Insentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021

Insentif Pajak PPh 21 Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021 dan 5 Jenis Insentif Pajak Lainnya

Melalui PMK No. 9/PMK.03/2021, pemerintah resmi memperpanjang pemberian insentif pajak dampak Covid-19. Klikpajak by Mekari akan mengulas insentif pajak PPh 21 diperpanjang hingga Juni 2021 dan 5 jenis insentif pajak lainnya, mulai dari jenis usaha yang dapat memanfaatkannya hingga syarat pengajuan dan cara lapor realisasi insentif pajak ini.

Seperti diketahui, pemerintah telah memberikan insentif pajak dampak pandemi Virus Corona (Covid-19) sejak April 2020, sebulan setelah Indonesia mengonfirmasi adanya virus yang baru ada vaksinnya tahun ini.

Meski vaksin Covid-19 sudah mulai diedarkan, tapi masyarakat masih harus menunggu giliran mendapatkan vaksin yang dijadwalkan bertahap hingga akhir 2021 dan tidak menutup kemungkinan butuh waktu hingga tahun depan.

Kendati bisa dibilang mulai lega dengan adanya vaksin Covid-19 ini, tapi untuk memulihkan perekonomian dampak pandemi virus asal kota Wuhan, China, tidak bisa dalam waktu singkat. Masih butuh waktu lebih lama lagi.

Untuk itulah pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI masih melanjutkan pemberian insentif pajak dampak Covid-19 di tahun ini melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019.

Ingin kelola pajak dan keuangan binis dengan mudah dan cepat?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan laporan keuangan perusahaan/usaha di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

Ada 6 jenis insentif pajak dampak Covid-19 yang diperpanjang hingga Juni 2021, di antaranya:

  1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
  2. PPh Final PP 23 Tahun 2018 (PPh Final UMKM)
  3. PPh Final Jasa Konstruksi
  4. Pembebasan PPh Pasal 22 impor
  5. Pengurangan angsuran PPh Pasal 25
  6. Pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PMK No 9 Tahun 2021 insentif pajak dampak Covid-19 yang didalamnya memuat insentif pajak PPh 21 diperpanjang hingga Juni 2021 dan kelima insentif pajak lainnya ini menggantikan PMK No. 86/PMK.03/2021 jo PMK no. 110/PMK.03/2021 yang mengatur pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020.

Ada penambahan jumlah Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) atau jenis usaha yang dapat memanfaatkan insentif pajak dalam PMK No 9 Tahun 2021 ini.

Lebih jelasnya mengenai insentif pajak PPh 21 diperpanjang hingga Juni 2021 dan kelima jenis insentif pajak lainnya, berikut ulasan dari Klikpajak.id.

Table of Contents
2 6 Jenis Insentif Pajak yang Diperpanjang hingga Juni 2021

Syarat Insentif Pajak PPh 21 Diperpanjang dan 5 Insentif Lainnya

Seperti yang sudah disinggung di awal, ada ketentuan dan syarat untuk bisa mendapatkan insentif pajak yang diperpanjang hingga 30 Juni 2021 ini.

Secara garis besar syarat untuk mendapatkan insentif pajak ini adalah:

  • Jenis usaha atau KLU termasuk dalam daftar penerima insentif pajak
  • Sudah melaporkan realisasi pemanfaatan insentif pajak 2020
  • Memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB)
  • Menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif kembali

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, dalam siaran pers Nomor SP-05/2021, menyebutkan bahwa insentif pajak ini dapat diberikan apabila kode KLU wajib pajak pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 atau pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sesuai dengan KLU pada ketentuan peraturan ini.

Bagi WP yang sudah punya SKB atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif untuk Tahun Pajak 2020, harus:

  • Mengajukan permohonan SKB atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif kembali untuk mendapatkan insentif ini di Tahun Pajak 2021.
  • Pemberi kerja atau WP yang akan memanfaatkan insentif PPh 21 DTP atau pengurangan besarnya angsuran PPh 25 mulai Masa Pajak Januari 2021, mendapat pelonggaran penyampaian pemberitahuannya hingga 15 Februari 2021.
  • Disamping itu, pemberi kerja, WP UMKM, dan pemotong PPh Final Jasa Konstruksi P3-TGAI yang akan memanfaatkan insentif PPh DTP Tahun Pajak 2020 dapat menyampaikan laporan realisasinya paling lambat 28 Februari 2021.

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021Ilustrasi insentif pajak PPh 21 DTP diperpanjang hingga Juni 2021 dan jenis insentif pajak laiannya

6 Jenis Insentif Pajak yang Diperpanjang hingga Juni 2021

Berikut adalah penjelasan lengkapnya terkait insentif pajak PPh 21 DTP karyawan dan 5 jenis insentif pajak lainnya.

Penjelasan insentif pajak yang diperpanjang hingga tengah tahun 2021 mulai dari siapa saja yang dapat memanfaatkan insentif pajak ini hingga cara pengajuan insentif pajak ini:

1. Insentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan

Setidaknya ada 1.189 bidang usaha yang dapat memanfaatkan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah atau DTP bagi karyawan swasta ini.

Jumlah jenis usaha atau KLU yang dapat mengajukan insentif PPh 21 ini tidak berubah dibanding tahun lalu.

Lebih rinci, karyawan yang PPh 21-nya ditanggung pemerintah adalah mereka yang bekerja di salah satu perusahaan berikut ini:

  • Jenis usaha tertentu
  • Perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE)
  • Perusahaan di kawasan berikat

Jika perusahaan memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 inni cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.

Note: Panduan Penghitungan PPh 21 Karyawan, Contoh, Cara Bayar dan Lapor SPT

a. Apa Syarat karyawan yang mendapatkan insentif pajak PPh 21?

Insentif pajak PPh 21 DTP atau pembebasan pajak penghasilan pasal 21 ini diberikan pada karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Karyawan punya NPWP
  • Gaji karyawan tersebut tidak lebih dari Rp200 juta setahun

Insentif pajak PPh 21 DTP tidak berlaku bagi PNS, TNI, Polri

Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah ini tidak berlaku bagi pegawai yang penghasilannya berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sesuai Pasal 2 ayat (6) PMK No 9/PMK.03/2021 ini.

b. Cara mengajukan insentif pajak PPh 21 DTP

Perusahaan harus menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh 21 DTP pada kepala KPP tempat perusahaan terdaftar melalui saluran tertentu pada laman Ditjen Pajak, dengan menggunakan format sebagai berikut:

Penyampaian permohonan insentif PPh 21 DTP melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan cara:

  • Login pada https://pajak.go.id
  • Masuk ke menu Layanan
  • Pilih Info KSWP
  • Pilih Profil Pemenuhan Kewajiban Saya

Format pengajuan surat keterangan insentif pajak PPh 21 DTP adalah sebagai berikut:

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021Contoh surat permohonan pengajuan insentif pajak PPh 21 DTP diperpanjang Juni 2021

c. KPP akan Terbitkan Surat Persetujuan/Penolakan Pengajuan Insentif Pajak PPh 21 DTP

Setelah mengajukan pemanfaatan insentif PPh 21 DTP, kepala KPP akan menerbitkan surat pemberitahuan apakah pengajuan diterima atau ditolak.

1. Contoh Surat Pemberitahuan Berhak Mendapatkan Insentif Pajak PPh 21 DTP

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021Contoh surat pemberitahuan permohonan pengajuan insentif pajak PPh 21 karyawan DTP diterima

2. Contoh Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif Pajak PPh 21 DTP

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021Contoh surat pemberitahuan penolakan pengajuan insentif pajak PPh 21 karyawan DTP diperpanjang Juni 2021

Perusahaan yang mengajukan insentif PPh 21 DTP juga harus membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan Kode Billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR …/pmk.03/2021” pada kolom uraian pembayaran SSP atau kolom uraian aplikasi pembuatan Kode Billing atas PPh 21 DTP.

d. Wajib menyampaikan realisasi pemanfaatan insentif Pajak PPh 21 DTP

Perusahaan yang mengajukan insentif PPh 21 DTP wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif tersebut melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, dengan menggunakan format sebagai berikut:

Lampiran Formulir Laporan Realisasi Insentif Pajak PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021Contoh formulir laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak PPh 21 DTP diperpanjang Juni 2021

e. Daftar jenis usaha atau KLU yang bisa mengajukan insentif pajak PPh 21 DTP

Karena jumlah KLU yang dapat memanfaatkan insentif pajak PPh 21 DTP diperpanjang ini tidak berubah dibanding sebelumnya, yakni ada 1.189 bidang usaha, maka untuk mengetahui jenis usahanya, lihat Daftar KLU yang Dapat Mengajukan Insentif Pajak PPh 21 DTP Diperpanjang 2021.

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021Ilustrasi karyawan yang berhak mendapatkan insentif pajak PPh 21 DTP diperpanjang Juni 2021

2. Insentif Pajak UMKM (PPh Final PP 23 Tahun 2018 DTP)

Insentif pajak berikutnya untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM mendapatkan pembebasan PPh Final PP 23 Tahun 2018 tarif 0,5% dari omzet bruto.

Artinya, tarif PPh Final sebesar 0,5% dari pendapatan bruto UMKM ini ditanggung oleh pemerintah (DTP).

Dengan demikian pelaku UMKM tidak perlu setor pajak dan pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan UMKM juga tidak perlu memotong atau memungut pajak saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

a. Pemotong/pemungut harus membuat SSP dengan ketentuan khusus

Namun, pemotong atau pemungut pajak harus membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan Kode Billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR …./PMK.03/2021” pada kolom uraian pembayaran SSP atau kolom uraian aplikasi pembuatan Kode Billing atas transaksi.

Note: Cara Membuat Pembukuan Keuangan Usaha Kecil: UMKM Wajib Tahu

b. Cara mengajukan insentif pajak UMKM PPh Final 0,5% ditanggung pemerintah

Pelaku UMKM yang ingin mendapatkan insentif ini, tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23 Tahun 2018, tapi cukup menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Final DTP setiap bulan.

Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, dengan menggunakan format seperti berikut:

Contoh formulir laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak PPh Final UMKM Ditenggung Pemerintah

3. Insentif Pajak Bebas PPh Final Jasa Konstruksi (PPh Final DTP)

Insentif ini diberikan pada WP yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Insentif ini berupa insentif PPh Final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (PPh Final DTP).

Pemberian insentif ini bertujuan untuk mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi) sebagai proyek padat karya yang jadi kebutuhan sektor pertanian.

Note: PPh Pasal 4 ayat 2: Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

Pemotong PPh Final Jasa Konstruksi harus menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP melalui www.pajak.go.id, dengan menggunakan format sebagai berikut:

Contoh formulir laporan realisasi PPh Final Jasa Konstruksi DTP

Pemotong pajak harus membuat SSP atau cetakan Kode Billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR …/PMK.03/2021” pada kolom uraian pembayaran SSP atau kolom uraian aplikasi pembuatan Kode Billing atas PPh Final DTP.

Penyampaian laporan realisasi PPh Final Jasa Konstruksi DTP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021Ilustrasi perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak PPh final jasa konstruksi DTP

4. Insentif Pajak Bebas PPh 22 Impor

Insentif PPh 22 impor berupa pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 impor ini diberikan kepada usaha tertentu sebanyak 730 bidang usaha.

Jumlah jenis usaha yang dapat mengajukan insentif bebas PPh 22 impor ini bertambah 9 bidang usaha dari sebelumnya diberikan pada 721 bidang usaha.

Jenis usaha yang dapat pembebasan PPh 22 impor adalah perusahaan KITE atau perusahaan di kawasan berikat.

PPh 22 impor ini dipungut oleh Bank Devisa atau DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) pada saat WP melakukan impor barang.

Note: Pajak Bea Cukai 2021: Menghitung Bea Masuk dan Pajak Impor Belanja Online

Dengan adanya insentif PPh 22 impor ini, maka kegiatan importasi perusahaan yang sesuai klasifikasi yang dapat memanfaatkan insentif ini, tidak akan dipungut alias bebas PPh impor pasal 22.

a. Cara mengajukan insentif pajak PPh 22 impor

Untuk memanfaatkan insentif ini, WP harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, melalui situs resmi DJP.

Penyampaian permohonan insentif pajak PPh 22 impor melalui situs resmi Ditjen Pajak dengan cara:

  • Login pada https://pajak.go.id
  • Masuk ke menu Layanan
  • Pilih Info KSWP
  • Pilih Profil Pemenuhan Kewajiban Saya

Format pengajuan surat keterangan insentif pajak PPh 22 impor adalah sebagai berikut:

Contoh formulir permohonan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 impor

b. KPP akan menerbitkan SKP atau penolakan

Kepala KPP tempat WP terdaftar akan menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh 22 impor atau surat penolakan jika tidak memenuhi kriteria.

1. Contoh Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor

Contoh surat SKB pemungutan PPh 22 impor

2. Contoh Surat Penolakan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor

Contoh surat penolakan permohonan SKB pemungutan PPh 22 impor

c. Wajib sampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh 22 impor

WP yang memanfaatkan insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor wajib menyampaikan laporan realisasinya setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, melalui saluran tertentu pada lama www.pajak.go.id dengan menggunakan formal sebagai berikut:

Contoh formulir laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 impor

Note: Harmonized System dan Cara Mencari Tarif Kode HS (HS Code) bagi Importir-Eksportir

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021Ilustrasi memanfaatkan insentif pajak PPh 22 impor

d. Dafar Jenis Usaha atau KLU yang dapat mengajukan insentif PPh 22 impor

Berikut daftar 730 bidang usaha atau KLU yang dapat memanfaatkan insentif pajak PPh Pasal 22 impor dalam PMK 9/PMK.03/2021:

5. Insentif Pengurangan Angsuran PPh 25 Sebesar 50%

Jumlah perusahaan yang dapat memanfaatkan pengurangan angsuran hingga 50% dari angsuran yang seharusnya terutang ini bertambah menjadi 1.018 bidang usaha tertentu dari sebelumnya ada 1.013 bidang usaha.

Perusahaan yang dapat mengajukan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 ini adalah perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat.

Note: PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

a. Cara mengajukan insentif angsuran PPh 25

Untuk dapat memanfaatkan insentif PPh 25 ini, WP harus menyampaikan pemberitahuan pada Kepala KPP tempat WP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman DJP.

Penyampaian permohonan insentif pajak angsuran PPh 25 melalui situs resmi Ditjen Pajak dengan cara:

  • Login pada https://pajak.go.id
  • Masuk ke menu Layanan
  • Pilih Info KSWP
  • Pilih Profil Pemenuhan Kewajiban Saya

Format surat pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

Contoh formulir pengajuan insentif pajak PPh 25

b. KPP akan terbitkan surat pemberitahuan diterima atau ditolak

Kepala KPP akan menerbitkan surat keterangan apakah pengajuan insentif pengurang angsuran PPh 25 Anda diterima atau justru ditolak.

1. Contoh Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Contoh formulir surat pemberitahuan pengajuan insentif PPh 25 diterima

2. Contoh Surat pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Contoh surat penolakan pengajuan insentif PPh 25

c. Wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh 25

WP harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, dengan menggunakan format sebagai berikut:

Contoh formulir realisasi pngurangan besarnya angsuran PPh pasal 25

d. Dafar Jenis Usaha atau KLU yang dapat mengajukan insentif PPh 25

Berikut daftar 1.018 bidang usaha atau KLU yang dapat memanfaatkan insentif pengembalian restitusi PPN dipercepat dalam PMK No 9/PMK.03/2021:

6. Insentif PPN

Insentif Pajak Pertambahan Nilai ini berupa restitusi atau pengembangan pendahuluan dipercepat bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah.

PKP yang dapat memanfaatkan insentif pajak PPN ini bergerak di bidang perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat sebanyak 725 bidang usaha tertentu (sebelumnya 716 jenis usaha).

Jumlah lebih bayar yang dapat diajukan pengembalian atau restitusi PPN dipercepat ini paling banyak Rp5 miliar.

Dafar Jenis Usaha atau KLU yang dapat mengajukan insentif PPN

Berikut daftar 725 bidang usaha atau KLU yang dapat memanfaatkan insentif pengembalian restitusi PPN dipercepat:

Itulah tadi keenam jenis insentif pajak 2021 atau insentif pajak yang diperpanjang hingga Juni 2021.

Manfaatkan insentifnya dan jangan lupa penuhi kewajiban pajaknya.

Agar kelola pajak lebih mudah dan cepat, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui klikpajak, Anda dapat mengurus perpajakan mulai dari menghitung, bayar pajak dan lapor SPT pajak lebih cepat karena Klikpajak.id terhubung dengan software akuntansionlineJurnal.id.

Sehingga, melalui Klikpajak Anda dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Fitur Lengkap Terintegrasi: Kelola Pajak Lebih Cepat dan Mudah di Klikpajak

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Anda melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak Anda dengan tepat dan akurat sehingga Anda terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Anda lebih efektif dan efisien?

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021

C. Setor Pajak dengan Cara Praktis di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Anda dapat dengan mudah membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak.

“e-Billing Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Hanya dalam satu platform, membuat Kode Billing dan bayar billing selesai dalam sekejap lewat e-Billing Klikpajak.

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

D. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan baca di bawah ini:

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021

Aturan Baru Tarif Sanksi Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Begitu juga jika melakukan pembetulan SPT dan hasilnya menyebabkan PPh Terutang lebih besar.

Sebelumnya, tarif sanksi pajak berlaku tarif tunggal sebesar 2% per bulan sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan tarif sank administrasi diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Artinya, besar tarif sanksi administrasi pajak bersifat fluktuatif mengikuti suku bunga Bank Indonesia.

Rumusnya,

Sanksi denda berdasarkan Suku Bunga Acuan BI, ditambah persentase denda sesuai ketentuan yang tercantum pada UU Cipta Kerja, dibagi 12 bulan, berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Hasil dari penghitungan sanksi bunga administrasi pajak terbaru ini bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Berikut rincian aturan sanksi dan denda pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

 

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

6. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah WP melunasi utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Cara Mengkreditkan Pajak Masukan di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Sudah ajukan insentif pajak PPh 21 atau 5 jenis insentif pajak lainnya?

Segera ajukan dan nikmati insentif pajak untuk kelangsungan usaha Anda.

Ingin tahu bagaimana cara mengelola pajak dan laporan keuangan bisnis?

Ikuti demo online cara kelola pajak dan keuangan usaha di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.


PUBLISHED04 Feb 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: