Ketentuan Lapor Pajak Online Perusahaan Non PKP - Klikpajak

Ketentuan Lapor Pajak Online Perusahaan Non PKP

Setiap wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan untuk melaporkan pajak tahunannya secara online kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kewajiban perpajakan ini dikenakan kepada pengusaha kena pajak yang memiliki perusahaan. Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha baik orang pribadi maupun badan yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Lalu bagaimana kewajiban perpajakan perusahaan yang belum dikukuhkan sebagai PKP atau disebut Perusahaan Non PKP? Simak artikel berikut ini untuk memahami ketentuan pengenaan pajak dan cara lapor pajak online perusahaan Non PKP di Indonesia.

Kewajiban Perpajakan Perusahaan Non PKP

Di dalam peraturan perpajakan PMK Nomor 197/PMK.03/2013, menyebutkan bahwa pengusaha dengan perolehan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dan memilih tidak mendaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tidak diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakan seperti halnya yang berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak. Perusahaan non PKP juga tidak perlu lagi untuk melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Keuntungannya, biaya kepatuhan perpajakan (cost of compliance) menjadi lebih rendah.

Pajak Penghasilan (PPh) Final

PMK Nomor 197/PMK.03/2013 sebenarnya diterbitkan dengan maksud untuk mendorong wajib pajak dengan omzet kurang dari Rp 4,8 miliar setahun, lebih banyak berpartisipasi menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) final menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku sejak Juli 2013. Mengapa demikian? Karena kondisi ini membuat perusahaan Non PKP tidak lagi khawatir dengan efek perpajakan PPN-nya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Usaha dengan Penghasilan Bruto dan Kriteria Tertentu. Salah satu poin penting dalam peraturan tersebut adalah dikenakannya PPh Final dengan besaran 1% dari omzet selama satu tahun pajak.

Tepatnya pada 1 Juni 2018, pemerintah menerbitkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha dengan Penghasilan Bruto dan Kriteria Tertentu, untuk menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013. Adapun perubahan yang paling menonjol adalah adanya penurunan tarif PPh Final yang semula 1% menjadi 0,5%.

Perusahaan Non PKP Tidak Diperkenankan Memungut PPN dan Menerbitkan Faktur Pajak

Perusahaan yang belum dikukuhkan sebagai PKP atau disebut Perusahaan Non PKP, tidak boleh memungut Pajak Pertambahan Nilai serta tidak boleh menerbitkan faktur pajak. Non PKP di sini tidak diperbolehkan mengkreditkan Pajak Masukan yang diterima atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Cara Lapor Pajak Perusahaan Non PKP

PPh Final 0,5% memberikan kemudahan para pelaku usaha untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan segala kewajiban pajaknya. Wajib pajak non PKP cukup menghitung pendapatan kotor setiap bulannya dan mengalikan dengan jumlah 0,5% pajak beban.

Adapun cara lapor pajak online perusahaan non PKP adalah sebagai berikut:

  1. Pelaporan pajak bulanan. Silahkan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang berlaku baik untuk PPh dan PPN lewat e-SPT yang mempermudah urusan Anda. Formulir SPT Masa dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau melalui www.pajak.go.idPelaporan pajak secara online dinilai lebih mudah dan praktis karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.
  2. Cara lapor pajak online perusahaan non PKP secara Tahunan atau SPT Tahunan. Apabila Anda melapor ke KPP, selain menggunakan formulir SPT PPh Badan juga wajib melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) asli lembar ke-3.  SPT Tahunan dapat dilaporkan secara online melalui e-Filing, salah satu contohnya adalah melalui Klikpajak.
  3. Sebenarnya tidak ada perbedaan dalam cara lapor pajak online perusahaan non PKP dengan perusahaan PKP. Satu hal pokok yang wajib Anda ketahui, perusahaan non PKP tidak diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak. Dengan demikian, kewajiban pelaporan SPT PPN setiap bulannya juga tidak ada.

Klikpajak hadir sebagai solusi lapor pajak online melalui e-Filing pajak resmi dari Ditjen Pajak.  Klikpajak adalah aplikasi penyedia jasa elektronik SPT (e-SPT) dan e-Filing pajak online yang resmi dan telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015. Lapor SPT Tahunan Pribadi dan Badan Anda dengan mudah melalui e-Filing Klikpajak. Daftar sekarang juga di sini!

 


PUBLISHED03 Sep 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: