melalui penyaluran-penyaluran (channeling). Code generator ini akan diisikan semacam dompet digital (e-Wallet).

Dompet digital e-Meteri ini berisi total nilai meterai yang sudah dibayar.

Channeling ini diterapkan di 4 saluran, yaitu:

Note: Tax Event: Pintar Kelola PPN Perusahaan dengan Solusi e-Faktur Host to Host

a. Seluruh saluran elektronik H2H

Meterai elektronik ini akan langsung terhubung dengan sistem elektronik yang memuat dokumen elektronik.

Di mana dokumen elektronik ini konsepnya API (Application Programming Interface) integration atau dari sistem ke sistem.

Dokumen elektronik yang dibuat dalam saluran elektronik tersebut secara otomatis akan diteraa berdasarkan dokumen yang dibuat dan sesuai dengan kriteria.

Artinya, saluran ini merupakan sistem Host to Host (H2H) kepada e-Wallet yang dibuat di sistem tertentu.

Ilustrasi sistem Host to Host sebagai salah satu saluran bea meterai elektronik

b. Saluran elektronik terhubung dengan e-Wallet

Sistem pada saluran elektronik untuk dokumen fisik ini juga menggunakan e-Wallet. Namun diteraa oleh mesin yang terhubung dengan dompet digital.

Sehingga dokumen ini dimasukkan ke dalam mesin yang terhubung dengan e-Wallet, kemudian langsung diteraa secara elektronik.

Note: Cara Mendapatkan Sertifikat Elektronik dan Syarat Pengajuannya

c. Saluran pada ‘merchants’ untuk meterai tempel

Ini adalah saluran yang ada pada ‘merchant-merchant’ menggunakan komputer tertentu atau mesin ‘printer’ tertentu maupun kertas tertentu untuk mencetak meterai tempel.

Opsi ini sebagai cara ketika membutuhkan meterai tempel untuk dokumen-dokumen fisik.

d. e-Meterai Saluran POS

Sistem meterai elektronik atau e-Meterai ini juga terhubung dengan sistem POS (Point of Sales) system.

Setiap kuitansi atau dokumen transaksi apapun yang dihasilkan oleh POS ini, sepanjang memenuhi kriteria, secara otomatis akan diteraa meterai.

 Ilustrasi menggunakan sistem POS yang biasanya digunakan pada mesin-mesin kasir

Dokumen Elektronik Jadi Objek yang Dikenai Bea Meterai

Objek yang diharuskan menggunakan Bea Meterai dalam UU terbaru adalah:

  • Dokumen perdata berupa kertas
  • Dokumen perdata elektronik
  • Dokumen-dokumen yang termasuk dokumen lelang dan dokumen transaksi surat berharga

a. Bukan Objek Bea Meterai

Sedangkan dokumen-dokumen yang dikecualikan dari penggunaan Bea Meterai adalah:

  • Dokumen lalu lintas orang dan barang
  • Dokumen terkait keuangan negara
  • Dokumen internal organisasi
  • Dokumen sehubungan dengan pekerjaan (slip gaji dan sejenisnya)
  • Dokumen lain (Ijazah, Simpanan uang atau surat berharga, Surat gadai)
  • Dokumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter

b. Dikecualikan dari Bea Meterai

Pengecualaian penggunaan Bea Meterai dalam UU terbaru ini merupakan fasilitas, yang diberikan untuk:

  • Dokumen terkait dengan penanganan bencana alam nasional
  • Dokumen terkait kegiatan sosial dan keagamaan
  • Dokumen terkait pelaksanaan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga moneter atau jasa keuangan
  • Dokumen terkait pelaksanaan perjanjian internasional

Ilustrasi kegiatan sosial yang dikecualikan dari bea meterai

Bea Meterai Saat Terutang

Bea Meterai terutang artinya nominal dari Bea Meterai tersebut secara sah harus disetorkan ke negara.

Lalu, kapan Bea Meterai saat terutang?

  • Saat dokumen dibubuhi Tanda Tangan (Surat perjanjian, akta Notaris dan akta PPATK)
  • Saat dokumen selesai dibuat (surat berharga dan dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka)
  • Saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk Siapa Dokumen dibuat (surat keterangan/pernyataan/lelang, dan surat yang menyatakan jumlah uang)
  • Saat dokumen diajukan ke pengadilan (dokumen yang digunakan sebagai alat bukti)
  • Saat dokumen digunakan di Indonesia (untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri)

Ilustrasi surat perjanjian sebagai terutang bea meterai elektronik

Subjek atau Pihak yang Terutang

Siapa subjek atau pihak terutang Bea Meterai?

Pihak terutang Bea Meterai adalah pihak pihak yang menerima manfaat atau mendapatkan manfaat dari dokumen.

Pihak terutang Bea Meterai adalah:

1. Penerima dokumen

Dokumen yang dibuat sepihak, terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Dokumen ini seperti kuitansi.

2. Masing-masing pihak

Dokumen yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih, terutang oleh masing-masing pihak. Dokumen ini biasanya berupa perjanjian.

3. Penerbit surat berharga

Dokumen berupa surat berharga terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga.

4. Pihak yang mengajukan dokumen ke pengadilan

Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, Bea Meterai terutang oleh pihak yang mengajukan dokumen.

5. Penerima manfaat atas dokumen

Dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, Bea Meterainya terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas dokumen tersebut.

Jadi, pihak terutang artinya pihak yang memungut Bea Meterai.

Pemungut Bea Meterai, contohnya perbankan dan retail.

Pihak pemungut ini wajib menyetorkan Bea Meterai yang dipungutnya itu ke kas negara dan melaporkan hasil pemungutan dan penyetoran Bea Meterai tersebut ke DJP.

Ilustrasi subyek terutang bea meterai elektronik

Cara Membayar dan Penyetoran Meterai Elektronik

Di dalam UU Bea Meterai terbaru ini juga diatur mengenai mekanisme pemungutan Bea Meterai.

Terkait dengan tata cara pembayaran atau penyetoran Bea Meterai sesuai UU terbaru ini, adalah melalui Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jenis kode setoran Bea Meterai ditentukan oleh DJP.

Penggunaan SSP ini dinilai sebagai bentuk penyederhanaan cara pembayaran Bea Meterai.

Jadi, dengan melalui SSP artinya pemeteraian kemudian. Ini digunakan untuk dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar, dan/atau dokumen sebagai alat bukti.

Begini gambarannya,

Dokumen yang biasanya diajukan dalam sidang di pengadilan dalam jumlah banyak, bisa mencapai ratusan dokumen. Dari total, misalnya 100 dokumen yang harus bermeterai tersebut, tidak perlu ditempel satu per satu setiap lembarnya dengan meterai, tapi cukup menjumlahkan total lembar dokumen tersebut dengan mengalikan nilai Bea Meterai.

Katakanlah 100 lembar dokumen x Rp10.000 Bea Meterai = Rp1.000.000 nilai Bea Meterai yang harus disetorkan dengan SSP.

Dengan demikian, atas dokumen yang digunakan untuk alat bukti di pengadilan tersebut sudah dimeteraikan dengan pembayaran SSP.

Ilustrasi menyetorkan pajak secara online termasuk bea meterai elektronik

Masa Transisi Pelaksanaan Bea Meterai Elektronik

Undang-Undang Bea Meterai 2020 mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Artinya, penggunaan Bea Meterai elektronik mulai dilakukan.

Namun pada saat diberlakukannya Bea Meterai elektronik, tidak serta merta Bea Meterai kertas otomatis tidak berlaku.

DJP menegaskan, Bea Meterai kertas masih akan digunakan hingga 1 tahun ke depan sepanjang 2021.

Akan tetapi, nilai Bea Meterai kertas yang digunakan ini dengan menggabungkan nilai yang tertera pada Bea Meterai paling sedikit Rp9000. Ini berlaku hingga 31 Desember 2021.

Contoh:

Pak Kelik melakukan transaksi Surat Berharga dengan dokumen yang memiliki harga nominal pengenaan Bea Meterai. Karena tarif Bea Meterai dalam UU terbaru adalah satu tarif yakni Rp10.000, maka Pak Kelik harus menempelkan dua Bea Materai, yakni Rp6000 dan Rp6000 dengan total menjadi Rp12.000 atau Bea Meterai senilai Rp3000 dan Rp6000 sehingga total Bea Meterai menjadi senilai Rp9000.

Ilustrasi pelaksanaan masa transisi bea meterai elektronik

Sanksi Denda dan Pidana

Dalam UU Bea Meterai ini juga mengubah besar denda dari sanksi penyalahgunaan maupun tindakan yang melanggar hukum terkait penggunaan Bea Meterai ini.

Pada UU Bea Meterai sebelumnya, besar denda 200% dari Bea Meterai kurang bayar. Kini dalam UU Bea Meterai terbaru, denda hanya sebesar 100% dari Bea Meterai kurang bayar.

Penurunan denda ini dinilai sebagai bentuk sinkronisasi dengan Sanksi Administrasi Pasal 13 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Bagaimana dengan sanksi pidana?

Sanksi pidana yang terdapat pada UU Bea Meterai terbaru adalah sanksi pidana atas:

  • Meniru/memalsu meterai, termasuk materai elektronik/meterai dalam bentuk lain
  • Menghilangkan tanda meterai tidak dapat dipakai lagi (rekondisi), yakni menggunakan meterai bekas
  • Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan meterai palsu/rekondisi

Ilustrasi sanksi denda penyalahgunaan bea meterai elektronik

Cara Bayar dan Lapor Perpajakan Lainnya secara ‘Online’

Agar lebih mudah mengurus perpajakan mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak Anda, gunakan aplikasi pajak online berbasis web.

Semua itu dapat Anda temukan melalui aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Karena Klikpajak aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana pun.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Ilustrasi sistem keamanan basis web

Bagaimana dengan keamanan data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat permbayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Bayar Pajak Semudah Sentuh Layar ‘Gadget’

Sebelum membayar atau menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda bisa menggunakan e-Billing Klikpajak untuk melakukan proses pembayaran pajak tersebut dengan mudah dan cepat.

Sistem e-Billing Klikpajak akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Anda pun tidak perlu keluar masuk aplikasi dari berbagai perangkat komputer Anda, karena fitur Klikpajak terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan pembayaran hingga pelaporan pajak hanya dalam satu platform.

Contoh BPE yang diterbitkan Klikpajak resmi dari DJP

Lapor Pajak di e-Filing Klikpajak Gratis!

Simpan energi dan hematlah waktu Anda untuk melakukan hal-hal terkait perpajakan. Karena memang urusan pajak bisa dilakukan dengan cara yang sangat mudah dan cepat.

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Note: Selengkapnya cara mudah membuat Kode Billing dan menyampaikan SPT online lewat e-Filing Klikpajak, lihat langkah-langkahnya di SINI.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Lengkap dengan Fitur Membuat e-Faktur

Melalui fitur e-Faktur Klikpajak yang terintegrasi dalam satu platform, Anda dapat mengelola administrasi perpajakan mulai dari:

  • Faktur Pajak Masukan
  • Faktur Pajak Keluaran
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Mengelola Faktur Pajak Masukan, Keluaran, dan Retur

Anda akan dipandu dengan langkah-langkah penggunaan fitur e-Faktur yang mudah dan sederhana.

Fitur e-Faktur Klikpajak juga memudahkan Anda mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Note: Anda juga dapat menginput data Faktur Masukan menggunakan Scan QR Code e-Faktur Klikpajak secara gratis. Langkah-langkah input Faktur Pajak Masukan lewat handphone selengkapnya lihat di SINI.

Bisa Langsung Gunakan e-Faktur 3.0 Tanpa Ribet ‘Install’

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda juga bisa memanfaatkan fitur prepopulated pada e-Faktur 3.0 tanpa harus repot-repot melakukan instalasi dengan download patch terbaru untuk update fitur DJP ini.

Cukup gunakan aplikasinya, biar Klikpajak yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN Anda.

Melalui sistem e-Faktur terbaru ini, DJP menawarkan kemudahan dalam melakukan aktivitas perpajakan terkati PPN.

Note: Kelebihan e-Faktur 3.0 Dibanding e-Faktur 2.2: Update e-Faktur

Ilustrasi update e-Faktur 3.0

Bisa Membuat Bukti Potong di e-Bupot Klikpajak

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Sebab Klikpajak terintegrasi dengan aplikasi pembukuan dan akuntansi online Jurnal.id. Sehingga pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT-nya makin praktis dan cepat.

Note: Apa perbedaan e-Bupot DJP Online dan e-Bupot Klikpajak?

Contoh fitur membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Terintegrasi dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda semakin mudah dalam membuat dan mengelola e-Faktur serta e-Bupot karena Klikpajak bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah.

Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Note: Temukan bagaimana integrasi akuntani online Jurnal.id dengan aplikasi pajak online Klikpajak.id semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, di SINI.

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Ada untuk Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Masa PPN dan aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.


PUBLISHED07 Oct 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: