Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Perhitungan PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Perhitungan PPh 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang diterimanya. Inilah penjelasan pajak yang dipungut dari pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak serta cara menghitung PPh 21.

Mengacu pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang sehubungan dengan:

  • Pekerjaan atau jabatan
  • Jasa
  • Kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri

Jadi, seluruh masyarakat yang telah bekerja dan memiliki penghasilan diharuskan melaporkan dan membayar pajak setiap tahunnya dengan tepat waktu dan sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Penjelasan mengenai Pajak penghasilan Pasal 21 dan bagaimana perhitungannya, berikut ulasan Klikpajak by Mekari.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Secara garis besar, objek pajak merupakan sumber penghasilan wajib pajak yang dikenakan pajak. Kategori penghasilan yang dijadikan objek pajak adalah:

  • Penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap, baik penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
  • Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
  • Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan  pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua
  • Penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
  • Imbalan yang diberikan kepada non-pegawai, seperti honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
  • Imbalan yang diberikan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun

penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21Ilustrasi penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk dapat menghitung PPh 21, wajib pajak perlu mengetahui berapa tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Note: Ketahui secara detail terkait PPh ini pada Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan: Jenis-Jenis PPh, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh Perhitungannya

a. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, Penghasilan Kena Pajak atau PKP adalah penghasilan wajib pajak yang dijadikan dasar untuk menghitung PPh  dalam satu tahun.

Bagi karyawan tetap, rumus PKP adalah penghasilan neto dikurangi (-) penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru. Karyawan tidak tetap bakal dikenakan PKP dengan rumus penghasilan bruto dikurangi (-) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.

Sementara itu, bagi pegawai yang termasuk dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah Penghasilan Bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan.

pajak penghasilan pasal 21Ilustrasi pendapatan yang tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21

b. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sebaliknya, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan.

Jika jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak setara atau tidak lebih dari Rp54.000.000 dalam setahun.

Besar PTKP ini bisa berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksana dari UU PPh.

Sesuai PMK No. 101/PMK/2016, berikut adalah aturan mengenai tarif PTKP pajak terbaru:

  • Wajib Pajak PTKP yang berstatus lajang sebesar Rp54.000.000.
  • Wajib Pajak PTKP orang yang sudah menikah Rp4.500.000.
  • Wajib Pajak PTKP istri yang pendapatannya digabung dengan suami sebanyak Rp54.000.000.
  • Tanggungan keluarga sedarah atau anak angkat paling banyak 3 orang Rp4.500.000.

Berikut rincian besar PTKP sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh WP Orang Pribadi:

1. Tarif PTKP WP OP Tidak Kawin (TK)

  • TK/0 (tanpa tanggungan) = Rp54.000.000
  • TK/1 (punya 1 tanggungan) = Rp58.500.000
  • TK/2 (punya 2 tanggungan) = Rp63.000.000
  • TK/3 (punya 3 tanggungan) = Rp67.500.000

2. Tarif PTKP WP OP Kawin (K)

  • K/0 (tanpa tanggungan) = Rp58.500.000
  • K/1 (punya 1 tanggungan) = Rp63.000.000
  • K/2 (punya 2 tanggungan) = Rp67.500.000
  • K/3 (punya 3 tanggungan) = Rp72.000.000

3. Tarif PTKP WP OP Kawin dengan Penghasilan Istri Digabung (K/I)

  •   K/I/0 (tanpa tanggungan) = Rp112.500.000
  •   K/I/1 (punya 1 tanggungan) = Rp117.000.000
  •   K/I/2 (punya 2 tanggungan) = Rp121.500.000
  •   K/I/3 (punya 3 tanggungan) = Rp126.000.000

Note: Belum punya NPWP? Ini 10 Formulir e-Reg Pajak untuk Ajukan NPWP Secara Online

c. Dengan/Tanpa NPWP

Perlu diketahui bahwa tarif pajak dengan dan tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berbeda.

Jika penghasilan wajib pajak tinggi, maka total pajak yang harus dibayarkan per tahunnya juga akan ikut tinggi.

Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, tarif PPh 21 bagi wajib pajak dengan NPWP adalah sebagai berikut:

  • Penghasilan tahunan hingga Rp50.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 5%
  • Penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000 – Rp250.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 15%
  • Penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 25%
  • Penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 30%

Sementara itu, wajib pajak yang tidak punya NPWP akan dikenakan pajak senilai 20%, yang lebih tinggi dari tarif yang diberlakukan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

npwp pph 21Ilustrasi NPWP sebagai syarat membayar pajak penghasilan pasal 21

Cara Menghitung PPh 21

Agar dapat lebih memahami betapa mudahnya menghitung pajak penghasilan pasal 21, simak contoh kasus berikut ini.

Pak Kelik adalah seorang karyawan swasta yang belum menikah memiliki perkiraan data terkait penghasilan dan pengeluaran per bulan sebagai berikut:

Gaji Pokok = Rp8.000.000
Tunjangan Transportasi, Makan, Kesehatan = Rp2.000.000 (+)
Penghasilan Bruto = Rp10.000.000
Uang Jabatan 5% x Rp10.000.000 = Rp500.000
Uang Pensiun 1% x Rp100.000.000 = Rp100.000 (-)
Penghasilan Neto dalam sebulan = Rp9.400.000

 

Perhitungan dalam setahun:

Penghasilan Neto dalam setahun Rp9.400.000 x 12 = Rp112.800.000
PTKP Status Lajang = Rp54.000.000 (-)
Pendapatan Kena Pajak (PKP):  
PKP setahun Rp112.800.000 – Rp54.000.000 = Rp58.800.000

 

Tarif PPh 21:

PPh Terutang (Pasal 17):  
5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000  
15% x Rp8.800.000 = Rp1.320.000 (+)  
PPh Terutang = Rp3.820.000
Angsuran PPh 21 dibayarkan setiap bulan Rp3.820.000:12 bulan = Rp318.333

 

Jadi, besarnya pajak yang harus dibayar Pak Kelik setiap bulannya adalah Rp318.333.

Note: Cara Hitung Pajak Content Creator, Cara Bayar dan Lapor Pajaknya

menghitung pajak penghasilan pasal 21Ilustrasi menghitung pajak penghasilan pasal 21

Wajib Lapor SPT Tahunan PPh 21

Setelah mengetahui bagaimana cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21 ini, berikutnya yang menjadi kewajiban para WP pribadi adalah melaporkan Surrat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 21 yang penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja atau pengguna jasanya.

Tahukah, Anda dapat melaporkan SPT Tahunan Pajak secara online dengan mudah melalui e-Filing Klikpajak.

Melalui e-Filing Klikpajak, Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Note: Untuk mengetahu syarat dan tata cara menyampaikan SPT Tahunan pajak, selengkapnya baca Langkah-Langkah Lapor SPT Tahunan Pribadi PPh Pasal 21 Karyawan di e-Filing.

Lapor SPT pajak di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak.id, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Cara lapor SPT Tahunan di e-Filing Klikpajak, simak tutorial caranya di SINI.

Anda juga dapat melihat tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi melalui video berikut ini:

Mudah Lihat Batas Waktu Bayar dan Lapor Pajak

Tidak perlu bingung kapan waktunya harus membayar dan melaporkan pajak Anda tepat waktu.

Hindari sanksi atau denda terlambat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan SPT pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

kalender pajak terbaru

Fitur Lengkap Klikpajak yang Terintegrasi

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan cara yang simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar dan lapor pajak dalam satu platform.

Sistem Klikpajak akan membantu Anda menghitung kewajiban perpajakan dengan akurat sehingga menghindari adanya kesalahan penghitungan.

Selain mudah menghitung dan lapor SPT Tahunan/Masa PPh, apa saja fitur lengkap Klikpajak lainnya yang semakin memudahkan urusan perpajakan?

a. Buat Kode Billing dan Langsung Bayar Billing dalam Satu Platform

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Tahukah, Anda dapat membuat kode billing dan langsung bayar billing/pajak hanya dalam satu platform melalui e-Billing Klikpajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

e-Billing KlikpajakFitur membuat kode billing dan langsung bayar billing di e-Billing Klikpajak

 b. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Melalui fitur e-Bupot Klikpajak, Anda juga dapat langsung menarik data laporan keuangan elektronik yang akan dibuatkan bukti pemotongan pajaknya maupun penyampaian SPT PPh Pasal 23/26.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26, wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk Masa Pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly)
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan

PPh Pasal 23/26Fitur membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak

c. Membuat e-Faktur Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, sejak berlakunya e-Faktur 3.0 pada 1 Oktober 2020, pembuatan Faktur Pajak elektronik harus melalui sistem terbaru dan pelaporan SPT Masa PPN wajib melalui e-Faktur web based.

Seiring pembaruan sistem ini, Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi ini.

Namun, bagi pengguna e-Faktur Client Desktop DJP tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur 3.0 Web Based DJP di https://web-efaktur.pajak.go.id/ ketika ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Update e-Faktur 3.0 ini juga diharuskan bagi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi DJP seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan aplikasi e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 DJP untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar platform.

“Langsung gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk memudahkan pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 ini, artinya DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian WP PKP tinggal mencocokkan saja dan bisa langsung dibuat Faktur Pajaknya atau pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya, daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa Lebih Mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak, Anda dapat membuat Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Pengganti, Faktur Pajak Retur, dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu platform.

  1. Cara Impor Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  2. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  3. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur pajak di e-Faktur

Bahkan pembuatan Faktur Pajak semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id, sehingga dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya.

e-Faktur KlikpajakFitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

d. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Pelajari lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company dari Klikpajak.id disini!

fitur multi npwp

e. Terintegrasi dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’

Aplikasi pajak online Klikpajak yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id ini semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih praktis dan cepat.

Karena Anda dapat menarik data langsung dari laporan keuangan perusahaan ketika ingin membuat Faktur Pajak, Bukti Potong Pajak dan penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh maupun PPN.

Penarikan data ini akan membuat Anda tidak perlu lagi input data secara manuai satu per satu dari setiap transaksi pada laporan keuangan yang akan dibuat administrasi pajaknya.

Tentu saja, hal ini akan menghemat banyak waktu Anda untuk mengurus perpajakan perusahaan korporasi.

Integrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengelolaan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah

Note: Ketahui lebih lanjut bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda!

Integrasi Jurnal.id dan Klikpajak.idIntegrasi Jurnal.id dan Klikpajak.id semakin mempermudah administrasi perpajakan Anda

Keamanan Data Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sistem keamanan yang berlapis dan menjaga keamanan data menjadi komitmen utama.

Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar maupun lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan maupun kehilangan komputer atau laptop.

Keamanan dataKeamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

tim support klikpajak

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

lapor spt tahunan badan

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED16 Aug 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: