Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Perhitungan PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Perhitungan PPh 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang diterimanya. Inilah penjelasan pajak yang dipungut dari pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak serta cara menghitung PPh 21.

Mengacu pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang sehubungan dengan:

  • Pekerjaan atau jabatan
  • Jasa
  • Kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri

Jadi, seluruh masyarakat yang telah bekerja dan memiliki penghasilan diharuskan melaporkan dan membayar pajak setiap tahunnya dengan tepat waktu dan sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Penjelasan mengenai Pajak penghasilan Pasal 21 dan bagaimana perhitungannya, berikut ulasan Klikpajak by Mekari.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Secara garis besar, objek pajak merupakan sumber penghasilan wajib pajak yang dikenakan pajak. Kategori penghasilan yang dijadikan objek pajak adalah:

  • Penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap, baik penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
  • Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
  • Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan  pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua
  • Penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
  • Imbalan yang diberikan kepada non-pegawai, seperti honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
  • Imbalan yang diberikan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun

Berapa Batas Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak?Ilustrasi penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk dapat menghitung PPh 21, wajib pajak perlu mengetahui berapa tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Note: Ketahui secara detail terkait PPh ini pada Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan: Jenis-Jenis PPh, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh Perhitungannya

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, Penghasilan Kena Pajak atau PKP adalah penghasilan wajib pajak yang dijadikan dasar untuk menghitung PPh  dalam satu tahun.

Bagi karyawan tetap, rumus PKP adalah penghasilan neto dikurangi (-) penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru. Karyawan tidak tetap bakal dikenakan PKP dengan rumus penghasilan bruto dikurangi (-) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.

Sementara itu, bagi pegawai yang termasuk dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah Penghasilan Bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan.

Ilustrasi pendapatan yang tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sebaliknya, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan. Jika jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak setara atau tidak lebih dari Rp54.000.000 dalam setahun. Berikut adalah aturan mengenai tarif PTKP pajak terbaru.

  • Wajib Pajak PTKP yang berstatus lajang sebesar Rp54.000.000.
  • Wajib Pajak PTKP orang yang sudah menikah Rp4.500.000.
  • Wajib Pajak PTKP istri yang pendapatannya digabung dengan suami sebanyak Rp54.000.000.
  • Tanggungan keluarga sedarah atau anak angkat paling banyak 3 orang Rp4.500.000.

Note: Belum punya NPWP? Ini 10 Formulir e-Reg Pajak untuk Ajukan NPWP Secara Online

Dengan/Tanpa NPWP

Perlu diketahui bahwa tarif pajak dengan dan tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berbeda. Jika penghasilan wajib pajak tinggi, maka total pajak yang harus dibayarkan per tahunnya juga akan ikut tinggi. Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, tarif PPh 21 bagi wajib pajak dengan NPWP adalah sebagai berikut:

  • Penghasilan tahunan hingga Rp50.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 5%
  • Penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000 – Rp250.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 15%
  • Penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 25%
  • Penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 30%

Sementara itu, wajib pajak yang tidak punya NPWP akan dikenakan pajak senilai 20%, yang lebih tinggi dari tarif yang diberlakukan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

Ilustrasi NPWP sebagai syarat membayar pajak penghasilan pasal 21

Cara Menghitung PPh 21

Agar dapat lebih memahami betapa mudahnya menghitung pajak penghasilan pasal 21, simak contoh kasus berikut ini.

Pak Kelik adalah seorang karyawan swasta yang belum menikah memiliki perkiraan data terkait penghasilan dan pengeluaran per bulan sebagai berikut:

Gaji Pokok= Rp8.000.000
Tunjangan Transportasi, Makan, Kesehatan = Rp2.000.000 (+)
Penghasilan Bruto= Rp10.000.000
Uang Jabatan 5% x Rp10.000.000= Rp500.000
Uang Pensiun 1% x Rp100.000.000 = Rp100.000 (-)
Penghasilan Neto dalam sebulan= Rp9.400.000

 

Perhitungan dalam setahun:

Penghasilan Neto dalam setahun Rp9.400.000 x 12= Rp112.800.000
PTKP Status Lajang = Rp54.000.000 (-)
Pendapatan Kena Pajak (PKP):
PKP setahun Rp112.800.000 – Rp54.000.000= Rp58.800.000

 

Tarif PPh 21:

PPh Terutang (Pasal 17):
5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000
15% x Rp8.800.000 = Rp1.320.000 (+)
PPh Terutang= Rp3.820.000
Angsuran PPh 21 dibayarkan setiap bulan Rp3.820.000:12 bulan= Rp318.333

 

Jadi, besarnya pajak yang harus dibayar Pak Kelik setiap bulannya adalah Rp318.333.

Ilustrasi menghitung pajak penghasilan pasal 21

Mudahnya Menghitung PPh 21 dengan Klikpajak

Cara mudah hitung PPh Pasal 21 bisa melalui Klikpajak, yang merupakan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Keputusan DJP Nomor KEP-169/PJ/2018.

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Klikpajak berbasis cloud yang memudahkan Anda mengelola administrasi perpajakan dengan baik kapan pun dan di mana pun.

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin, karena Klikpajak bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Contoh fitur aplikasi pajak online Klikpajak untuk urusan perpajakan, salah satunya pajak penghasilan pasal 21

Fitur Lengkap Klikpajak

Selain menghitung pajak, menyetor dan melaporkan pajak atau seluruh jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak pun dapat dilakukan melalui aplikasi ini dengan cepat dan praktis.

Anda bisa melaporkan seluruh jenis SPT secara gratis selamanya melalui fitur e-Filing Klikpajak .

Note: Langkah membuat ID Billing dan melaporkan SPT Pajak melalui e-Filing bisa Anda lihat di SINI

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Semua jenis SPT bisa dilaporkan melalui e-Filing di Klikpajak, yakni:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Semua itu bisa dilakukan dengan mudah dan cepat karena panduan pengisian SPT yang simpel.

Anda juga bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak

Mudah Membuat dan Kelola Faktur Pajak Melalui e-Faktur

Klikpajak juga memudahkan Anda mengelola administrasi perpajakan perusahaan melalui fitur e-Faktur Klikpajak yang memudahkan Anda untuk membuat dan mengelola:

  • Faktur Pajak Masukan
  • Faktur Pajak Keluaran
  • hingga Faktur Pajak Retur

Fitur e-Bupot Klikpajak bisa Anda gunakan selain untuk urusan pajak penghasilan pasal 21

Membuat Bukti Potong Melalui e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah. Karena alur yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).

Note: Seperti diketahui, pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 wajib menggunakan e-Bupot yang berlaku mulai 1 Agustus 2020 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020.

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah. Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Ilustrasi tim support Klikpajak siap membantu Anda untuk urusan perpajakan, termasuk pajak penghasilan pasal 21

Tim Support Klikpajak Siap Membantu Anda!

Sebagai mitra resmi DJP, KlikPajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda? Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya.

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.


PUBLISHED16 Aug 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: